Pembaca Terbaru

Friday, 9 March 2018

Bupati dan Dewan Harus ‘’Ngoping’’ Bareng

Stop Pertontonkan Perdebatan di Publik
METRO – Tokoh Mukomuko yang juga dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir,SH,M.Hum menyarankan anggota legislatif dan eksekutif menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin. Stop mempertontonkan perdebatan melalui media, karena akan memperburuk keadaan. Selain itu pada pihak diluar lembaga juga disarankan jangan memanas-manaskan keadaan, karena kalau ketidakharmonisan dua lembaga ini terus meruncing yang akan rugi adalah daerah.
Dikatakan Hamdani, kalau kedua pihak terus mengedepankan ego, maka tidak akan pernah ada solusi didapat. Apalagi perbedaan eksekutif dan legislatif rawan dimanfaatkan oleh pihak lain yang punya kepentingan. Maka disarankan duduk bersama mencari solusi, pimpinan dewan dan pimpinan eksekutif harus bertemu dan membicarakan langkah-langkah menyelesaikan perbedaan pandangan ini. Masyarakat kemungkinan, sementara memantau ketegangan ini, kalau sudah penat dipertontonkan dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan warga bersuara dan ujung-ujungnya muncul pergerakan. Karena bupati ataupun dewan adalah utusan masyarakat, maka masyarakat berhak menegur bahkan menggusur mereka dari kursinya masing-masing.
‘’Kalau bertengkar lewat media, dikosumsi publik bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memperuncing perbedaan. Maka saya sarankan pihak bupati dan dewan duduk bersama, tidak perlu formal, berbicara santai sambil ngopi (ngoping,red). Perbedaan dua lembaga ini rawan dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh keadaan, akhirnya yang dirugikan daerah. Dewan dan eksekutif merupakan pemilik kebijakan yang menentukan arah pembangunan,’’ kata Hamdani.
Lanjutnya, masalah SBU perjalanan dinas hanya persoalan kecil, menurut pengamatannya ada persoalan-persoalan lain yang sudah menggunung sejak lama antara pihak dewan dengan pihak bupati. Maka solusinya hanya duduk bersama saling melepas ego. Jika hanya menyelesaikan perkara SBU, ia yakin ketegangan kedua pihak masih tetap terjadi dan suatu saat muncul kebijakan yang pro dan kontra, perdebatan kembali memanas.
‘’Saya melihatnya agak beda, masalah SBU ini hanya persoalan kecil, sebetulnya ada setumpuk persoalan antara kedua lembaga ini belum terselesaikan, saat ada perbedaan langsung menjadi besar. Maka harus duduk bersama meluruskan semua perkara. Kedua lembaga harus membuang ego masing-masing dan utamakan kepentingan rakyat,’’ paparnya.
Masih ia sampaikan, pada dasarnya perbedaan pandangan antara dewan dan eksekutif bukan hal yang buruk dan akan menguntungkan bagi rakyat dan daerah, selagi menyangkut arah pembangunan dan kesejahteraan. Sebab tujuan keduanya sama untuk pembangunan, tapi fungsinya berbeda. Dewan sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan budgeting, sedangkan eksekutif selaku pelaksana atau eksekutor.
‘’Fungsinya dua lembaga ini beda, tapi tujuannya sama untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Maka harus ada perbedaan, kalau lurus-lurus saja, rawan ada kesepakatan sifatnya pribadi. Yang tidak diinginkan bedebat dan yang didebatkan bukan menyangkut pembangunan dan persoalan masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Tuesday, 6 March 2018

Mukomuko ‘’Diserbu’’ Cewek-Cewek Cantik Siap Diboking



METRO – Beredar isu, sejak beberapa waktu lalu di Kabupaten Mukomuko diduga banyak berdatangan (Diserbu,red) cewek-cewek penghibur khususnya siap dipanggil/diboking menjadi pemandu lagu (PL) di room keraoke. Keberadaan mereka tersebar di beberapa kecamatan khususnya yang terdapat tempat hiburan keraoke, seperti di Kota Mukomuko, Lubuk Pinang hingga Ipuh. Wanit-wanita cantik ini berasal dari luar daerah, seperti Kota Bengkulu dan lainnya. Persoalan ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Mukomuko yang dikenal masih memegang teguh adat istiadat dan nilai – nilai agama.
Ketua Gerakan Barisan Santri (Gerbasan), Miftachul Huda Alchakimi mengatakan sebetulnya keberadaan wanita-wanita penghibur bagi laki-laki tersebut sudah sejak lama, hanya seja belakangan diduga makin banyak dan menyebar. Ada beberapa alasan mengapa Mukomuko menjadi target mereka, pertama diduga karena sengaja didatangkan oleh pemilik usaha untuk menarik pengunjung. Kedua mereka datang karena tahu prospek mendapat job, lantaran banyak peminat dari jasa yang ditawarkan. Ketiga disebabkan ketegasan dari pemerintah daerah dalam menertibkan masih kurang. Selain itu sikap masyarakat yang mulai cuek juga menjadi alasan.
‘’Inikan merupakan penyakit masyarakat yang mestinya bisa ditanggulangi, saya rasa petugas harus tegas dengan keadaan tersebut, jika dibiarkan makin jadi. Mungkin sekarang sebatas memandu di keraoke, kedepan mulai meningkat ke arah lebih buruk,’’ kata pria yang akrab disapa Gus Huda ini.
Lanjutnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pemerintah daerah menyusun payung hukum agar tempat hiburan malam tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi terselubung. Setelah ada payung hukum, maka aparat bisa mengambil tindakan. Ia juga menyampaikan, jika hal ini terus dibiarkan, maka semakin lama akan semakin banyak tempat maksiat di Mukomuko.
‘’Eksekutif dan legislatif jangan ribut soal isi kantong terus. Coba buat perda supaya tempat hiburan tidak dijadikan tempat prostitusi terselubung. Kalau tidak ada dasar hukumnya aparat juga ragu dalam mengambil tindakan. Mukomuko akan terus maju dan berkembang, maka perlu pondasi yang kuat untuk menghadapi kemajuan zaman,’’ paparnya
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ramdani,SE megaku sudah mendengar isu tentang keberadaan cewek-cewek purel keraoke ini. Tahap awal pihanya sudah mendatangi beberapa penginapan yang dikabarkan menjadi tempat mangkal mereka, namun sifatanya masih sebatas peringatan. Kedepan tentu mereka akan turun kembali dengan menggandeng beberapa instansi, seperti dinas sosial, pihak kecamatan dan desa.
‘’Kita sudah turun ke beberapa penginapan dan tempat yang diisukan menjadi tempat tinggal sementara mereka, sifatnya sebatas memperingatkan. Nanti kami akan turun lagi dengan menggandeng instansi terkait dan pihak kecamatan yang diperkirakan memiliki data warga,’’ tutupnya.(**)

Tuesday, 27 February 2018

Merajuk, Dewan Klaim untuk Kepentingan Daerah


Klarifikasi Tak Hadiri Paripurna HUT
METRO – Sebanyak 13 orang anggota DPRD naik pitam dan tantang eksekutif buka-bukaan terkait anggaran. Beberapa kesalahan pemerintah dianggap dewan bakal mengancam pembangunan. SILPA anggaran 2017 mencapai Rp 170 miliar hingga menyebabkan DAU berkurang dan APBD anjlok. Kebijakkan perubahan SBU dari nomor 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 Tahun 2018 juga bakal menyebabkan SILPA besar-besaran anggaran 2018, sehingga DAU bakal kembali dipangkas pusat. Dewan juga menduga ada perubahan program APBD yang dilakukan diluar pembahasan dan ini dianggap sebagai pelanggaran berat atas aturan. Pernyataan keras dewan ini disampaikan saat jumpa pers untuk mengklarifikasi ketidak hadiran mereka saat paripurna HUT Kabupaten Mukomuko ke-15 Sabtu (24/2) lalu.
Dewan Gerindra, Busra mengatakan, pertama ia minta maaf kepada masyarakat karena tidak hadir saat paripurna HUT. Pada dasarnya Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif sesuai UU. Selama ini terkesan, pihak eksekutif memisahkan dewan dari pemerintahan, buktinya kebijakan diambil semaunya tanpa ada koordinasi. Yang menyebabkan dewan marah adalah sikap eksekutif tersebut, bukan semata karena uang DL. Pengurangan uang DL, bukan untuk dewan semata, tapi juga berimbas untuk pejabat dan seluruh pegawai. Masyarakat harus tahu, APBD 2018 ini jauh turun dibanding tahun sebelumnya karena dipenalti oleh pusat. 2016 dan 2017 APBD hampir Rp 1 Triliun, pada 2018 turun menjadi Rp 865 miliar, eksekutif tidak bisa membelanjakan anggaran. APBD 2018 ini juga terancam SILPA besar-besaran karena perubahan SBU 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 tahun 2018. Alasannya penganggaran dasarnya SBU lama, sementara penerapannya SBU berbeda, otomatis kelebihan biaya ini akan menjadi SILPA.
‘’Kami minta maaf tidak hadir paripurna, masyarakat dan para tokoh pemerhati pemerintah pahami secara benar apa yang terjadi. Tindakan dewan ini untuk menyelamatkan daerah, bukan karena misi pribadi. Tidak hadir paripurna, untuk menunjukkan kita kecewa dan sebagai warning bagi pemerintah. Ingat kalau SILPA kita kembali tinggi tepra merah, DAU akan dikurangi lagi oleh pusat, akhirnya kabupaten tidak punya APBD lagi untuk membangun dan membayar gaji pegawai,’’ kata Busra diamini Ir. Zulfahni.
Alfian,SE dari PKPI juga menegaskan, kalau soal pengurangan uang DL, sama sekali tidak berpengaruh dengan pribadi dewan, karena semua anggota dewan punya usaha atau penghasilan cukup sejak sebelum menjadi dewan. Intinya dewan tidak mau daerah ini hancur karena kebijakan-kebijakan yang tidak memihak. Perlu diketahui perubahan SBU ini bakal menyebabkan kinerja semua pejabat turun, akhirnya anggaran tak terserap. Kemudian ia menduga ada program yang dibuat oleh pemerintah diluar pembahasan dan ini adalah pelanggaran berat. Untk mencari tahu, maka mereka bakal membentuk Pansus penelitian APBD 2018.
‘’Kami akan rancang Pansus untuk membongkar dugaan pemunculan program diluar pembahasan oleh eksekutif. Ingat dewan sama sekali tidak mengandalkan uang DL, tapi kita merasa sebagai wakil rakyat kurang dianggap,’’ tegasnya didampingi H. Andy Suhary dari PKS.
Politisi PPP, Frengky Janas menuding kinerja pemerintah selama ini sudah buruk dan terus memunculkan kebijakan yang semakin memperburuk keadaan. Sebagai anggota dewan mereka kecewa berat dan sikap yang diambil semata agar eksekutif bisa membenahi. Sebagai bukti buruknya kinerja daerah, penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga daerah dirugikan, banyak proyek tidak selesai tepat waktu bahkan berhenti sebelum selesai. Sekarang sebagai dewan mereka harus bersikap lebih tegas dan bakal menggunakan hak angket, jika sikap eksekutif semakin mengancam pembangunan.
‘’Bagi saya perubahan SBU adalah kebijakan bupati kerena itu adalah Perbup. Selama ini bupati selalu menghindar saat diajak duduk bersama oleh dewan. Ketimbang membiarkan daerah semakin terpuruk, maka kami dewan akan ambil sikap tegas, salah satunya bakal gunakan hak angket,’’ tegasnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan masalah perubahan SBU semua anggota dewan kecewan dan marah, bukan 13 anggota dewan saja. Soal hadir paripurna, persoalannya lain, itu sikap masing-masing dewan.
‘’Kami semuanya marah dan kecewa dengan perubahan SBU tanpa koordinasi dan diluar pembahasan tersebut, bukan 13 orang dewan saja. Hadir dan tidak hadir saat paripurna, itu persoalannya lain,’’ tutup Armansyah.(jar)

Friday, 9 February 2018

Radar Mukomuko Terima Sertifikat Dewan Pers


Koran Lokal Mukomuko Pertama Diakui Dewan Pers
METRO – Kemarin, General Manager (GM) Harian Radar Mukomuko, A. Kartubi menerima sertifikat standar perusahaan pers yang diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Penyerahan sertifikat bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berpusat di Kota Padang Sumbar. Selain membuktikan eksistensi Radar Mukomuko sebagai koran harian lokal terbesar di ‘’Kapuang sati ratau batuah’’, sertifikat tersebut juga mengukuhkan Radar Mukomuko sebagai koran lokal satu-satunya di Kaupaten Mukomuko sudah diakui oleh dewan pers.
Selain Radar Mukomuko, juga beberapa perusahaan media di Bengkulu sudah diakui dan menerima sertifikat standar perusahaan pers, diantaranya seluruh media yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Media Group (RBMG).
Untuk mendapat pengakuan dari dewan pers, sebuah perusahaan media harus berjuang keras, karena wajib memenuhi berbagai syarat profesionalisme media. Selain mampu membuktikan eksistensi di tengah masyarakat, juga wajib memiliki minimal dua orang wartawan dengan status sertifikasi utama dan beberapa jurnalis yang sudah sertifikasi muda dan madya.
GM Radar Mukomuko mengatakan. Sertifikat yang diterima Radar Mukomuko buah dari kerja keras yang dilakukan segenap keluarga besar Radar Mukomuko selama ini, mulai dari divisi redaksi, perusahaan, pemasaran, staff dan juga perwakilan di daerah. Selain itu, ini juga berkat dukungan pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh relasi terkhusus pembaca selama ini.
‘’Kita bersyukur menerima sertifikat dari dewan pers. Ini berkat kerja keras kita bersama dan dukungan banyak pihak selama ini,’’ kata Kartubi.
Ia juga mengatakan, dengan sudah diakui oleh dewan pers, ia meminta seluruh crew Radar Mukomuko meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja. Ia ingin Radar Mukomuko betul-betul bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Sajikan berita-berita yang mendidik, membangun yang seimbang dan menghibur.
‘’Pengakuan dewan pers bukan berarti kita bisa santai, bahkan harus bekerja lebih keras dan profesional. Tantangan akan semakin berat. Maka saya imbau seluruh karyawan meningkatkan kualitas kerjanya. Tingkatkan kemampuan individual dengan terus belajar. Jangan merasa puas dengan pencapaian hari ini, tetapi harus tetap berupaya,’’ tuturnya.
Dalam amanatnya, Ketua Dewan Pers menjelaskan program verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers, sebagai amanat Pasal 15 ayat (2)g UU No 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu mendata perusahaan pers, dengan melalui dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pendataan yang dilakukan Dewan Pers meliputi sejumlah indikator antara lain untuk memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap wartawan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Dengan verifikasi Perusahaan Pers, diharapkan Perusahaan Pers yang sudah meratifikasi atau mengikatkan diri kepada ketentuan yang ada di Piagam Palembang dapat memenuhi etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik dalam memproduksi karya jurnalistiknya, Juga perusahaan wajib memberi perlindungan terhadap wartawannya, khususnya apabila wartawannya mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput dan lainnya. Perusahaan Pers yang profesional dengan sendirinya menjalankan dan menghasilkan jurnalisme professional, menjadi penegak pilar demokrasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers.(jar)

Thursday, 8 February 2018

Penerimaan CPNS Terbanyak untuk Guru

METRO – Kepala Badan Kepagawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd menegaskan, peluang Mukomuko mendapat kuota CPNS cukup besar. Namun berapa jumlah pastinya belum bisa dipastikan, bisa jadi 200 orang atau kurang dari itu. Khusus kuota diakuinya, terbanyak kemungkinan adalah guru, karena Mukomuko mengalami kekurangan guru PNS cukup banyak. Terbanyak kedua untuk tenaga kesehatan dan kemudian teknis lainnya.
Dihubungi, Jawoto mengatakan dalam rapat bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pelembang kemarin, rencana tes CPNS menjadi salah satu isu paling banyak dibahas. Peluang Mukomuko untuk mendapat jatah kuota besar, karena belanja pegawai dalam APBD masih dibahwah 50 persen. Daerah dengan belanja APBD sudah mencapai 50 persen, tidak dibolehkan lagi mengajukan kuota CPNS.
‘’Mudah-mudahan, karena belanja pegawai kita masih dibawah 50 persen, kemungkinan kita akan mendapat kuota tes CPNS tahun ini. Ini salah satu syarat utama, daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen tidak dapat,’’ kata Jawoto.
Mengenai kuota akan ditentukan langsung oleh MenPAN dan RB dengan melihat kemampuan daerah menggaji pegawai. Jika berdasarkan kondisi sekarang, kemungkinan Mukomuko bisa membayar gaji penambahan pegawai hingga 250 orang. Intinya berapapun yang diberikan nanti diterima. Sesuai pengajuan, kuota untuk guru terbanyak, rinciannya guru diajukan 455 orang. Selanjutnya untuk kesehatan 178 orang, tenaga teknis 101 orang, fungsional 97 orang. Terus tenaga admistrasi diusulkan 14 orang, tenaga pelayanan 41 orang dan untuk tenaga operasional 8 orang, total 2022 orang.
‘’Ini sesuai kebutuhan daerah, kita ajukan 2022 orang, tapi tidak mungkin semuanya dikabulkan. Sekarang ajuan disampaikan ke pusat, nanti MenPAN RB memutuskan jatah setiap daerah,’’ tegasnya.
Masih ia sampaikan, jika tes jadi dilaksanakan, prosesnya akan dimulai pada Mei nanti, sedangkan tes dilakukan sekitar bulan agustus kelak. Tes sendiri menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), untuk tempat bisa di Bengkulu atau di Mukomuko sendiri.
‘’Kalau tahapannya Mei sudah mulai, untuk tes sekitar agustus, karena sebelum itu akan ada beberapa persiapan, seperti pengumuman dan sebagainya,’’ tutup Jawoto.(jar)


Wednesday, 7 February 2018

Besaran TPP Masih Teka-Teki Dikalangan ASN

METRO – Penerapan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah berjalan satu bulan lebih, sesuai rencana awal, sekitar 10 februari kelak, TPP perdana diterima. Lucunya, hingga sekarang mayoritas PNS bahkan pejabat OPD masih bertanya-tanya atau belum tahu, berapa besaran TPP normal setiap bulannya. Perbup yang disampaikan ke OPD, belum disertai dengan lampiran rincian besaran TPP pegawai sesuai eselon atau golongannya.
Berdasarkan informasi awal, TPP PNS berdasarkan eselon dan golongan atau jabatan. TPP tertinggi untuk sekretaris daerah (Sekda) sebesar Rp 17 juta per bulan, seterusnya untuk eselon II, khusus asisten setdakab Rp 6 juta perbulan dan kepala dinas, badan dan staf ahli Rp 5 juta perbulan. Sementara TPP eselon III, Rp 2.200.000,- hingga Rp 3 juta berdasarkan golongan. TPP yang akan diterima eselon IV Rp 1.500.000,- hingga Rp 1.800.000,- perbulannya. TPP yang juga lumayan besar diterima oleh PNS dokter yaitu Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta, selanjutnya auditor Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta. Sedangkan TPP bagi staf lainnya beragam, disesuaikan dengan golongan, yaitu Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta perbulan. Terendah TPP bagi CPNS golongan I yaitu Rp 480 ribu per bulannya dan PNS golongan I hanya Rp 1 juta perbulan.
Salah seorang pejabat OPD mengaku kebingungan, karena mereka belum menerima rincian besaran TPP bagi pegawai, padahal sudah lewat satu bulan diberlakukan. Semestinya setiap OPD sudah memegang rincian salinan dari peraturan bupati. Untuk sementara kesannya dinas masih meraba-raba dalam menghitung TPP. Disisi lain, ia menilai penerapan TPP cukup berpengaruh dengan kedisiplinan PNS, buktinya hampir seluruh pegawai datang lebih awak ke kantor.
‘’Disiplin pegawai semakin nampak setelah TPP berlaku, saat pagi hari, pegawai lebih ramai dari sebelumnya. Tapi yang membingungkan, sampai sekarang kita di OPD belum mengetahui berapa besaran TPP tersebut untuk masing-masing, sesuai eselon atau golongan,’’ paparnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),  Edy Suntono,SH mengakui sampai sekarang rincin besaran TPP untuk PNS belum disampaikan ke OPD, bahkan badan kepegawaian sendiri belum mengetahui. BKPSDM menangani bidang teknis saja, untuk masalah keuangan langsung di BKD. Namun kabarnya masih ada revisi-revisi, karena ini masih baru.
‘’Sama, kami juga belum tahu, berapa TPP untuk PNS sesuai eselon dan golongannya, kita sebatas menangani bidang teknis saja. Informasi kita terima, masih ada penyesuaian-penyesuaian, mudahan dalam waktu dekat sudah jelas,’’ ungkapnya.
Kepala BKPSDM, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd juga mengatakan untuk TPP kebetulan masih tahap awal, sehingga banyak revisi-revisi. Terkait pembayaran TPP rencananya setiap tanggal 10 tiap bulannya, diupayakan berjalan, namun untuk januari ada peluang molor, lantaran laporan yang disampaikan masing-masing banyak yang belum sesuai hingga perlu dirubah. Namun kuncinya, TPP pasti akan dibayar, karena itu hak PNS.
‘’Kitakan baru perdana, sehingga ada yang perlu pembenahan, seperti laporan masing-masing pegawai masih ada yang belum sesuai. Intinya jangan takut, TPP pasti dibayar sesuai ketentuan,’’ tutupnya.(jar)

Lowongan Kerja! KPU Buka Pendaftaran PPS


METRO – Kabar baik untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif pada pemilu dan pilpres 2019 kelak. Mulai sekarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko membuka pendaftaran untuk Adhock yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS). Adapun jumlah PPS yang dibutukan sebanyak 3 orang per desa atau kelurahan. Bagi yang berminat, silahkan menyampaikan lamaran ke KPU Mukomuko atau lihat ketentuan yang terdapat di pengumuman KPU di Radar Mukomuko atau website KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag menerangkan lamaran diserahkan langsung ke KPU mulai besok atau Selasa 2 Februari 2018. Penerimaan PPS tidak jauh beda dengan PPK, yaitu akan ada beberapa tahap tes, pertama adminstrasi, kedua tes tertulus dan wawancara. Nanti dalam setiap tahapan tes akan diambil beberapa orang. Untuk setiap desa akan diambil sebanyak 3 orang. Untuk persyaratan, bisa dilihat di pengumuman KPU, yang jelas harus berijazah minimal SMA sederajat.
‘’Bagi yang berminat silahkan, pendaftar diterima sebanyak-banyaknya mulai besok hingga tanggal 12 Februari. Untuk syarat silahkan lihat di pengumuman,’’ paparnya.
Masih disampaikan Dawud, ada beberapa hal perlu diperhatikan, pelamar wajib berasal dari desanya, tidak bisa melamar untuk PPS di desa lain. Kemudian belum pernah dua kali menjadi PPS sebelumnya. Juga PPS dilarang dari partai politik dan tim sukses salah seorang calon, baik caleg atau presiden dan kepala daerah. Intinya harus netral, karena tugas PPS menyukseskan pemilu, bukan menyukseskan calon atau partai tertentu.
‘’Nama-nama pelamar akan kita umumkan, masyarakat silahkan dicek, kalau ada pengurus partai atau tim sukses, laporkan ke KPU secara tertulis,’’ ungkapnya.
Komisioner KPU lainnya, Syofia Diana,SE juga mengatakan ada perbedaan sistem penerimaan PPS dengan tahun sebelumnya. Dimana dulu, PPS merupakan rekomendasi dari kepala desa setempat, sedangkan sekarang harus langsung menyerahkan lamaran ke KPU dan ikut tahapan tes. Kebijakan ini dari KPU pusat dengan berbagai pertimbangan untuk suksesnya pemilu. Bagi yang berminat, dipersilahkan menyerahkan lamaran mulai besok.
‘’Kalau dulu PPS harus ada rekomenasi dari kades, kalau sekarag tidak lagi, langsung menyerahkan lamaran ke KPU dan ikut seleksi,’’ tutupnya.(jar)