METRO – Kendati sempat menuai penolakan dari anggota DPRD Kabupaten Mukomuko mengenai jenis pakaian dinas (Pakdin) yang bakal dikenakan para pegawai kontrak, honda dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) namun Pemkab tetap menerapkan aturan seperti semula. Mulai kemarin, sebagian besar pegawai non PNS yang bekerja di SKPD, Setdakab dan Setwan tampak mengenakan pakdin berwarna hitam putih. Untuk atasannya atau kemeja berwarna putih polos sementara untuk celana panjang bagi pria atau rok bagi wanita berwarna hitam.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Drs.H Ruslan, M.Pd kepada Radar Mukomuko (RM) menyampaikan, pihaknya bukan tidak menerima masukan dari dewan mengenai pakdin yang layak dikenakan pegawai non PNS. Namun disini pemkab mengacu kepada aturan tentang pakaian dinas pegawai.
‘’Jadi kita tetap berterima kasih atas masukan dari dewan mengenai penggunaan pakaian dinas di luar PNS. Itu artinya ada yang memperhatikan kerja kita. Memang pembedaan pakaian dinas dimulai sejak tanggal 1 Juni. Kita masih memberikan tenggang waktu untuk para pegawai mengikuti aturan tersebut. Harapan kita tidak ada yang melanggar. Karena kalau sampai ditemukan ada pegawai yang melanggar maka akan diberikan sanksi,’’ tegas Ruslan.
Sekretaris BKPPD, Seri Utami menambahkan bahwa seluruh pegawai non PNS di SKPD nya sudah mulai mengenakan pakdin berwarna hitam putih. Sebagai identitas bahwa pegawai bersangkutan bertugas di BKPPD, dipasangkan kartu identitas atau ID Card. Selaku atasan, ia pun memberi apresiasi.
‘’Ya walaupun dalam SE masih memberi batas waktu penggunaan pakaian dinas hitam putih sampai tanggal 17 nanti tapi kita sudah memulainya pada hari ini (kemarin, red). Tanpa terkecuali, seluruh pegawai selain PNS harus mengenakan pakaian dinas sesuai dengan aturan,’’ terang Seri Utami.
Dari pengamatan RM, seiring dibedakannya warna pakdin pegawai maka kelihatan jelas mana pegawai berstatus PNS dan mana yang kontrak, honda ataupun TKS. Masyarakat sendiri tidak lagi rancu dalam menilai kinerja ataupun saat berurusan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) kabupaten, Eviyanti, SH mengatakan bahwa sesuai dengan aturan yang diperkuat dengan Surat Edaran (SE), pihaknya telah memberlakukan pembedaan pakdin antara PNS dengan pegawai non PNS. Namun penggunakan pakdin hitam putih bagi 2 orang pegawai non PNS nya hanya pada hari senin saja. Mengingat pada hari-hari lain KPTSP memiliki seragam tersendiri.(cw2)
Puluhan Guru PAI Ancam Gelar Aksi
METRO – Pelaksanaan tes psikologi dalam rangka pelatihan membaca
Al-Quran metode tamyiz pada akhir bulan April lalu tampaknya menyisakan masalah serius. Puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melayangkan protes keras ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten. Ini terkait sangkaan yang ditujukan kepada mereka bahwa saat tes psikologi mereka tidak hadir. Padahal mereka ada ketika itu.
Lebih anehnya, mereka diminta membuat surat pernyataan ketidakhadiran disertai dengan alasan. Puncak dari emosi guru-guru PAI, mereka berencana mendatangi kantor Disdikbud guna mempertanyakan maksud surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Disdikbud, Drs. Suwarto, M.Pd tersebut.
‘’Tapi saya coba tahan dengan memberi penjelasan kepada kawan-kawan. Sebenarnya kalau kita turuti emosi jelas tersinggung dan kecewa. Kita dari awal selalu mendukung apapun program pemerintah dan juga dinas tapi kenapa diperlakukan seperti ini,’’ urai Ketua Asosiasi Guru Agama Islam (AGAI) Kabupaten Mukomuko, Meimi Elson, S.Ag.
Salah seorang guru PAI, Feri Irawan, S.Pd.I menambahkan bahwa dirinya dengan tegas tidak akan membuat surat pernyataan yang dinilainya sebuah kebohongan. Ia meminta sesegera mungkin pemkab dan dinas memberi penjelasan. Jika tidak, maka dipastikan seluruh guru PAI yang dituding tidak hadir dalam acara akan menggelar aksi.
‘’Tadi banyak yang datang, namun kami masih bisa menahan diri dan memastikan berupaya mencari solusinya. Sekarang kami menuntut kejelasan dari surat ini. Salah besar jika kami dianggap tidak mendukung pemda dan dinas dengan diminta membuat surat pernyataan bohong tersebut,’’ ungkap Feri.
Dikonfirmasikan, Suwarto seakan-akan menanggapi enteng permasalahan yang terjadi. Menurut Suwarto, itu tak lepas dari kesalahan daftar hadir peserta.
‘’Ini ada kesalahan dari data absensi saja, nanti akan kita cek kembali dan melakukan pengoreksian terhadap data tersebut,’’ jawab Suwarto.(jar)
LJK UN Dikoreksi Ulang Tak Pengaruhi Kelulusan
METRO – Kabar mengenai dikoreksi ulang Lembar Jawaban Komputer (LJK) Ujian Nasional (UN) SD/MI se Provinsi Bengkulu turut menyita perhatian para murid SD/MI dan wali murid di Kabupaten Mukomuko. Yang dikhawatirkan, perolehan nilai sebelumnya yang terkategori tinggi bisa-bisa sebaliknya lantaran diperiksa ulang. Namun kekhawatiran tersebut disanggah oleh Ketua Panitia UN Prov, Drs. Budiyanta. Kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin, Budiyanta menegaskan pengoreksian ulang yang dilakukan tidak sampai mempengaruhi tingkat kelulusan.
‘’Tidak ada pengaruh terhadap jumlah angka kelulusan, masih tetap seperti semula. Yang ada hanyalah perubahan jumlah nilai rata-rata. Tapi perolehan nilai rata-rata juga lebih baik dari nilai yang telah diumumkan sebelumnya. Ini merujuk secara keseluruhan,’’ ungkap Budiyanta.
Sementara itu, salah seorang teknnisi pemeriksaan hasil UN Disdikbud Prov, R. Wahyu, DP, SH mengklarifikasi bahwa bukan LJK yang dikoreksi ulang melainkan penskorsingan ulang nilai 2 mata pelajaran, yakni Matematika dan Bahasa Indonesia. Itu dikarenakan adanya kesalahan pada kunci jawaban yang digunakan semula untuk menskor nilai.
‘’Bukan LJK yang diperiksa ulang itu, tapi pemeriksaan penskoringan nilai 2 mata pelajaran. Ini disebabkan adanya kesalahan kunci jawaban dari panitia. Itu tidak mempengaruhi hasil kelulusan yang telah diumumkan sebelumnya,’’ kata Wahyu saat dikonfirmasi RM.
Ketua Panitia UN Kabupaten Mukomuko, Apani, M.Pd menguatkan bahwa hasil pengoreksian LJK seluruh peserta UN SD/MI telah selesai dan sudah didistribusikan ke masing-masing daerah, termasuk ke Kabupaten Mukomuko.
‘’Sudah dilakukan pengoreksian ulang dan diprint. Bahkan hasilnya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Jika tidak ada aral melintang malam ini (kemarin, red) sudah sampai di dinas karena hasil konfirmasi kita sedang dalam perjalanan,’’ imbuh Apani.(cw1/awo)
Panwas Bela Caleg dan Parpol
POLITIK RM – Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam tugasnya dibolehkan membela caleg dan parpol peserta pemilu. Dalam ini bukan berarti melakukan pembelaan secara sepihak untuk memenangkan, melainkan membela semua hak parpol dan caleg dari ketidak sesuaian dengan aturan yang ada. Baik dari pelaksana pemilu maupun dari pihak lainnya.
Disampaikan oleh ketua Panwaslu Kabupaten Muchtadir Munib, SE, keberadaan panwas memang untuk melakukan pembelaan bagi seorang caleg. Baik dari tindakan semena-mena oleh parpol maupun ketidak sesuai dari pelaksana pemilu sendiri. Namun panwas dilarang memihak kepada salah satu calon atau parpol saja dengan tujuan untuk memenangkannya. Sebab Panwas sipatnya independen dan punya aturan yang jelas.
‘’Panwas tidak dilarang membela caleg, bahkan dianjurkan melakukan pembelaan kepada calon yang dizalimi. Begitu juga parpol, semua harus dekat dengan panwas, sebab kala ada persoalan panwas bekewajiban membela mereka, selagi itu benar,’’ kata Muchtadir.
Lanjutnya, namun bila parpol melakukan kecurangan atau melanggar aturan yang berlaku, maka panwas juga berhak menindaknya sesuai aturan yang berlaku. Maka dalam hal ini panwascam dianjurkan dekat dengan peserta pemilu untuk memudah koordinasi ke depannya.
‘’Kami bukan mencari kesalahan parpol bahkan lebih pada pembelaan bagi partai tersebut. setiap saat kami senantiasa melakukan searing dengan pengurus parpol dan caleg,’’ lanjutnya.
Juga anggota panwaslu lainnya, Padlul Azmi, SH, menegaskan semua anggota panwascam diharus dekat dengat caleg dan pengurus parpol. Namun bila mereka melakukan pembelaan terhadap kesalahan dari parpol dan caleg, maka akan langsung diberi sangsi. Caleg maupun parpol jangan takut dengan panwas, lakukan kominikasi yang baik. Sebab tujuan dari panwas membela kecurangan yang merugikan parpol atau caleg.
‘’Parpol harus bersikap terbuka dengan panwas, sebab dengan demikian akan tercipta suasana pemilu yang ramah dan aman. Namun kita dilarang mengkampanyekan salah satu calon walau pada dasarnya dalam pemilihan nanti kita tetap menjatuhkan pilihan kepada calon tersebut,’’ demikian Padlul.(jar)
PKS Mukomuko Ikut Tolak BBM Naik
POLITIK RM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD-PKS) Kabupaten Mukomuko, Andi Suheri, M.Pd, menyatakan ikut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mengaku tidak ada instruksi dari pusat, namun alasan penolakan tersebut sangat jelas dan bisa dipahami oleh semua orang yang membela kepentingan masyarakat dengan iklas.
Dijelaskannya, PKS Mukomuko dalam hal ini menyatakan juga tidak sepakat BBM di naikkan. Sebab belum saatnya dilakukan pada masa sekarang. Dari hasil survey 80 persen lebih masyarakat belum siap menghadapi kenaikan tersebut, dan ini akan dibela oleh parpol yang dikenal dengan parpol pemilik idiologi agama yang jelas ini. Secara logika di daerah saja, sekarang masyarakat akan menghadapi bulan puasa, kemudian lebaran dan memasuki tahun baru sekolah. Jelas mereka butuh dana besar dan takut dengan kenaikan semua kebutuhan.
‘’PKS menolak dengan alasan yang jelas untuk kepentingan masyarakat, kami di daerah secara terbuka juga menolak kenaikan BBM tersebut, sebab ini bertentangan dengan kepentingan yang dihadapi masyarakat saat sekarang,’’ kata Andi.
Perlu dipahami, lanjut Andi, yang harus dipikirkan saat sekarang adalah bagaimana menciptakan pengaturan penggunaan BBM dengan baik. Kalau nanti masyarakat sudah siap, kenaikan tidak membawa dampak besar pada ekonomi, maka PKS kemungkinan bakal mendukung penuh BBM dinaikkan. Sebagaimana yang disampaikan pimpinan PKS pusat, akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyak mafia menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing. Selain itu, menurut dia, saat ini masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat umum.
‘’Kalau masyarakat sudah siap dan saat itu momennya pas, PKS mungkin akan mendukung BBM di naikkan,’’ demikian Andi.
Seperti diketahui, Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat partai dalam koalisi Setgab geram. PKS bahkan memasang spanduk yang tersebar di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga BBM.(jar)
PAN Gelar Rapat Koordinasi
POLITIK RM – Kemarin segenap Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasinal (DPD-PAN) Kabupaten Mukomuko, menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung ketua DPD PAN Mukumuko, Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM. Dimana mereka membicarakan mengenai kesiapan parpol berlambang matahari putih ini menghadapi pemilu 2014 akan datang.
Disampaikan oleh sekjen PAN Mukomuko, Chadirisman, SH, semua calon hadir dalam acara tersebut. Dimana orang nomor 1 di Kabupaten Mukomuko ini banyak memberimasukan dan arahan kepada calegnya untuk dapat meraub suara sebanyak-banyaknya pada saar pemilu berlangsung. PAN harus bisa mencapai target keluar sebagai pemenang pemilu.
‘’Kita rapat koordinas untuk membahas persiapan menghadapi pemilu, bapak ketua banyak memberi arahan kepada calon bagaimana langkah untuk memenangkan pemilu 2014. Semua hadir dalam kesempatan ini dan menyatakan siap menghadapi persaingan,’’ kata Chaidir.
Lanjutnya, kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga pemilu berlangsung. Semua caleg yang diusung PAN harus bersemangat dan siap berkorban untuk mengejar target keluar sebagai pemenang. Pada saatnya nanti DPD akan terus menguatkan calon dalam bergerak di lapangan. Sebab keseriusan seorang calon sangat menentukan suara parpol.
‘’DPD terus akan memberi masukan dan mengarahkan caleg dalam bergerak di tengah masyarakat, tujuannya agar mereka selalu bersemangat dan bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Target sekarang menangkan parpol lebih dahulu,’’ lanjut Chaidir yang mewakili ketua DPD.
Juga ketua KPPD PAN, Eranardi, S,Ip, menerangkan PAN akan terus menggelar rapat koordiasi dan persiapan bagi caleg menghadapi pemilu. Ketua DPD sendiri terus memberi semangat bagi pengurus dan caleg agar dalam melakukan sisialisasi tidak salah arah. Tujuannya lain tidak bukan untuk memastikan PAN sebagai pemenang pemilu nantinya.
‘’PAN sudah diinstruksikan harus keluar sebagai pemenang pemilu 2014, maka segala kemungkinan akan dilakukan dengan tidak melanggar kode etik pemilu itu sendiri,’’ demikian Era.(jar)
Peda KTNA Disambut Ancaman Demo
IPUH – Ancaman aksi demo oleh sejumlah warga saat pembukaan acara Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (Peda-KTNA) ke XIV tanggal 22 Juni mendatang bukan hanya gertak sambal. Diam-diam, warga di Kecamatan Ipuh, saat ini telah merapatkan barisan menggelar aksi. Selain itu, akan bergabung dengan warga kecamatan lainnya saat menggelar aksi. Sebagaimana disampaikan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ipuh, Zulfikar.
Mereka ingin mempertanyakan atas tidak adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko. Pasalnya, selama ini untuk di Desa Retak Ilir sendiri sama sekali belum tersentuh oleh pembangunan insprastruktur jalan maupun pembangunan lainnya.
‘’Kita pastikan akan ikut andil dalam menggelar aksi demo saat pembukaan Peda KTNA nanti. Sebab, kami ingin mempertanyakan kepada pemerintah, kenapa desa kami selama tidak mendapat jatah pembangunan insprastruktur, seperti jalan masuk yang masih seperti kubangan kerbau saat dilanda hujan,’’ kata Zulfikar yang akrab disapa Ujang ini.
Secara terpisah, Tokoh Pemuda Desa Air Rami Kecamatan Air Rami, Bastian ikut mengamini, atas rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar nantinya. Ia menegaskan, dari warga Air Rami sendiri memastikan akan melibatkan ratusan massa yang mana menuntut pemkab agar tidak hanya melakukan pembangunan di Kecamatan Kota Mukomuko. Sebab untuk di Kecamatan Air Rami, masih banyak insfrastruktur jalan yang sama sekali belum diperhatian.
‘’Kita siap untuk menggelar aksi demo. Sebab warga saat ini sudah mulai geram dengan tidak adanya pembangunan di Kecamatan Air Rami,’’ terang Bastian.
Tidak hanya itu, Bastian memastikan, jika aksi tersebut murni untuk memperjuangkan hak sebagai warga Air Rami yang mengnginkan pembangunan yang sama dengan di Kota Mukomuko. Ia mencontohkan, untuk menuju Desa Sp4 sejak Kabupaten Mukomuko dimekarkan, kondisi jalannya masih tanah kuning. Dan ketika dilanda hujan, warga yang tinggal di Sp 4 tersebut tidak bisa keluar lantaran jalan ditutupi dengan lumpur.
‘’Kami ini juga bagian dari Kabupaten Mukomuko, kenapa pembangunan tidak ada di tempat kami,’’ tanya Bastian menutup pembicaraan.(awo)
Perda Status Desa Dipending
PONDOK SUGUH – Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko memutuskan undang menudan pembahasan raperda tentang perubahan status desa dan pemekaran desa Bukit Damri Kecamatan Penarik. Alasannya mereka akan kebih dahulu melakukan peninjawan langsung ke lapangan untuk menentukan keinginan dari masyarakat yang sebenarnya.
Disampaikan oleh ketua fraksi Kedaulatan Adrizon N, yang juga adalah anggota Komisi I DPRD Mukomuko. pihaknya sudah membuta keputusan untuk melakukan penundaan membahas perubahan status desa ini. Rencananya Komisi I akan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan keinginan dari mereka sendiri. Tujuannya agara setelah perda dibentuk tidak terjadi masalah kembali.
‘’Untuk perubahan status desa kita tunda dulu, ini menyangkut isu yang ada di lapangan, kami akan memastikan dengan masyarakat desa yang ditentukan dalam raperda tersebut. Hingga kita tidak mubazir membahasa raperda ini,’’ kata Adrizon.
Lanjutnya, masyarakat akan diajak duduk bersama di desa masing-masing dan mereka bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kalau memang mereka sepakat menolak, besar kemungkinan perubahan status desa akan di pending lebih dahulu. Namun jika terbukti hanya sekelompok orang yang menolak, maka harus mengikuti suara terbanyak. Dewan dalam masalah ini tidak akan menginterfensi warga ataupun menolak apa yang diajukan pemerintah tersebut.
‘’Kita tidak ada kepentingan dalam hal ini, hanya saja perlu ada kejelasan dari masing-masing pihak tersebut, hingga nanti tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat,’’ lanjutnya.
Salah seorang tokoh Pondok Kandang, Jhon Simamora, menyangkut hal ini, mengaku hanya menanti pembahasan di dewan. Untuk sekarang tidak ada reaksi lebih lanjut dari masyarakat setelah menunjukkan keseriusan mereka menolak rencana ini.
‘’Yang jelas sekarang masyarakat menunggu reaksi dari dewan, kalau mereka turun masyarakat tentu lebih leluasa menyampaikan pendapatnya,’’ demikian Jhon.(jar)
No comments:
Post a Comment