BLSM Mukomuko Cau

Protes BLSM, Kades Didemo
METRO – Tak salah jika mayoritas kades di Kabupaten Mukomuko menganggap program bantuan KPS dan BLSM sebagai musibah tersendiri bagi mereka. Apa pasal? Sementara mereka tidak tahu menahu soal data penerima bantuan tersebut, saat pembagian mereka jadi bulan-bulanan kekecewaan dan amarah warganya sendiri. Setelah sebelumnya ada perangkat desa yang terancam dipolisikan oleh penerima BLSM yang namanya diganti dengan orang lain, terdapat kades yang mengaku didemo oleh puluhan lansia masih terkait BLSM.
Sebagaimana disampaikan Kades Bunga Tanjung, Minsyahril. Kedatangan para lansia itu mempertanyakan kejelasan mengapa nama mereka tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Di lain sisi, yang mendapat bantuan kebanyakan warga mampu yang tercatat sebagai karyawan sebuah perusahaan perkebunan.
Oleh Minsyahril dijelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui persoalan itu.
Jumlah RTS penerima KPS dan BLSM di Desa Bunga Tanjung tergolong sedikit.  ‘’Intinya mereka kecewa karena sedikitnya jatah BLSM dan mengapa yang menerima malah orang yang tergolong lebih mapan. Ya saya sendiri terus terang menghadapi persoalan ini bingung, darimana data yang digunakan oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan. Kita dari perangkat desa tidak ada dilibatkan,’’ kata Minsyahril. 
Wakil Ketua LSM LP3K, Edi Sukur ikut menyuarakan kekecewaannya atas carut marut pembagian KPS dan BLSM. Sebagian besar warga miskin yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kesulitan tidak terdaftar sebagai penerima justru warga mampu yang memiliki harta berlebih terdaftar.
‘’Dimana-mana dari pantauan kami BLSM kacau balau, ini sangat tidak masuk akal. Anehnya kades malah lepas tangan begitu saja, didatangi warga hanya menjawab tidak paham,’’ kritik Edi.
Penelusuran Radar Mukomuko (RM) di Kecamatan Kota Mukomuko, ditemukan penerima KPS dan BLSM yang memiliki kendaraan roda empat. Menariknya saat disinggung rencana mengalihkan bantuan tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dengan santai ia menjawab, bantuan itu merupakan rezeki tersendiri untuk dirinya.
Asboni menampik jika data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan keliru. Sebab, saat dirinya didata pada tahun 2011 lalu memang ekonominya masih morat marit.
‘’Waktu itu saya tidak memiliki penghasilan tetap, dan harus membiayai empat orang anak yang masih sekolah. Mungkin ini menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk memberikan bantuan. Ini merupakan rezeki saya, tentu saya terima,’’ bela Asboni.
Sementara ditemui terpisah, Masni, warga Koto Jaya begitu mengharapkan dirinya mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Masni yang menghuni rumah dengan kondisi memprihatinkan mengaku sedih melihat warga lain berbondong-bondong mendatangi kantor pos untuk mencairkan dana bantuan.(jar/cw2) 

Perangkat Desa Terancam Dipolisikan
//Keakuratan Data RTS Diragukan, Bupati Prihatin 
METRO – Permasalahan pembagian KPS dan dana BLSM di Kabupaten Mukomuko terus berlanjut. Di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, keluarga dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima KPS dan dana BLSM melayangkan protes keras kepada perangkat desa setempat. Pasalnya, perangkat desa mengganti data RTS yang semula menerima KPS dan dana BLSM dengan RTS lain. Adalah Solihin, yang belakangan diketahui namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Tak ayal hal ini menyulut emosi keluarganya. Malahan keluarga Solihin mengancam akan menempuh jalur hukum jika data tersebut tidak segera diubah kembali ke data awal.
‘’Kalau dalam dua hari ini tidak juga ada kejelasan, atas nama keluarga kami akan melaporkan perubahan nama penerima atas nama orang tua kami itu ke polisi. Kami tidak mau dibuat begini. Masa seenaknya saja pihak pemerintah desa merubah data penerima BLSM yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat,’’ ungkap Hambali, menantu Solihin  kepada Radar Mukomuko (RM), kemarin.
Hambali menyebutkan, kalaulah Solihin tergolong orang kaya, mungkin tidak menjadi masalah ditukar kepada yang lebih berhak. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Solihin merupakan lansia yang ekonomi keluarganya ke bawah alias miskin..
‘’Jangan ada permainan yang tidak sehat dalam pembagian BLSM ini. Saya kira orang tua kami yang sudah tercatat namanya sebagai penerima bantuan itu layak untuk menerimanya, selain sudah lansia beliau juga termasuk rumah tangga miskin,’’ tegas Hambali.
Ditempat terpisah, Kaur Pemerintahan Desa Dusun Baru V Koto, Dedi Saputra mengatakan, gejolak yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait persoalan jatah kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, pihak pemerintah jangan tinggal diam saja.
‘’Jujur saja penerima BLSM di Dusun Baru memang tidak tepat sasaran.  selain ditemui orang kaya, punya kebun juga berbonceng pengurus pemerintahan desa yang semestinya masih mampu untuk menghidupkan keluarga mereka. Tetapi entah apa yang harus dikatakan lagi, mereka malah mengenyampingkan nasib para janda tua, panti jompo yang tergolong rumah tangga miskin,’’ tegas Dedi.
Di lain sisi, carut marut pada pembagian KPS dan dana BLSM sampai juga ke telinga Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Menurutnya, kejadian itu sesuai dengan firasat dan kekhawatiran yang selama ini menyelimuti. Bup mengaku prihatin penyaluran dana yang tidak tepat sasaran serta adanya indikasi pemungutan sejumlah uang dengan modus sebagai uang transport petugas kantor pos. Bup meminta agar data penerima BLSM tahap 2 diferivikasi ulang. Sehingga dana nama penerima berubah, namun jumlah tetap. Artinya, ada pengalihan dari penerima yang mampu kepada penerima yang benar-benar miskin.  
‘’Jujur saja, kita sangat prihatin sekali banyaknya informasi dan masalah yang timbul saat dana BLSM itu dibagikan. Dan memang benar terbukti, apa yang kita khawatirkan selama ini memang benar-benar terjadi. Dimana, penerima BLSM tidak sesuai lagi, karena dari segi ekonomi sudah mapan. Sedangkan, warga yang benar-benar miskin malah tidak mendapatnnya. Kita harus rubah data penerima, namun tidak mempengaruhi jumlah keseluruhan. Jadi, pencairan BLSM tahap 2 tidak ada kendala lagi,’’ ungkap Bup.
Terkait banyaknya jumlah warga miskin yang mencapai 8.333 orang se Kabupaten Mukomuko, Bup meragukannya. Karena data yang diserahkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu dinilai tidak valid lagi. Sedangkan yang mengetahui kondisi warga di lapangan adalah kades sampai ke bupati.
‘’Program kita dalam pengentasan kemiskinan terus berlanjut. Dan sejauh ini sudah ada perubahan. Jadi tidak mungkinlah, data warga yang benar-benar miskin di daerah kita mencapai segitu (8.333, red). Semua itu harus diverifikasi ulang agar jelas. Jangan sampa ada yang mengaku miskin saat ada bantuan dari pusat. Dan seluruh kades serta camat harus ikut bekerjasama,’’ imbuh Bup.
Kepala Kantor Pos Kota Mukomuko, Wawan mengatakan bahwa saat ini penyaluran dana BLSM sudah mencapai 85 persen. Ia menyalurkannya sesuai dengan data dari pusat. Jika nantinya ada perubahan, ia tidak akan mempermasalahkan. Karena ia hanya menunggu data dan dana yang langsung diserahkan dari pusat.
‘’Kalau kami hanya bekerja saja. Penyaluran sesuai dengan data yang langsung dari pusat. Sejauh ini berjalan lancar, meski kita akui di tingkat bawah banyak sekali permasalahan yang timbul. Kalau nantinya ada perubahan data ya silahkan, kita menunggu saja. Dan saat ini penyaluran hampir selesai,’’ terang Wawan.
Terkait adanya pemotongan yang diakomodir perangkat desa, Kades Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Wakhidin membantahnya. Menurutnya, dana yang dikumpulkan tidak ada paksaan dan murni atas kemauan penerima sebagai ucapan terimakasih.
‘’Awalnya, penyaluran BLSM akan dilakukan di kantor pos, karena ada kesepakatan dan petugas kantor pos juga siap, penyaluran langsung dilakukan dib alai desa. Kita memang memantau agar tidak terjadi konflik. Kalau masalah potongan itu tidak ada. Warga hanya menyumbang ala kadarnya untuk uang transport. Dan ada juga yang tidak member. Mereka (warga, red) melakukan itu sebagai ungkapan terima kasih saja dan tidak ada unsur lain,’’ pungkas Wakhidin.(cw2/ray)

Lagi, Miras dan Mercon Diamankan
METRO – Razia bersandikan Operasi Pekat Nala 2013 yang digelar Polres Mukomuko dan jajaran kembali membuahkan hasil besar. Sekitar pukul 10.15 WIB kemarin, anggota gabungan dari Sat Reskrim, Sat Shabara, Sat Narkoba, Sat intelkam dan Sat Binmas berhasil menyita Minuman Keras (Miras) dan mercon. Rinciannya, 52 botol miras jenis malaga, anggur cap kucing, dan Anggur Merah (AM). Selanjutnya, 250 liter miras jenis tuak dan 25.000 butir mercon. Barang Bukti (BB) itu didapat dari warga asal Desa Penarik dan Mekar Mulya. Kemudian langsung diangkut ke mapolres.
Operasi yang dipimpin sejumlah perwira berlangsung lancar. Awalnya, setelah meluncur dari mapolres, anggota langsung menuju Pasar Penarik, Desa Penarik. Di situ, anggota yang berjumlah sekitar 25 orang berhasil mengamankan mercon. Di TKP lain di Desa Penarik, anggota mendapati miras jenis tuak kemudian diamankan. Tak berhenti sampai di situ, anggota langsung melakukan penggeledahan di sejumlah toko. Alhasil, 20 botol miras jenis malaga, AM dan anggur cap kucing turut diamankan. Dan terakhir di Desa Mekar Mulya, sekitar 32 botol miras jenis malaga ikut diangkut.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kabag Ops, Kompol. Laba Meliala, S.Ik mengatakan bahwa operasi pekat masih menyisakan waktu 2 hari lagi. Sejauh ini, torehan hasil dari operasi itu dinilai memuaskan dan akan terus ditingkatkan. Selain mercon, hasil terbanyak yakni miras.
‘’Tadi (kemarin, red) angora turun ke wilayah Kecamatan Penarik dan berhasil mengamankan miras dan mercon. BB-nya langsung diangkut ke sini (mapolres, red). Selain memang tidak ada izin, untuk penjualan miras dengan kadar alkohol di atas 10 persen memang tidak dibenar. Waktu 2 hari yang tersisa akan kita maksimalkan untuk melakukan operasi. Hasilnya nanti akan kita musnahkan bersama,’’ ungkap kabag ops.
Operasi yang digelar di seluruh wilayah mendapat dukungan dari Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Ia memberikan apresiasi kepada jajaran polres dan polsek dalam melakukan operasi serta meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
‘’Kami sangat mendukung operasi pekat itu. Apalagi dengan hasil yang memuaskan. Artinya masih banyak warga yang melakukan aktivitas tidak terpuji serta melanggar huku. Teguran dan pembinaan kepada warga harus diberlakukan. Kalau tingkat pelanggarannya fatal, tindakan tegas mesti diberikan,’’ pungkas Bup.(ray)