Friday, 15 February 2013

OPINI

Peluang Kades ke Kursi Dewan
Amris Tanjung
Wartawan Politik Radar Mukomuko

BERDASARKAN penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009 beberapa kades di Kabupaten Mukomuko berhasil  melenggang ke gedung DPRD.  Bagi kalangan  tertentu termasuk politisi yang duduk saat ini, was-was dengan agresi kades ke wilayah politik.  Angka jumlah minimal persentase suara pemilu (election threshold) yang ditentukan KPU, bukan mustahil kades yang berhasil di desanya duduk.
Belakangan ini yang diketahui, semua Partai Politik (Parpol) Peserta pemilu 2014 membuka pintu selebar-lebarnya untuk kades dan eks kades mancalonkan diri sebagai anggota dewan. Ada banyak alasan mengapa mereka mendapat tempat dalam parpol. Diantanya dianggap memiliki basis suara yang pasti, guna menambah suara parpol. Alasan lain Kades dinilai punya kemampuan dan pengalaman birokrasi yang baik, hingga saat menjadi anggota dewan dianggap mampu melaksanakan tugasnya. Sebagai bukti, setidaknya ada 6 dewan di Mukomuko pernah menjabat kades.
Namun bagaimana peluang kades untuk memenangi pemilu? Perhitungan awalnya adalah jumlah mata pilih desa yang dipimpinnya selama ini. Sebab pergaulan atau jasa yang pernah diperbuat seorang kades sebatas desanya saja. Setiap desa punya kades masing-masing yang mengurus warganya. Namun bukan tidak mungkin seorang kades saat mencalon mempu merambah desa lainnyan dengan menganadalkan jaringan keluarga dan rekanan selama ini.
Jika berpedoman dari sini, kades yang paling berpeluang menjadi anggota dewan sesuai DP4 terbaru, adalah Kades Penarik dengan jumlah mata pilih mencapai 3.160 orang, kades Sibak dengan 2.448 pemilih dan Lubuk Pinang dengan 2.236 serta beberapa desa lainnya. Juga kades Teluk Bakung dengan hanya 158 pemilih dan Kades Tanjung Medan 199 mata pilih sementara dan beberapa desa lain, tidak ada harapan jika maju sebagai anggota dewan. Seorang caleg bisa duduk kuota penih mencapai 3000 suara.
Selanjutnya bercermin pada penerimaan kades dalam masyarakat selama ia menjabat, apakah sukses dan disenangi masyarakat atau tidak. Kondisi ini hanya individu kades dan masyarakatnya yang lebih memahami. Satu kali masyarakatnya dikecewakan, maka tipis harapannya untuk bisa dipilih.
Perkara lain yang harus menjadi partimbangan bagi seorang kades untuk meninggalkan jabatannya sekarang dan maju pemilu adalah, lawan politik dari parpol lain terutama dalam desa sendiri ditambah kemampuan menuver lawan yang punya beground berbeda atau dana yang besar.
Prediksi penulis berdasarkan data pilkades dan tanggapan masyarakat. Kemapuan seorang mantan kades memperoleh suara dalam desanya hanya 40 persen jika tidak ada calon lain di desa tersebut. Pembagiannya 15 hingga 30 persen tidak memilih selebihnya didapat caleg lainnya. Artinya caleg berasal dari kades bisa dikalahkan oleh kandidat dengan beground berbeda, seperti tokoh agama, kalangan aktivis dan pengusaha yang punya jaringan luas ke luar. Hati-hati eks kades hanya sebagai penambah suara parpol untuk mengangkat kandidat lainnya.
Untuk sekedar bayangan politik 2014 dengan dasar pemilu-pemilu yang sudah-sudah dan juga melihat bacaleg dari beberapa parpol persaingan akan sengit. Eks kades harus mengalahkan Anggota dewan aktif dan eks pejabat yang sudah malang melintang siap kembali Berjaya ditambah dengan calon dari basis lain. Wacana akan menyatukan suara dalam desa untuk mengangkat seorang dewan, sulit terwujut. Karena Pemilu caleg hanya 5 tahun sekali, semua orang yang merasa mapan dan siap akan maju, pemilihan dilakukan secara rahasia dalam bilik suara.(**)

Thursday, 14 February 2013

Mukomuko : Tes Urine Pelajar dan Pegawai!

//Dari Aksi Damai Pelajar MAN
METRO – Tingkat peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko sudah sepatutnya menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh aparat penegak hukum namun juga bagi pemerintah daerah dan dunia pendidikan. Terlebih dari sederetan kasus yang ditangani kepolisian, pelakunya terdapat kalangan pelajar dan pegawai. Guna memastikan seluruh pelajar dan pegawai di lingkungan Pemkab Mukomuko bersih dari narkoba, para pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mukomuko meminta agar dilakukan tes urine. Bagi siapa yang terbukti agar dilakukan penindakan.
Usulan ini sebagaimana disampaikan melalui orasi dalam aksi damai yang digelar kemarin. Isi orasi lain, para pelajar mendukung penuh upaya kepolisian dan pemerintah dalam menumpas peredaran narkoba serta pergaulan bebas di Kabupaten Mukomuko.
Menariknya, selain dari pelajar, Wabup Mukomuko, Choirul Huda, SH yang hadir di lokasi, di depan Rumah dinas (Rumdin) bupati juga menyampaikan orasinya. Dimana selaku pimpinan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Wabup menyatakan komitmennya untuk membersihkan Kabupaten Mukomuko dari peredaran narkoba. Ia pun menyupport penuh dukungan yang diberikan para pelajar MAN lewat aksi damai mereka.
‘’Kita support semua pihak untuk ikut serta menumpas dan menindaktegas pelaku narkoba. Semuanya harus dimulai dari diri kita. Narkoba itu hanya akan merusak moral yang membawa kehancuran masa depan. Kami akan selalu mengawasi bersama-sama pihak aparat agar daerah kita terbebas dari narkoba. Orang tua pun juga harus ikut berperan aktif untuk mengawasi aktivitas anaknya sehari-hari, terutama yang masih sekolah,’’ ungkap Wabup.
Kendati hanya sekadar aksi damai, namun tetap mendapat pengawalan ketat. Tujuannya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Rencana semula para pelajar ingin bertemu dengan Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Dikarenakan Bup sedang ada acara di luar, peserta aksi hanya dapat bertemu dengan Wabup, didampingi Wakapolres, Kompol. Haerudin, Kasat Lantas, Iptu. Sukamso serta Kakan Kesbangpol dan Sandi, Abu Hasan Rusli, S.Pd.
Kepala MAN Mukomuko, Drs. Medi Hartono, M.Pd menyampaikan bahwa aksi yang digelar semata bentuk kepedulian dan harapan pelajar untuk memacu semangat Pemkab Mukomuko dan kepolisian menumpas peredaran narkoba dan pergaulan bebas. Karena pelajar sangat rentan terkena pengaruh yang nantinya merusak moral dan masa depan.
‘’Meski kita belum mendapat tanggapan dari bupati, namun kita sudah menyampaikan orasi yang diterima wabup dan jajaran kepolisian. Kami meminta agar Pemkab Mukomuko dan kepolisian, serta seluruh lapisan masyarakat ikut mengantisipasi dan menindak tegas peredaran narkoba di Kabupaten Mukomuko,’’ kata Medi.(ray)

Stand Pameran dan Pasar Malam Bebas Biaya Sewa
METRO – Kabar baik bagi para pedagang, dinas instansi yang ingin ikut pameran di lokasi pusat perayaan HUT ke 10 Kabupaten Mukomuko dalam lingkungan perkantoran Pemkab Mukomuko. Dimana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) yang baru, Drs. Novizar Eka Putra telah merevisi pengumuman tentang ketentuan biaya penyewaan tenda untuk stand pameran dan pasar malam serta lokasi lapak. Ketentuan mengenai biaya sewa sebesar Rp 1.250.000 untuk stand berbentuk tenda dan sewa lokasi lapak  Rp 300 ribu bagi dinas instansi sudah dibatalkan.
Yang kini diberlakukan, berdasarkan hasil rapat panitia HUT Kabupaten Mukomuko ke-X tahun 2013, peserta pameran dan pasar malam tidak dipungut biaya sewa stand atau tenda. Namun mereka hanya dibebankan membayar uang listrik Rp 100.000 serat uang kebersihan sebesar Rp 50.000 selama pameran dilangsungkan. Kemudian, peserta pameran dan pasar malam dalam mendirikan tenda agar dilakukan dengan rapi dan tertib. Panitia hanya menyiapkan lahan kosong untuk peserta pameran sesuai site plan yang telah ditetapkan.
‘’Hasil rapat panitia induk dan juga koordinator pameran dan pasar malam kita adakan perubahan pengumuman mengenai tenda. Tidak ada sewa apapun bagi peserta pameran, hanya mereka dikenakan biaya listrik dan kebersihan. Namun kita juga tidak kenyediakan tenda, peserta pameran bebas mendirikannya di lokasi yang sudah ditetapkan,’’ kata Novizar.
Bagi pedagang atau peserta pameran yang butuh tenda, pihaknya juga siap menyediakannya dengan harga sewa Rp 900 ribu saja. Tujuan diberlakukan aturan baru ini untuk menyukseskan pelaksanaan HUT ke-X.   Ia juga menjamin selama tidak akan ada pungutan liar yang terjadi di lokasi. Soal pajak atau retribusi lainnya dikelola oleh dinas yang membidangi pajak itu sendiri dan merupakan kewajiban pengguna lokasi pemaran.
‘’Kita koordinator  pameran dan pasar malam, berupaya agar banyak pedagang dan dinas instansi yang ikut pameran. Maka tidak ada hal yang memberatkan bagi mereka selain yang wajib saja. Satu hal yang kita minta harus tertib dalam mendirikan tenda atau kegiatan lain di lokasi ini,’’ demikian Novizar.(jar)

Parpol Miskin Caleg Perempuan

POLITIK RM – Beberapa partai politik saat ini dipusingkan oleh sulitnya mendapat calon anggota dewan perempuan. Sementara dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.
Informasi terbaru, aturan 30 persen perempuan ini bukan saja berlaku ditingkat pusat melainkan di daerah. Bagi parpol yang tidak memenuhi kuota perempuan disuatu dapil, maka tidak pula dapat mengusung calon dalam dapil bersangkutan.
Sekjen DPC PKB Mukomuko, Himawan Mufti, S.Pd, mengatakan saat ini mereka memang tengah menjaring calon perempuan, sebab dari deretan calon yang ada masih diisi oleh laki-laki melebihi 80 persen. Kondisi ini dapat mengancam parpolnya sebagai peserta pemilu pada dapil tertentu.
‘’Kami membuka ruang bagi perempuan untuk maju melalui PKB, berapapun tetap kita tampung, sebab kami tidak terikat harus 30 persen, asal jangan kurang. Balon yang ada masih kurang, sementara terakhir wacananya wajib dipenuhi juga di daerah,’’ kata Himawan.
Juga Ketua DPC Hanura, Hermansyah, M.Kom menerangkan mereka masih membuka luang bagi kandidat perempuan untuk maju. Saat ini sudah ada beberapa tetapi tidak cukup untuk semua dapil yang ada. Oleh sebab itu, ia membuka luang bagi perempuan untuk maju bersama Hanura sebagai caleg. Kesempatan atau hak yang diberikan parpol tetap sama,’’ papar Hermansyah.
Sementara ketua DPC PDIP, I Wayan Adnyana, mengaku didalam deretan balon parpolnya saat ini, perempuan sudah melebihi kuota 30 persen. Semuanya siap menghadapi pemilu akan bersaing dengan calon laki-laki. Ia optimis akan ada kandidat perempuan yang duduk dari PDIP di DPRD Mukomuko.
‘’Dari jumlah caleg yang sudah mendaftar dan ikut propertest dulu, jumlah perempuan sudah diatas 30 persen. Kami memang sejak awal memberi luang sama antara wanita dan laki-laki di parpol,’’ demikian I Wayan.(jar)

 DPC : Maihardi Masih Ketua
POLITIK RM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai NasDem tingkat Kecamatan, hingga kini masih mengakui Maihardi, SE, sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem yang sah. Terkait dengan isu adanya perpecahan dalam tubuh parpol antara Musfar Cs dan Maihardi, bagi mereka bukan hal yang mengganggu. Pasalnya pedoman mereka adalah instruksi dari pusat.
Disampaikan oleh ketua DPC NasDem, Kecamatan Pondok Suguh, Basir, S.Pd, pada dasarnya mereka orang dalam mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada perbedaan pendapat ataupun kubu-kubu dalam parpol ini, yang ada semangat masing-masing pengurus dan kader. Oleh sebab itu, ia masih tetap mengakui Maihardi sebagai ketua sah dan Musfar sebagai wakil ketua.
‘’Kami tetap mengakui Maihardi sebagai ketua yang sah saat ini. sebab belum ada pergantian yang terjadi. Tapi bukan itu yang penting, siapapun yang memimpin NasDem di Kabupaten dan diakui pengurus pusat wajib kami akui,’’ kata Mantan Camat Pondok Suguh ini.
Lanjutnya, kader atau orang yang sudah bergabung dengan NasDem, tujuannya sama memenangkan pemilu 2014. Artinya dari mana dan siapa saja akan berjalan seiring dalam satu paduan tim NasDem. Harapannya serupa juga pengurus lain, kepentingan parpol untuk membawa perubahan besar bagi daerah diatas keegoan pribadi.
‘’Saya maju sebagai caleg NasDem target saya bukan ingin duduk di dewan semata, melainkan untuk menarget kemenangan bagi parpol kemudian kita melakukan pekerjaan berat membawa kebaikan bagi masyarakat,’’ demikian Basir.(jar)


Bacaleg PAN Capai 60 Orang
POLITIK RM – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Mukomuko mencapai 60 orang. Berkas dan nama-nama mereka sudah disampaikan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Bengkulu sejak kemarin lusa. Tujuannya untuk diseleksi kembali, mana kandidat yang layak diusung pada pemilu 2014.
Disampaikan oleh salah seorang politisi PAN Mukomuko, H. Syamsuri Rustam, ST, untuk calon kabupaten jumlahnya puluhan, sementara untuk diusung ke provinsi ada 8 nama. Mereka sengaja menyiapkan bacaleg sedemikian banyaknya, untuk dilakukan seleksi kembali. Ada beberapa kriteria dan syarat calon yang maju.
‘’Kita memang dari awal menerima kandidat sebanyak-banyaknya, namun tetap saja yang maju adalah sesuai dengan yang diatur undang-undang, yaitu 100 persen dari kuota kursi di DPRD,’’ kata Syamsuri.
Terkait dengan isu majunya Hj. Rosna Ichwan dan dua anggota dewan dari parpol non parlemen dalam barisan caleg, juga tidak dibantah oleh sekretaris Komisi II DPRD Mukomuko ini. Menurutnya PAN sejak awal sudah membuka diri bagi siapa saja untuk bergabung. Target mereka adalah memenangkan pemilu 2014 dengan suara terbanyak dan kursi se minim-minimnya  5 kursi.
‘’Kami membuka diri bagi siapa saja untuk bergabung dalam barisan caleg. Yang penting memenuhi syarat yang dajukan parpol. Target kita memenangi pemilu dengan sempurna,’’ demikian Syamsuri.(jar)


Parpol Belum Serahkan Atribut ke KPU
POLITIK RM – Rencananya hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko akan melakukan pemasangan atribut parpol peserta pemilu, berupa bendera di depan sekretariat mereka di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko. Namun agaknya bakal batal, paalnya hingga kemarin belum seluruh parpol yang menyerahkan atribut mereka sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan KPU.
Ketua KPU Mukomuko, didampingi dua anggotanya Merida Susanti, SH dan Amrozi, SE, M.Pd, ditemui diruangannya kemarin, mengakui jika sebagian parpol belum memberikan atribut untuk dipasang depan sekretariat KPU. Oleh sebab itu, sebelum semuanya lengkap pemasangan tidak akan dilakukan. Belum mengetahui apa alasan parpol lamban menyerahkannya. Padahal kegunaannya untuk sosialisasi parpol peserta pemilu.
‘’Sampai sekarang hanya beberapa saja yang sudah serahkan atribut, sebagian besar belum lakukan. Kita dari awal telah sampaikan dengan pengurus untuk menyegerakannya, karena tahapan sosialisasi sudah berjalan,’’ kata Nasir.
Sementara itu Ketua DPC Gerindra, Bashenri, SE, mengaku sudah menyiapkan atribut untuk dipasang depan KPU sesuai pemberitahuan. Rencananya mereka akan langsung hadir pada saat pemasangan bendera jika memang diundang. Keterlambatan mereka karena atribut yang ada belum memiliki nomor urut, sementara yang diminta adalah atribut yang sudah lengkap.
‘’Kita sudah siapkan, sebelumnya atribut kita yang lama tidak ada nomor urutnya, maka menunggu yang baru datang,’’ demikian Bas.(jar)


Tuesday, 12 February 2013

Juni, Tes CPNS Digelar

Khusus Honorer Kategori Dua
METRO – Pemkab Mukomuko akan menggelar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi honorer kategori dua atau disingkat K2. Mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan KemenPAN dan RB, tes dilangsungkan pada bulan Juni mendatang, atau paling lambat bulan Juli. Adapun jumlah honorer K2 di lingkungan Pemkab Mukomuko sebanyak 392 orang.
Berkas mereka, sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Drs.H Ruslan, M.Pd melalui Kabid Pengadaan dan Pendataan Pegawai, Edy Suntono, SH sudah diajukan  Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang dan juga KemenPAN dan RB. Mengenai berapakah kuota yang didapat Mukomuko, sejauh ini belum diperoleh informasi.
‘’Bulan juni nanti tesnya diperkirakan akan digelar. Kita belum dapat memastikan apakah 392 K2 itu seluruhnya akan ikut tes atau tidak,  karena hasil verifikasi juga belum ada. Sesuai prosedur, nanti itu dari hasil verifikasi tim pusat akan diumumkan terlebih dahulu ke publik. Tujuannya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahan. Jika tidak ada sanggahan maka peserta yang namanya diumumkan dinilai tidak ada masalah dan akan menjadi peserta tes CPNS honorer K2,’’ terang Edy.
Sekadar diketahui, pemerintah pusat sebelumnya telah memastikan tes CPNS 2013 diisi pelamar umun dan tenaga honorer K2. Ini berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah (PP), dimana honorer K2 diangkat secara bertahap mulai tahun ini hingga 2014. Jumlah total honorer K2 yang terdaftar  hampir 600 ribu jiwa. Saat ini honorer K2 menumpuk di kursi guru, perawat, dan tenaga teknis lainnya.(ray)

Konflik NasDem Ditengahi DPP


METRO – Konflik yang terjadi di tubuh Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Mukomuko telah menyita perhatian masyarakat. Terlebih sejak dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), NasDem tergolong eksis mempromosikan diri dan juga nomor urut partainya. Tak ingin konflik tersebut berkepanjangan hingga nantinya memecah konsentrasi para kader menjelang pemilu, salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem angkat bicara.
Ir. Wismen A Razak, M.Si yang kini menjabat Ketua Departemen Pendidikan Politik dan Kebudayaan di DPP menegaskan bahwa sampai hari ini Ketua DPD NasDem Kabupaten Mukomuko yang sah adalah Maihardi EP, SE dengan Sekjennya, A Gandi.
Terkait penyampaian Musfar Rusli sebelumnya bahwa dalam waktu dekat akan ada penyempurnaan struktur organisasi partai, Wismen tak menampiknya. Disini DPP akan menilai, mana kader yang benar-benar mampu menjalankan roda organisasi disertai dengan loyalitas dan kerja keras dan mana yang hanya ikut-ikutan. 
‘’Jadi kalau Maihardi merasa dirinya sudah berbuat untuk partai, dia tidak perlu takut. Soal akan adanya penyempurnaan struktur organisasi, itu maksudnya penambahan pengurus. Tapi kalau dari hasil evaluasi ada kader yang tidak sesuai, pergantian bisa saja terjadi,’’ kata Wismen.
Lantas bagaimana dengan anggapan telah terjadi dualisme kepengurusn di DPD NasDem Mukomuko, yakni antara Maihardi dengan Musfar Rusli? Wismen kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPD NasDem Mukomuko hanya 1, dan itu dibawah kepemimpinan Maihardi.
Soal adanya 2 lokasi perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg), Wismen menganggap hal itu bukan masalah. Justru menurutnya itu menandakan loyalitas dan semangat kader yang tinggi. Sekalipun perekrutan dilakukan di 2 tempat, muaranya tetap 1, yakni di DPW NasDem Bengkulu.
‘’Tidak ada dualisme kepengurusan NasDem di Mukomuko. Kalau merekrut bacaleg itu sah-sah saja di 2 tempat, kan nanti muaranya tetap satu, di DPW. Yang tidak boleh itu mendaftarkan bacaleg ke KPUD dengan beda versi. Jadi menurut saya tidak ada masalah yang serius di tubuh NasDem Mukomuko, hanya salah paham saja,’’ tutup Wismen.(jar)