Thursday, 13 June 2013

Politik Mukomuko 13 Juni 2013

20 Calon Anggota KPU Diuji
POLITK RM – Sebanyak 20 orang calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma menjalani fit and proper test (Uji kelayakan dan kepatutan) di Hotel Splash, Kota Bengkulu, Kemarin. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu yang turun langsung mengetes 20 calon anggota KPU dari 2 kabupaten berkomitmen akan menilaian seobjektif mungkin. Seperti disampaikan, Juru Bicara (Jubir) KPU Provinsi Bengkulu, Zainan Sagiman. Ia mengatakan, masing-masing calon mendapatkan waktu 30 menit menjawab pertanyaan dari penguji. Sementara untuk fit and proper test Kabupaten Mukomuko akan berlangsung hari ini, di tempat yang sama dengan kabupaten lainnya.
‘’Kita akan tetapkan lima besar nanti setelah melihat seluruh hasil ujian peserta dari 10 kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu. Termasuk uji kepatutan tadi. Jumlah pertanyaan tidak dibatasi. Cuma waktunya saja dibatasi 30 menit,’’ kata Zainan.
Saat ditanya terkait adanya suara sumbang yang berkembang bahwa anggota yang lolos seleksi di setiap kabupaten ada titipan? Zainan mengatakan, sampai saat ini tidak melihat adanya calon yang disetir oleh partai tertentu dan anggota pansel. Ia juga menjelaskan, dari ketentuan pemilihan, anggota pansel tersebut harus memenuhi tiga kriteria yakni dari akademisi, profesional, walau kadang tumpang tindih antara sama lainnya dan juga ketokohan masyarakat. Ia menegaskan, dirinya akan memposisikan dirinya secara adil, transparan dan tidak memihak pada partai manapun.
‘’Setidaknya dalam menjalani fit and proper test dari calon anggota KPU setiap kabupaten sudah mempersiapkan diri jauh hari. Sebab tes ini paling menentukan, apakah akan diterima atau tidak jadi anggota KPU nantinya,’’ imbuh dia.
Kesepuluh calon komisioner dari setiap kabupaten ini, lanjut dia, merupakan hasil penjaringan dari 20 besar kandidat yang mengikuti tes wawancara pada akhir April lalu. Menurut Zainan, uji kepatutan dan kelayakan bertujuan untuk menilai kemampuan serta karakter tiap calon.
‘’Mental dan kepribadian yang baik juga dinilai dalam uji kepatutan dan kelayakan,’’ jelas dia.
Hasil uji kelayakan dan kepatutan rencananya dievaluasi KPU Provinsi pada pekan ini. Sementara hasilnya bakal diumumkan pada 20 Juni melalui sidang pleno KPU Provinsi. Dan diikuti dengan pelantikan pada 23 Juni 2013. Selain itu, uji kelayakan dan kepatutan ini menandai selesainya proses seleksi.
‘’Nantinya, kesepuluh calon harus siap menerima keputusan KPU Provinsi yang menetapkan lima nama komisioner KPU dari setiap kabupaten dan kota,’’ demikian Zainan.(awo)

Penyebaran Bacaleg Tak Merata
POLITIK RM – Seluruh Partai politik (Parpol) peserta pemilu tidak menguasai semua kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Hal ini terlihat dari penyebaran bacaleg yang diusungnya. PKPI merupakan parpol paling sedikit, dimana parpol nomor urut 15 ini tidak punya calon kabupaten di 6 kecamatan, seperti Air Dikit, V Koto, Pondok Suguh, Malin Deman, Air Rami dan Air Manjuto. Selanjutnya PDIP, tidak memiliki calon di 4 kecamatan yang terdiri dari Sungai Rumbai, Selagan Raya, Air Rami dan V Koto. Sama halnya dengan PBB yang tidak memiliki perwakilan di Pondok Suguh, V Koto, XIV Koto dan Air Manjuto.
Parpol lain yang juga tidak punya perwakilan di beberapa kecamatan, seperi NasDem tidak ada di 2 kecamatan, PKB 2 kecamatan, PKS di 3 kecamatan, Golkar di 3 kecamatan, Demokrat di 2 kecamatan, PPP di 3 kecamatan, Hanura di 2 kecamatan, Gerindra di 3 kecamatan dan PAN tidak memiliki calon wakil rakyat di 2 kecamatan.
Artinya dengan demikian harapan partai untuk mendapat dukungan dari masyarakat berasal dari kecamatan-kecamatan yang tidak ada calon mereka sangat tipis. Sebab sebagian besar pemilih memberi suara atas dasar ada calon yang mereka dukung di wilayah tersebut. Disisi lain, ini juga menunjukkan bahwa selama ini para pengurus parpol kurang memikirkan adanya keterwakilan wilayah masing-masing.
‘’Kita memang tidak ada calon di Lubuk Pinang dan Sungai Rumbai, namun bukan berarti PAN tidak bisa menang di sana. Bacaleg kita yang berdekatan dengan kecamatan ini bisa menjangkaunya,’’ kata Sekjen DPD PAN, Chaidirrisman, SH.
Sementara Alpian, SE, Ketua DPC PKPI Mukomuko mengaku hanya di 4 kecamatan saja mereka tidak ada. Untuk Air Dikit ada, sedangkan di Air Rami ada bacaleg untuk ke provinsi. Kemungkinan saja KPU dalam menulis alamat bacaleg yang tidak benar semuanya. Meskipun demikian ia tidak ragu, PKPI tetap akan bisa masuk di seluruh kecamatan untuk mendapat dukungan. Sebab bacaleg yang ada pada dasarnya punya kemampuan yang meyakinkan untuk bisa bersaing dengan parpol mana saja.
‘’Memang ada beberapa kecamatan kita tidak punya bacaleg, namun tidak sampai 6 kecamatan. Kemungkinan KPU yang kurang pas membuat alamat bacaleg tersebut. meskipun demikian PKPI dipastikan akan masuk di 15 kecamatan yang ada, sebab caleg kita bisa menjangkaunya,’’ demikian Alpian.(jar)

Publik Diminta Pro Aktif
POLITIK RM – Sejak nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik atau masyarakat diminta pro aktif mempelajari setiap calon yang ada. Jika ada calon yang diindikasikan bermasalah, sepeti terjerat hukum, belum cukup umur atau permasalahan lain yang dapat membatalkannya sebagai bacaleg untuk segera dilaporkan ke KPU. Pasalnya KPU tidak mengenali sepenuhnya masa lalu calon tersebut, kecuali bagi mereka yang sudah mengakui melalui surat tertulis kepada KPU dan dinyatakan dapat ikut pemilu.
Disampaikan oleh Ketua KPU Mukomuko, Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si, laporan capat langsung disampaikan ke KPU secara tertulis dengan alamat yang jelas dan keterangan yang rinci tentang seorang calon. Atau warga dapat datang langsung ke KPU untuk menyampaikan laporan secara lisan. KPU tidak menerima laporan yang sifatnya tidak jelas, seperti melalui SMS, surat kaleng dengan sebagainya.
‘’Pelapor harus jelas dan punya alasan yang rinci, kami tidak akan menanggapi surat kaleng atau laporan melalui telepon genggam dan sebagainya. Silakan datang ke sekretariat KPU secara langsung atau melalui surat dengan identitas yang dapat dipercaya,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, tujuan diberi kesempatan masyarakat untuk menanggapi Daftar Calon ini untuk menghindari ada caleg yang secara hukum tidak dapat mencalon, namun melakukan tindakan kebohongan kepada KPU untuk bisa maju 2014. Pengumuman akan disampaikan selama 5 hari, dari (13/6) sampai dengan (17/6). Jika ada yang menyampaikan laporan akan langsung ditindak lanjuti dan jika terbukti maka calon bersangkutan langsung digugurkan.
‘’Masyarakat tidak perlu takut, ini tujuannya untuk memastikan jika calom wakil rakyat ke depannya betul-betul diinginkan dan bebas dari masalah. Namun tidak semua kesalahan bisa membatalkan calon, hanya yang tertulis dalam aturan yang berlaku,’’ demikian Nasir.
Sekjen DPD PAN, Chaidirrisman, SH merasa yakin jika bacaleg mereka tidak akan ada yang bermasalah lagi. Sebab para bacaleg diusung setelah melalui seleksi ketat dari parpol. Ia mendukung kebijakan KPU yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama-nama calon tersebut.
‘’Kalau kami yakin tidak ada calon yang bermasalah dengan apapun, sebab semua kita lakukan melalui penyaringan yang ketat sejak awal,’’ demikian Chaidirrisman.(jar)

PKPI Butuh 2 Orang Bacaleg
POLITIK RM – Masih ada kesempatan bagi yang mau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) 2014 khusus di Dapil III Kabupaten Mukomuko. Yaitu melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Parpol yang terakhir dinyatakan lolos sebagai anggota KPU ini sekarang kekurangan 2 orang caleg di dapil III setelah 2 orang calonnya dieliminasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko karena tidak melengkapi syarat sebagaimana diminta oleh KPU.
Disampaikan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKPI Mukomuko, Alpian, SE, mereka butuh 2 orang calon baik laki-laki atau wanita bisa masuk. Ia mengku cukup kewalahan menghadapi ketatnya aturan KPU mengenai syarat bagi caleg tersebut. Padahal sejak awal ia merasa yakin semua calon yang mereka usung sudah melengkapi syarat dan dinilai layak.
‘’Kita sekarang kekurangan 2 calon di dapil 2, bagi yang berminat masih kita terima dengan syarat melengkapi berkasnya. Masalah ini cukup mengganggu bagi kami yang tengah konsentrasi untuk menyiapkan pemilu,’’ kata Alpian.
Lanjutnya, dibukanya peluang untuk mencaleg ini seiring dengan adanya kebijakan dari KPU, bahwa parpol dapat melakukan penggantian calon bermasalah hingga 1 agustus mendatang. Kekurangan calon dapat membuat PKPI kekurangan suara pada pemilu mendatang. Maka ia akan berupaya sepenuh tenaga agar calon yang diusung tetap full 100 persen dan semua berkualitas.
‘’Masih ada kesempatan untuk memenuhi caleg, maka kita usahakan bisa mengusung caleg sesuai dengan kuota. Sebab tidak dipungkiri persaingan 2014 akan berat,’’ demikian Alpian.(jar)

Bacaleg Wanita PAN Dapil III Terkuat
POLITIK RM – Anggapan banyak pihak jika bacaleg perempuan yang diusung Partai Politik (Parpol) sebagian hanya sekedar memenuhi kuota 30 persen  tidak demikian halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Caleg wanita dari parpol nomor 8 ini hampir semuanya siap ‘’tempur’’ atau bersaing dengan calon mana saja.
Adapun perwakilan kaum hawa yang diusung parpol berlambang mata hari putih ini diantaranya, di Dapil I ada Titik Haryati, Dapil II ada Nova Yuliana Sari dan Sunarsih sementara di Dapil III ada Roslinar, Muslawati  dan Hj Zulhaniah Hakim.
Salah seorang bacaleg perempuan PAN, Roslinar, mengatakan tidak ada istilah calon perempuan hanya menambah daftar di dalam PAN. Mereka siap bersaing dengan calon mana saja secara sehat. Bahkan Roslinar mengaku optimis bisa keluar sebagai pemenang pemilu 2014 nanti. Rasa optimisnya ini dikarenakan tingginya dukungan dari masyarakat untuk kaum hawa dan juga atas keseiapan keluarga besarnya untuk mendukung.
‘’Insyaallah kami siap menghadapi 2014, asal semua bisa saling menghargai dan melakukan persaingan dengan sehat. Yang tidak kami inginkan ada calon yang saling serang dengan menjelek-jelekkan caleg lain. Wanita punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka tidak ada alasan bagi kami harus kalah sebelum berusaha,’’ ungkap wanita yang dekat dengan istri Bupati ini.
Juga calon perempuan PAN lainnya, Muslawati yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai Kades Air Bikuk, mengaku tidak ragu dengan panasnya suhu politik 2014. Namun ia juga kecewa, sebab masih ada orang yang menganggap perempuan hanya sebagai calon penambah saja. Untuk membuktikannya, ia menyatakan siap meraub suara sebanyak-banyaknya pada pemilu 2014.
‘’Kami tidak ragu menghadapi caleg laki-laki, namun yang kami sayangkan ada yang menebar isu jika kami ini hanya untuk penambah dan tidak ada harapan untuk duduk. Padahal pemenang pemilu ditentukan lewat suara terbanyak,’’ demikian Muslawati.(jar)

Dana Pemeliharaan Mobil PBK Ratusan Juta
METRO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, Hermansyah, M.Kom menerangkan bahwa biaya pemeliharaan, termasuk perbaikan mobil PBK selalu dianggarkan saban tahunnya di APBD. Pada tahun 2012 lalu, anggarannya sekitar Rp 200 juta. Sedangkan pada tahun ini kurang lebih Rp 180 juta. Terkait penyebab mobil PBK yang tidak siap kala dioperasikan lantaran banyak kerusakan di sana-sini, Hermansyah tidak mengetahui jelas.
‘’Apakah dana perbaikan yang dianggarkan itu habis atau tidak kita juga kurang jelas. Tapi setiap tahun selalu ada dianggarkan dananya. Pada tahun 2012, kalau saya tidak salah Rp 200 juta lebih. Tahun ini sekitar Rp 180 juta,’’ urai Herman.
Sementara, Kepala BPBD, Drs.H Nurngubaidi yang baru menjabat pada tahun ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa terdapat dana pemeliharaan mobil PBK. Ia lantas menjabarkan bahwa kerusakan mobil PBK terdapat pada bagian mesin pompa, mesin penyedot, serta bagian mesin serta bodi mobil yang mulai berkarat. Jika ada dana pemeliharaan, ia memastikan akan segera memperbaikinya.
‘’Kami kan menjabat kepala BPBD baru tahun ini. Jadi tidak tahu kalau tahun-tahun sebelumnya ada dana pemeliharaan untuk mobil PBK. Kalau laporan mobil PBK diperbaiki beberapa waktu lalu memang ada, tetapi kita juga tidak tahu secara mendetail. Kalau ada dana terbaru, kita pasti lakukan perbaikan untuk mobil PBK. Karena kita tidak mungkin tinggal diam, sementara mobil itu sangat dibutuhkan saat terjadi kebakaran,’’ terang Nurngubaidi.
Terpisah, tokoh masyarakat Kota Mukomuko, Bodi Rahmat Sentosa, SH mengaku terkejut dengan informasi bahwa ada dana pemeliharaan mobil PBK yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Ia meminta BPBD mengklarifikasikan masalah penggunaan dana tersebut secara transparan sehingga tidak timbul dugaan negatif. Menurutnya, dengan dana sebesar itu, mobil PBK bisa layak pakai dan dana lebih dari cukup.
‘’Dana sebesar itukan dari masyarakat untuk pemeliharaan mobil PBK yang notabene untuk masyarakat. Tetapi kemana larinya dana itu. BPBD harus menjelaskannya untuk tidak menimbulkan dugaan yang miring. Kalau tidak, kami yakin publik akan menilai BPBD menyalahgunakan anggaran tersebut. Bagi saya, dengan dana sebesar itu, lebih dari cukup kalau hanya untuk memperbaiki mobil PBK,’’ demikian Bodi.(ray)

Persiapan Peda-KTNA Dikebut
METRO – Pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XIV di Kabupaten Mukomuko tinggal menyisakan waktu 8 hari lagi. Seluruh persiapan terus dimatangkan dan digeber baik siang maupun malam hari. Salah satunya, pembangunan median jalan dua yang menguras dana Rp 1,7 miliar. Saat ini selain masih dilakukan pemasangan median juga dilakukan penanaman bunga di sepanjang median jalan dua. Ditargetkan sebelum pelaksanaan peda, seluruh persiapan pembangunan tuntas. Pun sama dengan pembangunan panggung utama yang dipastikan H-2 tuntas. Karena saat ini matrial untuk bangunan panggung sudah didatangkan. Total dana yang disiapkan dalam pelaksanaan peda mencapai Rp 4,3 miliar.
Sekdakab Mukomuko, Syafkani, SP ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa persiapan jelang peda terus dimatangkan. Dan saat ini untuk fisik tinggal panggung serta penyelesaian pembangunan median jalan dua. Targetnya H-2 jelang peda, seluruh persiapan 100 persen tuntas. Ia juga mengimbau kepada seluruh leading sektor pelaksana kegiatan untuk terus memaksimalkan persiapan, termasuk di masing-masing lingkungan SKPD.
‘’Untuk sekarang ini persiapan peda sudah masuk 90 persen. It uterus kita maksimalkan, sampai benar-benar siap. Untuk panggung sudah mulai didatangkan matrialnya dan tinggal memasangnya saja. Kalau untuk median jalan dua, selain masih memasang bagian dinding serta pot juga sudah mulai dilakukan penanaman. Seluruh SKPD juga sudah mulai mempercantik lingkungannya dengan berbagi macam model,’’ ungkap Syafkani.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (P3K), Eddy Apriyanto, SP mengatakan untuk bunga pucuk merah mulai ditanam. Bahkan, pegawainya langsung turun ke lapangan dan mananamnya. Sedangkan persiapan lain, untuk bidang peternakan mulai membuat kandang sapi.
‘’Untuk bunga sudah kita tanam secara bertahap. Bangunan selesai, tanaman bunga juga bisa langsung diselesaikan. Jadi tidak harus menunggu lama lagi, mengingat waktunya juga sudah mulai mepet. Kita pastikan sampai hari H nanti, semuanya sudah selesai termasung bidang-bidang lainnya yang tengah melakukan persiapan,’’ demikian Eddy.(ray)

Mukomuko 13 Juni 2013



Kuota CJH Dipangkas Secara Nasional
METRO – Secara mengejutkan Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota Calon Jemaah Haji (CJH) Indonesia 2013 sebesar 20 persen dengan alasan pembangunan perluasan Masjidil Haram belum tuntas. Dengan demikian sebanyak 42.200 calon jemaah haji Indonesia terancam gagal menunaikan ibadah haji dari total 211.000 CJH yang masuk dalam kuota CJH 2013. Dari 42.200 CJH yang terancam diberangkatkan dibagi dengan jumlah provinsi se Indonesia dengan jumlah 33 provinsi yakni 1.278 orang lebih/provinsi. Selanjutnya, dari data 1.278 dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Kondisi itu juga mempengaruhi kuota CJH asal Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Saat ini kuota CJH Provinsi Bengkulu sebanyak 1.624 orang, sedangkan CJH Kabupaten Mukomuko sebanyak 175 orang. 172 telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan 3 CJH belum. Dari 172 CJH terdapat pengurangan lagi lantaran 1 CJH asal Kecamatan Lubuk Pinang, Misin (65) karena sakit. Sejauh ini, nasib CJH Kabupaten Mukomuko masih ngambang dan menunggu laporan dari pusat.
‘’Ya, kami sudah mendapat informasi adanya pemangkasan kuota CJH Indonesia. Dan itu berdampak juga bagi kuota CJH Kabupaten Mukomuko. Namun, untuk Kabupaten Mukomuko yang pasti berangkat sekitar 171, kalau tidak ada pengurangan lagi. Itu karena 3 CJH belum melunasi BPIH dan 1 CJH meninggal dunia. Kita masih menunggu informasi selanjutnya, kalau memang 42.200 itu dibagi ke seluruh provinsi, maka Provinsi Bengkulu juga terancam melakukan pengurangan,’’ ungkap H Busral, S.Pd.I, Kasi Urais dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko.
Ditambahkannya, bagi CJH yang tidak melunasi BPIH, maka kuotanya langsung masuk dalam kuota nasional dan tidak bisa masuk dalam kuota kabupaten. Hal itu berdasarkan keputusan pusat terkait pemangkasan kuota dari Pemerintah Saudi. Tetapi, Busral tetap memastikan pemangkasan tak berpengaruh dengan daftar tunggu CJH berikutnya.
‘’Karena ada pemangkasan, maka CJH Kabupaten Mukomuko yang belum melunasi BPIH akan masuk kuota nasional. Itu tidak bisa dikembalikan ke daerah. Kalau jumlah daftar tunggu CJH itu tak berpengaruh. Kita lihat saja perkembangannya, karena informasi ini masih terus digodok di tingkat pusat,’’ pungkas Busral.(ray)



Mukomuko Pertahankan Opini WTP
METRO – Pemkab Mukomuko kembali mendulang prestasi. Kemarin, Bupati Mukomuko, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM didampingi Ketua DPRD, Drs. Arnadi Pelam dan Inspektur Inspektorat, A Halim, SE menerima penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu di aula kantor BPK RI.
Sementara untuk kabupaten lain, BPK memberi raport beragam. Pemkab Bengkulu Selatan (BS) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), demikian juga Rejang Lebong dan Kaur. Untuk Pemkab Kepahiang, opini yang didapat Disclaimer. Yang sama dengan Pemkab Mukomuko hanyalah Bengkulu Tengah (Benteng) dan Pemprov Bengkulu.
Dihubungi kemarin, Bup mengaku bangga atas penghargaan opini WTP yang kembali diterimanya untuk Kabupaten Mukomuko. Ia memastikan akan mempertahankan dengan meminta seluruh SKPD lebih giat melakukan kinerja serta mengatur laporan keuangan sesuai prosedur dan arahan BPK.
‘’Ya, tadi (kemarin, red) Pemkab Mukomuko kembali meraih WTP ke-5 untuk tahun 2012. Kita cukup bangga karena kinerja kita beserta jajaran di SKPD membuahkan hasil yang maksimal. Kita akan terus mempertahankan dan meminta SKPD meningkatkan kinerjanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,’’ ungkap Bup.
Ditanyakan soal temuan BPK selama ini, Bup tak menampik jika terdapat beberapa item yang harus dibenahi. Sejauh ini, temuan tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi di lapangan. Dengan laporan dan fakta di lapangan yang sesuai, ia yakin WTP dapat dipertahankan kedepannya.
‘’Kalau temuan BPK memang ada, tetapi tidak fatal. Dan kita sudah memperbaikinya. Seluruh SKPD yang juga terdapat temuan langsung melakukan pembenahan dan kembali melaporkan ke BPK. Haslnya maksimal dan kita bisa raih kembali WTP,’’ imbuh Bup.
Terkait opini yang diterima Pemkab Kepahiang, Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu Erwin, SH, M.Hum menerangkan, penanganan aset Pemkab Kepahiang masih sangat lemah, khususnya dalam hal pengelolaan. Oleh sebab itu, untuk pengumpulan data aset daerah yang akan diinventarisir melalui penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan negara pada tahun 2012.
Berbeda halnya dengan Pemkab Mukomuko yang dari penilaian BPK, sistim  pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
‘’Sehingga kalau kita lihat data hasil inventarisasi barang milik daerah Kepahiang yang telah dilakukan oleh bagian aset, hasilnya masih disclaimer alias buruk,’’ kata Erwin.(ray/awo)  

DPKD: Target Kita Lebih Sekadar WTP
DI lain sisi, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) Kabupaten Mukomuko, Ir. Kasmidi Kasim, M.Si menerangkan bahwa perolehan WTP oleh Pemkab dari BPK RI tak lepas dari peranan dinasnya selaku leading sector asset dan administrasi daerah. Sebagian besar  SKPD yang ada di lingkungan pemkab dinilainya belum maksimal dalam pelaporan serta pengelolaan aset dan juga adiministrasinya. Terbukti sejauh ini baru 2 SKPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang melaporkan data aset serta administrasinya. Baginya, bukan WTP yang ditargetkan melainkan kemampuan SKPD dalam mengelola aset serta administrasinya secara menyeluruh.
‘’Kami sebenarnya juga ikut bangga dengan raihan WTP. Tetapi target kita bukan WTP, tetapi bagaimana kemampuan SKPD dalam membuat laporan asset serta administrasinya. Dan SKPD harus rutin membuat laporan, karena sejauh ini baru 2 SKPD yang sudah aktif. Kedepan, kita bekerjasama dengan BPK untuk menggelar sosialisasi mengenai pengelolaan asset dan administrasi. Karena, kekayaan daerah akan diketahui dari seluruh laporan-laporan SKPD,’’ pungkas Kasmidi.(ray)
 
Hari Ini Fit dan Proper Test Calon KPU
METRO – Penetapan 5 besar calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko dipastikan minggu depan. Pasalnya, jadwal fit and proper test bakal digelar hari ini di KPU Provinsi Bengkulu. Sedangkan, jeda usai fit and proper test sekitar seminggu. Jeda tersebut diprediksi membuat peluang untuk melakukan kecurangan. KPU prov dituntut profesional dan melakukan pengujian secara objektif, sehingga calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko bisa membawa dampak demokrasi untuk kemajuan Kabupaten Mukomuko. Calon anggota KPU mesti memiliki kredibilitas, akuntabilitas, profesional, loyal, memiliki kemampuan, wawasan tinggi di bidang pemilu serta undang-undang penyelenggaraan pemilu.
Hal itu ditegaskan praktisi politik dari Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto, M.Si. Ia memprediksi jika KPU Provinsi tidak mengedepankan tugas secara profesional, maka kecurangan pada saat fit and proper test bakal timbul. Akibatnya, produk KPU tidak menjamin kelangsungan demokrasi di Kabupaten Mukomuko. Ia meminta KPU prov objektif dalam melakukan pengujian serta penetapan 5 besar annggota KPU Kabupaten Mukomuko.
‘’Setiap orang pasti mempunyai prediksi yang sama, saat ada kesempatan atau jeda jelang penetapan, KPU atau petugas penyelenggara penetapan calon anggota KPU dibuat pusing. Karena akan banyak tendensi dari berbagai pihak. Kalau tidak objektif dan hanya mementingkan keuntungan pribadi, demokrasi kedepannya akan terjerumus. Makanya, KPU prov dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Intinya jangan sampai masuk angin,’’ ungkap Sugeng.
Sementara, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, M.Si tak menampik jika penyelengaraan fit and proper test digelar hari ini. Pihaknya memastikan pengujian bakal dilakukan secara objektif. Ditanyakan soal materi yang akan diujikan, Eko enggan membeberkannya. Penetapan 5 besar bakal dilakukan minggu depan dan tanggal 23 Juni mendatang bakal dilakukan pelantikan anggota KPU kabupaten se provinsi.
‘’Memang benar besok (hari ini, red) dan lusa (besok, red) kita bakal menggelar fit and proper tes untuk calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko. Untuk soalnya kita tidak dapat membeberkan. Kalau penetapannya di bawah tanggal 23 Juni, karena untuk tanggal 23 Juni nanti langsung dilakukan pelantikan secara serentak bagi seluruh anggota KPU kabupaten se provinsi. Kita akan melakukan tahapan pengujian sesuai dengan prosedur yang ada,’’ demikian Eko.(ray)

Bup: Disdikbud Mesti Profesional
METRO – Masalah antara guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko atas tudingan banyak guru PAI yang tidak hadir pada saat tes psikologi dan pelatihan metode tamyiz mendapat tanggapan Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Program metode tamyiz dan tes psikologi merupakan program Bup dengan harapan seluruh guru PAI dapat menerapkan baik di pendidikan formal maupun informal. Bagi guru PAI yang tidak hadir, Bup setuju jika guru tersebut dicoret. Namun jika guru tersebut hadir namun dinyatakan tidak hadir, Bup meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Disdikbud dituntut professional dan tidak boleh memvonis guru PAI tidak hadir. Apalagi jika guru PAI diminta membuat surat pernyataan.
‘’Kami yang membuat program metode tamyiz itu, sampai mendatangkan ustad dari Indramayu. Jadi seluruh guru PAI yang lulus tes psikologi memang mengikuti pelatihan metode tamyiz selama 10 hari. Kalau memang tidak ikut harus dicoret, tetapi kalau ikut dinyatakan tidak ikut, itu yang harus dikaji. Dimana letak permasalahannya, apalagi kalau memang guru itu benar-benar telah mengisi absensi. Dinas harus profesional, jangan sampai menimbulkan gejolak untuk guru PAI,’’ ungkap bup.
Mengantisipasi adanya aksi, bup meminta Disdikbud untuk melakukan penyelesaian. Selain itu, melakukan pengoreksian arsip absensi saat pelaksanaan pelatihan metode tamyiz. Sehingga, masalah tuntas dan guru PAI mendapatkan haknya. Selain itu, bup juga meminta guru PAI untuk bersabar sembari menunggu pihak dinas melakukan pemeriksaan ulang.
‘’Kalau memang ada kesalahan dalam absensi atau data guru PAI, kami minta secepatnya diselesaikan. Jangan sampai malah merugikan guru PAI yang sudah susah payah mengikuti pelatihan, namun tidak diakui. Kita mengharapkan peranan guru PAI di lapangan untuk meningkatkan pendidikan agama mulai dari anak-anak sampai orang dewasa,’’ demikian bup.(ray)


Logistik Caleg NasDem Ditanggung Partai
POLITIK RM – Jika caleg Partai Politik (Parpol) lain harus mengeluarkan bajat besar untuk pengadaan logistik pemilu, sepeti bendera, pakaian dan pembuatan stiker lainnya. Beda halnya dengan para caleg Partai NasDem. Seluruh atribut dan kebutuhan kampanye bagi caleg mereka ditanggung oleh parpol. Selain itu dalam berkampanye, mereka juga akan mendapat bantuan parpol.
Ketua NasDem Mukomuko, Busril, mengatakan setiap caleg akan diberikan kaos dan bendera sesuai kebutuhan masing-masing. Jika mereka butuh pembuatan sepanduk cukup sediakan poto dan akan langsung dicetak parpol dengan tidak dipungut biaya. Selain itu banyak fasilitas lain kemungkinan akan disediakan parpol untuk caleg.
‘’Pokoknya untuk logistik disediakan oleh parpol, namuan berapa jumlahnya kita tidak tahu, kemungkinan sesuai dengan kebutuhan dan target suara dari setiap caleg tersebut. Ini memang sudah kebijakan dari parpol dalam rangka memberi kelapangan bagi calon,’’ kata Busril.
Lanjutnya, fasilitas ini lain tidak bukan memacu jiwa juang seorang caleg dalam memenangkan pemilu 2014. Sebab NasDem memiliki target memenangkan pemilu demi menegakkan semangat restorasi di Indonesia dan Mukomuko khususnya. Lain halnya untuk kebutuhan lain caleg yang diluar pengetahuan parpol, itu ditanggung sendiri-sendiri. Namun seperti diketahui pemilu itu lebih identik dengan atribut.
‘’NasDem memiliki target sebagai pemenang pertama pemilu di seluruh daerah tak terkecuali di Mukomuko. Maka caleg adalah jaminan kemenangan tersebut bisa di capai. Sepantasnyalah semua calon berterimakasih dengan parpol yang begitu peduli kepada mereka,’’ demikian Busril.(jar)

DPC PKB Targetkan 3 Besar
POLITIK RM – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Kabupaten Mukomuko, nampaknya semakin Percaya Diri (Pede) menghadapi pemilu 2014. Tidak tanggung-tanggung parpol yang diklaim lahir dari rahim NU ini menargetkan kemenangan 3 besar pada pemilu mendatang. Seberapa besar kasn PKB keluar sebagai pemenang pemilu?
Sekjen DPC PKB Mukomuko, Himawan Mufti, S.Pd, mengatakan 3 besar adalah target yang harus mereka capai sesuai dengan isntruksi dari parpol. Ia merasa optimis, 3 besar bukan perkara mustahil untuk di capai di tengah ketatnya persaingan 2014. Sebab kemampuan dan keseriusan caleg yang diusung PKB tidak mengecewakan. Semua siap bersaing untuk mengantongi suara sebanyak-banyaknya.
‘’Kita harus masuk 3 besar, rasanya tidak terlalu sulit mencapai target tersebut. Karena caleg yang diusung parpol cukup siap meraub suara sebanyak-banyaknya,’’ kata Himawan.
Lanjutnya, beberapa caleg PKB di masing-masing daerah pemilihan menargetkan suara pribadi memenuhi 1 kuota kursi. Melihat dari kesiapan mereka dan berdasarkan basis yang mereka andalkan, itu sangat memungkinkan dicapai. Diantara caleg yang berpeluang memperoleh suara diatas seribu, seperti ada ketua DPC di Dapil 1, H. Irwan Jaro, Maskur juga caleg lainnya. Sementara di dapil 2 ada 3 mantan kades seperti Syafaat, Mukti Ali, Gamansyah, Catur Siswanto dan lainnya. Sementara di dapil III ada Syamsu Rizal, Husairi dan caleg lainnya.
‘’Semua caleg dinyatakan lolos oleh KPU untuk sementara, ini menandakan jika semua serius dan siap bersaing dengan caleg parpol lain. PKB akan terus memberi support kepada caleg,’’ demikian Himawan.(jar)

Tuesday, 11 June 2013

12 Juni 2013



Demi Listrik Warga Terpaksa Jual Ternak
//Biaya Pemasangan Baru Rp 3 Juta
SELAGAN RAYA – Suka cita masyarakat di Kecamatan Selagan Raya pasca masuknya listrik ke daerah mereka setelah sekian lama hidup dalam kegelapan diwarnai masalah. Masalah dimaksud adalah besaran biaya yang dipatok perusahaan jasa instalasi listrik. Warga diminta biaya dengan kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta untuk pemasangan instalasi. Bagi sebagian warga yang ekonominya menengah ke atas besaran biaya tersebut tidak memberatkan, asalkan rumah mereka dialiri listrik. Namun bagaimana dengan warga ekonomi sulit?
Disampaikan oleh salah seorang pemuda Desa Sungai Ipuh II, Suheri, keberatan dari warga mengenai besaran biaya pemasangan instalasi listrik sudah disikapi kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan perangkat desa dengan melakukan pertemuan.
‘’Setelah mengetahui adanya kejanggalan dalam besaran biaya pemasangan instalasi listrik baru maka kami bergerak untuk mengusut masalah ini. Setelah dicarikan jalan keluarnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa dari beberapa desa, maka kami sepakat untuk memilih harga yang terendah, Rp 2,4 juta hingga Rp 2,5 juta. Pertimbangan kami melihat tingkat kesulitan serta kebutuhan akan material yang terpakai,’’ ungkap Suheri.
Pemuda lain juga asal Desa Sungai Ipuh, Barlian mengatakan bahwa sampai saat ini di banyak rumah warga baru meteran atau kWh yang terpasang. Sedangkan arus listrik belum ada dikarenakan biaya pemasangan yang belum lunas.
‘’Masih banyak juga rumah warga yang baru terpasang kWh. Punya saya juga belum menyala, karena masih kurang pembayarannya. Mau bayar semuanya, warga banyak yang tidak mampu. Sekalipun sudah membayar uang muka, mereka terpaksa harus menjual ternak dan hasil pertanian. Memang kami juga heran, kenapa biaya pemasangan listrik mahal dan bervariasi, padahal menurut keputusan menteri hanya Rp 650 ribuan lebih. Tapi karena butuh banyak warga yang hanya bisa pasrah saja,’’ terang  Barlian. 
Dikonfirmasikan, Manager PLN (Persero) Mukomuko, Nur Lukman, A.Md  menerangkan, biaya penyambungan listrik baru resmi termahal Rp 1.656.000. Itu untuk daya 2.200 VA. Wartawan pun diperlihatkan langsung daftar biaya penyambungan listrik baru untuk lebih jelas.
‘’Inilah biaya pemasangan listrik resmi dari PLN. Mengenai adanya  kelebihan biaya itu adalah untuk kepentingan pemasangan instalasi di dalam rumah,,’’ singkat Nur Lukman.(cw1/ray/jar)

Biaya Penyambungan Baru Resmi:
Daya            Rp/VA            Materai        Jumlah       
450 VA        Rp 750        Rp 3000        Rp 340.500
900 VA        Rp 750        Rp 3000        Rp 678.000
1.300 VA        Rp 750        Rp 3000        Rp 978.000
2.200 VA        Rp 750        Rp 6000        Rp 1.656.000

Guru PAI Tuntut Permintaan Maaf
METRO – Ancaman dari puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se Kabupaten Mukomuko untuk mengadakan aksi menyikapi perlakuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terhadap mereka mendapat simpatik sekaligus dukungan. Salah satunya dari organisasi Kelompok Guru Agama Islam (KGAI) tingkat SMP.
Disampaikan oleh Ketua KGAI wilayah Kecamatan Teras Terunjam dan Penarik, Saprudin, S.Pd.I pihaknya turut merasa kecewa atas tudingan dinas bahwa banyak guru PAI yang tidak hadir pada saat tes psikologis dalam rangka pelatihan membaca Al-Quran metode tamyiz. 
Sementara sejak awal rangkaian pelatihan hingga selesai seluruh guru PAI membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.
‘’Kami sangat kecewa, oleh sebab itu seluruh guru agama menyatakan siap untuk memprotes kebijakan dari dinas (Disdikbud, red) melalui surat yang ditandatangani sekretaris dinas tersebut. Alasan kesalahan dari data absen tidak masuk akal, karena para peserta pelatihan bukan  hanya sekali mengisi absen,’’ kata Sapriadi.
Dukungan juga datang dari Ketua KGAI tingkat SD UPTD Lubuk Pinang, Usman Ganol, S.Pd.I. Meski Usman mengaku belum mendapat ajakan untuk ikut dalam aksi secara langsung namun Usman lebih dulu menyatakan kesiapannya. Malahan Usman memastikan akan mengisi surat pernyataan seperti yang diminta oleh dinas.
‘’Tapi kata-kata tidak hadirnya akan kami hapus dan diganti dengan pernyataan lain di bawahnya kerena memang kami hadir pada saat acara dilangsungkan,’’ tegas Usman.
Sementara, Meimi Nelson, S.Pd.I selaku Ketua Asosiasi Guru Agama Islam (AGAI) menanggapi keterangan dari Sekretaris Disdikbud, Drs. Suwarto, M.Pd untuk melakukan kroscek ulang tidak bisa diterima begitu saja. Sebab yang mereka minta adalah kejelasan mengapa mereka diminta mengisi surat pernyataan yang jelas-jelas tidak benar tersebut. Kalau memang dinas akan meralatnya harus secara tertulis dan disertai dengan surat permintaan maaf.
‘’Kalau dibatalkan surat itu kami sangat senang, namun harus tertulis dan ada permintaan maaf kepada seluruh guru agama di daerah ini. Kami sudah merasa dipermalukan dengan surat yang ditembuskan kemana-mana tersebut,’’ sesal Meimi.
Dikonfirmasi, Kadisdikbud, Dra. Nurhasni, M.Pd lebih berusaha menenangkan agar polemik yang ada tidak berkepanjangan. Menurut Nurhasni, yang terjadi hanyalah miskomunikasi antas lintas SKPD. Nurhasni menilai tuntutan permintaan maaf secara tertulis tidak diperlukan lantaran masalah dapat diselesaikan secara duduk bersama dengan kepala dingin.(jar/cw2)



Panwaslu Dituding Lalai!
//Awasi Pemasangan Bendera Merah Putih di Sekretariat Parpol
POLITIK RM – Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi (Kesbangpol dan Sandi) Kabupaten Mukomuko, Abu Hasan Rusli, S.Pd menilai pihak Panwaslu kabupaten kurang respon terkait kelalaian beberapa parpol yang tidak mengibarkan bendera merah putih di depan sekretariatnya. Padahal menurut Abu, semua yang menyangkut parpol adalah tanggung jawab dari panwas dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lain halnya dengan perkantoran lain, baru menjadi tugas dari kesbangpol untuk melakukan penertiban.
‘’Kalau di tempat umum, ya tugas kesbang melakukan pemberitahuan dan sebagainya, untuk parpol tugas dari panwaslu dan KPU. Dimana panwas menyampaikan kepada KPU kemudian pihak KPU melakukan penertiban secara langsung dengan, begitu tekninya,’’ terang Abu.
Lanjutnya, pemberitahuan telah disampaikan kepada panwaslu maupun KPU, namun nampaknya mereka kurang merespon. KPU dan Panwaslu nampaknya dalam masalah ini juga saling lempar tanggung jawab. Kesbangpol tidak mungkin masuk ke ranah parpol tersebut. Ia sendiri sudah mendapat laporan dari berbagai pihak menyangkut kelalaian dari partai ini. Sebab bendera merah putih adalah pilar bangsa dan harus diutamakan ketimbang bendera lainnya. Untuk mempertahankan merah putih tidak sedikit pengorbanan dari para pejuang terdahulu.
‘’Dalam masalah ini kami sudah beritahukan kepada panwaslu dan KPU namun mereka nampaknya kurang respon. Tidak etis kami masuk ke ranah itu, sebab ada tanggungjawab masing-masing,’’ lanjut Abu.
Untuk diketahui sebelumnya, 5 sekretariat parpol di Kecamatan Kota Mukomuko diketahui tidak mengibarkan bendera merah putih yang sedianya terdapat di halaman depan kantor. Sebaliknya, bendera parpol dipasang sebanyak-banyaknya. 5 parpol tersebut diantaranya, PKB, Partai Demokrat, Hanura, PPP dan PBB. Sementara di markas PDIP merah putih diposisikan lebih rendah dan berukuran lebih kecil dari bendera parpol. Seyokyanya merah putih sebagai bendera kebangsaan harus didahulukan serta diposisikan lebih tinggi dari atribut partai.(jar)

KPU Sinkronkan Data Bacaleg
POLITIK RM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko kemarin menggelar rapat bersama dengan KPU Provinsi Bengkulu dalam rangka sinkronisasi data masing-masing bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Tujuannya untuk menghindari ada calon yang maju dari daerah yang berbeda untuk pemilu 2014.
Disampaikan Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si, semua data bacaleg disamakan dengan provinsi untuk menghindari adanya calon yang sama. Sebab bacaleg provinsi dan caleg kabupaten selama ini tidak saling menyahut antar KPU. Alhasil sampai kemarin tidak ada kesamaan calon provinsi dengan calon kabupaten muapun daerah lainnya. Ini menunjukkan bahawa masing-masing parpol cukup teliti dalam mengusung setiap kandidatnya.
‘’Kita melakukan penyamaan daftar caleg masing-masing dengan tujuan tidak ada kesamaan atau caleg yang maju di berbeda daerah maupun tingkatan dewan. Dari hasil sinkronisasi tak terdapat kesamaan atau caleg yang nyaleg ganda,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, dalam waktu dekat KPU akan langsung mengumumkan hasil verifikasi DCS untuk diminta tanggapan dari masyarakat. Sebab nama-nama yang sudah dinyatakan melengkapi syarat sementara masih perlu uji public agar tidak ada keteledoran dari KPU dalam menetapkan seseorang layak maju sebagai calon anggota dewan.
‘’Tinggal lagi sekarang meminta penilaian dari masyarakat terhadap calon yang dinyatakan lolos sebagai caleg sementara. Ini menghindari ada kesalahan dalam penetapan DCT nantinya,’’ demikian Nasir.(jar)

Penilaian Dikembalikan ke Masyarakat
POLITIK RM – Terkait dengan kemampuan seorang caleg diserahkan kepada masyarakat untuk memberi penilaian. Pasalnya seorang dewan adalah wakil dari masyarakat dan mereka akan memahami siapa yang layak untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat nantinya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko, Hermansyah, M.Kom yang juga merupakan politisi senior Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten.
Dikatakannya, apa yang disampaikan ketua dewan sebelumnya merupakan bentuk penilaian secara pribadi dari seorang dewan yang sudah memahami bagaimana beratnya tugas seorang wakil rakyat. Namun untuk menentukan kemampuan seorang calon bukan tugas individu melainkan masyarakat sendiri yang lebih paham. Maka dalam hal ini ia lebih menyerahkan kepada pemilih pada pemilu mendatang.
‘’Saya rasa untuk memberi penilaian dan mengukur kemampuan seseorang bukan saatnya kita melakukannya. Semua akan berjalan dengan alami pada saatnya nanti, baik soal kemampuan dalam sektor pendidikan maupun ketokohan, kemampuan ekonomi dan lainnya,’’ kata Hermansyah.
Lanjutnya pada dasarnya faktor kemampuan dalam pendidikan dan pengalaman sangat mempengaruhi kiprah seorang wakil rakyat. Sebab di tangan mereka akan ditentukan bagaimana nasib Kabupaten Mukomuko ke depannya.
‘’Kita tidak pungkiri, soal kemampuan dalam keilmuan dan pengalaman dibutuhkan untuk membela masyarakat di kursi dewan. Namun semua bisa dilakukan setelah kita ada dalam lingkaran itu sendiri. Namun soal kemampuan ekonomi tentu tergantung dengan masyarakat,’’ demikian Herman.(jar)

Monday, 10 June 2013

Mukomuko 11 Juni 2013

Pakdin Hitam Putih Mulai Dikenakan
METRO – Kendati sempat menuai penolakan dari anggota DPRD Kabupaten Mukomuko mengenai jenis pakaian dinas (Pakdin) yang bakal dikenakan para pegawai kontrak, honda dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) namun Pemkab tetap menerapkan aturan seperti semula. Mulai kemarin, sebagian besar pegawai non PNS yang bekerja di SKPD, Setdakab dan Setwan tampak mengenakan pakdin berwarna hitam putih. Untuk atasannya atau kemeja berwarna putih polos sementara untuk celana panjang bagi pria atau rok bagi wanita berwarna hitam.     
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Drs.H Ruslan, M.Pd kepada Radar Mukomuko (RM) menyampaikan, pihaknya bukan tidak menerima masukan dari dewan mengenai pakdin yang layak dikenakan pegawai non PNS. Namun disini pemkab mengacu kepada aturan tentang pakaian dinas pegawai.    
‘’Jadi kita tetap berterima kasih atas masukan dari dewan mengenai penggunaan pakaian dinas di luar PNS. Itu artinya ada yang memperhatikan kerja kita. Memang pembedaan pakaian dinas dimulai sejak tanggal 1 Juni. Kita masih memberikan tenggang waktu untuk para pegawai mengikuti aturan tersebut. Harapan kita tidak ada yang melanggar. Karena kalau sampai ditemukan ada pegawai yang melanggar maka akan diberikan sanksi,’’ tegas Ruslan.
Sekretaris BKPPD, Seri Utami menambahkan bahwa seluruh pegawai non PNS di SKPD nya sudah mulai mengenakan pakdin berwarna hitam putih. Sebagai identitas bahwa pegawai bersangkutan bertugas di BKPPD, dipasangkan kartu identitas atau ID Card. Selaku atasan, ia pun memberi apresiasi.     
‘’Ya walaupun dalam SE masih memberi batas waktu penggunaan pakaian dinas hitam putih sampai tanggal 17 nanti tapi kita sudah memulainya pada hari ini (kemarin, red). Tanpa terkecuali, seluruh pegawai selain PNS harus mengenakan pakaian dinas sesuai dengan aturan,’’ terang Seri Utami.   
Dari pengamatan RM, seiring dibedakannya warna pakdin pegawai maka kelihatan jelas mana pegawai berstatus PNS dan mana yang kontrak, honda ataupun TKS. Masyarakat sendiri tidak lagi rancu dalam menilai kinerja ataupun saat berurusan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) kabupaten, Eviyanti, SH mengatakan bahwa sesuai dengan aturan yang diperkuat dengan Surat Edaran (SE), pihaknya telah memberlakukan pembedaan pakdin antara PNS dengan pegawai non PNS. Namun penggunakan pakdin hitam putih bagi 2 orang pegawai non PNS nya hanya pada hari senin saja. Mengingat pada hari-hari lain KPTSP memiliki seragam tersendiri.(cw2) 

Puluhan Guru PAI Ancam Gelar Aksi
METRO – Pelaksanaan tes psikologi dalam rangka pelatihan membaca
Al-Quran metode tamyiz pada akhir bulan April lalu tampaknya menyisakan masalah serius. Puluhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melayangkan protes keras ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten. Ini terkait sangkaan yang ditujukan kepada mereka bahwa saat tes psikologi mereka tidak hadir. Padahal mereka ada ketika itu.
Lebih anehnya, mereka diminta membuat surat pernyataan ketidakhadiran disertai dengan alasan. Puncak dari emosi guru-guru PAI, mereka berencana mendatangi kantor Disdikbud guna mempertanyakan maksud surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Disdikbud, Drs. Suwarto, M.Pd tersebut.
‘’Tapi saya coba tahan dengan memberi penjelasan kepada kawan-kawan. Sebenarnya kalau kita turuti emosi jelas tersinggung dan kecewa. Kita dari awal selalu mendukung apapun program pemerintah dan juga dinas tapi kenapa diperlakukan seperti ini,’’ urai Ketua Asosiasi Guru Agama Islam (AGAI) Kabupaten Mukomuko, Meimi Elson, S.Ag.
Salah seorang guru PAI, Feri Irawan, S.Pd.I menambahkan bahwa dirinya dengan tegas tidak akan membuat surat pernyataan yang dinilainya sebuah kebohongan. Ia meminta sesegera mungkin pemkab dan dinas memberi penjelasan. Jika tidak, maka dipastikan seluruh guru PAI yang dituding tidak hadir dalam acara akan menggelar aksi. 
‘’Tadi banyak yang datang, namun kami masih bisa menahan diri dan memastikan berupaya mencari solusinya. Sekarang kami menuntut kejelasan dari surat ini. Salah besar jika kami dianggap tidak mendukung pemda dan dinas dengan diminta membuat surat pernyataan bohong tersebut,’’ ungkap Feri.
Dikonfirmasikan, Suwarto seakan-akan menanggapi enteng permasalahan yang terjadi. Menurut Suwarto, itu tak lepas dari kesalahan daftar hadir peserta.
‘’Ini ada kesalahan dari data absensi saja, nanti akan kita cek kembali dan melakukan pengoreksian terhadap data tersebut,’’ jawab Suwarto.(jar)

LJK UN Dikoreksi Ulang Tak Pengaruhi Kelulusan
METRO – Kabar mengenai dikoreksi ulang Lembar Jawaban Komputer (LJK) Ujian Nasional (UN) SD/MI se Provinsi Bengkulu turut menyita perhatian para murid SD/MI dan wali murid di Kabupaten Mukomuko. Yang dikhawatirkan, perolehan nilai sebelumnya yang terkategori tinggi bisa-bisa sebaliknya lantaran diperiksa ulang. Namun kekhawatiran tersebut disanggah oleh Ketua Panitia UN Prov, Drs. Budiyanta. Kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin, Budiyanta menegaskan pengoreksian ulang yang dilakukan tidak sampai mempengaruhi tingkat kelulusan.
‘’Tidak ada pengaruh terhadap jumlah angka kelulusan, masih tetap seperti semula. Yang ada hanyalah perubahan jumlah nilai rata-rata. Tapi perolehan nilai rata-rata juga lebih baik dari nilai yang telah diumumkan sebelumnya. Ini merujuk secara keseluruhan,’’ ungkap Budiyanta.   
Sementara itu, salah seorang teknnisi pemeriksaan hasil UN Disdikbud Prov, R. Wahyu, DP, SH mengklarifikasi bahwa bukan LJK yang dikoreksi ulang melainkan penskorsingan ulang nilai 2 mata pelajaran, yakni Matematika dan Bahasa Indonesia. Itu dikarenakan adanya kesalahan pada  kunci jawaban yang digunakan semula untuk menskor nilai.
‘’Bukan LJK yang diperiksa ulang itu, tapi pemeriksaan penskoringan nilai 2 mata pelajaran. Ini disebabkan adanya kesalahan kunci jawaban dari panitia. Itu tidak mempengaruhi hasil kelulusan yang telah diumumkan sebelumnya,’’ kata Wahyu saat dikonfirmasi RM.
Ketua Panitia UN Kabupaten Mukomuko, Apani, M.Pd menguatkan bahwa hasil pengoreksian LJK seluruh peserta UN SD/MI telah selesai dan sudah didistribusikan ke masing-masing daerah, termasuk ke Kabupaten Mukomuko.
‘’Sudah dilakukan pengoreksian ulang dan diprint. Bahkan hasilnya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Jika tidak ada aral melintang malam ini (kemarin, red) sudah sampai di dinas karena hasil konfirmasi kita sedang dalam perjalanan,’’ imbuh Apani.(cw1/awo)


Panwas Bela Caleg dan Parpol
POLITIK RM – Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam tugasnya dibolehkan membela caleg dan parpol peserta pemilu. Dalam ini bukan berarti melakukan pembelaan secara sepihak untuk memenangkan, melainkan membela semua hak parpol dan caleg dari ketidak sesuaian dengan aturan yang ada. Baik dari pelaksana pemilu maupun dari pihak lainnya.
Disampaikan oleh ketua Panwaslu Kabupaten Muchtadir Munib, SE, keberadaan panwas memang untuk melakukan pembelaan bagi seorang caleg. Baik dari tindakan semena-mena oleh parpol maupun ketidak sesuai dari pelaksana pemilu sendiri. Namun panwas dilarang memihak kepada salah satu calon atau parpol saja dengan tujuan untuk memenangkannya. Sebab Panwas sipatnya independen dan punya aturan yang jelas.
‘’Panwas tidak dilarang membela caleg, bahkan dianjurkan melakukan pembelaan kepada calon yang dizalimi. Begitu juga parpol, semua harus dekat dengan panwas, sebab kala ada persoalan panwas bekewajiban membela mereka, selagi itu benar,’’ kata Muchtadir.
Lanjutnya, namun bila parpol melakukan kecurangan atau melanggar aturan yang berlaku, maka panwas juga berhak menindaknya sesuai aturan yang berlaku. Maka dalam hal ini panwascam dianjurkan dekat dengan peserta pemilu untuk memudah koordinasi ke depannya.
‘’Kami bukan mencari kesalahan parpol bahkan lebih pada pembelaan bagi partai tersebut. setiap saat kami senantiasa melakukan searing dengan pengurus parpol dan caleg,’’ lanjutnya.
Juga anggota panwaslu lainnya, Padlul Azmi, SH, menegaskan semua anggota panwascam diharus dekat dengat caleg dan pengurus parpol. Namun bila mereka melakukan pembelaan terhadap kesalahan dari parpol dan caleg, maka akan langsung diberi sangsi. Caleg maupun parpol jangan takut dengan panwas, lakukan kominikasi yang baik. Sebab tujuan dari panwas membela kecurangan yang merugikan parpol atau caleg.
‘’Parpol harus bersikap terbuka dengan panwas, sebab dengan demikian akan tercipta suasana pemilu yang ramah dan aman. Namun kita dilarang mengkampanyekan salah satu calon walau pada dasarnya dalam pemilihan nanti kita tetap menjatuhkan pilihan kepada calon tersebut,’’ demikian Padlul.(jar)


PKS Mukomuko Ikut Tolak BBM Naik
POLITIK RM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD-PKS) Kabupaten Mukomuko, Andi Suheri, M.Pd, menyatakan ikut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia mengaku tidak ada instruksi dari pusat, namun alasan penolakan tersebut sangat jelas dan bisa dipahami oleh semua orang yang membela kepentingan masyarakat dengan iklas.
Dijelaskannya, PKS Mukomuko dalam hal ini menyatakan juga tidak sepakat BBM di naikkan. Sebab belum saatnya dilakukan pada masa sekarang. Dari hasil survey 80 persen lebih masyarakat belum siap menghadapi kenaikan tersebut, dan ini akan dibela oleh parpol yang dikenal dengan parpol pemilik idiologi agama yang jelas ini. Secara logika di daerah saja, sekarang masyarakat akan menghadapi bulan puasa, kemudian lebaran dan memasuki tahun baru sekolah. Jelas mereka butuh dana besar dan takut dengan kenaikan semua kebutuhan.
‘’PKS menolak dengan alasan yang jelas untuk kepentingan masyarakat, kami di daerah secara terbuka juga menolak kenaikan BBM tersebut, sebab ini bertentangan dengan kepentingan yang dihadapi masyarakat saat sekarang,’’ kata Andi.
Perlu dipahami, lanjut Andi, yang harus dipikirkan saat sekarang adalah bagaimana menciptakan pengaturan penggunaan BBM dengan baik. Kalau nanti masyarakat sudah siap, kenaikan tidak membawa dampak besar pada ekonomi, maka PKS kemungkinan bakal mendukung penuh BBM dinaikkan. Sebagaimana yang disampaikan pimpinan PKS pusat, akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyak mafia menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing. Selain itu, menurut dia, saat ini masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat umum.
‘’Kalau masyarakat sudah siap dan saat itu momennya pas, PKS mungkin akan mendukung BBM di naikkan,’’ demikian Andi.
Seperti diketahui, Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat partai dalam koalisi Setgab geram. PKS bahkan memasang spanduk yang tersebar di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga BBM.(jar)


PAN Gelar Rapat Koordinasi
POLITIK RM – Kemarin segenap Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasinal (DPD-PAN) Kabupaten Mukomuko, menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung ketua DPD PAN Mukumuko, Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM. Dimana mereka membicarakan mengenai kesiapan parpol berlambang matahari putih ini menghadapi pemilu 2014 akan datang.
Disampaikan oleh sekjen PAN Mukomuko, Chadirisman, SH, semua calon hadir dalam acara tersebut. Dimana orang nomor 1 di Kabupaten Mukomuko ini banyak memberimasukan dan arahan kepada calegnya untuk dapat meraub suara sebanyak-banyaknya pada saar pemilu berlangsung. PAN harus bisa mencapai target keluar sebagai pemenang pemilu.
‘’Kita rapat koordinas untuk membahas persiapan menghadapi pemilu, bapak ketua banyak memberi arahan kepada calon bagaimana langkah untuk memenangkan pemilu 2014. Semua hadir dalam kesempatan ini dan menyatakan siap menghadapi persaingan,’’ kata Chaidir.
Lanjutnya, kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga pemilu berlangsung. Semua caleg yang diusung PAN harus bersemangat dan siap berkorban untuk mengejar target keluar sebagai pemenang. Pada saatnya nanti DPD akan terus menguatkan calon dalam bergerak di lapangan. Sebab keseriusan seorang calon sangat menentukan suara parpol.
‘’DPD terus akan memberi masukan dan mengarahkan caleg dalam bergerak di tengah masyarakat, tujuannya agar mereka selalu bersemangat dan bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Target sekarang menangkan parpol lebih dahulu,’’ lanjut Chaidir yang mewakili ketua DPD.
Juga ketua KPPD PAN, Eranardi, S,Ip, menerangkan PAN akan terus menggelar rapat koordiasi dan persiapan bagi caleg menghadapi pemilu. Ketua DPD sendiri terus memberi semangat bagi pengurus dan caleg agar dalam melakukan sisialisasi tidak salah arah. Tujuannya lain tidak bukan untuk memastikan PAN sebagai pemenang pemilu nantinya.
‘’PAN sudah diinstruksikan harus keluar sebagai pemenang pemilu 2014, maka segala kemungkinan akan dilakukan dengan tidak melanggar kode etik pemilu itu sendiri,’’ demikian Era.(jar)

Peda KTNA Disambut Ancaman Demo
IPUH – Ancaman aksi demo oleh sejumlah warga saat pembukaan acara Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (Peda-KTNA) ke XIV tanggal 22 Juni mendatang bukan hanya gertak sambal. Diam-diam, warga di Kecamatan Ipuh, saat ini telah merapatkan barisan menggelar aksi. Selain itu, akan bergabung dengan warga kecamatan lainnya saat menggelar aksi. Sebagaimana disampaikan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ipuh, Zulfikar.
Mereka ingin mempertanyakan atas tidak adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko. Pasalnya, selama ini untuk di Desa Retak Ilir sendiri sama sekali belum tersentuh oleh pembangunan insprastruktur jalan maupun pembangunan lainnya.
‘’Kita pastikan akan ikut andil dalam menggelar aksi demo saat pembukaan Peda KTNA nanti. Sebab, kami ingin mempertanyakan kepada pemerintah, kenapa desa kami selama tidak mendapat jatah pembangunan insprastruktur, seperti jalan masuk yang masih seperti kubangan kerbau saat dilanda hujan,’’ kata Zulfikar yang akrab disapa Ujang ini.
Secara terpisah, Tokoh Pemuda Desa Air Rami Kecamatan Air Rami, Bastian ikut mengamini, atas rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar nantinya. Ia menegaskan, dari warga Air Rami sendiri memastikan akan melibatkan ratusan massa yang mana menuntut pemkab agar tidak hanya melakukan pembangunan di Kecamatan Kota Mukomuko. Sebab untuk di Kecamatan Air Rami, masih banyak insfrastruktur jalan yang sama sekali belum diperhatian.
‘’Kita siap untuk menggelar aksi demo. Sebab warga saat ini sudah mulai geram dengan tidak adanya pembangunan di Kecamatan Air Rami,’’ terang Bastian.
Tidak hanya itu, Bastian memastikan, jika aksi tersebut murni untuk memperjuangkan hak sebagai warga Air Rami yang mengnginkan pembangunan yang sama dengan di Kota Mukomuko. Ia mencontohkan, untuk menuju Desa Sp4 sejak Kabupaten Mukomuko dimekarkan, kondisi jalannya masih tanah kuning. Dan ketika dilanda hujan, warga yang tinggal di Sp 4 tersebut tidak bisa keluar lantaran jalan ditutupi dengan lumpur.
‘’Kami ini juga bagian dari Kabupaten Mukomuko, kenapa pembangunan tidak ada di tempat kami,’’ tanya Bastian menutup pembicaraan.(awo)

Perda Status Desa Dipending
PONDOK SUGUH – Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko memutuskan undang menudan pembahasan raperda tentang perubahan status desa dan pemekaran desa Bukit Damri Kecamatan Penarik. Alasannya mereka akan kebih dahulu melakukan peninjawan langsung ke lapangan untuk menentukan keinginan dari masyarakat yang sebenarnya.
Disampaikan oleh ketua fraksi Kedaulatan Adrizon N, yang juga adalah anggota Komisi I DPRD Mukomuko. pihaknya sudah membuta keputusan untuk melakukan penundaan membahas perubahan status desa ini. Rencananya Komisi I akan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan keinginan dari mereka sendiri. Tujuannya agara setelah perda dibentuk tidak terjadi masalah kembali.
‘’Untuk perubahan status desa kita tunda dulu, ini menyangkut isu yang ada di lapangan, kami akan memastikan dengan masyarakat desa yang ditentukan dalam raperda tersebut. Hingga kita tidak mubazir membahasa raperda ini,’’ kata Adrizon.
Lanjutnya, masyarakat akan diajak duduk bersama di desa masing-masing dan mereka bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kalau memang mereka sepakat menolak, besar kemungkinan perubahan status desa akan di pending lebih dahulu. Namun jika terbukti hanya sekelompok orang yang menolak, maka harus mengikuti suara terbanyak. Dewan dalam masalah ini tidak akan menginterfensi warga ataupun menolak apa yang diajukan pemerintah tersebut.
‘’Kita tidak ada kepentingan dalam hal ini, hanya saja perlu ada kejelasan dari masing-masing pihak tersebut, hingga nanti tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat,’’ lanjutnya.
Salah seorang tokoh Pondok Kandang, Jhon Simamora, menyangkut hal ini, mengaku hanya menanti pembahasan di dewan. Untuk sekarang tidak ada reaksi lebih lanjut dari masyarakat setelah menunjukkan keseriusan mereka menolak rencana ini.
‘’Yang jelas sekarang masyarakat menunggu reaksi dari dewan, kalau mereka turun masyarakat tentu lebih leluasa menyampaikan pendapatnya,’’ demikian Jhon.(jar)

Sunday, 9 June 2013

10 Juni 2013





Wabup Pimpin Doa untuk Taufiq Kiemas
METRO – Secara inisiatif, sebelum dimulainya acara senam massal Demi Indonesia (DI) Style di gedung serba guna Kecamatan Kota Mukomuko kemarin, Wabup Mukomuko, Choirul Huda, SH yang hadir mewakili Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM mengajak seluruh peserta senam untuk mengheningkan cipta mendoakan arwah almarhum Ketua MPR RI, H Taufiq Kiemas yang wafat pada Sabtu (8/6).
Dalam sambutan singkatnya, wabup menyampaikan bahwa Taufiq Kiemas adalah salah satu negarawan dan putra terbaik bangsa Indonesia. Perjuangannya dalam menegakkan empat pilar demokrasi yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika patut diteladani dan diteruskan oleh generasi muda, termasuk dari Kabupaten Mukomuko.
‘’Saya meminta waktu sejenak untuk mengajak semua yang hadir mengheningkan cipta, kita mendoakan arwah almarhum bapak Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, ditempatnya di sisi Tuhan YME dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,’’ kata wabup disambut dengan reaksi seluruh peserta senam yang menundukkan kepala.
Di lain sisi, kabar meninggalnya suami dari Megawati Soekarnoputri agaknya ditanggapi dingin oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Mukomuko. Ini terbukti dari pantauan RM, hanya ada beberapa rumah saja yang memasang bendera setengah tiang di halaman. Padahal Presiden SBY sendiri sudah mengajak seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda duka dan penghormatan untuk Taufiq.
‘’Ini sebagai wujud kecintaan kita kepada Pak Taufiq Kiemas sebagai salah satu negarawan kita,’’ ujar SBY seperti dikutip dari salah satu situs resmi media online.
Sementara itu, pentolan PDIP Kabupaten Mukomuko, I Wayan Adnyana sudah berada di Jakarta untuk menghadiri prosesi pemakaman Taufiq yang dilanjutkan dengan mendoa di rumah duka. Di mata I Wayan yang akrab disapa Kadek, karakter Taufiq sangat berbeda dengan karakter politisi lain. Taufiq adalah seorang negarawan terbaik yang pernah dimiliki bangsa.
Untuk diketahui, Taufiq wafat di Singapura, karena penyakit komplikasi yang selama ini dideritanya. Ia menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura sejak Senin (3/6/2013).
Taufiq menjalani perawatan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/6/2013). 
Ia meninggal pada usia ke-70 tahun. Taufiq meninggalkan seorang istri, Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri, dan tiga anak, yaitu Mohammad Rizki Pratama, Mohamad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.(jar)

Kekuatan Parpol Dinilai Imbang
POLITIK RM – Wakil Bupati (Wabup) Mukomuko, Choirul Huda, SH memberikan  pendapatnya soal peta politik jelang pemilu 2014. Wabup menilai kekuatan partai politik (parpol) kontestan pemilu tidak ada yang terlalu unggul,  atau masih dalam kategori imbang. Karenanya diprediksikan kans seluruh parpol memperoleh kursi di legislatif merata.
Menurut pasangan Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM yang memenangi Pilkada Mukomuko lalu ini, kekuatan parpol pada dasarnya tergantung dengan calon yang mereka usung, sebab pilihan warga bukan parpol yang paling utama, melainkan dengan figur calonnya. Sementara dari yang ia lihat dan dengar dari pembicaraan masyarakat, semua calon memiliki kemampuan yang sama dan ada basis suara yang mereka akan menangkan. Artinya dalam hal ini tergantung dengan kekuatan basis setiap calon dan keinginan dari masyarakat sendiri untun mengutus wakilnya.
‘’Saya rasa semua parpol kuat, sebab ini tergantung dari caleg yang mereka usung. Saya melihat semua caleg bagus dan punya basis dan kemampuan, tinggal lagi bagaimana keinginan dari masyarakat tersebut,’’ ungkap Choirul Huda.
Mengenai kemampuan caleg yang betul-betul serius dan punya target, suaranya adalah sekitar 700 hingga 800. Mungkin akan ada yang memperoleh suara mencapai 1000 dan ini sudah dipastikan akan keluar sebagai pemenang pemilu. Akan ada parpol yang dapat kursi 3 dan 2 bahkan satu saja. Yang jelas 12 parpol memiliki kursi. Didapail tertetu satu parpol sangat kuat sementara di dapil lain mungkin nanti tidak dapat kursi, begitulah persaingan akan terjadi.
‘’Caleg punya kekuatan meraih suara 700 hingga 800 sudah kuat, dan mereka yang dapat suara 1000 ke atas ini sudah dijamin akan duduk. Di dapil tertentu satu parpol kuat dan di lain dapil mereka agak lemah, disinilah nanti peluang parpol semuanya dapat kursi,’’ lanjutnya.
Disinggung soal kedekatan dirinya dengan salah satu parpol, wabup menegaskan dirinya sampai saat ini tidak ada bergabung dengan parpol manapun hingga sekarang. Namun demikian selaku wakil bupati ia dekat dengan semua partai dan pengurusnya dalam rangka menjaga silaturrahmi dan saling berkoordinasi untuk kepentingan pembangunan dan terjalinnya kerjasama yang baik. Yang jelas ia berharap dalam bersaing semua bisa menjaga kebersamaan untuk kenyamanan masyarakat.(jar)

Kota Terancam Tanpa Wakil
POLITIK RM – Nampaknya para politisi asal Ibukota Kabupaten Mukomuko belum juga belajar dari pengalaman terdahulu, dimana lantaran banyaknya caleg, suara pemilih terpecah yang berakhir dengan tidak satupun calon dari kota yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Mukomuko. Mereka kalah jumlah suara dengan calon asal kecamatan lain.
Disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda Mukomuko, A Razak, yang juga merupakan aktivis LSM Seadeko, pada pemilu 2009 calon tidak terhitung jumlahnya asal Kota Mukomuko. Akhirnya mereka tidak mampu menandingi calon lain dalam perolehan suara terbanyak. Kota dengan jumlah mata pilih paling banyak dalam catatannya luput dari anggota dewan. Ia yakin pada periode ini dengan jumlah calon masih cukup banyak bakal kembali membuat kota tidak punya wakil.
‘’Semua berebutan untuk maju, tetapi kenyataannya kalah terus. Wajar saja kadang dalam satu kelompok calon sampai 5 orang.Sedangkan di kecamatan lain mereka fokus memilih 1 calonnya saja,’’ kata Razak.
Lanjutnya, meski pada dasarnya maju sebagai calon anggota dewan adalah hak setiap orang dan pemilihan dilakukan secara terbuka dan luas. Namun sebaiknya masyarakat bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Walau banyak yang minta dipilih, bersatulan untuk menetapkan calon terbaik sebagai dewan. Mubazir sura yang diberikan, kalau tidak juga duduk di dewan.
‘’Saya tidak mendukung siap-siapa, sebailnya kita kompak dalam menentukan arah suara. Hingga ada 1 dewan yang memang memahami kondiri wilayah kota ini dan dikenal masyarakat, sebagai tempat kita bertanya dan menyampaikan keluh nantinya,’’ demikian Razak.(jar)