Saturday, 22 June 2013

BBM Mukomuko






Timbun BBM Subsidi, Tangkap!
//Instruksi Kapolres Mukomuko
METRO – Pemerintah pusat menjadwalkan tadi malam, antara pukul 22.00-23.00 WIB mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Seiring dengan itu, mulai hari ini harga BBM sudah berubah. Semula harga premium atau bensin Rp 4.500/Liter naik menjadi Rp 6.500/liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.500/liter. Tak ingin kecolongan kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pihak kepolisian pun memaksimalkan pengamanan di SPBU bersama dengan anggota TNI AD. 
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik sendiri menginstruksikan kepada jajarannya untuk menangkap pelaku penimbunan atau penyelewengan BBM subsidi lalu diproses. Termasuk kalangan pengusaha SPBU, jika diperoleh laporan yang mencurigakan bakal langsung ditindaklanjuti dengan diselidiki oleh anggota.
‘’Anggota sudah diterjunkan untuk melakukan pengamanan terkait kenaikan harga BBM subsidi yang informasinya malam ini (kemarin, red) diumumkan. Kalau memang terbukti ada pelaku penimbun atau penyelewengan BBM, harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya termasuk kepada SPBU. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan berdasarkan laporan masyarakat kita akan langsung selidiki. Harapan kita kepada semua pihak untuk tetap tenang menyikapi kebijakan pemerintah kenaikan harga BBM. Terlebih saat ini kita sedang ada event Peda-KTNA,’’ pesan kapolres kemarin.
Sementara itu, pengawas SPBU Bandar Ratu, Rasmiadi menerangkan sejauh ini stok BBM jenis solar dan pertamax masih tersedia. Untuk bensin, masih dalam perjalanan menuju SPBU. Diperkirakan masuk ke SPBU sekitar pukul 22.01 WIB.
‘’Kita ikut mendukung apa yang sudah menjadi aturan jelang kenaikan harga BBM ini. Malahan kita tidak lagi melayani jerigen, dan untuk mala mini (kemarin, red) kita bukan 24 jam,’’ terang Rasmiadi.
Di lain sisi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs JPNN, terkait dengan pengumuman kenaikan harga BBM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sudah siap untuk ditransferkan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sehari setelah pengumuman kenaikan harga BBM, yaitu hari ini. Untuk tahap awal, BLSM diberikan untuk RTS di 14 kota besar di Indonesia.(ray)

Tiket Susi Air Turun, Rp 265.700
//Penerbangan Hari Selasa dan Kamis
METRO – Ini informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko, khususnya penumpang setia pesawat Cessna Grand Caravan milik maskapai penerbangan Susi Airlines. Sekarang ini harga tiket pesawat mengalami penurunan dari harga semula menjadi Rp 265.700. Penurunan harga tiket usai maskapai mendapat subsidi penerbangan perintis dari pemerintah pusat. Mengenai besaran subsidi, Radar Mukomuko (RM) belum memperoleh konfirmasi resmi.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) kabupaten, Bustanul Arifin, SH melalui Syahbani menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemkab Mukomuko telah memperpanjang MoU dengan pihak maskapai penerbangan Susi Airlines. Dasar MoU, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM. 44 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis.
‘’Tahun ini kita telah menjalin kembali MoU dengan pihak manajemen Susi Airlines. Mengenai harga tiket, mengalami penurunan setelah mendapat subsidi. Harganya sekarang menjadi Rp 265.700, ditambah dengan PPN 10 persen dan SWJK Rp 5 ribu,’’ terang Syahbani.
Ditanyakan terpisah, perwakilan Susi Airlines Mukomuko melalui bagian administrasinya, Zen membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari kantor pusat mengenai adanya perubahan harga tiket. Namun harga tiket baru bukan untuk seluruh jadwal penerbangan, melainkan hanya pada hari Selasa dan Kamis saja.
‘’Ya kami telah menerima pemberitahuan pada malam kemarin mengenai perubahan harga tiket diiringi dengan perubahan harga pada sistim penjualan. Untuk harga yang berubah yaitu pada keberangkatan hari selasa dan kamis yang berlaku untuk semua rute penerbangan. Namun  untuk jadwal penerbangan hari Sabtu dan Minggu masih tetap seperti yang sebelumnya, Rp 675 ribu ke Bengkulu dan Rp 700 ribu ke Padang,’’  terang Zen.
Seiring turunnya harga tiket tingkat pemesanan mengalami lonjakan. Ini diakui Zen. Untuk jadwal penerbangan pada minggu ini hanya tersisa 3 kursi yang belum terjual.
‘’Baru sehari diberlakukan tiket pesawat sudah diserbu oleh masyarakat. Kenaikan tingkat pemesanan lebih dari 30 persen dibanding sebelumnya. Bahkan ada yang memesan untuk bulan depan walaupun jadwal keberangkatannya belum diterima dari pusat,’’ tutup Zen.(cw4)

9 Pejabat Turun Pangkat
METRO – Sebanyak 9 orang pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Mukomuko turun pangkat. Rinciannya dari Eselon IIIa menjadi IIIb sebanyak 1 orang, eselon IIIb menjadi IVa sebanyak 1 orang dan eselon IVa menjadi IVb sebanyak 7 orang. Penurunan pangkat tersebut lantaran pejabat bersangkutan masa kerjanya belum mencukupi.
Karena untuk diangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat awal, maka harus belum mencukupi masa kerjanya untuk diangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Minimal untuk diangkat setingkat lebih tinggi, pejabat bersangkutan harus menjalani masa kerja selama 2 tahun. Pejabat yang turun pangkat tersebut harus melakukan normalisasi masa kerja yang mayoritas mayoritas 8 bulan.    
Sekdakab Mukomuko, Syafkani, SP membenarkan jika ada pejabat yang turun pangkatnya. Ia menerangkan bahwa penurunan pangkat untuk kelancaran kenaikan pangkat berikutnya. Hal itu mengingat pejabat bersangkutan belum 2 tahun menjalani masa kerjanya untuk diangkat lebih tinggi setingkat dari pangkat awalnya.
‘’Ya, ada 9 pejabat kita yang harus melakukan normalisasi masa kerja. Dari 2 tahun menjadi ketetapan, mayoritas pejabat bersangkutan kekurangan 8 bulan lagi. Semua itu untuk kelancaran kenaikan pangkat selanjutnya. Dan kami harap, pejabat bersangkutan bisa menyelesaikan 8 bulan siswa waktu yang masih kurang itu, baru pangkatnya bisa disesuaikan lagi,’’ ungkap Syafkani.   
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Mukomuko, Drs.H Ruslan, M.Pd mengatakan bahwa kenaikan pangkat yang dinilai lebih cepat tersebut lantaran untuk mengisi kekosongan jabatan berdasarkan pangkat dalam organisasi pemerintahan. Dan Pemkab Mukomuko merekomendasikan kenaikan pangkat bersangkutan yang juga sebelumnya telah diajukan ke pusat.
‘’Pada saat kenaikan pangkat memang terdapat kesalahan. Dimana, masa kerja pejabat tersebut belum 2 tahun untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat awalnya. Tetapi karena kebutuhan SDM dan kekosongan jabatan, maka kebijaksanaan yang diambil melakukan kenaikan pangkat lebih cepat. Konsekuensinya saat ini, pejabat bersangkutan harus melakukan normalisasi masa kerja sesuai dengan berapa lama kekurangannya,’’ terang Ruslan.
Ditanyakan daftar nama pejabat yang pangkatnya turun, Ruslan enggan membeberkannya. Namun, ia memastikan bahwa pejabat tersebut bekerja di salah satu SKPD dan kantor kecamatan.
‘’Kalau nama-namanya tidak usah kami sebutkan, yang jelas mereka (pejabat, red) bekerja di SKPD dan ada juga yang bekerja di kantor kecamatan,’’ pungkas Ruslan.(ray)

Bando Amin Harapkan PS Mukomuko Bangkit
METRO – Kemarin, bertempat di lapangan sepak bola Ratok Denai, Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Ketua Pengprov Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Bengkulu, Drs.H Bando Amin C Kader, MM menyerahkan bantuan berupa 50 bola kepada perwakilan Pengcab PSSI Kabupaten Mukomuko beserta sejumlah tim yang tengah menjalani sesi latihan. Bantuan bola tersebut bertujuan untuk pengembangan persepakbolaan di Kabupaten Mukomuko. Sehingga, PS Mukomuko bisa terus berkembang dan mampu bersaing dengan PS daerah lain. Dualisme yang terjadi di tingkat pusat diminta tidak memecah belah persepakbolaan di Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Mukomuko.
Di sela-sela penyerahan bantuan bola tersebut, Bando meminta agar olahraga di Kabupaten Mukomuko khususnya sepakbola dapat terus ditingkatkan. Sehingga, perwakilan dari setiap kabupaten kota se provinsi bisa ikut bersaing terutama dalam kompetisi bergengsi.
‘’Bantuan bola ini kami harap bisa dibagikan kepada pengurus sepakbola di tingkat kecamatan. Dengan latihan rutin, tanpa memikirkan adanya kisruh di tingkat pusat, kami yakin PS Mukomuko bisa bangkit dan ikut serta dalam sejumlah kompetisi. Makanya, mulai dari sekarang, persepakbolaan di Kabupaten Mukomuko harus ditingkatkan. Dari Pengprov PSSI, kita siap untuk mendukung perkembangan sepakbola di Kabupaten Mukomuko,’’ ungkap Bando.   
Bando juga menerangkan, kedepan bakal membentuk Akademi Sepakbola yang nantinya bekerjasama dengan sejumlah universitas. Tujuannya untuk menjaring bibit pesepakbola handal yang bakal disiapkan untuk PS Bengkulu.
‘’Kita punya wacana untuk membuat akademi sepakbola. Nantinya, bibit pesepakbola yang memiliki kemampuan akan kita jaring. Bisa jadi kalau memang memiliki bakal dan kemampuan yang handal, pemain akan masuk ke dalam tim seperti PS Bengkulu. Semua itu butuh perjuangan dan kerjasama yang baik,’’ pungkas Bando.(ray)

Kesuksesan Peda Jadi Pertaruhan Nama Baik Daerah
METRO – Pagi ini, Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XIV resmi digelar. Acara bakal dibuka langsung Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd. Hal itu lantaran menteri yang sebelumnya dikabarkan akan ikut menghadiri urung karena terdapat kegiatan lain. Usai pembukaan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan. Seluruh kontingen dari kabupaten/kota Se Provinsi Bengkulu telah tiba di Kabupaten Mukomuko dan sudah menempati homestay. Persiapan Pemkab Mukomuko sendiri mencapai 99 persen. Kemarin, Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM memimpin langsung acara gladi resik di lapangan gedung Setdakab Mukomuko. Selanjutnya, Bup didampingi panitia peda dan sejumlah pejabat meninjau stand dan lokasi tujuan wisata yakni Danau Nibung.
‘’Peda ini merupakan event besar, sehingga nama baik dan citra daerah menjadi pertaruhannya. Harapan kami semua pihak ikut mendukung dan menyukseskan Peda sampai acara penutupan. Makanya, kita selalu memantau persiapan. Tak jarang, kita tegur pantia atau SKPD yang lamban melakukan persiapan. Selain seputar KTNA, juga bakal dilakukan kunjungan ke lokasi wisata,’’ ungkap Bup.
Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SE menerangkan bahwa sejumlah menteri urung hadir dalam Peda. Namun perwakilan dari pusat telah tiba di Kabupaten Mukomuko. Ia juga ikut memantau kegiatan gladi resik. Diharapkan, Peda-KTNA berjalan sukses.
‘’Gubernur yang akan membuka Peda nanti. Sebelumnya memang menteri yang dijadwalkan membuka acara, tetapi karena berhalangan hadir, pembukaan diwakili gubernur. Untuk persiapan sudah matang, dan tadi (kemarin, red sudah dilakukan gladi resik,’’ terang Yanzuri.
Terpisah, Sekretaris Panitia Peda-KTNA, Dedi Purwantoro, S.Pt mengatakan untuk seluruh persiapan mulai dari homestay, penginapan sampai ke pelaksanaan telah dimaksimalkan. Ia mengaku banyak rangkaian kegiatan yang bakal digelar. Setiap kegiatan akan didampingi seksi khusus.
‘’Peda ini harus sukses, karena ini akan menjadikan pertaruhan bagi Kabupaten Mukomuko. Kalau sukses, selain pemkab, kita semua selaku panitia merasa pusat. Makanya mulai dari awal seluruh persiapan terus dimaksimalkan. Kita harapkan kerjasama yang baik dari semua pihak, sehingga semua kegiatan berjalan lancar,’’ pungkas Dedi.(ray)

Wednesday, 19 June 2013

Mukomuko 19 Juni 2013

Ichwan Senada dengan Jokowi
Nilai BLSM Manjakan Masyarakat
METRO – Dari segi pemikiran mengenai program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan direalisasikan pemerintah pusat sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Bupati Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Menurut Ichwan yang hingga saat ini konsisten menolak pemberian bantuan Beras miskin (Raskin), penyaluran BLSM kepada masyarakat miskin secara tunai sebesar Rp 150 ribu/bulan terkesan memanjakan. Pada akhirnya masyarakat akan ketergantungan dengan kompensasi tersebut. Belum lagi kekhawatiran terjadinya masalah dalam teknis penyaluran.
Ichwan cenderung bantuan disalurkan berbentuk modal usaha. Dengan begitu masyarakat akan mandiri untuk menyejahterakan kehidupannya sendiri. Tanpa harus dengan pemberian uang tunai.
Senada dengan Jokowi yang dalam pernyataannya kepada media nasional lalu agar pemerintah memberikan bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya, memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan di usaha-usaha produktif.
‘’Sebisa mungkin masyarakat itu jangan dibuat manja. Karena peluang usaha itu sangat banyak. Tinggal bagaimana masyarakat itu mengembangkannya saja lagi. Dar pemerintah memberikan support dengan membantu modal usahanya, jadi berkesinambungan. Kalau hanya bantuan langsung, kami prediksi tidak bertahan lama dan terkesan banyak yang menyalahgunakan sehingga bantuan tidak tepat sasaran,’’ ungkap Ichwan.
Lantas bagaimana tanggapan Ichwan mengenai keputusan kenaikan harga BBM subsidi?
‘’Kalau soal kenaikan harga BBM itu langsung dari pusat. Kalau sudah diputuskan, seluruh daerah tentunya bakal terkena imbasnya. Kita tunggu saja hasilnya nanti. Kita cuma mengharapkan kenaikan harga BBM tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko,’’ demikian Ichwan.(ray)

Pembukaan Peda Minus Menteri
Bup: Tertibkan Ternak Berkeliaran
METRO – Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM memastikan bahwa dalam pembukaan hingga berlangsungnya rangkaian acara Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) nanti urung dihadiri sejumlah Menteri. Pasalnya, saat ini para menteri tengah disibukkan dengan kegiatan lain yang tak dapat ditinggalkan. Sebagai gantinya perwakilan dari kementerian dan staf ahhi presiden.
Menurut Bup, persiapan peda sejauh ini terus dimatangkan, memasuki babak akhir. Seluruh SKPD diminta untuk mengikuti persiapan tanpa terkecuali. Sejauh ini anggaran pelaksanaan peda hanya bersumber dari Pemkab Mukomuko sebesar Rp 4,3 miliar, sedangkan bantuan dana dari Provinsi Bengkulu belum ada. Selain itu, ia bakal mengimbau para camat dan kades terutama yang wilayahnya berada di sepanjang jalinbar untuk membersihkan lingkungannya.
‘’Untuk peda nanti, kemungkinan besar memang tidak jadi dihadiri menteri. Namun, perwakilan dari pusat bakal datang karena sibuk. Kita juga tidak dapat berbuat banyak. Kalau untuk persiapan terus ditingkatkan, dan saat ini sudah mencapai 90 persen. Seluruh SKPD wajib mempersiapakan kebutuhannya dan mengolah pekarangan kantornya, termasuk desa dan kecamatan yang bakal dilewati para kontingen nanti,’’ ungkap Bup ditemui kemarin.
Jelang peda, Bup juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyeterilkan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan areal perkantoran. Pemilik ternak wajib diberikan pemahaman, tetapi jika masih melanggar, ia meminta agar diberikan sanksi tegas.
‘’Sejauh ini masih banyak ternak yang berkeliaran. Dan kita minta satpol untuk melakukan penertiban bekerjasama dengan aparat, dan pihak kecamatan. Kalau ada pemilik ternak yang bandel harus ditindak tegas. Peda ini harus disukseskan secara bersama-sama. Jadi semua pihak harus ikut serta mematangkan persiapan, bukan malah melakukan hal-hal negatif,’’ imbuh Bup.
Terpisah, Kepala Satpol PP, AKBP PP. Iskameri, S.Pd, M.Si menerangkan bahwa sejak beberapa hari lalu, pihaknya bersama anggota kepolisian, TNI AD dan pihak kecamatan melakukan penertiban. Dan saat ini kegiatan penertiban terus dilakukan.
‘’Kita sudah melakukan penertiban ternak sejak beberapa hari lalu. Dan sejauh ini sudah ada tangkapan sapi dan kambing. Selain menggandeng aparat, kita juga menggandeng para kepala kaum dan penghulu adat. Tujuannya agar peda nanti, wilayah Kota Mukomuko memang steril dari ternak,’’ pungkas Iskameri.(ray)

Diduga Keracunan, Gajah Mati Membusuk
PONDOK SUGUH – Populasi gajah di Kabupaten Mukomuko agaknya terus menurun seiring semakin berkurangnya luas areal hutan yang notabene menjadi habitat binatang berbelalai itu. Pada Senin (17/6) sekitar pukul 16.31 WIB ditemukan seekor bangkai gajah dewasa. Kondisi gajah tersebut sudah membusuk di atas lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh. Dugaan semula gajah sengaja diracun.
Namun dari hasil pengecekan oleh dokter hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu, Drh. Yanti, kematian gajah disebabkan keracunan makanan. Ini berdasarkan hasil diagnosa sementara. Bangkai gajah sendiri diprediksi sudah berada di lokasi sejak 5 hari.   
‘’Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan fisik tidak ada ditemukan bekas-bekas luka atau sejenisnya. Hanya saja terjadi perubahan warna pada organ tubuh gajah yang menguatkan diagnosa sementara bahwa gajah tersebut mati akibat keracunan makanan,’’ ungkap Yanti dihubungi Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Awalnya informasi penemuan bangkai gajah berasal dari salah seorang warga. Informasi tersebut langsung menyebar luas hingga sampai ke petugas BKSDA.
‘’Ya, memang benar Senin (17/6) kemarin, satu ekor gajah dewasa betina ditemukan telah mati kawasan HPT Air Ipuh II Desa Tunggang. Kuat dugaan kematiannya akibat diracun, hal ini setelah BKSDA melakukan observasi ke lapangan dan melihat kondisi gajah itu sudah dalam keadaan membusuk,’’ kata Kepala BKSDA Prov, Ir. Anggoro Dwi Sujiarto melalui KTU BKSDA Prov, Supartono, M.Hum didampingi Kepala Resort Wilayah Kabupaten Mukomuko, Rasyidin, SH.
Rasyidin lebih jauh menyampaikan kritisnya kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko seiring penggarapan besar-besaran oleh perusahaah perkebunan memicu terjadinya konflik antara gajah dengan warga. Karenanya tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk perlindungan diri, warga ataupun pihak perusahaan melakukan cara apapun dari ancaman serangan gajah-gajah.
‘’Kita masih lakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian gajah itu. Nanti bisa diketahui, apakah kematian gajah karena diracun atau keracunan makanan,’’ pungkas Rasyidin.(awo)

Rp 20 Jt Sekedar Atribut
//Biaya Kampanye Standar Caleg
POLITIK RM – Politik butuh biaya. Pendapat ini bagi sebagian besar orang sudah tidak bisa ditawar-tawar. Maka dianggap hayalan semata seseorang terjun ke dunia politik, tanpa mau mengeluarkan biaya. Yang sudah pasti, untuk dana standar pengadaan atribut bagi seorang caleg yang bercita-cita ingin sukses paling minim Rp 20 juta. Dalam hal ini mulai dari pengadaan baju, bendera, kartu nama, stiker dan termasuk atribut lainnya.
Belum lagi untuk biaya transportasi dan administrasi lain saat kempanye berlangsung, diperkirakan jauh lebih tinggi daripada itu. Sebagai contoh untuk satu kali pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan massa diatas 15 orang, maka dibutuhkan dana paling minim Rp 1 jt. Seorang caleg menggelar pertemuan tidak mungkin 1 kali, bisa belasan kali. Belum lagi mereka harus melayani berbagai permintaan dari masyarakat dan kelompok untuk pengadaan peralatan lain. Artinya caleg yang bisa bergerak secara aktif dan mampu mengendalikan keuangannya dengan baik, masih perlu mengeluarkan anggaran hingga Rp 50 juta per orangnya.
Salah seorang bacaleg sekaligus anggota DPRD Mukomuko, Eri Zulhayat, SE, mengakuinya, ia sudah mencoba untuk membuat rekapan dana sesuai kebutuhan standar maka paling minim dibutuhkan anggaran Rp 19.500 000. Biasa jadi jika salah penawaran dan kebutuhan atribut lebih banyak, maka Rp 20 juta tidak cukup. Ini baru sekedar untuk atribut yang dibelikan secara pribadi seorang caleg. Entah ada parpol yang siap mengehdle kebutuhan itu, bisa jadi caleg hanya butuh dana operasional kampanye saja.
‘’Biasanya parpol hanya bantu secara umum atribut, itupun jumlahnya tidak sesuai kebutuhan caleh dan desain yang diinginkan. Ini sudah sangat-sangat standar saya hitungkan, kalau kita ingin yang lebih wah lagi tentu akan lebih banyak. Belum lagi dana operasional,’’ kata Eri.
Juga dibenarkan Ketua DPC PKB Mukomuko, Adrizon, N, parpol bakal memberi atribut kepada caleg, namun sifatnya adalah umum. Seorang caleg diberi kebebasan untuk membuat atribut sendiri dengan syarat menyesuaikan dengan partai pengusung. Ia juga tidak manafik, jika kebutuhan anggaran sebesar Rp 20 juta tersebut standar bagi seorang calon yang ingin bersaing ketat. Namun bukan tidak mungkin pula mereka yang diinginkan masyarakat malah tidak perlu anggaran bisa sukses.
‘’Saya rasa anggaran untuk kebutuhan caleg itu pasti ada, namun bukan tidak mungkin mereka yang diusung bisa sukses dengan tidak perlu anggaran besar,’’ demikian Adrizon.(jar)

Soal Dana Kampanye, Parpol Bisa Disanksi
POLITIK RM – Hingga kini parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg) belum mau terbuka soal dana kampanye yang mereka gunakan. Buktinya belum juga ada yang menyerahkan rekening kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal 3 hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka masing-masing telah dapat melangsungkan kampanye secara terbuka.
Ketua KPU Mukomuko, Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si, mengakui jika sampai kini belum juga ada parpol yang menyerahkan rekening kampanye mereka termasuk caleg. Semestinya sudah mereka serahkan, sebab masa kampanye mulai. Jikapun tidak pada saatnya parpol akan ditagih melakukannya atau ada konsekwensi lain yang mereka hadapi atas kelalaian tersebut.
‘’Semestinya dari awal, namun kenyataannya berbeda, sampai sekarang mereka belum lakukan itu. Pada saatnya kelak mereka tetap diminta sebab hukumnya wajib. Atau kemungkinan bisa ada konsekuensi lain bagi parpol yang tidak terbuka,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, kegunaan dana kampanye harus diketahui KPU dan Panwaslu ini untuk menghindari adanya penggunaan dana ilegal. Seperti bersumber dari pihak tertentu dengan alasan yang tidak jelas atau maksud lain. Jika terbukti menggunakan dana dari sumber yang tidak sah, maka parpol akan disangsi, sementara dana yang ada akan ditarik oleh nagera.
‘’Ini aturan yang nerlaku, jangan sampai parpol menggunakan dana tidak sah untuk berkampanye. Jika kedapatan disangsi dan dana ditarik Negara. Kalau tidak menyerahkan daftar dana kampanye juga dampaknya buruk,’’ demikian Nasir.(jar)

Tolak Kenaikan BBM, Gerindra Dahului PKS

POLITIK RM – Meski yang gencar diinformasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah PKS. Namun menurut para politisi Gerindra Kabupaten Mukomuko, mereka sudah menolak BBM naik jauh dari PKS dan parpol lain mengambil sikap. Persoalannya PKS yang seharunya mendukung malah membelot ikut bersebrangan dengan pemerintah.
Disampaikan ketua DPC Gerindra Mukomuko, Bashenri, SE, Gerindra sejak pertama kali pemerintah akan menaikkan harga BBM, parpol nomor 6 ini sudah menyatakan penolak. Bagi mereka kenaikan BBM memang tidak perlu dilakukan, sebab sudah menjadi tanggung jawab pemerintah utuk mensubsidi kebutuhan masyarakat. Karena sumber dana subsidi lain tidak bukan memang dari pajak rakyat sendiri.
‘’Gerindra memang posisinya sudah menolak dari awal, parpol lain hanya ikut-ikutan saja terakhir. Bagi Gerindra BBM memang tidak perlu dinaikkan, sebab masyarakat menikmati subsidi BBM tersebut secara keseluruhan,’’ kata Bas.
Lanjutnya, orang-orang gerindra adalah pembela bagi rakyat dan mereka tidak ingin terikat lewat koalisi. Maka kedepan parpol berlambang kepala garuda ini menargetkan kemenangan untuk bisa mengantar Prabowo memimpin Indonesia. Ia yakin jika Prabowo yang menjadi presiden perekonomian rakyat akan tumbuh dengan cepat.
‘’Gerindra bukan pencundang, melainkan partai yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka kalau diizinkan masyarakat Prabowo akan diantar menjadi presiden untuk membawa rakyat sejahtera,’’ demikian Prabowo.(jar)

Monday, 17 June 2013

Mukomuko Amris ok

Final, 35 CJH Batal Berangkat
METRO – Kandas sudah upaya pihak Kantor Kementrian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Bengkulu dalam memperjuangkan penambahan kuota bagi para Calon Jemaah Haji (CJH). Pemerintah pusat melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI telah memutuskan mengikuti keputusan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) tentang pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Mau tidak mau, rela tidak rela, ketentuan itu diberlakukan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk ke Kabupaten Mukomuko.
Dari total kuota semula 175 orang, sudah dapat dipastikan yang bakal berangkat ke Tanah Suci adalah sebanyak 140 orang. Sementara 35 orang CJH lagi harus bersabar menunggu jatah kuota keberangkatan tahun mendatang. Lengkapnya, berdasarkan data Siskohat pusat, CJH tidak melunasi BPIH  sebanyak 6 orang dan lunas tunda 29 orang.
‘’Dari 1.614 kuota se Provinsi Bengkulu, pengurangan jumlah 20 persen dari kabupaten dan kota sebanyak 322 CJH,’’ terang Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Suardi Abbas, SH, MH seusai rapat yang digelar kemarin bersama dengan seluruh pimpinan Kanmenag se Prov serta perwakilan Pemkab/Pemkot.  
Pemangkasan kuota haji tahun ini, lebih lanjut Suardi tidak ada alasan lain selain sedang berlangsungnya renovasi atau perluasan Masjidil Haram. Daya tampung semula di masjidil haram 48.000 menjadi 22.000 CJH. Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan, maka pemerintah setempat memutuskan mengurangi jumlah kuota haji sebesar 20 persen seluruh dunia tanpa kecuali.
‘’Pengurangan kuota ini hanya berlaku sementara sampai selesainya proyek perluasan tempat tawaf yang diperkirakan sesudah musim haji tahun 2013,’’  jelas Suardi.
Kasi Urais dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko, H Busral, S.Pd.I turut membenarkan keputusan pemangkasan 20 persen kuota CJH telah final. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak, lantaran seluruh daerah juga terkena imbas pemangkasan.
‘’Tadi (kemarin, red) kita mengikuti rapat di Kanwil Kemenag, dan hasilnya memang pemangkasan itu tak dapat ditolak lagi. Kita juga kebagian, dengan jumlah 35 kuota yang batal diberangkatkan. Kita tidak bisa menolaknya karena itu sudah menjadi keputusan,’’ ungkap Busral.
Guna memberikan pemahaman kepada para CJH, menurut Kabag Kesra Setdakab Mukomuko, Drs.H Ansari sebelumnya CJH telah diberikan informasi bakal adanya pemangkasan. Diakuinya ada yang terkejut dan mempertanyakan, namun setelah ada penjelasan, CJH mengerti.
‘’Pada saat manasik haji Sabtu lalu, kita sudah memberikan informasi kepada CJH terkait keputusan pemangkasan kuota itu. Dan sebagian memang menerima, ada juga yang masih bingung. Kita juga tak dapat berbuat banyak, karena semua itu atas kehendak Allah SWT. Jika Allah SWT  menghendaki, maka semuanya akan terwujud,’’ terang Ansari.
Disinggung soal Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), Ansari memprediksikan juga akan terkena imbas pemangkasan. Bahkan, terancam ditiadakan.
‘’Kalau untuk TPHD memang tidak ada, tetapi ada kebijakan dari Pemkab Mukomuko. Cuma kita belum tahu kelangsungannya nanti,’’ pungkas Ansari.(awo/ray) 

Limbah 6 Perusahaan Diawasi
METRO – Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Mukomuko terus melakukan pengawasan aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan Crude Palm Oil (CPO). Terhitung sejak tahun 2012 lalu, terdapat 6 perusahaan yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 secara maksimal. Keenam perusahaan tersebut yakni PT. Bumi Mentari Karya (BMK), PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA), PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), PT. Agri Mitra Karya (AMK), PT. Mukomuko Indah Lestari (MMIL) dan PT. Daria Darma Pratama (DDP). Sejauh ini sebagian perusahaan telah membuat laporan setelah tim dari KLH turun langsung ke lapangan. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari limbah B3 khususnya bagi masyarakat.
‘’Ya, kami langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas peruusahaan itu. Jangan sampai tidak membuat laporan pengelolaan limbah B3 dengan baik, karena dampaknya sangat besar. Sebagian perusahaan sudah membuat laporan, dan kita rutin turun untuk mengecek langsung ke lapangan. Bagi perusahaan yang belum membuat laporan, dari Pemkab Mukomuko baru memberikan teguran. Tetapi kalau sudah fatal, maka sanksi tegas akan diberikan,’’ ungkap Kepala KLH Kabupaten Mukomuko, Risber A Razak, SH melalui Kasi Hukum dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Aprin Sihaloho.
Ditambahkannya, bentuk kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 seperti PT. DDP belum pernah melakukan tindak lanjut limbah B3 dengan menyerahkan kepada pihak ketiga.
Kemudian, PT. BMK tidak ada kemasan dan label, terdapat oli berceceran di lantai, PT. SSJA tidak ada buku keluar masuk limbah B3, tidak adanya simbol dan label, PT. KSM pemisahan jenis limbah B3 tidak sesuai dan simbol dan label serta tidak lengkap kemasan.
‘’Sebelumnya banyak perusahaan yang pengelolaan limbah B3 nya belum maksimal. Tetapi setelah kita turun, secara bertahap perusahaan-perusahaan yang kita tegur sudah mulai memperbaikinya. Dipastikan tidak ada kendala lagi, dan perusahaan juga siap untuk membenahi apa yang menjadi kekurangannya. Dengan kerjasama yang baik, kami yakin tidak terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat,’’ demikian Aprin.(ray)

Dipanggil Dewan, BPBD Berdalih Anggaran Minim
METRO – Ternyata permasalahan buruknya pelayanan PBK yang bernaung di bawah instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Mukomuko. Sebagaimana disampaikan anggota Komisi III DPRD, Rusman Aswardi, dari keterangan pihak BPBD kendala utama yang dihadapi adalah minimnya alokasi dana perbaikan yang dianggarkan. Sementara tingkat kerusakan pada peralatan dan mobil cukup banyak.
‘’Kita sudah panggil kepala BPBD untuk dimintai keterangan. Kerusakan mobil PBK itu memang banyak dan harus ada yang diganti seperti salah satunya tangki penampung. Menurut mereka dibutuhkan anggaran besar untuk memperbaiki. Setiap tahun sudah dianggarkan dana untuk itu, tetapi kita tak tahu apa kendalanya,’’ terang Rusman saat dikonfirmasi.
Di lain sisi, Kritikan mengenai ketidaksiapan mobil PBK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus meluas. Kali ini dari salah seorang pemuda Mukomuko, Muslim Chaniago, SH. Sebagai pelayan untuk penyelamatan kemanusiaan, hak dan martabat masyarakat dinilai sangat penting. Sementara, realisasi di lapangan sangat memalukan khususnya bagi Pemkab Mukomuko yang dinilai tidak bisa melindungi rakyatnya. Padahal, anggaran pemeliharaan mobil PBK telah dianggarkan. Pemkab Mukomuko diminta melakukan evaluasi terhadap jajaran di lingkungan BPBD.
‘’Tugas dari petugas mobil PBK itu sangat mulia, yakni menyelamatkan hak, martabat dan nyawa manusia. Tetapi mengapa itu malah tidak dijalankan oleh pihak BPBD yang notabene selaku leading sektor mobil PBK. Mobil itu dibiarkan rusak, sementara dananya ada. dalam kejadian itu, BPBD dilarang berdalih atau melakukan pembelaan diri. Sudah seharusnya sebagai petugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ ungkap Muslim.
Ditambahkan Muslim, aliran dana perbaikan mobil PBK mesti ditinjau. Karena pada dasarnya, seluruh anggaran dana merupakan bersumber dari masyarakat. Tujuannya untuk memberikan klarifikasi jika ingin nama BPBD tidak menjadi sorotan masyarakat. Saat ini, warga beranggapan BPBD tak dapat membantu saat warga tertimpa musibah kebakaran.
‘’BPBD harus peka terhadap masalah ini dan segera membuat klarifikasi. Itu lantaran warga menunggu ketegasan dan kejelasan terkait rusaknya mobil PBK dan larinya dana perbaikan. Hal itu untuk memulihkan citra dan pelayanan kedepanny,’’ imbuh Muslim.(ray)


Tarmizi : Jangan Urus Parpol Lain
POLITIK RM – Serangan bertubi-tubi dari politisi Demokrat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), atas penolakan mereka terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), mendapat perlawanan dari salah seorang politisi senior PKS, H Tarmizi. Ia minta kader Demokrat jangan mengurus PKS, pikirkan saja nasib parpol sendiri menghadapi pemilu 2014 mendatang. PKS sejak awal berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menolak kenaikan BBM bukan diputuskan dengan kepentingan sepihak tetapi berdasarkan telaah terhadap kemampuan masyarakat sendiri.
‘’Tidak benar apa yang disampaikan Muharamin, mengenai PKS ingin cari populer dan sebagainya, keputusan PKS berdasarkan pembelajaran yang matang terhadap kebutuhan dan kesiapan dari masyarakat itu sendiri,’’ kata Tarmizi
Dikatakannya, salah besar jika ketua DPC Demokrat Mukomuko, Ir. Muharamin, mengatakan PKS ingin cari muka dan populer. PKS bukan semata-mata menolak kenaikan BBM, namun menilai saat ini belum saatnya dilakukan. Ia mengakui selain mengikuti kebijakan DPP PKS juga sepakat dengan dasar penolakan. Dimana sebelum puasa dipastikan kebutuhan bahan pokok akan meningkat seperti biasanya, ditambah BBM naik maka persentase kenaikan akan lebih besar lagi. Selanjutnya pada waktu yang sama warga tengah menghadapi tahun baru sekolah, mereka akan banyak butuh dana untuk anak-anak mereka.
‘’Tidak naik saja BBM jelang ramadhan kebutuhan akan naik, apalagi dengan BBM naik, jelas akan terjadi lonjakan lebih besar lagi. Maka jangan berpikir lain soal alasan PKS menolak, kami di daerah memang mengikuti pusat tapi juga sepakat dengan alasan yang dikemukakan,’’ tegas anggota Komisi II DPRD Mukomuko ini.
Sementara sebelum itu ketua DPC Muharamin, mengungkapkan bahwa PKS menolak hanya untuk mencapat simpati alias cari populer. Orang-orang yang berpikir cerdas dan memahami dampak positif yang akan ditimbulkan dari kenaikan BBM ini akan setuju. Sebab BBM penggunanya paling banyak adalah masyarakat yang perekonomiannya mapan, sedang warga miskin tidak. Maka dinaikkan BBM dana subsidi di alihkan ke masyarakat miskin secara langsung.
‘’Siapa yang bilang menaikkan BBM salah, PKS hanya mencari populer saja, yang ingin dibela presiden adalah orang miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi BBM, sekarang kita arahkan kepada mereka melalui bantuan langsung,’’ demikian Muharamin.(jar)


Dua Komisioner KPU Harus Dipertahankan
//Sukseskan Pemilu di Mukomuko
POLITIK RM – Jika tidak ada perubahan waktu, dalam 3 hari ini 5 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Kabupaten Mukomuko akan ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dari nama-nama 10 besar yang diuji kemarin, hanya ada 2 incumbent yang masih bertahan setelah Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si dan Merida Susanti, SH didepak oleh tim seleksi (Timsel) Mukomuko. Dua yang bertahan adalah Zulhazi dan Amrozi, SE, M.Pd. Beberapa kelangan berpendapat keduanya harus masuk 5 besar untuk suksesnya pelaksanaan pemilu di Mukomuko.
Pendapat ini langsung dari, Ketua KPU Mukomuko aktif yang sudah dipastikan aut lebih dulu, Nasir, menurutnya dua anggotanya yang masih tersisa ini sebaiknya dipertahankan. Sebab mereka cukup menguasai bagaimana tugas dari KPU tersebut. Apalagi setelah diangkat, KPU yang baru akan langsung dihadapkan dengan pekerjaan cukup berat. Seperti menyiapkan DCS untuk menjadi DCT hingga persiapan logistik pemilu lainnya.
‘’Ini bukan masukan, sebab saya tidak punya wewenang untuk itu. Namun saya berpikir mengenai perlunya menyukseskan pemilu. 2 anggota KPU yang ada sekarang harusnya dipertahankan, agar pelaksanaan rangkaian persiapan pemilu bisa tetap berjalan dengan maksimal. Jika satu saja dari mereka yang bertahan, KPU tetap akan kewalahan,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, kemapuan dua anggotanya tersebut tidak perlu diragukan lagi dalam hal mengolah setiap detail pekerjaan KPU. Soal siapa calon baru yang lolos menurutnya sama saja. Mereka yang masuk 10 besar adalah orang-orang terbaik. Siapa saja akan mampu melaksanakan tugas dengan maksimal bekerjasama. Kuncinya adalah kerjasama tim dan siap bekerja keras.
‘’10 besar yang sekarang ini adalah orang-orang terbaik, mereka bisa bekerja maksimal. Saya optimis proses persiapan pemilu akan berjalan dengan baik asal semua siap berkeja keras dan kerja tim,’’ ujar Nasir.
Sementara Zulhazi, diminta tanggapannya mengaku masih berharap bisa mengabdi melalui KPU ini. Namun demikian ia menyerahkan kepada KPU provinsi yang berwenang mengambil keputusan dengan dasar tes yang sudah dilalui.
‘’Saya merasa masih ingin mengabdi, namun kalaupun kebijakan berbeda, saya tetap menerima. Semuanya ada penilaian tersendiri,’’ demikian Zulhazi.(jar)

Gerindra Targetkan 6000 Suara Per Dapil
POLITIK RM – Partai Gerindra Kabupaten Mukomuko menargetkan suara diatas 6000 per-dapil pada pemilu 2014. Sebagai langkah mewujutkannya, semua caleg diminta bergerak aktif dan menguasai basis masing-masing. Selain itu diminta mensosialisasikan parpol serta calon presiden mereka Prabowo kepada calon pemilih dengan lebih serisu lagi. Sebab alasan masyarakat memilih selain caleh juga berharap sosok Prabowo menjadi presiden Indonesia pada periode mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Mukomuko, Bas Sendri, SE, mengatakan melihat kesiapan dan kemampuan caleg mulai dari basis dan kesiapan menghadapi persaingan pemilu, ia merasa yakin target tersebut bisa di capai. Kuncinya adalah caleg harus serius dan tidak membelot dari visi dan misi parpol untuk membangun ekonomi masyarakat dan mengusung Prabowo sebagai presiden.
‘’Kita menargetkan suara diatas 5000 untuk per dapil di 2014, dengan demikian 2 kursi per dapil bisa kita capai. Sejauh ini melihat dari kesiapan caleg kita sangat yakin, tambah lagi keinginan dari warga mendukung Gerindra untuk mengatar Prabowo sebagai presiden,’’ kata Bas.
Lanjutnya, selain itu 1 kursi ke provinsi harus bisa diraih Gerindra. Caranya setiap pemilih Gerindra di Kabupaten juga adalah pemilih Gerindra untuk provinsi hingga ke pusat. Seorang caleg Gerindra bisa memperoleh suara diatas 700 dan hingga diatas 1000 sesuai dengan hasil telaah dan tinjauan di lapangan.
‘’Semua caleg Gerindra mampu bersaing dan punya basis cukup besar, maka peluang meraih suara diatas 600 rata-rata setiap orang itu sangat terbuka’’ lanjut Bas.
Sementara salah seorang caleg Gerindra asal Dapil III, Arifin, MZ, mengaku yakin bisa meraih suara diatas 1000 pada pemilu mendatang. Sejauh ini dukungan dari keluarga, rekan dan masyarakat terus mengalir untuknya. Begitu juga caleg Gerindra lainnya, diyakini bisa meraih suara cukup besar.
‘’Insyaallah kita bisa merangkul semua lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan, tergat saya bisa memperoleh suara diatas 1000,’’ demikian Arifin.(jar)