Thursday, 22 August 2013

DCT Mukomuko Pemilu 2014



NasDem Ancam PTUN KPU
masyarakat Diminta Tanggapi DC
POLITIK RM – Penutupan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin diprotes oleh para petinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mukomuko. Pasalnya 2 orang caleg NasDem asal Dapil III masing-masing nomor urut 2 dan urut 3 dicoret oleh KPU. Sementara pihak parpol tidak diberi hak untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan atas keputusan tersebut. NasDem pun menjadi satu-satunya parpol yang tidak menandatangani daftar DCT yang ditetapkan KPU.
Awalnya, jalannya rapat sejak dibuka pada pukul 9.37 WIB berlangsung  dengan lancar. Anggota KPU membacakan DCT yang sebelumnya sudah disusun dengan rapi.
Di sisi lain, para pengurus parpol, panwaslu, kepolisian dalam hal ini Polres Mukomuko dan Koramil 0423-01 memperhatikan dengan seksama. Namun beberapa pengurus parpol diketahui sedikit terlambat datang, termasuklah  pengurus NasDem.
Usai membaca susunan caleg yang ditetapkan sebagai DCT, KPU langsung menutup rapat pleno. Baru kemudian datang protes dari pengurus DPD NasDem, sebab mereka tidak diberi hak menyampaikan protes atau sanggahan atas pencoretan caleg mereka. Dengan tegas para pengurus NasDem ini menyatakan akan membawa persoalan ini ke PTUN, sebab mereka merasa sudah dirugikan oleh kebijakan dari KPU.
 ‘’Kami jelas tidak terima dan akan membawa persoalan ini ke PTUN. Sebab sejak awal caleg kami sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sendiri dan tiba-tiba mereka batalkan. Selain itu tidak pernah ada pemberitahuan tertulis sebelumnya dengan kami. Perlu diketahui tidak pernah ada disebutkan dalam aturan BPD harus mundur, sama halnya dengan anggota dewan dan pensiunan, tidak dijabarkan dalam aturan tersebut,’’ kata Ketua DPD NasDem Busril didampingi sekjennya Musfar Rusli.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag didampingi rekan-rekannya dengan tegas dan meyakinkan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan segalanya sesuai aturan yang berlaku. Dalam rapat pleno memang tidak diberi kesempatan bagi pihak parpol menyampaikan sanggahan, sebab sebelumnya sudah dirapatkan bersama dan disampaikan, bagi calonnya belum lengkap segera lengkapi, termasuk perwakilan NasDem hadir dalam rapat tersebut. Soal ancaman membawa perkara ini ke meja hukum, pihak KPU sedikitpun tak gentar.
‘’Sudah disampaikan dalam rapat sebelum pleno ini, namun setelah kami tunggu tidak dilakukan perbaikan, maka KPU sesuai aturan berhak mencoret calon tak lengkapi syarat. Silahkan saja mereka mengajukan protes, selagi kami bekerja sesuai aturan tidak akan ada masalah. Selanjutnya adalah pengumuman di media selama 5 hari, kepada masyarakat silakan sampaikan sanggahan,’’ terang Dawud.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Muchtadir Munib, SE diminta tanggapannya mengaku tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan KPU. Pencoretan caleg tersebut sudah sesuai dengan mekanismenya. Soal NasDem akan lapor KPU ke PTUN, menurut panwas adalah hak mereka selaku warga negara.
‘’Saya rasa sudah benar apa yang dijalankan KPU, aturannya memang mereka yang menggunakan APBN dan APBD harus mundur. Kalau nasDem ingin PTUN juga benar itu hak mereka selaku warga negara,’’ tegas Panwaslu.
Sementara, Sekretari PDI Perjuangan Kabupaten Mukomuko, Mujiono menyatakan menerima keputusan KPU tersebut, sebab sejauh ini mereka melihat tidak ada masalah dengan calegnya. Maka ia bersama dengan pengurus 11 parpol lainnya menandatangani berita acara pleno ini. Kedepannya kalau memang ada Caleg PDI Perjuangan yang bermasalah mereka siap.
‘’Kami rasa tidak ada masalah, kita sudah tandatangani berita acara sesuai ketetapan KPU,’’ demikian Mujiono.(jar)


94 Caleg Siap Bertarung
SEBANYAK 94 orang Calon anggota Legislatif (Caleg) untuk DPRD Kabupaten Mukomuko sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap bertarung memperebutkan jatah kursi pada pemilu 2014. Sebagaimana prediksi awal, usai DCT ditetapkan masing-masing calon mulai meningkat great aktivitas politisnya.
Sekjen DPD PAN Mukomuko, Eranardi, S.IP mengatakan hari ini ia akan berangkat ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan Rakornas PAN. Ia yakin masalah persiapan menghadapi pemilu akan menjadi topik utama.  Selanjutnya mereka mulai beraksi yang diawali dengan road show seluruh caleg PAN Kabupaten Mukomuko dan juga caleg provinsi serta pusat dapil Bengkulu. Dimana mereka akan mengunjungi masyarakat dalam rangka memperkenalkan diri.
‘’Sekarang kami ke Jakarta dulu, sesuai agenda pertengahan bulan depan mereka mulai memperkenalkan diri secara global ke masyarakat. Seluruh caleg berkumpul dan berjalan beriringan,’’ ungkap Era.
Juga Sekjen DPC PKP Indonesia Kabupaten Mukomuko, Gutiabadi, SH mengaku mulai dari sekarang mulai memperkenalkan diri dan meminta restu kepada masyarakat. Seluruh caleg KPI siap bersaing untuk merebut jatah kursi di DPRD Mukomuko setiap dapilnya. Sebutan sebagai parpol kecil dan parpol lemah sama sekali tidak akan menyurutkan semangat mereka untuk bersaing.
‘’Kita akan mulai bergerak dengan sesama dalam masyarakat, setidaknya minta izin untuk mencalon. Soal menang atau tidak semuanya tergantung pemilih, setidaknya kita harus bersaing lebih dulu,’’ kata Gustiabadi.
Senada diungkapkan oleh Sekjen DPC PKB Mukomuko, Himawan Mufti, S.Pd, dalam waktu dekat mereka akan menggelar rapat dengan seluruh caleg. Tujuannya untuk menyatukan kesiapan dan juga perencanaan dalam rangka merebut kemenangan di 2014. Seluh caleg diminta bergerak untuk mengejar target suara sebanyak-banyaknya.
‘’Kami minta caleg untuk segera bergerak dengan tidak melewati batas aturan pemilu,’’ demikian Himawan.(jar)

Caleg Masih Berpeluang Dicoret
POLITIK RM – Meski KPU sudah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) namun masih ada peluang caleg dicoret oleh KPU. Pasalnya ada isu nama-nama calon yang diumumkan secara luas melalui media oleh KPU masih tercatat sebagai penerima gaji atau honor yang bersumber dari APBD dan APBN juga ada dugaan masalah lainnya. Apalagi selama masa pengumuman dilakukan, masyarakat dapat menyampaikan sanggarah kepada KPU tentang keberadaan seorang calon.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan kalau memang ada laporan dari masyarakat dan bisa dibuktikan, maka KPU dapat mencoret calon tersebut tanpa bisa diganti dengan calon lainnya. Kecuali untuk calon perempuan ada peluang dilakukan pergantian selama masa perbaikan DCT dilakukan. Maka ia meminta kepada masyarakat agar betul-betul memperhatikan nama-nama kandidat calon mereka yang sedang diumumkan KPU melalui media massa.
‘’Kalau ada laporan dari masyarakat dan kita bisa membuktikannya, maka aturan akan ditegakkan. Maka selama masa perbaikan DCT ini masyarakat bisa memberi sanggahan atau melaporkan calon yang diketahui menggunakan anggaran dari APBD dan APBN maupun terpaut masalah hukum dan sebagainya,’’ kata Dawud.
Lanjutnya adapun persoapan yang dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU adalah, caleg yang menjabat sebagai perangkat desa atau BPD, honorer dan pegawai BUMN. Juga caleg yang tersangkut masalah lain yang bisa membatalkan pencalonannya sebagai caleg sebagaimana yang sudah diatur dalam aturan KPU tentang pencalonan.
‘’Silahkan laporkan kepada kami secara tertulis maupun lisan, setiap hari petugas KPU selalu siap menerima laporan dari masyarakat. selain KPU juga ada panwaslu yang punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap detail kesiapan pemilu,’’ demikian Dawud.(jar)


Caleg Kerap Kunjungi Dukun
POLITIK RM – Berbagai isu mengenai gerakan para caleg terus berkembang di tengah masyarakat. informasinya selain aktif mengunjungo calon pemilih atau masyarakat, caleg juga kerap mendatang para orang pintar alias dukun. Tujuannya jelas dalam rangka minta dukungan, baik untuk dipilih maupun melalui cara batin atau jampi-jampi.
Salah seorang politisi senior PKS, H Tarmizi mengatakan sejak dulu sudah menjadi tradisi bagi beberapa caleg mendatangi orang pintar. Ia sendiri tidak mengetahui pasti apa saja proses dilakukan para caleg dengan dukun, sebab ia sejak awal tidak mempercayai cara tersebut. Karena ia yakin yang menentukan itu hanya keinginan yang maha kuasa.
‘’Datang ke dukun dan ustad itu sudah menjadi kebiasaan caleg sejak dulu, kalau saya terutama kami dari PKS tidak pernah melakukan itu, seingat saya. Sebab tidak ada gunanya berbuat demikian, yang menentukan adalah usaha dan ridho Allah SWT,’’ kata Tarmizi.
Lanjutnya, sebagai politisi yang sudah terjun ke dunia politik, anggota Komisi II DPRD Mukomuko ini berpesan kepada para caleg terutama pemula. Tidak ada gunanya melakukan hal tersebut, ia sudah buktinya orang-orang yang minta bantuan dukun juga ternyata tidak duduk. Namun demikian bukan berarti ia melemahkan seorang paranormal, sebab setiap orang ada bidang dan keahliannya.
‘’Menang itu berkat dukungan dari masyarakat dan keinginan dari yang kuasa. Dukun itukan ada bidangnya, saya tidak melemahkan kemampuan mereka,’’ tutup Tarmizi.(jar)

DPS Pemilu Berkurang
POLITIK RM – Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) jumlah pemilih pemilu 2014 di Kabupaten Mukomuko tercatat sebanyak 119.860 orang. Terakhir diketahui dari DPS Hasil Perubahan (DPSHS) terjadi pengurangan sebanyak  149 orang mata pilih. Jumlah total pemilih hasil perbaikan tersisa sebanyak 119.711 orang. Sedangkan Untuk TPS baru diusulkan penambahan dari jumlah  awal sebanyak 389 TPS.
Salah seorang anggota KPU, Sofia Diana, SE menerangkan perubahan yang terjadi dalam DPS ini masih wajar. Sebab ada warga yang meninggal, pindah dan sebagainya. Hasil perbaikan ini diserahkan kembali kepada setiap pengurus parpol dan dipaparkan di depan umum untuk dilihat oleh masyarakat. Pemilih masih bisa berubah hingga DPT mendatang sesuai dengan hasil akhir koreksi.
‘’Hasil ini sesuai dengan rekapan yang diambil dari setiap PPS atau PPK per kecamatan di Mukomuko. DPSHS diumumkan kembali ke masyarakat untuk koreksi, bagi yang merasa namanya belum masuk atau masalah lainnya dapat melaporkan ke petugas yang ada,’’ kata Sofia.
Ketua KPU Mukomuko menambahkan kopian dari DPSHS mereka serahkan langsung ke setiap pengurus parpol. Tujuannya untuk dipelajari dan dikorescek kembali, jika masih ada nama yang belum masuk dalam daftar pemilih juga persoalan lain dapat dilaporkan segera. KPU membuka diri untuk masukan dari parpol dan juga pengawas pemilu serta masyarakat. Jangan sampai pada saatnya nanti ada keluhan soal nama pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.
‘’Semuanya dilakukan secara terbuka dan dibawah pengawasan ketat pengurus partai dan caleg serta pengawas pemilu. Tujuannya menghindari permasalahan setelah DPT ditetapkan,’’ demikian Dawud.(jar)