Thursday, 10 October 2013

Politik RM Baru Ini



Panwascam Sungai Rumbai Diprotes
POLITIK RM – Aksi Petugas pengawas kecamatan (Panwascam) pemilu di Kecamatan Sungai Rumbai yang membersihkan atribut kampanye berupa bendera di depan rumah warga diprotes. Mereka dinilai tidak memahami aturan dengan jelas dan terkesan ugal-ugalan dalam menjalankan tugasnya. Padahal di daerah lain, jangankan bendera berbagai peraga kampanye terpasang bebas dan tak pernah dibersihkan oleh petugas.
Disampaikan oleh salah seorang politisi senior PKS asal Sungai Rumbai H. Tarmizi, sejak beberapa hari lalu, petugas panwascam di Sungai Rumbai melarang pemasangan aribut parpol dan caleg bahkan membuka secara lansung yang terpasang di sekitar rumah warga. Kegiatan mereka mengecewakan sebab di daerah lain sepanjang jalan dipenuhi bendera. Ia menduga Panwascam Sungai Rumbai tidak menguasai aturan pemilu dan terkesan bersikap ugal-ugalan tanpa ilmu.
‘’Kami sangat menyangkan petugas panwascam Sungai Rumbai, entah mereka lebih pintar dari yang lain atau kurang memahami tidak jelas. Seluruh bendera di Sungai Rumbai dibersihkan alasannya belum boleh. Sementara di daerah lain, bendera parpol dipasang dengan bebasnya, contohnya di Penarik hingga Air Dikit penuh oleh bendera parpol,’’ kata Tarmizi.
Dibukanya seluruh bendera parpol di Sungai Rumbai ini juga diakui dewan lain asal Sungai Rumbai, Haidir, SIP, saat ini Sungai Rumbai bebas dari bendera parpol. Sedang di daerah lain bendera dipasang sebanyak-banyaknya sepanjang halaman rumah warga. Alasan Panswascam setempat mereka menjalan tugas dimana pemasangan bendera belum boleh karena belum saatnya kampanye.
‘’Memang aneh, masa bendera dibuka semua, terus bagaimana dengan kecamatan lain, ribuan bendera terpasang. Apakah aturan ini berlaku di Sungai Rumbai saja kami tidak tahu pasti,’’ tegas Haidir.
Dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Muchtadir Munib, SE diwakili anggotanya Ita Hartati, SE, M.BA mengaku tidak tahu jelas mengenai pembersihan bendera oleh anggotanya di lapangan. Namun satu hal yang harus dipahami, saat ini aturan mengenai kampanye caleg masih rancu dan mereka sendiri masih kebingungan. Kepada petugas diminta tetap melakukan pemantauan namun jangan bertindak terlalu jauh dulu.
‘’Kemarin itu memang ada disebut-sebutkan, jika memasang bedera hanya bisa depan sekretariat saja, namun kami masih bingung juga dengan aturan ini. sebelumnya disebutkan tidak boleh pasang gambar kabarnya ada lagi perbedaan pendapat, hanya yang dilarang baliho. Oleh karena itu kita masih mempelajari lebih jauh dulu,’’ demikian Ita.(jar)

Wabup Puji Beberapa Parpol
POLITIK RM – Diam-diam, wakil Bupati Mukomuko, Choirul Huda, SH belakangan ini aktif mengikuti perkembangan politik di Kabupaten Mukomuko. Selain memantau kekuatan parpol, ia bahkan ikut memantau para caleg potensial yang diprediksi bakal memenangi pemilu 2014 nanti. Alhasil sosok yang digadang-gadangkan sebagai calon kuat Bupati Mukomuko 2015 ini, mulai menunjukkan ketertarikannya dengan beberapa parpol yang diprediksi memenangi pemilu.
Diminta keterangannya usai sidang paripurna di DPRD Mukomuko kemarin, Huda mengakui ada beberapa parpol yang ia senangi. Alasannya parpol tersebut cukup bagus dan diterima oleh masyarakat. Selain itu juga ada beberapa caleg yang diprediksi Huda akan keluar sebagai pemenang. Dasar hasil pantauannya yang juga selama ini di lapangan.
‘’Saya turun ke juga turut melihat bagaimana persiapan menghadapi pemilu. Saat ini saya menilai beberapa parpol cukup bagus, saya senang melihatnya. Juga ada caleg yang saya rasa cukup berpeluang untuk duduk,’’ ujar Huda.
Terus apakah Huda sudah siapkan parpol untuk mengantarnya ke medan persaingan Pilkada cabup 2015? Dengan tegas Huda mengaku sejauh ini ia belum pernah bergabung dengan parpol manapun. Ia hanya melihat beberapa parpol yang potensial saja. Termasuk isu ia akan maju sebagai calon bupati, baginya hanya sebatas isu saja. Huda sendiri belum berpikir sejauh itu.
‘’Saya belum berpikir sejauh itu, saya ingin fokus melanjutkan pemerintahan sekarang. Saya tahu mengenai parpol dan caleg karena melihat langsung ke lapangan,’’ papar Huda.
Pesannya kepada peserta pemilu, mari bersama-sama ciptakan pemilu yang tertib dan aman. Jalani persaingan dengan sehat dan bijaksana, biar masyarakat menikmati peseta demokrasi ini dengan nyaman dan aman. Hindari politik uang dan saling menjatuhkan dengan cara tidak baik.
‘’Mari ciptakan demokrasi yang harmonis, itu pesan saya kepada parpol, caleg, masyarakat termasuk penyelenggara pemilu sendiri,’’ tutup Huda.(jar)

Caleg Jangan Memaksa
POLITIK RM – Cara dan aksi para caleg di lapangan belakangan ini mulai mendapat kritikan. Pasalnya ada isu caleg mencari dukungan dengan tidak sehat, mulai dari mengancam hingga memaksa sekelompok masyarakat untuk memilihnya pada pencoblosan nanti. Hal ini sudah meresahkan bagi beberapa warga di Kecamatan XIV Koto.
Kades Dusun Baru Pelokan, Suriadi mengungkapkan beberapa caleg dalam mecari dukungan terkesan melakukan paksaan. Sebagai contoh dengan menggunakan ancaman kepada warga agar mendukung sang caleg tersebut. Ia sedah mendapat laporan tentang hal ini.
‘’Kami harap para caleg jangan mengancam warga untuk meminta dukungan. Karena dengan dilakukannya penekanan hanya akan merugikan sang caleg itu sendiri,’’ ujar Suriadi.
Suriadi menambahkan, seharusnya para caleg dapat bersikap bijaksana dengan melakukan kegiatan yang bersifat sosial dan membantu keluh kesah warga. Sehingga dapat menarik dukungan warga. bukan malah membodoh-bodohkan masyarakat.
‘’Dengan kegiatan sosial yang dilakukan maka masyarakat dapat menilainya dan menjatuhkan hak pilihnya kepada sang caleg tersebut,’’ ungkap Suriadi.
Suriadi melanjutkan, jika cara yang baik dilakukan oleh para caleg, maka perolehan dukungan pun juga tentunya akan mudah. Karena warga saat ini sudah pintar dan bijak dalam menyikapinya dan tak akan mudah dikelabui dengan tipu muslihat serta sogokan.
‘’Kita yakin bahwa masyarakat jauh lebih pintar dan bijak menentukan sikap dalam memilih perwakilannya. Sehingga para caleg harus mengetahui hal ini. bukan menghalalkan segala cara meneror dan mengancam warga untuk mendapatkan dukungan,’’ tutup Suriadi.(dum)

Hanura Bantah Langgar Aturan
//Minta Panwaslu Profesional
POLITIK RM – Ir. Anton Hidayat, Caleg Hanura Nomor 1 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Mukomuko membantah sudah melakukan pelanggaran aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengklaim pemasangan atribut sudah mengikuti kaidah yang berlaku dan mereka minta Panwaslu tidak hanya menyorot atribut dari Anton ataupun Hanura saja. Sebab banyak atribut kampanye lain yang terpasang di berbagai tempat, termasuk di kabupaten lain tidak dipermasalahkan.
Disampaikan oleh Decki Putra Ketua Tim pemenangan Ir. Anton Hidayat, menurutnya mereka berpedoman dengan peraturan KPU itu sendiri. Dimana disebutkan boleh memasang baliho 1 perzona atau desa. Selain itu juga mereka memasang atribut bukan di tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, fasilitas pemerintah, sekolah maupun zona yang dilarang, melainkan masih dalam perkarangan pribadinya. 
‘’Seharusnya panwaslu bersikap lebih adil, kami mengacu pada peraturan KPU itu sendiri. Yang dilarang itu di tempat ibadah, kantor pemerintah dan lokasi yang ditentukan. Kalau di sekitar perkarangan rumah caleg tidak ada dilarang,’’ kata Decki.
Kalau memang ada perubahan tentang pemasangan atribut, sebaiknya panwaslu dan KPU mensosialisasikan lebih dahulu dengan pihak caleg atau parpol. Jangan asal tetapkan jika atribut yang terpasang melanggar aturan. Kalau dijelaskan dengan baik-baik, ia menyatakan siap mematuhi jika apa yang dilakukan selama ini melanggar. Selain itu juga panwas meski profesional jangan memberlakukan aturan kepada satu pihak saja.
‘’Selama ini kami tidak diberitahukan lebih dahulu, kalau ada sosialisasi dan keterangan juga perlakuan sama terhadap caleg lain kami tidak masalahkan, panwas bersikap tegas,’’ tutup Decki.
Ketua DPC Partai Hanura, Hermansyah, M.Kom menegaskan kepada caleg dan kader Hanura diingatkan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan lebih terbuka. Ia juga berharap pelaksana pemilu lebih bijaksana dan adil dalam menjalankan fungsinya. Hingga pemilu bisa berjalan dengan aman dan tertib.
‘’Kami tentu patuhi aturan, semua caleg kita minta bersabar. Namun kalau kebijakan tidak berdasar dan hanya berlaku untuk Hanura, maka harus ada ketegasan dan kita siap ajukan protes,’’ tutup caleg nomor urut 1 DPRD Mukomuko dapil 1 ini.(jar)

Caleg Masuk ke Desa Harus Pamit
POLITIK RM – Di tengah gencarnya aksi kampanye para caleg, berbagai kritikanpun berdatangan terhadap mereka. Seperti disampaikan ketua forum Kades Ipuh, Surahmin. Caleg jangan nyelonong saja masuk ke desa dan memasang alat peraga kampanye semaunya. Mereka harus menghargai pemerintah desa setempat, setidaknya harus ada pemberitahuan atau izin kepada kades maupun perangkatnya.
Dikatakannya, banyak caleg yang kurang tatakrama dalam melaksanakan kampanye dan mencari dukungan ke desa-desa. Mereka semaunya mengumpul warga dan memsang peraga kampanye tanpa pemberitahuan atau pamit kepada kades ataupun perangkat lainnya. Mesmi dalam aturan tidak disebutkan, setidaknya tetap ada tatakrama masuk ke wilayah orang lain. Karena mereka takutkan ada ketidaksepahamanan atau pihak lain yang menyalahi.
‘’Itukan tatakrama, kalau alasannya tidak ada aturan dan sebagainya, mungkin ada benarnya. Namun selaku orang timur tatakrama tetap dijunjung tinggi. Masuk ke tempat kawan harus punya etika atau sekedar beritahu,’’ kata Surahmin.
Lanjutnya persoalan ini sudah dibahas dalam lingkungan forum kades Ipuh. Mereka siap bersihkan alat kampanye yang dipasang sembarangan tempat dan tanpa ada pemberitahuan kepada desa, termasuk membubarkan pertemuan caleg yang tidak ada pamit dengan kades. Sebab ditakutkan gerakan caleg ditompangi pihak lain sesuai isu berkembang. Selain itu juga Surahmin berpesan kepada warga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan.
‘’Caleg harus patuh aturan dan punya tatakrama, kami tidak melarang mereka berkampanye sebab itu haknya, namun tolong tetap saling hargai. Juga warga diminta jangan cepat mengambil kesimpulan,’’ lanjut Surahmin.
Ketua DPD NasDem Mukomuko, Busril menyatakan pihaknya sudah lebih dulu menyiapkan segala hal. Termasuk mereka akan menyurati semua kepada desa yang intinya mohon izin bagi kader dan caleg NasDem untuk menggelar kegiatan sosialisasi politik di desanya. Menurut Busril, meski dalam aturan tidak ditegaskan, namun demi terciptanya suasana pemilu yang aman, perlu dilakukan.
‘’Kami dari NasDem sebetulnya sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyurati kades. Yang intinya kami minta izin dan doa selama melaksanakan proses kampanye di desa,’’ demikian Busril.(jar)

Jangan Debatkan yang Tak Diatur
//Kata Abdul Hamid Siregar
POLITIK RM – Peserta pemilu, penyelenggara maupun masyarakat diminta tidak memperdebatkan hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan pemilu. Hal ini disampaikan ketua divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Abdul Hamid Siregar, S.Ag, M.Pd yang ditemui di ruang kerjanya kemarin. Hal ini terkait dengan adanya keraguan mengenai larangan pemasangan alat peraga kampanye.
Dijelaskan Hamid, dalam Perpu KPU nomor 15 tersebut jelas-jelas dikatakan yang dilarang memasang baliho lebih dari 1 perdesa bergambar caleg atau pengurus yang mencalonkan diri. Tidak disebutkan di kaos, di spanduk dan media. Maka tidak perlu dijabarkan terlalu jauh dengan perdebatan. Ikuti saja yang disebutkan dalam aturan ini. kecuali ada penjelasan lain tersekait hal itu.
‘’Yang dilarang dalam aturan itu di baliho, kalau spanduk, baju maupun dalam bentuk lain tidak ada diatur, maka jangan didebatkan. Selagi belum ada keterangan lebih jelas, itu boleh dilakukan,’’ kata Hamid.
Ia juga mengakui jika beberapa aturan masih banyak membingungkan. Maka untuk sementara caleg dan parpol harus tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan kampanye maupun memasang peraga. Petugas pemilu juga diminta dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban jangan asal copot sebab eksekutor bukan KPU maupun panwas melainkan ada pihak yang berhak melakukannya.
‘’Bagaimanapun sebaiknya, petugas pemilu tidak melakukan eksekusi begitu saja, harus ada kejelasan. Sebab yang berhak melakukan eksekusi terhadap pelanggaran ada petugasnya,’’ tutup Hamid.(jar)

Panwascam Cabut Larangan
POLITIK RM – Akhinya petugas pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Sungai Rumbai menerima masukan dari beberapa politisi asal wilayah ini terkait dengan atribut pemilu. Mereka mencabut pernyataan melarang pemasangan bendera parpol di depan rumah pribadi warga sebelumnya dan mengaku keliru lantaran aturan yang berlaku kerap berubah-rubah dan perlu pemahaman lebih jauh.
Salah seorang caleg PKS Dapil III yang berdomisi di Sungai Rumbai, H. Muspar, membenarkan jika pihak panwascam sudah kembali mengizinkan pemasangan bendera parpol di kecamatan ini. Berbaliknya kebijakan dari panwascam ini setelah adanya sosialisasi yang langsung dihadiri panwas kabupaten beberapa waktu lalu. Namun demikian Muspar memgaku sampai  sekarang belum memasang kembali bendera parpolnya.
‘’Sekarang panwascam sudah membolehkannya, kita memang sempat kebingungan atas larangan mereka, sebab tidak berlaku di daerah lain. Sekarang kami belum juga pasang bendera setelah dibuka beberapa waktu lalu,’’ ungkap Muspar.
Salah seorang anggota Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Padlul Azmi, SH juga membenarkan adanya ketidaksingkronan informasi yang terjadi di Sungai Rumbai beberapa waktu lalu. Ia tetap membela petugasnya di lapangan. Pada dasarnya tidak ada bendera yang dibuka, hanya saja panwascam mengingatkan para caleg dan pengurus parpol. Sekarang sudah disosialisasikan lebih mendetail dengan para caleg dan warga sekitar.
‘’Kita sudah turun memberi pemahaman lebuh jauh, pada dasarnya tidak ada panwascam yang membuka, hanya memperingati saja. Bendera boleh dipasang disekitar rumah pribadi,’’ jelas Padlul.
Lanjutnya larangan pemasangan atribut berlaku di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai zona bebas sesuai dengan hasil kesepakatan. Kemudian berdasarkan undang-undang, seperti di sekolah, digedung milik pemerintah, ditempat ibadah dan lokasi umum lainnya. Namun hanya berbentuk bendera saja, untuk baliho dan spanduk yang bergambar caleg tetap dilarang dipasang.
‘’Kalau bendera boleh dipasang selain lokasi yang dilarang, untuk baliho dan spanduk tetap belum diizinkan,’’ demikian Padlul.(jar)

Kartu Asuransi Hanura Dibagikan
POLITIK RM – Sejak beberapa hari lalu, pengurus dan caleg Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Mukomuko mulai membagikan kartu kader penegak yang sekaligus sebagai kartus ansuransi jiwa kepada para kadernya. Jumlah kartu yang dibagikan di Mukomuko untuk tahap awalnya ratusan kartu.  Bagi pemegang kartu yang meninggal akibat kecelakaan, ahliwarisnya berhak atas uang sebesar Rp 9 juta dan bila meninggal karena penyakit biasa, maka hanya mendapat uang asuransi Rp. 1 juta.
Ketua DPC Hanura Mukomuko, Hermansyah, M.Kom mengarakan yang berhak menerima katu ini adalah kader dan pendukung parpol. Kegunaannya untuk memberi suport kepada para kades dalam menjalankan misi memenangi parpol. Asuransi ini persembahan dari pasangan calon presiden parpol nomor urut 10 ini, Wiranto-Hary Tanoe Soedibjo (Win-HT). Selain itu asuransi tersebut salah satu jaminan perlindungan yang merupakan bagian dari kesejahteraan para kader/anggota partainya.
‘’Kartu ini tidak untuk umum hanya bagi kader dan para penegak parpol yang betul-betul berjuang untuk memajukan parpol ini, juga untuk memperjuangkan pasangan calon presden Hanura,’’ kata Hermansyah.
Lanjutnya kartu ini tidak langsung berlaku saat dipegang oleh seseorang malinkan harus diaktifkan lebih dulu sesuai petunjuk yang dikirim via SMS. Hingga kemudian ada balasan dari operator pusat, baru selanjutnya aktif. Setiap pemegang harus menyerahkan poto copy KTP-nya dan surat keterangan yang menjelaskan ahliwarisnya diserahkan kepada pengurus Hanura Mukomuko.
‘’Ini harus diaktifkan dulu dan ada petunjuknya, maka kalau hanya memegang kartu jika tidak terdaftar tetap tidak ada gunanya, sebab sistim kartu ini adalah online,’’ tutup Hermansyah.(jar)

Panwaslu Tingkatkan Pengawasan
POLITIK RM – Seiring dengan peningkatkan aktivitas caleg dan parpol dalam rangka mencari dukungan kepada calon pemilih. Panwaslu Kabupaten Mukomuko yang ditugaskan untuk pengawasan juga menanggapi gerakan caleg ini dengan meningkatkan aktivitas pengawasan. Setiap saat seluruh petugas panwaslu diminta bergeran dan peka dengan setiap isu dan kegiatan politik yang sedang berlangsung.
Dismapaikan oleh salah seorang anggota Panwaslu Mukomuko, Padlul Azami, SH sekarang mereka harus turun langsung melakukan kegiatan pemantauan kegiatan kepemiluaan. Terutama dengan cari memberi support dan pemahaman yang lebih dalam kepada para petugas di lapangan. Seperti kemarin Padlul, bersama anggota Panwaslu lainnya berada di Kecamatan Air Manjuto melakukan monitoring.
‘’Kami sedang di Air Manjuto dalam rangka konslidasi dengan petugas di lapangan. Setidaknya memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam dan meberi semangat agar tidak ragu dalam menjalankan tugas mengawasi jalannya pemilu,’’ kata Padlul.
Penawas ingin menciptakan pemilu yang aman dan tertib, hingga semua petugas harus handal. Selain itu juga mereka berharap para peserta pemilu, mulai dari pengurus parpol, caleg maupun pendukungnya untuk dapat mematahui aturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, maka mereka tidak segan-segan memberi teguran dan menindak lanjutinya sebagai pelanggaran pemilu.
‘’Yang jelas kita sama-sama saja menjaga dan menjalani pemilu ini dengan mematuhi aturan yang ada. Sebab kami yakin tidak ada caleg yang ingin pemilu tidak sukses,’’ demikian Padlul.(jar)