Mukomuko 2014 HOT

 
Ditelantarkan, Desi Menangis
AIR RAMI – Sementara bantuan untuk meringankan biaya pengobatan Desi Rahmawati, penderita penyakit lumpuh terus mengalir, penanganan terhadap Desi di RSUP M Djamil, Kota Padang, Sumbar tidak memuaskan. Pengakuan dari keluarga Desi pada Radar Mukomuko (RM), selama di RSUP, mereka merasa ditelantarkan. Sampai-sampai ruang perawatan yang semestinya tertera pada kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kelas 1, pihak rumah sakit tanpa alasan jelas menempatkan Desi di ruang bangsal.
Pihak keluarga lalu memutuskan mengeluarkan Desi dari rumah sakit dan memilih berobat secara alternatif di Painan, Pesisir Selatan (Pessel). Kendati belum juga dapat menjamin kesembuhan Desi, setidaknya pihak keluarga tidak lagi tertekan seperti selama dirawat di RSUP. 
‘’Bahkan Desi sempat menangis selama dua hari karena ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Sehingga saya meminta ketegasan dari pihak rumah sakit. Saat itu pihak rumah sakit menjawab kalau tidak ada alat untuk merawat Desi. Kami memutuskan keluar dari sana (RSUP, red) dua hari yang lalu.  Sempat juga saya katakan, rumah sakit ini memang besar, tapi dalam segi perawatan kecil sekali,’’ sesal Suparman.
Suparman menambahkan, selama ditangani di RSUP, jenis obat yang diberikan ke Desi diperkirakan obat herbal dari luar, bukan obat dari RS.
‘’Kalau JKN sebenarnya berlaku. Tapi pihak RS saja yang tidak bisa bekerjasama. Mulai dari segi obat yang didatangkan dari luar menggunakan obat herbal sehingga kita terpaksa membayar sebesar Rp 415 ribu. Kemudian ruang perawatan, kita ditempatkan di bangsal. Padahal di JKN tertera kelas 1. Daripada menunggu keputusan dari rumah sakit yang tidak kunjung merawat Desi. Saya ini juga malu nantinya jika Desi tidak sampai tidak sembuh. Karena sudah banyak bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Saya minta doanya dari semua pihak agar Desi dapat sembuh,’’ tutur Suparman.  
Humas RSUP M Djamil, Firdaus dikonfirmasikan belum ada menerima laporan  keluhan dari keluarga pasien atas nama Desi.
‘’Jadi kami berharap pada pihak keluarga untuk menghubungi kami segera agar permasalahannya bisa diselesaikan. Bagi kami pelayanan adalah yang utama,’’ pungkas Firdaus.(nek/dum) 

Pemkab Diminta Tentukan Nasib Honorer K2 Gagal
METRO – Adanya isu dugaan percaloan pada penerimaan CPNS dari jalur honorer Kategori Dua (K2) ditanggapi dingin oleh Bupati Mukomuko, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Bup menegaskan bahwa pelaksanaan tes hingga keluar hasilnya murni tanpa campur tangan pihak lain. Jangankan calo, pemerintah daerah saja tidak bisa ikut campur. Mengingat seluruh tahapan ditangani Panselnas dan KemenPAN-RB.
‘’Tidak ada yang lulus tes melalui calo, apalagi sampai bermain uang. Baik itu dari pejabat maupun dari pihak lain,’’ kata Bup kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Terkait tahapan seleksi administrasi yang berdasarkan laporan banyak dugaan kejanggalan, Bup lagi-lagi mempertanyakan mengapa hal itu tidak disampaikan ketika uji publik.
‘’Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang meluluskan itu bukan kita. Kalau  masalah berkas persyaratan, itu kan sudah diumumkan di media, tetapi tidak ada persoalan hingga ditetapkan jumlah peserta K2,’’ ungkap Bup.
Secara terpisah, Inspektur Inspektorat kabupaten, A Halim, SE menyatakan kesiapannya menindaklanjuti laporan dugaan kejanggalan pada berkas persyaratan honorer K2. Namun sampai saat ini inspektorat belum ada menerima perintah bupati sebagai dasar pengusutan.
Halim menyebutkan bahwa pihaknya pernah didatangi honorer untuk mengusut persoalan pada seleksi administrasi. Hanya saja laporan yang diterima bersifat lisan, bukan tertulis sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.
‘’Kita memang pernah didatangi honorer untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam tes honorer K2. Tetapi itu hanya bersifat lisan saja. Tidak ada dasar untuk menindaklanjutinya. Lebih lagi kami juga belum menerima surat perintah tugas dari bupati,’’ jelas Halim.   
Sementara itu, salah seorang honorer K2 Kecamatan Air Rami yang belum beruntung, Aprizal Ak mengajak kepada rekan-rekannya untuk menyudahi polemik kelulusan. Dengan kata lain, meskipun berat namun Aprizal berusaha menerima dengan ikhlas dan legowo. Sebab dikhawatirkan meruncingnya polemik akan ditunggangi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. 
‘’Kita lebih baik menerimanya dengan ikhlas karena semuanya tentu sudah digariskan. Daripada nanti kita malah hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Toh 178 honorer yang lulus itu juga merupakan teman kita. Dan mungkin sudah merupakan nasib mereka lulus dalam tes kali ini,’’ ujar Aprizal.
Saran Aprizal agar rekan-rekannya yang belum beruntung mempertanyakan apa kebijakan Pemkab Mukomuko terhadap kelangsungan honorer K2. Sebab wacana yang disampaikan pemerintah pusat untuk daerah memikirkan kesejahteraan para honorer, jangan malah diberhentikan.
‘’Yang perlu kita pertanyakan nasib kita yang tidak lulus ini akan seperti apa. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan. Sehingga ini perlu mendapatkan ketegasan dari pemda,’’ ungkap Aprizal.
Honorer K2 lain, Armeli Safirin menyampaikan hal senada. Agar pemkab memikirkan masa depan mereka-mereka yang sudah terlanjur mengabdi dan sempat menaruh harapan besar agar diangkat menjadi PNS.
‘’Kita minta kepada pemda tolong diperhatikan nasib kami yang tidak lulus ini akan seperti apa kedepannya. Dan kepada kawan-kawan honorer yang belum beruntung jangan sampai terpancing melakukan aksi yang malah merugikan kita bersama. Kemudian jika memang ada temuan kejanggalan agar dapat menyerahkannya kepada pihak hukum saja,’’ tutup Armeli.(dum)