Formulir C1 Pileg Kota Bengkulu Nyasar

METRO – Sebanyak satu bundel lembaran formulir C1 Pemilu legislatif (Pileg) milik KPU Kota Bengkulu ditemukan di dalam kardus C1 KPU Kabupaten Mukomuko. Tersasarnya bundelan tersebut diperkirakan akibat kesalahan pada saat penyusunan logistik dari pusat ke daerah-daerah.
Sementara untuk Kabupaten Mukomuko sendiri terdapat kekurangan jumlah formulir di Dapil III sebanyak dua lembar dan juga tercecernya 1 kardus berisikan formulir lainnya yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.
Kepala Tata Usaha (TU) Sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko, Saipuddin Zuhri membenarkan penemuan bundelan formulir C1 pileg Kota Bengkulu. Sementara menunggu petunjuk dari KPU Prov, bundelan formulir itu diamankan.
‘’Yang jelas kita amankan dulu. Bagaimana nantinya saya juga belum tahu, formulir C1 ini ada di dalam kardus bersamaan dengan formulir milik Mukomuko,’’ kata pria yang akrab disapa bang Ipul ini.
Untuk formulir milik Kabupaten Mukomuko, dari yang diketahui Saipuddin kurang dua lembar saja, yaitu lembaran Daftar Calon Tetap (DCT) untuk isian suara pemilih masing-masing calon saat penghitungan.
‘’Kalau sejauh ini yang rusak belum ada, namun kita masih melakukan penyortiran dan pembagian sesuai kebutuhan setiap TPS. Hanya ada kekurangan dua lembar,’’ terang Ipul.
Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko, Junhari, B.Sc diminta keterangannya mengatakan belum mendapat laporan rinci soal adanya temuan formulir C1 milik daerah lain yang tersasar ke Mukomuko. Yang baru ia ketahui, ada satu jenis formulir saat mereka terima tidak sesuai dengan jumlah kardus seharusnya diterima, yaitu terjadi kekurangan satu kardus.
‘’Nanti akan kita sampaikan ke provinsi dan Kota Bengkulu, kesalahannya dimana? Soal adanya formulir kita yang kurang juga akan disampaikan untuk jalan keluarnya, sebab kita di daerah tidak berhak melakukan penggandaan,’’ tutup Junhari.(jar)

‘Aku Bukan Yang Pertama Tapi Terakhir Bagimu’
//Wisnu Hadi Ajak Dukung PKPI Nomor 15
POLITIK RM – Kemarin adalah jadwal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar kampanye terbuka. Namun sama seperti kebanyakan partai lainnya, Para politisi PKPI tidak memanfaatkan jadwal ini untuk berkampanye secara terbuka. Namun bukan berarti caleg PKPI tidak bergerak, mereka terus melakukan penguatan di basis masing-masing. Terutama Wisnu Hadi, SE caleg PKPI Nomor urut 1 Dapil 3 Mukomuko. Ia menggunakan berbagai media untuk berkampanye, salah satu yang menarik kampanye via BBM dan SMS.
Selain meminta dipilih sebagai caleg Nomor urut 1, pengusaha muda adal Ipuh ini, juga mengajak memilih PKPI dengan menggunakan kalimat yang cukup puitis. ‘’Aku bukan yang pertama, tetapi terakhir untuk mu, pilih PKPI nomor 15,’’. Kata tersebut, menurutnya kalimat itu sesuai dengan posisi PKPI, berada pada urutan ke 15 atau partai nomor urut terakhir diantara deretan partai politik peserta pemilu yang ada.
‘’Kita partai nomor terakhir, masyarakat tidak perlu pusing mencarinya, di kertas suara PKPI berada pada urutan terakhir nomor 15. Saya caleg nomor urut 1,’’ kata Wisnu.
Namun lanjut Wisnu, meski berada pada urutan terakhir, bukan berarti PKPI tidak mampu menang. Bahkan ia yakin PKPI akan keluar sebagai salah satu pemenang pemilu. Selain kesiapan dari calegnya, juka masyarakat sangat mudah untuk mencari PKPI dalam kertas suara mendatang. Langkahnya untuk mengejar target suara 1 kursi, yaitu dengan menjalin silaturahmi, membuat tim di setiap desa dan juga berupaya meyakinkan warga dengan cara yang ia  yakini.
‘’Kita pasang target bisa meraih suara full, semua langkah kita mabil untuk meyakinkan masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Caleg Rame-rame Gadaikan Barang
//Nasabah Pegadaian Naik 60 Persen
METRO – Berbagai cara ditempuh oleh caleg untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa pegadaian, berbagai barang berharga mereka gadaikan, namun yang paling banyak berupa emas dan kendaraan. Seperti di kantor Pegadaian Kabupaten Mukomuko, sejak beberapa bulan terakhir, cukup banyak menerima barang berharga milik caleg.
Hal ini diakui oleh Kepala Kantor Unit Pegadaian Mukomuko, Pri Ilhamcan, sejak awal Maret lalu pegadaian kebanjiran nasabah. Dimana kenaikan itu sebanyak 60 persen dibandingkan sebelumnya. Ia juga membenarkan sebagian nasabah yang menggadaikan barang adalah caleg.
‘’Ya kita memang mengalami peningkatan nasabah. Dan dibandingkan sebelumnya kenaikan ini mencapai 60 persen. Baru - baru ini ada sekitar puluhan caleg yang datang ke kita. Kita tahunya karena sosok sang caleg cukup familiar. Dimana barang yang digadaikan mayoritas berbentuk emas,’’ ungkap Pri Ilhamcan.
Pri Ilhamcan melanjutkan, jika berdasarkan harga emas saat ini, dimana dalam keadaan standar, jumlah nasabah mereka tidak mengalami peningkatan. Namun karena pemilu, tetap terjadi peningkatan nasabah. Ia juga mengaku selama ini, nasabah tidak ada yang macet dalam melunasinya.
‘’Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya tidak ada cicilan yang macet. Rata-rata paling lama 2 hingga 3 bulan pasca pemilu semua barang tersebut sudah diambil pemiliknya,’’ tutup Pri Ilhamcan.(dum)

Honor dan Atribut Linmas Meragukan
POLITIK RM – Kabarnya nasib Linmas, petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai saat ini masih menggantung. Pasalnya pada awalnya honor para petugas ini dibayar APBN melalui Pemerintah Daerah, kemudian baru-baru ini kembali berubah, dimana honor mereka melalui Komisi Pemilihan Umum. Namun sayangnya walau sudah disetujui DPR, tetapi KPU di daerah belum menerima pernyataan tertulisnya. Kabar lain untuk pengadaan seragam bagi pasukan Linmas ini juga diragukan akan kelar pada waktunya.
Salah seorang petugas Linmas asal Kota Mukomuko yang enggan disebut namanya, mengaku belum punya rencana untuk menjalankan tugas mereka. Pasalnya mereka belum mendapat kepastian soal dana dari kerja mereka yang cukup berat tersebut dan juga soal atribut sampai sekarang belum mereka terima, bahkan belum ada kejelasan sama sekali.
‘’Kami tidak tahu, dari kapan dibayar dan bagaimana mekanismesnya, termasuk seragam, biasanya ada pelatihan dan langsung seragamnya, kalau sekarang entah ada atau tidak kita tidak jelas,’’ katanya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag dihubungi mengakui, jika berdasarkan keputusan dari DPR, honor linmas dibayar melalui KPU. Namun sayangnya hingga sekarang, mereka belum menerima pemberitahuan tertulis dan pemberitahuan soal anggaran untuk Linmas. Menyangkut atribut dan lainnya, bukan tanggungjawan dari KPU, melainkan dari Pemda dalam hal ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
‘’Biasanya ada, kemungkinan untuk seragam belum datang, namun kami juga kurang jelas, sebab itu dilimpahkan kepada pemda melalui Satpol-PP,’’ tutupnya.(jar)


PPS Sempat Tuding PPK Sunat Dana ATK
POLITIK RM – Kemarin beberapa orang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko. Mereka mempertanyakan anggaran untuk ATK yang hanya dijatahi Rp 100 ribu saja. Padahal sebelumnya mencapai Rp 25o ribu. Anggota PPS ini sempat mencurigai jika dana PPS sudah disunat alias dipangkas oleh Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK). Mereka baru mengerti, setelah mendapat keterangan dari pihak sekretariat KPU, jika anggaran yang disiapkan dari pusat memang sejumlah tersebut.
Sekretaria KPU, Junhari, B. Sc mengakaui jika kemarin sempat didatangi oleh utusan PPS se Kecamatan Air Dikit. Mereka mempertanyakan anggaran ATK yang hanya Rp 100 ribu. Padahal pada pemilu sebelumnya lebih besar. Padahal untuk pekerjaan, pemilu kali ini, PPS punya peran cukup penting dan tugas mereka juga berat. Para anggota PPS ini hanya ingin minta kejelasan, sebab mereka menduga jika dana untuk ATK dipotong oleh PPK.
‘’Kami sudah jelaskan, tidak ada hak PPK melakukan pengurangan satu persen pun. Anggaran sebesar itu memang sudah dari pusat, akhirnya sesuai keterangan dari kita, mereka mengerti. Awalnya memang ada prasangka jika dana mereka dipotong oleh PPK,’’ kata Junhari.
Junhari menambahkan, terkait kecilnya dana ATK tersebut, ia sendiri tidak dapat menjawab karena kebijakan dari atas. Namun ada perbedaan, pada pemilu lalu,  ada anggaran untuk carter computer dan pengadaan lain, sedangkan kali ini tidak ada lagi. PPS menerima semua perangkat dan logistik dalam bentuk siap digunakan. Mengenai honorium PPS tetap sesuai dengan anggaran semula, tidak ada perubahan sedikitpun.
‘’Ada perbedaan kebutuhan ATK di PPS, namun pada dasarnya pekerjaan PPS tahun ini lebih berat juga. Kami dalam hal ini akan sampaikan ke Provinsi, namun untuk mengambil kebijakan penambahan tidak mungkin, sebab sesuai dengan yang kami terima dari pusat,’’ tutupnya.(jar)