Hasil Pleno Ditolak
METRO – Sebagaimana prediksi awal, sesuai dengan hasil pleno KPU, Partai Amanat Nasional (PAN) menempati posisi teratas perolehan suara untuk DPRD Provinsi Bengkulu dengan 12.540 suara. Dimana Caleg nomor urut 4, Rosna yang berhasil meraih suara terbanyak dan berhak atas 1 jatah kursi DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko. Selanjutnya kursi kedua, menjadi milik, Mujiono, S.IP caleg PDIP dengan total 9924 suara, kursi ke tiga milik caleg PPP, Yulia Susanti yang mengantongi 7967 suara. Untuk kursi terakhir milik incumbent Ir. Muharamin dari Partai Demokrat (PD) dengan 7783 suara total.
Namun sayangnya hasil rapat pleno kemarin tidak langsung ditandatangi saksi partai, sebab diduga sudah terjadi kecurangan. Bahkan usai ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengetuk palu, sempat terjadi kehebohan, karena beberapa saksi menilai hasil pleno belum layak diumumkan. Beberapa saksi memilih mengambil form D2, atau surat pernyataan keberatan atas hasil tersebut serta, kemarin saksi dari PKB, Hanura, PKS dan Golkar langsung melaporkan dugaan kecurangan ini kepada pihak polres Mukomuko.
Disatu sisi KPU punya hak membuat keputusan dengan menetapkan langsung hasil pleno lewat ketukan palu, disisi lain alasan penolakan oleh para saksi ini juga cukup kuat. Diantaranya dugaan sudah terjadi penggelembungan suara, hal ini dibuktikannya dengan hasil pengcekan dari 2 TPS kotak suara dari 2 TPS di Ujung Padang Kota Mukomuko yang dibuka. Pada TPS 1, ditemukan penambahan suara salah seorang caleg PAN, dari 6 suara menjadi 36 suara. Sedangkan di TPS 3 terjadi pembengkakan suara hampir seluruh partai.
‘’Kami memilih untuk tidak menyetujui hasil pleno ini, kita akan minta surat suara dihitung ulang di KPUD Provinsi Bengkulu. Kami menghormati kerjakeras dari KPU yang sudah melaksanakan tugasnya, kami butuh keadilan dan kami minta siapkan form keberatan untuk seluruh saksi,’’ kata caleg PKS yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, S.Pd, M.Si usai ketua KPU mengetuk palu.
Caleg PKB juga anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, Bambang Apriadi, ST mengatakan mereka tidak bisa menerima hasil tersebut, karena dugaan adanya kecurangan sangat kuat. 2 TPS yang dibuka hanya sebagai contoh, adanya kecurangan, besar kemungkinan sudah terjadi penggelembungan disebagian besar TPS di Mukomuko. Maka keputusannya, adalah melaporkan permasalahan ini kepihak yang berwenang dan meminta dilakukan peninjauan kinerja pelaksana pemilu serta penghitungan ulang suara di KPUD Provinsi.
‘’Kita sepakatnya demikian, maka hasil pleno tidak bisa kita terima, logikanya dua TPS saja yang dibuka, temuan sudah demikian, maka besar kemungkinan sudah seluruhnya digelembungkan,’’ terang Bambang diamini oleh caleg Hanura Ir. Anton Hidayat.
Ketua KPU Mukomuko, dalam forum kemarin mengatakan soal ada yang tidak menyetujui hasil ini, silahkan mengajukan keberatan setelahnya. Karena KPU harus melanjutkan proses pleno yang berikutnya. Yang berhak menyampaikan pendapat dalam forum adalah saksi saja.
‘’Kalau memang tidak setuju dengan hasil ini, peserta dapat mengajukan keberatan, kita sudah siapkan blangkonya,’’ tutup Dawud.(jar)
KPU Diserang Dari Segala Arah
Pelaksanaan Pemilu Dikritik, Legalitas Komisioner KPU Dipertanyakan
METRO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, tampaknya harus siap menerima serangan dari para peserta pemilu maupun pihak lainnya. Selain terkait dengan dugaan banyak temuan kejanggalan dalam pemilu, diantaranya penggelembungan suara, ketidak falitan data pemilih hingga masalah lain terkait pemilu. Juga menyangkut dengan legalitas para komisioner KPU itu sendiri, mulai dihembuskan ke permukaan.
Dalam hal ini, adalah posisi Khairanzar, SE yang sudah lolos sebagai CPNS K2 dan juga Dedy Desponsori, S.Hi yang masih menunggu hasil tes K2 Kementerian Agama. Karena keduanya sudah menyatakan mundur dari honorer saat mendaftar sebagai peserta test KPU, selain itu tidak ada aturan yang membolehkan seorang CPNS bisa menjadi komisioner KPU.
‘’Kawan-kawan mempertanyakan hal itu, apa dasarnya dan bagaimana bisa demikian. Semestinya seorang komisioner KPU itu bukan dari CPNS, trus kalau sudah mundur dari honorer mengapa tetap bisa test CPNS,’’ kata salah seorang caleg Hanura DPRD Provinsi, Ir. Anton Hidayat diamini Burhandari, M.Si.
Lanjutnya bisa jadi posisi mereka sebagai komisioner KPU tidak sah lagi secara hukum. Maka dampak terbesarnya pleno KPU tidak sah, bahkan proses pemilu ini perlu dikaji ulang. Belum lagi banyaknya kejanggalan yang ditemukan di semua tingkatan pelaksana pemilu.
‘’Kita betul-betul ragu dengan semuanya ini, kok pemilu bisa berlangsung seperti ini. Temuan saat dibukanya kotak TPS 3 Ujung Padang hanya contoh kecil saja, tidak menutup kemungkinan TPS lain lebih parah lagi,’’ tegas Anton.
Burhandari juga mengaku sangat kecewa dan merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Padahal sejak awal, semua sepakat ingin membentuk pemilu yang bersih jujur dan mentaati aturan. Kalau temuan seperti demikian, jelas sudah merusak rencana bersama. Dimana katanya pemilu kali ini dijamin lebih baik dan lebih teratur dari sebelumnya.
‘’Kita sudah sepakat, untuk melaksanakan pemilu dengan benar dan jujur, kalau masih saja ada keraguan dan temuan demikian, artinya tidak benar,’’ tegas Burhandari.(jar)
Suara Partai Membengkak, Saksi PKB Walk Out
KPU Diminta Hitung Ulang Kertas Suara
METRO – Sesuai usulan dari peserta pemilu kepada Panwaslu Mukomuko, akhirnya kemarin C1 jumbo atau kertas plano hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Bengkulu di TPS 3 dan TPS 1 Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko dibuka. Alhasil sungguh mengejutkan, dimana terjadi kenaikan suara semua partai cukup signifikan, yang paling diuntungkan adalah partai politik dengan suara terbanyak. Adu mulut antara saksi dengan pelaksana pemilupun tak terhindarkan. Bahkan saksi dari partai kebangkitan bangsa (PKB) walk Out dari rapat pleno, setelah mendapat tantangan dari komisioner KPU untuk melaporkan dugaan pelanggarannya ke meja hukum.
‘’Saya pilih walk out, saya minta forum untuk pengajuan gugatan pemilu,’’ kata saksi PKB Adrizon sembari cabut dari ruangan.
Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya 207, suara yang muncul 374 atau terjadi penambahan 178 pemilih. Anehnya semua partai mendapat jatah penambahan, NasDem suara awalnya hanya 31 menjadi 60 suara, PPP dari 34 menjadi 67 suara, PAN dari 28 menjadi 55 suara dan Hanura yang semestinya hanya 11 suara menjadi 22 suara. Begitupun dengan partai lainnya menerima pembengkakan. Untuk TPS 1 hanya terjadi penambahan suara caleg PAN dari 6 menjadi 36 suara.
Ketua DPC PKS Mukomuko, Andy Suhary, SE, M.Pd mengaku kecewa dan sangat mengejut melihat hasil setelah C1 jumbo dibuka kembali. Tidak menutup kemungkinan kesalahan ini juga terjadi pada TPS lainnya. Modus penggelembungannya juga cukup aneh dan tergolong baru. Dimana setiap suara partai ditambah dan yang diuntungkan adalah partai dengan perolehan suara terbanyak.
‘’Aneh sekali cara penggelembungannya, kita tidak terbaca sistim itu sejak awal, suara partai lain ikut ditambahkan. Ini bukti ada kesalahan terjadi selama pemilu, hanya 1 TPS yang dibuka,’’ kata Andy.
Juga diungkapkan oleh caleg Hanura, Anton Hidayat kesalahan yang terlihat pada TPS 3 perlu menjadi pertimbangan bagi semua pihak. Pilihan yang termudah dan paling adil adalah menghitung ulang surat suara yang sudah digunakan. Kemungkinan adanya kesalahan di TPS lain sangat terbuka, sebab 1 saja yang dibuka, terjadi penambahan suara cukup banyak. Perlu diketahui untuk mendapat suara itu tidak mudah, mereka harus mengorbankan banyak hal.
‘’Pikir dong, mencari satu suara saja sulit, kok bisa-bisanya suara membengkak tidak sesuai dengan faktanya. Ini sangat tidak masuk diakal, maka kami minta KPU lakukan hitung ulang surat suara,’’ tegasnya.
Juga disampaikan oleh saksi dari Golkar, Muslim Caniago, SH, kebobrokan pemilu itu sudah terbukti dari satu TPS yang dibuka. Tidak masuk akal, ada penambahan suara dengan sekian banyaknya, maka KPU mengklaim partisipasi masyarakat mencapai 90 persen tersebut tidak masuk diakal. Bukan angka golput yang berkurang, melainkan dugaan penyelewengan jumlah suara yang terjadi.
‘’Dimana ada masyarakat memilih sebanyak itu, yang terjadi orang tidak memilih tapi suaranya ada, kita tidak membual, satu TPS itu membuktikan, banyak dugaan lainnya,’’ tegas Muslim.
Salah seorang anggota KPU Mukomuko, Syofia Diana, SE menjelaskan, bukan penggelembungan yang terjadi, melainkan ada kesalahan dalam menghitung oleh pihak petugas di TPS. Dimana suara caleg dimasukkan kembali ke suara partai, kemudian dijumlah lagi, maka terjadi penambahan. Kejadin itu bukan pada satu partai saja melainkan ke seluruh partai. Mengenai usulan membuka kotak suara, menurut Diana tidak mungkin dilakukan, itu hanya terjadi bila ada rekomendasi dari Panwaslu dan ditunjukkan titiknya.
‘’Itu bukan penggelembungan melainkan kesalahan, memang ada penambahan dampak dari itu. Untuk membuka kota tidak bisa, ada aturannya, harus ada rekomendasi dari Panwaslu,’’ tutupnya.(jar)
Korban Tenggelam Dihabitat Buaya
Libatkan Paranormal, Nelayan dan Basarnas
TERAMANG JAYA – Pencarian korban tenggelam masih terus berlanjut, higga sore kemarin belum juga ada hasil. Bahkan proses pencarian, korban yang tenggelan di air teramang yang dikenal dengan habitat buaya ini, melibatkan para normal, nelayan dan juga Basarsar dan tim dari Dinsosnakertrans dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko.
Menurut penerawangan dari para normal, korban masih berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP). Namun juga yang menyebutkan bahwa korban telah hanyut ke arah utara menyisiri pinggir pantai. Hingga berita ini diturunkan, pencarian terus dilakukan.
Ketua Kelompok Pengawas Kecamatan Teramang Jaya, Hanasrum, menyebutkan pencarian korban tenggelam terus berlanjut, hingga batas waktu yang ditentukan. Saat ini warga masih berupaya untuk terus mencari tau keberadaan korban. Dia juga menyebutkan dalam pencarian ini juga melibatkan dukun.
‘’Nelayan sengaja diminta untuk tidak melaut dan ikut dalam mencari korban tenggelam. Selain bantuan peralatan dan tim dari Basarnas, juga memakai dukun kampung. Tetapi banyak versi, ada yang menyebutkan korban sudah jauh dari tempat kejadian karena terbawa arus sungai muara dan ada juga yang menerka tidak jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, tetap dilakukan dengan menggunakan perlatan perahu, jaring dan dengan menyelam menyisir sungai, namun belum berhasil ditemukan. Tetapi warga tetap terus melakukan pencarian hingga batas waktunya,’’ ungkap Hanasrum.
Camat Teramang Jaya, M Tamin membenarkan bahwa pencarian tidak hanya dikawasan pinggiran pantai tempat kejadian saja. warga sengaja berpencar dengan dua arah, Utara dan Selatan dengan menyisiri bibir pantai.
‘’Pencarian terus dilakukan dengan menyisiri pantai. Warga dibagi dua bagian, ada yang ke arah Utara dan ada ke Selatan. Tetapi belum juga ketemu,’’ imbuh Tamin.
Kades Teramang Jaya, Safei, membenarkan pihaknya juga meminta bantuan dari warga desa tetangga untuk memberi bantuan pencarian korban. Harapannya korban bisa segera bisa ditemukan.
’’Pencarian tidak hanya dari warga kita, tetapi juga mendapat bantuan dari warga desa tetangga,’’ tutup Safei.
Untuk diketahui, Radut Hutosoit Sihombing, yang akrab disapa Ucok (21) warga Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh diduga tenggelam. Kejadiannya seore (20/4), sekitar pukul 16. 25 WIB, saat korban hendak menyeberangi sungai Teramang Besar di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya. Hingga berita ini diturunkan, korban belum berhasil ditemui. Sementara warga masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat, senter, perahu, jaring dan lainnya.(nek)
300 Pegawai Naik Pangkat
METRO – Sebanyak 300 pegawai di lingkungan Pemdakab Mukomuko naik pangkat. Kepastian ini berdasarkan jawaban atas usulan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Mukomuko. Jumlah pegawai yang diusulkan naik pangkat sebanyak 600 orang, namun baru keluar kepastiannya untuk separaohnya, sementara sebagian lagi menunggu pemberitahuan berikutnya. Kenaiakan pangkat tersebut merata mulai dari golongan II hingga IV.
Kepala BKPPD Kabupaten Mukomuko Jaskani, S.Pd, M.Si melalui Kabid Mutasi dan Kepangkatan, Azwardi, S.Sos, M.Kes mengatakan sebanyak 300 dari 600 pegawai yang diajukan BKPPD akan mengalami kenaikan pangkat. Ini setelah adanya jawaban dari pihak BKN regional VII Palembang beberapa waktu lalu.
‘’Kalau saat ini baru 300 pegawai yang akan naik pangkat berdasarkan di acc BKN Regional VII Palembang ini. Dan sebagian lainnya masih dalam verifikasi,’’ ujar Azwardi.
Azwardi menambahkan, kenaikan pangkat itu merata disetiap golongan. Mulai dari golongan II, III dan IV. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pegabdian pegawai negeri sipil terhadap Negara. Kenaikan pangkat ini secara regular 4 tahun sekali bagi setiap pegawai. Namun juga ada kenaikan pangkat pilihan.
‘’Kalau yang kita ajukan golongan II sebanyak 274 pegawai, III sebanyak 326 dan IV sebanyak 40. Dari jumlah tersebut adanya pegawai yang pindah golongan dan juga ada hanya naik ditempat. Misalnya dari golongan IIa ke IIb, IIb ke IIc dan sebagainya,’’ ungkap Azwardi.
Lebih lanjut Azwardi menyampaikan untuk BKPPD ada 6 pegawai yang mengalami kenaikan pangkat yakni dari golongan II ke III satu orang, IIIa ke IIIb dua orang, IIIb ke IIIc satu orang dan III ke IV dua orang.
‘’Kalau di BKPPD ada 6 orang yang sudah pasti naik pangkat, diantaranya Sekretaris BKPPD, Seri Utami, S.Pd dan Kabid Data dan Pengembangan Pegawai, Edy Suntono, SH naik dari golongan III ke IV. Kemudian empat pegawai lainnya,’’ tutup Azwardi.(dum)
No comments:
Post a Comment