Friday, 4 April 2014

Waspada Tsunami, Warga Mengungsi


METRO – Merebaknya informasi peringatan dini akan terjadinya gelombang pasang tsunami kiriman di 115 lokasi kabupaten/kota dari 19 provinsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mukomuko sebagai dampak gempa bumi besar berskala 8,2 SR pada kedalaman 10 Km di Pantai Utara Chili atau 240 Barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 WIB yang mengakibatkan tsunami setinggi 1,92 meter sempat membuat panik  mayoritas masyarakat.
Malahan sejumlah warga yang tinggal di tepi pantai Mukomuko sempat mengungsi ke tempat yang aman. Beberapa sekolah pun terpaksa meliburkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Termasuk sebagian pegawai di lingkungan pemkab memilih tidak ngantor karena khawatir tsunami benar-benar datang melanda. 
Sesuai dengan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Tsunami Early Warning Center (InaTEWS) di BMKG, tsunami akan sampai ke Indonesia pada kemarin, dimulai sejak pukul 05.11 WIB hingga 19.44 WIB. Status peringatannya adalah waspada. Peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami. Kabupaten Mukomuko sendiri dijadwalkan terkena tsunami pada pukul 09.24 WIB.
Setelah sempat dilanda kecemasan dan kepanikan selama semalaman, masyarakat Mukomuko bisa bernapas lega. Ini setelah dicabutnya peringatan dini tsunami oleh pihak BMKG dan juga BNPB, terhitung mulai kemarin pada pukul 08.30 WIB. Dasar pencabutan peringatan adalah hasil analisis data monitoring alat observasi tinggi muka air laut di wilayah Papua. Dimana dari analisis sebelumnya, daerah di pesisir di Provinsi Papua seperti Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi, Waropen, Biak Numfor, dan Supiori akan berpotensi terjadi tsunami pada pukul 05.11 hingga 05.51 WIB.
‘’Ya surat peringatan dini tsunaminya sudah dicabut pagi tadi (kemarin, red). Peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Mukomuko. Mukomuko dan wilayah lain di Indonesia kembali dinyatakan dalam status aman,’’ terang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Drs.H Nurngubaidi melalui Supervisor Pusdalops-PB, Hitatun.
Sebelum dicabutnya peringatan dini tsunami, Pemkab Mukomuko melalui Sekdakab, Syafkani, SP dan BPBD telah mengedarkan surat. Surat ditujukan pada seluruh camat dalam wilayah Kabupaten Mukomuko. Pointer penting yang mesti diteruskan camat pada masyarakat, terkhusus yang bermukim di tepi pantai adalah tidak melaksanakan aktivitas serta menjauhi kawasan pesisir pantai dan tepian sungai.
Kenyataannya, dari pantauan Radar Mukomuko (RM) terdapat nelayan yang tetap nekat melaut. Sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan Ketua RT 3 Kelurahan Koto Jaya, A Japar. Dimana memang beberapa nelayan Pantai Indah Mukomuko (PIM) tetap berangkat melaut, hanya jumlahnya tidak banyak. Penyebabnya lantaran sejak pagi cuaca mendung, bukan khawatir tsunami. 
‘’Hari ini (kemarin, red) memang tidak banyak nelayan yang pergi melaut. Selain karena sudah dua hari ini nelayan tidak mendapatkan ikan, cuaca sejak pagi hari juga sangat mendung,’’ kata Japar. 
Sementara, Koordinator Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Kabupaten Mukomuko dan juga anggota Tagana, Rudiyansyah membenarkan adanya warga yang telanjur panik lalu memutuskan berkemas diperkirakan menuju tempat pengungsian yang aman.
‘’Hasil pantauan kita di kawasan PIM pagi tadi (kemarin, red) ada beberapa warga yang panik dan mereka sudah meninggalkan rumah menuju ke arah tempat pengungsian lebih tinggi dari daerahn pantai. Namun sebagian diantaranya, masih melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Nelayan ada yang melaut dan juga para pekerja jemuran ikan ada yang tutup dan ada yang tetap beraktivitas seperti sedianya,’’ urai Rudi yang juga berdomisi di PIM ini.
Rudi menambahkan, mereka yang sempat mengungsi tak sampai berlama-lama meninggalkan rumah. Menjelang siang, mereka kembali pulang setelah didapat kabar tsunami tidak benar-benar terjadi.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Dra. Nurhasni, M.Pd melalui Kepala Bidang (Kabid) Dikmen, Apani, M.Pd membenarkan bahwa banyak siswa yang pulang lebih awal  sebelum jam pulang. Ini tanpa adanya instruksi dinas dan sekolah. Mereka para siswa pulang sendiri, sebagian dijemput oleh keluarga dan orang tuanya masing-masing.
‘’Memang kita menerima laporan bahwa adanya siswa yang pulang sebelum jam sekolah. Tetapi belum ada data pasti yang diterima berapa jumlahnya. Anak-anak (siswa, red) pulang langsung dijemput orang tua dan keluarganya, dan itu bukan instruksi dinas dan sekolah,’’ ungkap Apani.
Apani menambahkan, mestinya orang tua wali murid harus menunggu intruksi dari pihak terkait, baru membawa pulang anaknya. Sebab terkait isu bencana ini tidak bisa diperkirakan begitu saja, ada langkah dan kajian tertentu melalui instansi berwenang.
‘’Kedepannya jika ada informasi mengenai bakal terjadi bencana tsunami, orang tua wali murid jangan langsung mengambil sikap dan menjemput anak, tunggu perkembangan informasi. Sebab itu sudah ada dinas khusus yang melakukan pemantauan. Kalau status waspada, ini belum darurat, sebab kita selalu dituntut waspada setiap harinya,’’ jelas Apani.(nek/dum)

3 Rumah Diamuk Si Jago Merah
METRO – Tiga rumah warga Kelurahan Pasar Mukomuko masing-masing Hamdani, Nur Fatmawati dan Dahlina diamuk si jago merah. Peristiwa yang terjadi pada pukul 10.15 WIB itu sontak membuat heboh warga dan membuat macet arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman. Berdasarkan informasi, api pertama kali muncul dari rumah Hamdani, persisnya bagian dapur. Dari situ api menjalar ke rumah tetangga. Jika tidak cepat dipadamkan, api dipastikan merembet ke rumah lain di lokasi yang tergolong padat pemukiman. Api sendiri berhasil dijinakkan berkat kerjasama warga dan petugas PBK berselang satu jam kemudian.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik yang terjun langsung ke TKP bersama Kabag Ops, Kompol. Laba Meliala, S.IK, Kasat Reskrim, AKP. Douglas Mahendra Jaya, SH, S.IK dan Kapolsek Kota Mukomuko, AKP. Yun Iswandi belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan olah TKP lanjutan dan memintai keterangan saksi.
‘’Belum tahu, kita akan menyelidikinya dulu,’’ kata kapolres.
Sementara salah seorang pemilik rumah yang ikut terbakar, Nur Fatmawati mengatakan, saat kejadian dirinya tengah berada di rumah menjaga warung sayuran. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti rumah Hamdani yang berada persis di samping rumahnya. Sontak Nur panik dan berlari keluar sembari berteriak minta tolong. Warga berbondong-bondong membantu mengevakuasi seisi rumah agar tidak terbakar.
‘’Saya saat itu sedang duduk di depan rumah sekaligus menjaga warung. Tiba-tiba saja saya lihat asap tebal datang dari samping rumah,’’ ujar Fatmawati.
Anak dari empunya rumah lainnya, Dahlina, Syafrizal, SH yang juga selaku Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Mukomuko menjelaskan dirinya mendapat kabar rumah orangtuanya terbakar saat berada di toko.
‘’Saya saat itu sedang belanja di toko lalu ada telepon yang memberitahu kalau rumah ibu kebakaran. Saya pun langsung bergegas  pulang,’’ ungkap Syafrizal yang ikut berjibaku memadamkan api bersama warga.
Sementara Aprizaldi, menantu dari Nur Fatmawati belum dapat menaksir jumlah total kerugian akibat musibah kebakaran yang diderita. Sekadar gambaran saja, seluruh perabotan rumah seperti, lemari, kasur dan tempat tidur serta sebagian surat-surat berharga tak luput dari lalapan api.
Keno Ctarevenza, S.Pd, guru SDN 7 SP 10 Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto yang tinggal bersama Hamdani di rumah tersebut ikut merasakan kehilangan harta bendanya. Dia mengaku hanya tinggal baju sehelai dibadan saja, sementara barang-barang miliknya beserta surat berharga yang berada di dalam rumah tersebut ikut ludes terbakar.
‘’Sertifikat rumah dan tanah milik orang tua saya, ijazah dari SD hingga sarjana dan sejumlah uang milik saya tidak bisa diselamatkan lagi. Termasuk barang-barang elektronik dan pakaian, semuanya tidak ada lagi. Tinggal baju sehelai di badan saja,’’ terang Keno.
Keno menambahkan, seingatnya sebelumnya meninggalkan rumah pada paginya, dia dan pamannya, (Hamdani, red) tidak ada menyalakan kompor di dapur.
‘’Di dalam rumah itu ada kami bertiga, saya, Hamdani dan satu orang anak kos. Saat kami tinggalkan rumah, tidak ada kompor hidup. Sebab biasanya kami memasak setelah pulang kerja,’’ ujar Keno.
Di lain sisi, tadi malam, pihak Dinsosnakertrans Kabupaten Mukomuko melalui Kasi Bansos, Dafrizal, S.Sos didampingi stafnya, Despardi  langsung menyalurkan bantuan pada korban kebakaran. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, matras, family kid, food ware, roti, lauk pauk, pakaian, selimut, mie instant, sarden, kuali, tas kid ware, dandang dan terpal.(dum/nek)

Purna Bhakti Dewan Setara 3 Bulan Gaji
METRO – Kendatipun masa jabatan 25 orang anggota DPRD Kabupaten Mukomuko baru akan berakhir di bulan Agustus mendatang, namun sekretariat DPRD sudah menyiapkan dana purna bhakti untuk pengabdian para wakil rakyat itu selama menjalankan tugasnya. Konon besarannya setara dengan gaji pokok dewan selama tiga bulan. Sejauh ini belum dapat dipastikan pihak sekretariat apakah yang bakal diberi berupa uang tunai ataukah berbentuk barang.  
Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. H Bustari Maler, M.Hum mengatakan purna bhakti bagi anggota dewan ini diatur dalam undang-undang yaitu senilai dengan tiga bulan gaji pokok, kemudian ada tambahan dana lain. Jadi kisaran dana yang diterima seorang anggota dewan itu Rp 8 juta hingga 9 juta per orangnya. Setiap periode dana tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja anggota dewan selama menjabat.
‘’Kalau total anggarannya saya juga kurang ingat, namun yang jelas gaji pokok dikali 3 per orang dewan, dana itu dianggarkan sesuai aturan yang berlaku dan diberlakukan seluruh Indonesia,’’ kata sekwan.
Waka I DPRD Kabupaten Mukomuko, H Yusmardi, SH dimintai keterangannya membenarkan bahwa pemberian purna bhakti ini mengacu pada undang-undang yang berlaku. Jumlahnya tidak besar, sebab dikali dengan gaji pokok bukan penerimaan dewan perbulan.
‘’Kalau sebelumnya gaji pokok dikalikan selama tiga bulan. Kalau saya tidak salah tidak besar jumlahnya. Itu sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pada anggota dewan saja,’’ paparnya.
Salah seorang eks anggota dewan asal Dapil III, Sadariun, S.Pd mengakui di akhir masa jabatannya ada menerima dana purna bhakti.  Namun ia sendiri sudah lupa berapa jumlah totalnya, yang jelas hitungannya adalah gaji pokok dewan selama 1 bulan.
‘’Memang semasa kami dulu ada bantuan tersebut, entah gaji pokok dilaku 4 atau dikali 6 bulan saya kurang ingat,’’ tutupnya.(jar)

Pelanggaran Pemilu Marak


 
Burhandari Mengkritik, Panwaslu Menjawab
POLITIK RM – Mendekari hari-H pencoblosan, dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi diberbagai tempat. Diantaranya isu bagi-bagi uang, bagi-bagi kain sarung, kampanye menggunakan sarana umum, seperti di sekolah, di masjid juga ada PNS dilibatkan dalam kampanye. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, S.Pd, M.Si. Ia menilai Panwaslu kurang professional, dalam menjalankan tugasnya.
Dijelasnyanya, 3 tingkat pengawasan oleh pengawas pemilu tak berjalan dengan baik, mereka  bersifat pasif, yaitu menunggu laporan sementara tak punya keberanian langsung menindak. Sikap Panwaslu ini bisa menimbulkan masalah besar nantinya, dan bukan tidak mungkin Pengawas pemilu bisa dituntut oleh para peserta pemilu. Semestinya petugas pengawas turun melakukan pengawasan dan mencermati caleg dengan seksama.
‘’Ini memicu suasana tidak kondusif yang berakibat fatal, jika panwaslu tidak bekerja dengan adil dan professional, bisa terjadi gugatan dari peserta kepada Panwas. Saya harapkan ketiga level pengawas bisa bekerja dengan baik dan jeli,’’ kata Burhandari.
Lanjutnya, mendekati waktu pencoblosan ini, aksi  politik uang dan pelanggaran lain kerap terjadi, maka diminta kepada Panwaslu, Panwascam dan PPL bekerja keras melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas sebagaimana aturan berlaku. Lebih penting lagi, petugas yang diterjunkan meski disterilkan, hingga malah menjadi pelaku pelanggaran di lapangan.
‘’ Kiranya Panwascam dan Panwas kabupaten mensterilkan anggotanya terlebih dahulu. Apalagi saat ini beredar informasi ada timsel menjadi timsel caleg,’’ tegasnya.
Menanggapi kritikan dari Burhandari, Ketua Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Muchtadir Munib, SE menantang balik. Ia minta apa yang disampaikan oleh politisi PKS ini dibuktikan dan laporkan kepada panwaslu bersama buktinya. Jangan selalu berbicara tanpa dasar dan malah banyak berlogika. Selama ini seingatnya petugas selalu turun melakukan pengawasan.
‘’Jangan katanya-katanya, sampaikan dengan kita secara jelas, kalau begitu kabar burung namanya. Kalau dia tau tunjukkan ini BB-nya, petugas kita tetap di lapangan terus, informasi yang katanya itu kita telusuri. Jika dia tau tidak sampaikan dengan kita, itu namanya menyembunyikan informasi namanya,’’ pungkasnya.(jar)

Alat Peraga Kampanye Dibersihkan
Besok Kampanye Terakhir
POLITIK RM – Besok adalah hari terakhir bagi setiap caleg dan partai politik untuk menggelar kampanye. Pasalnya (6/4) memasuki masa tenang sebelum pemilihan, sebelum pencoblosan 9 April 2014 nanti. Seiring dengan itu seluruh alat peraga kampanye caleg dan partai, seperti baliho, spanduk dan termasuk bendera partai harus dibersihkan. Bendera partai hanya boleh tetap berdiri di depan sekretariat utama partai politik.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan pada masa tenang tidak adalagi alat kampanye caleg yang terpasang di tempat umum. Pihaknya akan sampaikan secara terbuka kepada peserta pemilu, mengenai masuknya masa tenang nanti. Kampanye terakhir bagi caleg dan partai (5/4), selanjutnya masa tenang.
‘’Masa tenang sesuai jadwal dimulai pada 6 April hingga waktu pencoblosan, saat masa tenang tidak ada lagi caleg yang berkampanye, atribut hanya boleh dipasang depan sekretariat saja,’’ kata Dawud.
Untuk penetiban alat kampanye, sedapat mungkin langsung dilakukan oleh caleg yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksana pemilu baik KPU maupun Panwaslu dan pemda akan berkoodinasi menyangkut alat peraga tersebut. Caleg yang tetap mamasang alat peraga dan berkampanye pada masa tenang, alah pelanggaran dan bisa disangsi sesuai aturan yang berlaku.
‘’nanti akan kami koordinasikan, ada panwaslu yang selalu siaga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, caleg yang melakukannya bisa dikenakan sangsi sesuai aturan,’’ tegasnya.
Devisi pengawasan Pabwaslu Mukomuko, Padlul Azmi, SH dihubungi juga menegaskan, memasuki 6 April nanti tidak ada lagi alat kampanye yang terlihat. Caleg atau kader partai harus membersihkannya sendiri. Jika tidak maka akan ditertipkan secara paksa serta dicatat sebagai pelanggaran pemilu. Termasuk kegiatan kampanye, dalam bentuk apapun dilarang selama masa tenang, seperti berjalan dari rumah ke rumah dan sebagainya.
‘’Namanya juga masa tenang, tidak ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun oleh caleg. Kalau masih ada maka dianggap sebagai pelanggaran dan harus ada konsekwensinya,’’ tutup Padlul.(jar)

Politik Hitam Tak Pengaruhi Adrizon
Pilih Konsentrasi Bela Masyarakat
POLITIK RM – Status sebagai incumbent, Adrizon N caleg Dapil 1 nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tak dipungkiri  dianggap sebagai lawan berat dan ancaman bagi kandidat lainnya. Berbagai isu Black Campaign atau politik hitam, bisa saja diarahkan untuk Ketua Fraksi Kerakyatan DPRD Kabupaten Mukomuko ini. Namun ia enggan menanggapi serius serangan politik tersebut, tetapi memilih tetap konsentrasi membela masyarakat, sesuai fungsinya selaku anggota dewan dan terus berusaha berpolitik dengan santun.
Ditemui disela-sela kesibukannya membantu puluhan warga mengurus SIM di Satlantas Polres Mukomuko kemarin, Adrizon mengaku enggan mengomentari beberapa isu tak sedap yang diarahkan untuknya. Meski demikian ia tak membantah, sempat mendapat laporan dari masyarakat, jika dirinya diisukan yang tidak benar, diantaranya dihukum penjara dan juga isu lain. Baginya hal sedemikian biasa terjadi dalam dunia politik. Masyarakat akan tau, mana yang benar dan yang salah, sebab setiap hari ia selalu bersama dengan masyarakat.
‘’Oo.. kalau isu politik biasa saja, tidak perlu kita lawan, biar masyarakat yang menilai. Saya ingin tetap konsentrasi sebagai wakil rakyat dan menjalani politik yang santun saja. Saya tidak akan memburukkan orang lain dan berharap pemilu ini sukses,’’ kata anggota Komisi I yang dikenal kritis dan gigih membela aspirasi masyarakat ini.
Untuk diketahui, selaku anggota dewan Adrizon dikenal bersuara lantang. Berbagai kebijakan yang dinilainya tidak memihak kepada masyarakat dan bersifat pemborosan tak segan-segan ditolaknya. Ia juga banyak menyumbangkan pemikiran dalam berbagai kebijakan daerah untuk pembangunan. Termasuk pembangunan RSUD Mukomuko dan jalan di desa-desa, tak lepas dari sumbangsihnya selaku anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko. Saat tidak ada jam kantor, Adrizon memilih terjun ke masyarakat, mendapat ide pembangunan dan mendengar keluhan warga. Maka sepantasnya masyarakat kembali mengutunya sebagai anggota dewan pada pemilihan 9 April nanti.
‘’Sebagai anggota dewan sudah seharusnya bagi kita berpikir dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sudah bekerja saja kita belum bisa sempurna dan tetap ada kurangnya, apalagi tidak melakukan sesuatu atau baru sebatas rencana,’’ tuturnya.
Besarnya pengaruh Adrizon dalam pembangunan di Dapil I dan Kabupaten Mukomuko pada umumnya, tak dibantah oleh Sekretaris Dewan (Sekwan, Drs. H Bustari Maler, M.Hum. Menurutnya Adrizon adalah salah satu anggota dewan yang vokal dan berbicara blak-blakan saat menyampaikan kritik. Ia selalu siap mendukung program pemerintah jika dianggapnya sesuai dan tidak takut menolak dengan tegas bila tidak disetujuinya.
‘’Adrizon sebagai anggota dewan, saya kenal betul sebab setiap hari itu tugas saya. Ia cukup baik bersama dewan lainnya, terlepas dari kegiatan dinas, saya tidak punya hak untuk mengomentari, apalagi soal politik,’’ tutup Bustari.(jar/prw)



Caleg Hanura Tak Dijagokan

Untuk DPRD Prov dan DPR RI
POLITIK RM – Jika pemilu dilaksanakan hari ini, ada beberapa partai politik diprediksi menguat untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko dan DPR RI di Mukomuko. Dari beberapa pemilih yang ditanyai, partai caleg Partai Hanura sama sekali tak masuk kategori, meski untuk kabupaten parpol nomor 10 ini diprediksi kuat. Malah PBB yang dianggap partai kecil sedikit lebih berpeluang. Selain itu yang dinilai kuat, adalah caleg PKS, PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat dan juga Gerindra selanjutnya partai lainnya.
Salah seorang tokoh pemuda Fendi mengatakan, untuk menang caleg butuh basis kuat dan kesiapan mengeluarkan dana kampanye. Juga masuk ke masyarakat tak cukup sekedar lewat saja, setidaknya ada komunikasi yang baik dan juga saling memahami. Diakuinya beberapa partai memiliki peluang lebih besar, seperti PAN, PKS, PDIP, PBB, Demokrat juga Golkar dan partai lainnya. Untuk Hanura sendiri, diakuinya peluang untuk menang ke provinsi kurang, untuk ke pusatpun di Mukomuko Hanura berat bisa maksimal. Sebab tidak banyak gerakan oleh caleg ataupun tim pemenangnya.
‘’Kalau kurang dikenal masyarakat, tidak memiliki basis, apalagi kekompakan antar caleg minim, sulit bisa mendapat dukungan. Hanura untuk kabupaten mungkin kuat, namun untuk ke Provinsi masih kalah dengan partai lain, jika pemilu sekarang,’’ paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Mukomuko, Hermansyah, S.Kom, M.Kom mengakui jika persaingan untuk memenangkan kursi Provinsi cukup berat. Pasalnya jatah kursi hanya 4 sedangkan partai yang bersaing 12 partai. Kekuatan caleg setiap partai juga cukup baik, apalagi partainya incumbent. Namun untuk pusat, ia yakin bisa mendapat suara, karena tidak hanya di Mukomuko, di daerah lain cukup menguat.
‘’Kalau untuk provinsi kita tidak tahu juga dimana salahnya, namun memang persaingan berat, perlu perjuangan keras semua caleg. Mudahan saja, kelemahan yang masih ada, bisa diperbaiki dalam waktu yang tersisa jelang pemilihan. Kalau kabupaten mudahan, prediksi banyak orang kita masuk 5 besar tidak malenceng,’’ tutupnya.(jar)


Pilih Mujiono Wakil Rakyat yang Merakyat
Caleg DPRD Provinsi Nomor 1 PDIP
POLITIK RM -  Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko PDIP nomor urut 1, Mujiono, S.IP, terinspirasi sosok sederhana dan merakyat, Capres Joko Widodo. Ia selalu ingin dekat tidak ada jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Maka dalam kesehariannya, Mujiono selalu berada di tengah masyarakat.
"Karena masyarakat tidak berkeinginan lagi ada jarak antara pemimpin atau wakil rakyat, sehingga dengan itu maka masyarakat akan lebih memilih sosok seperti Jokowi, yang saat ini sangat sulit ditemukan,’’ ungkap Mujiono.
Dikatakan Mujiono, hal inilah yang selama ini selalu ia lakukan pada saat sosialiasi. Dia menyebutkan dengan penampilan sederhana dan merakyat yang ditampilkannya, maka masyarakat akan menilai sosok wakil rakyat seperti inilah yang diharapkan selama ini.
‘’Kita selalu melakukan dialog dengan masyarakat tanpa memperlakukan perbedaan, sehingga dialog seperti ini kekeluargaan dan keakraban akan terjalin,’’ jelasnya.
Selama ini Mujiono selalu beragul dengan petani dan masyarakat cilik, Mujiono juga senantiasa mensosialisakan Capres PDIP Jokowi kepada masyarakat. Karena sosok jokowi merupakan aspirasi yang perlu dicontoh oleh seorang pemimpin atau wakil rakyat. Mujiono berjanji memperjuangkan masyarakat menjadi sejahtera dengan merealisasikan program, menuju masyarakat cerdas berwirausaha.
‘’Jika saya diamanahkan menjadi wakil rakyat, sebagian anggaran APBD ke depan, saya ingin perjuangkan nasib petani dan orang cilik termasuk usaha-usaha kecil supaya maju. Sehingga dengan itu masyarakat dapat mengembangkan usahanya,’’ pungkasnya.(jar)

Wednesday, 2 April 2014

TPS Rawan Dipetakan

METRO – Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, terdapat beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang daerahnya tergolong rawan. Baik itu rawan kecurangan maupun rawan permasalahan. Diantara daerah yang rawan dan sedianya mendapat pengawasan serta pengamanan ketat terdiri dari TPS Desa Lubuk Silandak, Kecamatan Teramang Jaya, Gunung Paku, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Trans Lapindo, Kecamatan Malin Deman serta TPS-TPS yang berada di komplek pemukiman karyawan perusahaan perkebunan. Tak kalah rawannya TPS di daerah perbatasan antara Kabupaten Mukomuko dengan Pesisir Selatan (Pessel).
Terkait tingkat kerawanan tersebut, pihak Panwaslu kabupaten sudah melakukan pemetaan. Termasuk juga dari pihak kepolisian.
‘’Memang untuk daerah terpencil kita lakukan pengawasan cukup ketat, sebab rawan terjadi kecurangan-kecurangan. Bukan daerah pedalaman saja, kecurangan juga berpotensi terjadi di kawasan perkotaan,’’ kata salah seorang anggota panwaslu, Padlul Azmi, SH.
Lalu bagaimana jika kedapatan terjadi kecurangan? Padlul menegaskan bagi pelaku akan diganjar sanksi sesuai dengan aturan. Malahan kemungkinan terburuk, kontestan pemilu terancam dieliminasi dari pencalonannya.
‘’Semua kita harus membuka mata untuk melakukan pengawasan. Siapa saja yang kedapatan berbuat curang akan ditindak sesuai aturan,’’ kata Padlul.
Di lain sisi, personel kepolisian akan mulai bertugas di tempatnya masing-masing pada H-2 pencoblosan, atau pada tanggal 7 April nanti. Terkait itu, Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.IK kembali mengingatkan pada jajarannya untuk menjaga netralitas.
‘’Fokus kepolisian full untuk mengamankan jalannya pemilu. Mulai dari distribusi kotak suara, surat suara sampai pencoblosan serta penghitungan. Selain juga situasi kamtibmas secara umum harus tetap dijaga. Harapan kita, semua pihak ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu yang aman dan lancar,’’ pesan kapolres. (jar)



Dana Nyaleg Rp 500 jt, Gaji Dewan Rp 10 Jt
POLITIK RM – Anggota dewan yang terpilih hasil pemilu nanti, rawan tidak jujur dan korupsi. Pasalnya anggaran yang mereka keluarkan saat pencalonan diprediksi tak lagi seimbang dengan gaji yang akan mereka terima saat duduk. Dimana gaji per bulan yang diterima seorang anggota dewan setiap bulannya, termasuk tunjangan hanya Rp 10.500 000 termasuk dana untuk partai yang harus mereka keluarkan. Ditambah dengan uang Dinas Luar (DL) dengan kisaran keuntungan dari biaya DL didapat Rp 2 juta perbulannya.
Artinya jika seorang caleg yang duduk mengeluarkan dana Rp 300 juta hingga Rp 500 juta untuk mencalon, uang yang mereka keluarkan baru kembali setelah menjabat selama 4 hingga 5 tahun. Hingga ada peluang seorang dewan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan tersebut. Diantaranya dengan membajak anggaran eksekutif dan juga DL hanya ada dalam catatan, sementara dewan tidak melakukannya.
Salah seorang anggota dewan, H Tarmizi mengakui jika biaya caleg yang bertekad untuk duduk saat ini jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya. Dibanding dengan pendapatan seorang anggota dewan memang cukup mengkhawatirkan. Belakangan ini ada pemahaman yang salah dalam masyarakat, dimana mereka menganggap anggota dewan menerima uang banyak. Yaitu berupa uang sidang dan sebagainya, padahal itu sama sekali tidak benar. Termasuk isu bermain proyek dan sebagainya, itu semua hanya bayangan yang salah.
‘’Dewan itu bukan menguasai anggaran melainkan sebatas melakukan penganggaran. Maka jangan bayangkan banyak uang yang bisa didapat sebagai anggota dewan. Dalam bekerja dewan mendapat pengawasan ketat, kalau salah bisa berurusan dengan hukum,’’ kata Tarmizi.
Juga dewan lainnya, H Suharto mengaku khawatir dengan persaingan caleg saat ini. Melihat besarnya dana yang dibutuhkan caleg, ia tidak menyesal pensiun dari pencalonan. Ia merasa selama menjadi anggota dewan tidak banyak yang ia dapatkan, uang yang diterima sesuai dengan operasional sehari-hari, apalagi ia berdomisi di Dapil 3, biaya menuju kantor cukup besar.
‘’Untung saya tidak mencalon lagi, kalau masih dimana mengambil dana. Saya kadang tak terpikirkan, usaha yang dilakukan caleg, mereka habis-habisan mengeluarkan dana, padahal jadi anggota dewan itu tak ada kemewahan seperti yang dibayangkan,’’ paparnya.
Sekwan, Drs. H Bustari Maler, M.Hum selaku penguasa anggaran untuk dewan di sekretariat, mengatakan apapun dasarnya tidak ada kelebihan dana bagi seorang anggota dewan, diluar yang sudah diatur dalam perda dan undang-undang. Gaji seorang dewan itu untuk ketua Rp 2 000 000, wakil ketua Rp 1.640 000 dan angggota Rp 1.575 000. Kemudian ditambah tunjangan jabatan ketua dewan Rp 3.450 000, wakil Rp. 2.436 000. Kemudian ditambah dengan uang transportasi, uang makan dan tempat tinggal hingga jumlah total yang diterima perbulannya Rp 10. 500 000. Adapun dana lain dari itu adalah anggaran untuk DL, tidak ada kepastian karena sesuai kegiatan saja.
‘’Tidak ada dana lain, karena anggaran disekretariat itu sudah diatur sedemikian rupa. Soal berapa biaya caleg, kami tidak tahu sebab sekretariat hanya menjalankan tugas sesuai fungsinya, ada dana lain itu diluar pengetahuan kita,’’ tutupnya.(jar)


Bantuan untuk Parpol Bekurang
//10 Partai Belum Serahkan LPJ
POLITIK RM – Sebanyak 10 partai politik (Parpol) dari 16 partai penerima bantuan keuangan (bankeu) belum serahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun 2013.  Baru PAN yang sudah melakukan pencairan bantuan tahun 2014, sementara 5 partai lainnya, yaitu PPPI, Hanura, PKPB, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan baru melengkapi SPJ. Ditakutkan, keterlambatan parpol ini, dapat menimbulkan masalah saat pemeriksaan keuangan oleh BPK seperti sebelumnya. Bantuan untuk partai yang bersumber dari APBD untuk tahun 2014 berkurang dari jumlah sebelumnya, karena bantuan tidak lagi dihitung satu tahun, melainkan hanya 7 bulan saja.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi (Kesbangpol dan Sandi) Kabupaten Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SE ditemui di ruangannya kemarin mengatakan, 6 partai SPJ-nya sudah lengkap, tinggal pengusulan pencairan bantuan 2014. Bagi 10 partai lainnya, sebelum SPJ 2013 diserahkan, maka tidak dapat dilakukan proses pencairan bantuan selanjutnya. Mengenai pengurangan jumlah bantuan, sesuai dengan masa tugas anggota legislatif, yaitu berakhir pada Agustus 2014 nanti.
 ‘’Untuk partai yang sudah menyerahkan SPJ sekarang lagi proses untuk pencairan, sementara partai yang belum, kita minta secepatnya. Mengenai anggaran bantuan untuk partai, memang tidak sebanyak sebelumnya, sebab sesuai dengan masa kerja anggota dewan,’’ kata Yanzuri.
Lanjutnya setiap partai wajib menyerahkan SPJ kepada Kesbangpol sesuai ketetapan, karena bantuan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan pemerintah kepada tim  pemeriksa keuanga. Selain untuk laporan 2013, parpol yang mengurus pencairan keuangan diminta menyiapkan laporan untuk tahun 2014, sebab beberapa partai pada tahun berikutnya dipastikan tidak lagi menerima bantuan keuangan, karena tidak lagi menjadi peserta pemilu atau memiliki parlemen di DPRD Mukomuko.
‘’Kita juga mengingatkan partai dapat menyiapkan laporan keuangan tahun 2014, sebab kemungkinan beberapa partai tahun berikutnya tidak lagi menerima bantuan. Partai penerima bantuan adalah partai  peserta pemilu dan memiliki anggota dewan,’’ tegas Yanzuri.
Sekjen DPD PAN Mukomuko, Eranardi, S.IP mengakui jika mereka sudah melakukan pencairan keuangan partai yang bersumber dari APBD tersebut. Sebelumnya PAN sudah melengkapi semua syarat pencairan yang diminta, berupa SPJ untuk penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Mengenai untuk anggaran 2014, mereka juga memastikan akan menyerahkan laporan secepatnya ke Kesbangpol.
‘’Kalau untuk PAN sudah semuanya, kita mengikuti aturan yang ada, setiap tahun PAN selalu melengkapi laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu,’’ tutup Era.(jar)


Tim Monitoring Pemda Ikut Awasi Pemilu
//Hari ini Rapat Koordinasi
POLITIK RM – Sebagai bentuk kepedulian dan keikut sertaan dalam menyukseskan pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi tahun 2014, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko menyiapkan tim monitoring.  Tim ini dibagi tugas setiap daerah pemilihan (dapil), dimana Dapil 1 dikoordinatori oleh Asisten 1, Dapil 2 tanggungjawab Asisten 2 dan Dapil 3 diketuai oleh Asisten 3 Setdakab Mukomuko. Rencananya hari ini tim akan menggelar rapat koordinasi sebelum diterjunkan.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi (Kesbangpol dan Sandi) Kabupaten Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SE menjelaskan tim monitoring ini dibentuk langsung oleh bupati bersama sekda dan segenap pejabat di lingkungan Pemda Mukomuko. Meski pemilu bukan tanggungjawab dari pemda, melainkan tugas pelaksana pemilu, namun pemda tetap punya andil menyukseskannya bersama dengan masyarakat. Tim akan mulai turun ke lapangan sehari sebelum pencoblosan dilakukan.
‘’Hari ini kita akan menggelar rapat untuk persiapan turun melakukan monitoring, tugas tim ini sebatas melakukan peninjauan di lapangan, sejauh mana persiapan dan proses yang berlangsung. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari pemda untuk suksesnya pemilu,’’ kata Yanzuri.
Tim ini terdiri dari segenap kepala SKPD dan seluruh camat, diharapkan pada rapat persiapan terakhir nanti, semua bisa hadir dan tidak diwakilkan. Karena sesuai instruksi dari bupati, semua pejabat daerah harus berpartisipasi dalam melakukan pemantauan, mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Terutama camat punya peran penting, karena mereka langsung berada diwilayah itu sendiri setiap saat.
‘’Bupati meminta semua kita menyukseskan pemilu dengan baik, camat pada dasarnya paling berperan karena setiap saat berada diwilayahnya dan kontak langsung dengan masyarakat dan petugas di lapangan,’’ tutupnya.(jar)

Logistik Pemilu ke PPK
POLITIK RM – Kemarin logistik pemilu mulai didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Adapun logistik yang pertama kali dilakukan pengiriman berupa C6 atau undangan untuk pemilih dan daftar calon tetap (DCT) pemilu untuk masing-masing daerah pemilihan (dapil). Pendistribusian ini akan berlangsung setiap hari secara berangsur menggunakan armada KPU sendiri atau yang dicarterkan. Khusus untuk surat suara pendistribusian dilakukan pada 5 April mendatang.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Junhari, B.Sc mengatakan C6 atau panggilan bagi pemilih memang harus didahulukan, sebab 3 hari menjelang pencoblosan sudah diterima oleh pemilih. Pendistribusian C6 tidak ada pengawalan sama sekali, hanya beberapa petugas pemilu saja. Lain halnya untuk pendistribusian surat suara dan C1 nantinya, akan dikawal langsung sampai ke tujuan.
‘’Ini baru undangan bagi calon pemilih dan lembaran DCT, didahulukan karena harus segera dibagikan kepada calon pemili, 3 gari sebelumnya pemilih sudah mendapat undangan tersebut,’’ kata Junhari.
Lanjutnya, tujuan logistik ini ke sekretariat PPK, selanjutnya menjadi tugas PPK untuk penyampaikan kepada KPPS dan langsung dibagikan kepada calon pemilih. Ia memperkirakan pendistribusian undangan dan DCT akan selesai dalam waktu secepatnya hingga logistik lain segera menyusul untuk disampaikan ke PPK.
‘’Secata bertahap terus kita distribusikan, undangan sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Kita berharap PPK dan PPS bisa menindak lanjuti setiap logistik ini dengan baik,’’ ungkapnya.
Salah seorang anggota KPU, Syofia Diana, SE mengakui jika saat ini proses pendistribusian mulai dilakukan. Diperkirakan hingga hari pencoblosan nanti proses ini akan terus berlangsung. Dalam pengiriman setiap logistik dikemas semaksimal mungkin untuk antisipasi gangguan atau kerusakan. Setiap logistik sudah siap digunakan sebelum dikirim, hingga PPK dan PPS hanya bertugas menyampaikan ke masyarakat.
‘’Kita usahakan tidak ada yang bermasalah ataupun terlambat sampai, hingga secara bertahap pendistribusian terus dilakukan,’’ tutupnya.(jar)

Tuesday, 1 April 2014

Massa PKS Putihkan Lapangan Medan Jaya

IPUH – Terik matahari yang menyengat sampai ke ubun-ubun kepala pada Minggu (30/3) siang tak lantas mematahkan semangat massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mukomuko. Mereka yang datang dari berbagai pelosok di Dapil III mengikuti dengan semangat dan antusias jalannya kegiatan kampanye atau rapat terbuka PKS di lapangan Medan Jaya,  Kecamatan Ipuh dari awal hingga selesai.
Jalan lintas utama Ipuh pun sempat lumpuh dipadati kendaraan massa partai yang disebut-sebut calon kuat pemenang pemilu itu. Pelaksanaan kampanye sendiri mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko.
Suara dari ribuan massa PKS yang mengenakan kaos putih menggema di pusat kota Kecamatan Ipuh saat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS, Andy Suhary, SE, M.Pd membuka rapat terbuka ini dengan memperkenalkan satu persatu caleg yang hadir.
Diantaranya ada Caleg DPR RI yang sekarang masih menjabat anggota dewan pusat, Ust. Drs. HM Syahfan B Sampurno, kemudian Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi, Burhandari, S.Pd, M.Si dan caleg lain.
Andy dalam sambutannya mengaku bangga dan merasa puas atas respon masyarakat terhadap kampanye PKS. Ia kembali meyakinkan masyarakat jika PKS adalah partai yang siap memenangkan pemilu. Karena sebelumnya khusus di Dapil III, suara PKS adalah terbanyak dan menang. Sebagai satu-satunya partai yang berani menggelar kampanye terbuka hingga kemarin dihadapan masyarakat, maka sepantasnya masyarakat memberi suaranya untuk partai nomor urut tiga ini.
‘’Kami membuktikan komitmen sebagai partai peserta pemilu yang paling siap, dengan berani secara terbuka bertemu dan bicara secara kepada masyarakat. Insya Allah kalau PKS dipercaya memenangi pemilu, siapapun yang duduk telah siap membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,’’ kata Andy.
Burhandari dalam orasinya juga menyatakan bahwa PKS memasang target lima kursi di DPRD Kabupaten Mukomuko, dua kursi di Provinsi Bengkulu serta menjadi penyumbang suara terbesar bagi anggota DPR RI mendatang. Dewan PKS selama ini berkomitmen dan menjaga kepercayaan yang diberi masyarakat. Maka selayaknya pada 9 April mendatang, masyarakat diajak  mencoblos partai Nomor Urut 3 ini.
‘’Percayakan dukungan kepada kami, Insya Allah suara rakyat akan diperjuangkan. Masyarakat sudah tahu sendiri, siapa saja caleg yang diusung PKS, mereka tokoh agama dan sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakat jauh sebelumnya,’’ tutup Burhandari.
Caleg DPRD Kabupaten Mukomuko diantaranya Ahmad Doner, S.Hut, H Muspard dan lainnya dalam orasinya menyatakan kekompakkan mereka untuk membawa kemenangan bagi partainya. Persaingan internal di dalam PKS, bukan dengan cara saling tekel, melainkan bagaimana berusaha memenangi basis masing-masing. Semua mereka siap menjadi pemenang dan mewakili masyarakat Dapil 3, siapapun diantara mereka yang duduk adalah wakil dari rakyat dan kualitasnya tak diragukan dalam berbagai sektor. Bertindak selaku pembawa acara dalam rapat akbar ini, A Jakfar.(jar)


Nuansa Kedaerahan Warnai Pemilu Caleg
POLITIK RM – Dibalik persaingan panas antar caleg dengan mengeluarkan semua jurus dan kemampuannya untuk memenangi pemilu, ada sisi lain yang juga cukup menarik. Yaitu persaingan antar desa untuk memenangkan putra daerah sendiri. Masing-masing desa menyimpan asa, agar dewan yang duduk berasal dari desanya. Juga persaingan antar kecamatanpun ikut mewarnai pemilu, masyarakat berusaha ada dewan dari kecamatannya.
Istilah yang muncul dalam masyarakat, setidaknya keberadaan seorang dewan dapat mengharumkan nama desa. Juga ada masyarakat yang kebingungan, karena caleg yang berasal dari desa mereka lebih dari satu. Hal itu dianggap dapat memecahkan dukungan, dan peluang duduk tipis. Karena persaingan pemilu, adalah mencari suara terbanyak.
Salah seorang tokoh masyarakat Mukomuko, H. Hamdani Makir, M.Hum menanggapi hal ini, mengakui persaingan kedaerahan itu selalu terjadi dalam setiap pemilihan. Tidak hanya dalam pemilihan caleg, saat pilkades saja masih terbangun nuansa hubungan kedekatan. Persaingan ini, ada baiknya karena akan terpilih wakil yang diinginkan. Namun disisi lain, kerap kualitas calon tidak lagi dipertimbangkan.
‘’Itu penting, ada nuansa ingin mengutus wakil dari kalangan sendiri namun perlu diingat, kualitas caleg juga meski menjadi perthatian bagi masyarakat, karena wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,’’ kata Hamdani.
Salah seorang tokoh masyarakat, H. Tarmizi juga mengakui setiap desa dan kecamatan punya asa yang sama. Karena banyak alasan kenapa masyarakat ingin mendukung calon asal daerah sendiri, pertama berharap menjadi tempat bertanya setelah duduk dan mudahan bisa memajukan desa dan banyak lagi harapan lainnya. Dalam politik itu, kuncinya memang basis utama dan juga kemampuan. Caleg yang tidak memiliki basis sulit bisa menang, walau punya anggaran besar.
‘’Kalau tidak mendapat dukungan dari basis sendiri, maka caleg sulit untuk menang. Masyarakat dalam memberi dukungan, selain alasan satu daerah juga banyak alasan lainnya,’’ tutupnya.(jar)


Caleg Mukomuko Tidak Mudah Stress

POLITIK RM – Keraguan banyak pihak, caleg bisa stress jika tidak sukses dibantah oleh banyak pihak. Terutama caleg di Kabupaten Mukomuko memiliki pertahanan cukup kuat, baik secara ekonomi maupun dari sektor keimanan mereka. Caleg stress disebabkan lemahnya pertahanan ekonomi mereka dan juga keimanan dalam diri masing-masing.
Disampaikan oleh H. Tarmizi caleg yang rentan stress karena mereka mendapatkan dana kampanye lewat cara berhutang ataupun menjual harta mereka. Kalau caleg di Mukomuko jarang terdengar menjual sesuatu apalagi meminjam untuk mendapatkan dana kampanye. Mereka sudah menyiapkan dana sendiri untuk politik diluar anggaran keluarganya. Caleg yang tidak punya anggaran, memilih tidak kampanye menggunakan atribut.
‘’Kita sudah lihat sendiri, perbedaan kamampuan caleg sangat jelas, mereka yang tidak punya dana memilih tidak banyak bergerak dan menggunakan atribut. Caleg yang banyak mengeluarkan dana juga sudah siap secara ekonomi dan punya,’’ kata Tarmizi.
Belajar dari beberapa kali pemilu yang sudah dilangsungkan di Mukomuko, belum ada caleg yang stress, hanya pusing beberapa saat usai pemilu. Itu menunjukkan di Mukomuko caleg cukup kuat dan sudah siap dengan kekalahan mereka. Kunci untuk tidak stress adalah siap menerima kekalahan dan beriman kepada Allah SWT. Selain itu dukungan dari keluarga sangat penting.
‘’Kita bukan pertama kali melaksanakan pemilihan, belum ada caleg yang stress, mereka yang berani mengeluarkan dan maju karena siap kalah. Kalau istilah mereka berjudi, kalah habis, menang untung,’’ tutupnya.(jar)


Pemilih Masih Berpeluang Berubah Haluan

POLITIK RM – Pencoblosan pemilu 2014 tinggal menghitung hari, caleg yang merasa sudah melakukan banyak hal untuk memikat pemilih semakin yakin bisa memenangi pemilu. Termasuk pemilih sendiri, sudah menetapkan calon pemilihannya masing-masing. Namun caleg, jangan dulu terlalu percaya diri, sebab para pemilih masih berpeluang pindah haluan. Dari beberapa warga yang diminta keterangannya, mengaku ada lebih dari satu caleg yang bakal ia pilih.
Seperti salah seorang warga Air Rami, Busran saat ditanya soal pemilu, ia mengaku punya dua pilihan, alasannya sama-sama dikenal baik dan disukainya. Namun kepada siapa ia akan jatuhkan pilihan, Busran belum bisa memastikan, ia akan pikirkan saat sudah berada dalam bilik suara.
‘’Kalau caleg yang mau dipilih ada, kenal semuanya. Saya masih ragu juga pilih yang mana nantinya, kita lihat siapa yang beruntung saat sudah di bilik suara,’’ kata Busran.
Lain lagi dengan, Ratna salah seorang pemilih asal Kecamatan Ipuh, ia mengaku saat ini masih menjatuhkan dukungan kepada salah seorang caleg. Namun untuk kepastiannya adalah saat pemilihan nanti, bukan tidak mungkin baginya memilih calon lain. Alasannya caleg yang meminta dukungan sudah cukup banyak.
‘’Kalau caleg yang kenal dan datang banyak, namun saya tetap mau mendukung satu caleg saja, tapi belum tahu juga entah yang mana akan dipilih, nanti berdoa dulu sebelum menyoblos,’’ kata Ratna.
Warga Pondok Suguh, Safriadi malah sebaliknya, belum berpikir untuk memilih siapa. Soal caleg yang ia ketahui cukup banyak, baik yang sudah pernah ditemui maupun melihat melalui peraga kampanyenya. Ia masih ragu akan memilih siapa saja.
‘’Kalau nanti memang ada waktu, datang memilih, siapa saja dicucuk, caleg banyak yang saya tahu, kalau sekarang belum tahu, yang mana,’’ tutupnya.(jar)

Monday, 31 March 2014

Money Politik Jangan Dibudayakan


Pemilih dan Caleg Sama-Sama Berdosa
AMRIS TANJUNG – Wartawan Radar Mukomuko
WAKTU pencoblosan Pemilu Legislatif 2014 tinggal beberapa hari lagi, sesuai jadwal perhelatan pesta demokrasi akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Berbagai cara dilakukan oleh para Caleg (Calon Legislatif) demi mendapat empati dari calon pemilih. Isu yang berkembang, ada caleg mempraktekkan politik kotor alias "money politik" (politik uang), baik dengan cara bagi-bagi uang tunai, sembako, baju, bahkan bantuan untuk kelompok maupun perindividu pemilih. Apapun alasannya, merujuk kepada aturan pemilu, undang-undang dan paling penting lagi aturan agama, kegiatan sedemikian adalah dilarang dan dosa. Tidak hanya bagi yang memberi, bagi penerima juga tidak benar.
Sebagaimana dalam hadis nabi, Hajjaj telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin ‘Amru dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dia berkata; “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam malaknat pemberi suap dan penerima suap. “Dan Yazid berkata: “Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap”(HR. Ahmad).
Selanjutnya dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8/2012, tegas mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Diperkuat lagi dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Kampanye. Dalam pasal 32 ayat (1) huruf J PKPU No 15/2013 yang menyatakan pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kemudian pasal 32 ayat (4) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf J merupakan tindak pidana pemilu.
Dari dasar ini,  sebaiknya caleg tidak memberi sesuai dengan harapan untuk mendapat dukungan. Bersaing dengan sehat memaparkan program kedepan untuk rakyat dan daerah lebih baik. Masyarakat akan tau sebatas mana kemampuan seseorang menjadi wakilnya. Mungkin sulit untuk saat sekarang, karena akar politik kotor tersebut sudah menancap jauh ke dalam.  Setidaknya memulai meminimalisir hal yang tidak baik mendekati baik. Ingat Calon DPR atau DPRD yang menggunakan "money politik" pada akhirnya rawan stress jika tidak terpilih. Minimal ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh sang calon yang menggunakan cara-cara kotor. Stress jika tidak terpilih karena kemungkinan besar memikirkan utang. Dan Korupsi jika terpilih untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan.
Untuk pemilih, ingat menerima pemberian caleg untuk memilih merupakan perbuatan dosa, baik betul-betul memilih yang memberi, apalagi tidak memilih. Selain dosa menerima sogokan, juga dosa sudah membohongi calon yang memberi. Pesta demokrasi didanai dengan uang rakyat dengan jumlah triliunan. Kerugian besar bagi rakyat, yang sudah mengeluarkan yang banyak, jika yang dihasil malah pencuri uang rakyat alias koruptor. Alangkah baiknya uang rakyat yang sudah ditelan untuk dana pemilu ini dapat memberi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat.
Terakhir, 9 April bersama-sama menuju TPS, mari renungkan dengan baik, siapa yang pantas menjadi wakil rakyat. Kuncinya mereka harus punya dasar pengetahuan, dikenal sebagai sosok yang kemungkinan jujur dan mampu menjalankan tugas.(**)


Besok, Massa PKS Tumpah di Ipuh
POLITIK RM – Jika tidak ada aral melintang, sesuai jadwal, besok Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menggelar kampanye atau rapat terbuka. Jika sebelumnya massa PKS meriahkan Dapil I, berikutnya massa partai nomor urut 3 ini akan tumpah di Dapil 3, tepatnya di lapangan Medan Jaya Kecamatan Ipuh. Juga akan dihadiri oleh calon anggota dewan dari pusat, provinsi dan segenap caleg kabupaten.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Mukomuko, Andy Suhary, SE, M.Pd mengatakan, rapat akbar di lapangan Medan Jaya ini, adalah yang terakhir bagi PKS Mukomuko mengerahkan massa. Jika tidak ada halangan, massa mulai berkumpul sekitar Pukul 8.00 WIB. Target mereka jumlah massa yang akan dihadirkan sekitar 2 ribu. Bedanya pusat rapat akbat terpusat di satu titik saja, tidak ada kegiatan pawai kendaraan.
‘’Semua massa akan ngumpul di lapangan Medan Jaya, tidak ada kegiatan pawai. Ini pengerahan massa besar-besaran, karena merupakan kampanye terbuka terakhir bagi PKS sesuai jadwal yang diberikan KPU,’’ kata Andi.
Untuk persiapan, kata Andy sudah dilakukan sedemikian rupa, lebih banyak diatur oleh pengurus dan caleg PKS di dapil 3 selaku tuan rumah dalam kampanye kali ini. Undangan sudah disampaikan kepada semua pihak yang berkaitan, termasuk izin dari kepolisian dan pemberitahuan kepada pelaksana pemilu. Ia optimis, rapat akbar ini akan berlangsung dengan meriah.
‘’Mudahan bisa berlangsung kebih meriah, karena ini merupakan kampanye akbar pemungkas di Mukomuko. Untuk persiapan sudah hampir kelar seluruhnya. Harapan kita kegiatan ini dapat menggugah masyarakat menggunakan hak pilihnya 9 April mendatang,’’ tutup Andy.(jar)


Caleg Nasehati Caleg
POLITIK – Pesan untuk caleg dari caleg PPP Dapil I, Ramlan nomot 7. Jangan berlebihan dalam melakukan kampanye terutama yang membutuhkan dana. Pasalnya penyebab stres, adalah karena tidak berhasil memenangi pemilu, sementara dana sudah banyak habis. Apalagi kadang, uang didapat dengan cara meminjam atau menggadaikan barang milik rumah tangga.
Dikatakan Ramlan, boleh dibagikan kepada masyrakat hanya perlengkapan yang berkaitan dengan Pemilu seperti alat peraga. Jika Caleg memberikan lebih dari itu, maka bisa dikategorikan money politic atau politik uang. Selain masuk kategori pelanggaran, juga bisa membuat orang prustasi.
‘’Biarkan masyarakat yang memilih dengan ikhlas dan tulus, caleg juga berjuang dengan jujur sesuai aturan,’’ katanya.
Cara yang terbaik, menurutnya menarik masyarakat agar memilih dengan menjualkan program setelah duduk. Selain dapat meringankan biaya caleg, juga masyarakat tidak dibodohi. Memberi sesuatu untuk memilih sama halnya dengan memberli suara masyarakat. Bisa jadi bagi dewan yang duduk, akan lupa dengan tujuannya sebagai dewan.
‘’Terkait prediksi banyaknya Caleg yang stres setelah kalah dalam pemilu nanti, saya punya trik tersediri. Yang pertama jangan memberikan sesuatu yang berlebihan. Karena pemberian yang berlebihan akan berbanding lurus dengan besarnya pengeluaran,’’ ujar Ramlan.
Selain itu, Ramlan juga berpendapat salah satu yang harus disiapkan adalah keteguhan mental. Karena seorang caleg bukan hanya siap menang tapi harus siap juga untuk kalah.
‘’Sebelum mamutuskan maju menjadi caleg, tentu sudah memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk menghadapai kekalahan. (dul)


Isunya Caleg Provinsi Bagi-bagi Mago

POLITIK RM – Kabarnya caleg untuk DPRD Provinsi Bengkulu asal salah satu partai politik (Parpol) bagi-bagi uang. Pelaku mendatangi pemilih secara door to door, membagikan amplop yang berisi uang Rp 100 ribu yang disertai dengan selembar kartu nama caleg bersangkutan. Kejadiannya kemarin lusa yang bertempat di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko. Aksi serupa juga terjadi dibeberapa tempat. Namun saat dikonfirmasi dengan Panwaslu Kabupaten Mukomuko, tidak mengetahui informasi tersebut.
‘’Tidak ada laporan yang masuk dengan kami, siapa calegnya dan kapan terjadinya,’’ kata anggota Panwaslu Ita Hartati saat diminta keterangannya.
Lanjutnya, jika ada masyarakat yang menerima uang atau mengetahui kejadian tersebut, diminta melapor dengan disertai barang bukti. Karena kalau hanya berdasarkan isu, Panwaslu tidak bisa mengambil tindakan. Ita juga meminta kepada petugas pengawas di lapangan untuk melakukan monitoring.
‘’Kalau ada laporan disertai bukti kita akan langsung tindak, silahkan laporkan kepada kita kapan saja. Yang jelas selama ini Panwascam dan PPL selalu kita minta bergerak,’’ lanjut Ita.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Mukomuko, Masripani Maas, SH membantah jika dari partainya ada yang melakukan money politik dari yang ia ketahui. Yang jelas, PPP selalu menekankan kepada caleg agar tidak melanggar aturan apalagi melakukan politik uang.
‘’Kalau dari partai kami tidak ada laporan, sebab sejak awal ditegaskan kepada caleg, agar tidak melakukan money politik,’’ tutupnya.(jar)


PPK Sebut PPS Jangan Asal Tuding
POLITIK RM – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Air Dikit terkejut dengan anggapan Panitia Pemungutan Suara  (PPS) jika PPK sempat dituding menyunat dana alat tulis kantor (ATK).  untuk penyelenggaraan Pemilu mendatang. Mestinya PPS mempertanyakan terkait dana tersebut kepada sekretariat PPK, bukan PPK.
Ketua PPK Kecamatan Air Dikit, Salman Alparizi, menyebutkan pihaknya tidak menerima atas tudingan PPS bahwa dana jatah untuk ATK PPS telah disunat atau terjadi pemotongan. Menurut Salman, mestinya mereka paham bahwa yang memegang anggaran untuk PPS termasuk PPK bukan petugas PPK, tetapi Sekretariat PPK. Namun yang dikorbankan adalah nama baik PPK, seakan-akan dana tersebut sudah diselewengkan.
‘’Seharusnya mereka bukan menuding PPK, sebab kita tidak memegang anggaran jatah ATK PPS. Tetapi apa yang menjadi prasangka PPS, bahkan sempat disampaikan ke KPU, ini sudah tidak benar dan kita anggap mereka tidak memehami sistem,’’ungkap Salman kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Salman menambahkan, jika memang PPS kurang puas dengan informasi yang disampaikan oleh KPU terkait dana itu, mestinya mereka mempertanyakan kepada sekretariat. Salman sangat menyayangkan dengan kejadian itu, sebab sudah merusak reputasi PPK yang sudah bekerja maksimal untuk mensukseskan Pemilu.
‘’Meskipun mereka (PPS,red) yang mempertanyakan masalah anggaran itu kepada sekretariat PPK, baru meminta penjelasan kepada KPU. Tetapi malah kita yang dirugikan, terus terang saja sampai detik ini kita belum pernah menyunat dana ATK jatah PPS. Dengan demikian, kita minta kepada anggota PPS yang sempat mengeluarkan bahasa yang tidak benar itu meluruskan kembali, sebab dengan adanya informasi miring bisa menimbulkan masalah dikemudian hari,’’ pungkas Salman.(nek)