Friday, 11 April 2014

Kotak Suara Diboikot Warga

Surat Suara Kurang Kinerja KPU Dipertanyakan
METRO – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko pantas dipertanyakan. Pasalnya berbagai permasalahan terjadi saat pencoblosan kemarin. Salah satu yang paling fatal adalah kekurangan surat suara (Susu) di beberapa TPS hingga diperkirakan ada ratusan bahkan mencapai ribuan masyarakat yang sudah datang ke TPS tetapi tidak bisa memilih. Belum lagi sebelumnya, masalah banyak yang tidak menerima surat pemberitahuan memilih sebelumnya. Bukan saja masyarakat biasa, pejabat dan anggota dewan ada yang tidak masuk DPT dan menerima undangan.
Bahkan di TPS 1 Kelurahan Bandaratu kotak surat suara sempat ditahan warga, karena sebanyak 92 orang pemilih yang sudah menunggu sejak lama tidak kebagian surat suara. Sedangkan di TPS 2 Desa lalang Luas Kecamatan V Koto kekurangan sebanyak 57 lembar surat suara DPD dari jumlah 281 DPT. Sementara untuk surat suara DPRD dan DPR RI sesuai dengan jumlah DPT. Di TPS 5 Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit juga kekurangan 25 lembar surat suara DPD. Kejadian serupa terjadi dibeberapa TPS lainnya.
Tidak hanya mengenai kurangnya surat suara, beberapa logistik lain juga ditemukan kurang, hingga menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan proses penghitungan, seperti kertas DCT dan sebagainya.
Ketua KPPS  TPS 1 Kelurahan Bandar Ratu, Bahrul Yahya,  mengatakan ada 98 pemilih yang belum dapat menyalurkan suaranya awalnya. Mereka memboikot perhitungan sampai dapat menyalurkan hak pilihnya, setelah mendapat surat suara berlebih di TPS lainnya.
‘’Kita belum dapat memulai penghitungan surat suara. Karena 98 pemilih belum dapat memilih. Dan mereka memaksa agar dapat menyalurkan hak pilihnya,’’ ujar Bahrul.
Salah seorang keluarga caleg, Deki menyampaikan bahwa pihak keluarganya pun masih ada beberapa yang belum menyalurkan hak pilihnya lantaran surat suara sudah habis. Sehingga pihak keluarga bersama para pemilih lainnya tidak memperbolehkan perhitungan surat suara.
‘’Kita saja dari pihak keluarga masih banyak yang belum dapat memilih. Kemudian para pemilih lainnya pun juga demikian. Akibatnya kita meminta pihak KPU tegas dalam hal ini. kalau tidak perhitungan untuk TPS 1 tidak akan bisa dilakukan,’’ ungkap Deki.
Salah seorang calon DPD yang berasal dari Kabupaten Mukomuko, Eri Yanto, ST sangat menyayangkan hal ini. Sebagai salah satu calon DPD Eri merasa sangat dirugikan. Apalagi Mukomuko merupakan basis terbesar yang diharapkan bisa mendulang suara maksimal untuk bisa duduk menjadi anggota DPD.
‘’Ini jelas sangat merugikan bagi semua calaon DPD. Saya selaku calon DPD yang berasal dari Mukomuko, juga merasa sangat dirugikan,’’demikian Eri.
Ketua PPK Kota Mukomuko, Dedi mengakui terjadi kekurangan surat suara ini, masyarakat yang kecewa sulit menerimanya, apalagi mereka sulit bisa memilih di TPS lain, karena merasa kurang dilayani. Ia sendiri bingung dengan masalah ini.
‘’Untuk TPS 1 belum bisa di hitung, karena petugas tidak berani membuka kotak untuk dihitung, masyarakat yang tidak dapat memilih kecewa dengan kejadian ini,’’ kata Dedi.
Anggota Panwaslu, Ita Hartati, A. MBA terpaksa menghentikan sementara, proeses pencblosan hingga surat suara tambahan tiba. Salah satu alasan dihentikannya pemilihan ini, karena bisa merugikan salah satu pihak, terutama calon anggota BPD.
‘’Ini saya hentikan sementara, sambil menunggu tambahan surat suara.Solusi yang diambil adalah pihak PPS mengabil ke TPS 1 sabanyak  25 buah,’’ ungkap Ita.
Sementara itu Sekda Kabupaten Mukomuko, Syafkani, SP yang menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Desa Ujung Padang juga kecewa. Dimana dari 6 mata pilih yang berada di rumahnya. Hanya 3 yang mendapatkan undangan untuk memilih. Syafkani menilai KPU kurang optimal dalam melakukan pendataan bagi pemilih. Sehingga banyak terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan.
‘’Kita menilai kinerja KPU ini tidak maksimal. Lihat saja banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan. Sehingga ini harus menjadi pelajaran bagi KPU kedepannya. Apalagi akan menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) dan kepala daerah mendatang,’’ tutur Syafkani.(dul/dum)


Bup Kehilangan Paku, Rosna Ditimpa Bilik Suara
POLITIK RM – Kemarin Bupati Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM bersama dengan sang istri Hj. Rosna Ichwan yang juga adalah caleg PAN untuk DPRD Provinsi Bengkulu, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Bandaratu. Ada beberapa sisi lain dari kegiatan bupati ini. Petugas TPS yang langsung memanggil namanya, padahal antrian masih panjang ditolak oleh bupati, ia minta memilih sesuai antrian. Selain itu, juga saat mau mencoblos bupati sempat menyakan besi paku pencoblos dibiliknya yang tidak ada. Sementara Rosna sempat dikejutkan dengan jatuhnya bilik suara yang terbuat dari seng plat hingga nyaris mengenai wajahnya.
Saat turun dari mobil, Bupati langsung disambut hangat oleh beberapa pajabat dan petugas TPS. Warga yang sudah lama menunggu duduk dikursi sempat berdiri dan meminta bupati duduk, kemudian ditolaknya, ia memilih berdiri saja. Belum 1 menit di TPS, namanya langsung dipanggil petugas menggunakan alat pengeras suara. Merasa terkejut, bupati juga menolaknya, ia tidak mau diistimewakan karena ada masyarakat yang lebih dulu. Orang nomor wahid ini memilih untuk menggunakan hak suara sesuai giliran. Bupati selanjutnya melayani para wartawan yang mewawancarainya.
‘’Biar orang dulu, saya datang terlambat ya harus menunggu, tidak ada yang istimewa, kita sama-sama rakyat yang punya hak,’’ kata Bupati menjawab panggilan dari petugas.
Bupati kemudian dipanggil lagi setelah beberapa saat kemudian sesuai urutan memilih. Sebelumnya Rosna lebih dahulu masuk ke bilik suara. Setelah mendapat surat suara, bupati langsung masuk ke bilik, saat ia mau nyoblos ternyata paku alat coblos tidak ada. ‘’Mana mencoblosnya ini,’’ kata Bupati yang langsung direspon petugas. Kemudian saat Rosna sedang melipat surat suara yang sudah dicoblos, tiba-tiba bilik yang hanya didudukkan di atas meja roboh oleh angin dan mengena tangannya.’’Oo ada apa ini, kok roboh,’’ ujar Rosna yang sempat terkejut.(jar)


Timses Sardiman Juga Ditangkap
//Kepergok Serahkan Amplop Berisi Uang
PENARIK – Sentot (59), warga Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, kepergok PPL setempat  sedang menyerahkan amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo pada Rabu (9/4) sekitar pukul 05.30 WIB. Pada pihak keplisian Suparjo mengaku diperintah Caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Dapil 2, Sardiman. Dugaan money politik ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Kapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Penarik, Ipda. Kartono membenarkan pihaknya telah mengamankan salah seorang warga yang diduga melakukan praktek politik uang dengan cara menyerahkan barang bukti (BB) amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo. Saat itu sempat kepergok oleh petugas PPL, untuk pengamanan, pelaku digiring ke Mapolsek.
‘’Kejadian pada hari Rabu, diserahkan seorang lak-laki atas nama Sentot alamat Desa Suka Maju oleh PPL Desa Suka Maju. Yang bersangkutan kepergok sedang memberikan amplop isi Rp 100 ribu kepada Suparjo. Dari keterangan pelaku, dirinya memberikan uang atas perintah Sardiman Caleg Kabupaten nomor urut 1 Partai Demokrat Dapil 2. Untuk selanjutnya, PPL mengamankan pelaku di Polsek untuk diserahkan ke Panwaslu,’’ ungkap Kapolsek.
Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Penarik, Darto, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan dugaan praktek money politik oleh warga atas nama Sentot.Sentot kepergok oleh warga desa dan kemudian di laporkan ke PPL saat transaksi penyerahan uang tersebut kepada warga desa.
‘’Awalnya Sentot mengaku kepada warga dan PPL, uang itu untuk saksi partai. Tetapi tidak ada mandat yang bisa membuktikan bahwa itu uang saksi dan kemudian kita bawa di Mapolsek untuk meminta keterangan selanjutnya. Di Mapolsek, Sentot mengaku bahwa dia disuruh oleh Caleg Partai Demokrat, Sardiman untuk menyerahkan uang tersebut kepada warga, ketika subuh sekitar pukul 5.30 WIB. Selanjutnya Sentot digiring ke Panwaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah diambil keterangannya, kemudian disuruh pulang ke kediamannya,’’ tutup Darto.
Sementara Fitri caleg Gerindra yang sebelumnya, timnya dituding bagikan uang, membantah bahwa tim susksesnya telah melakukan praktek money politic atau politik uang dengan membagikan sejumlah amplop kepada warga. Laporan 3 orang warga asal Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam tersebut tidak benar. Menurut Fitri, uang yang diberikan melalui tim sukses dirinya atas nama Sabirin tersebut, bukan berupa uang sogok, tetapi uang transportasi saksi Partai Gerindra.
‘’Laporan warga asal Setia Budi terhadap tim sukses saya tersebut tidak sesuai fakta dan kita tidak ada melakukan money politic. Uang yang diberikan kepada 2 orang atas nama Waluyo dan Dani itu, merupakan uang saksi partai, bukan untuk menyuruh memilih saya atau menyuruh mereka untuk membagikan kepada pihak lain,’’ ungkap Fitri.
Fitri mengatakan, sebelum kejadian itu , dia menitipkan uang saksi untuk 13 TPS kepada tim suksesnya sejumlah Rp 2,6 juta. Masing-masing TPS ditugaskan 1 orang saksi dengan masing-masingnya diberikan dana sebesar Rp 200 ribu/saksi. Tetapi berbeda dengan yang terjadi dan laporan yang disampaikan oleh ke tiga orang itu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko, malah menuding adanya unsur politik uang.
‘’Itu uang saksi, bukan money politic. Ini kan aneh, mereka menuding saya macam-macam, padahal itu jelas uang saksi. Atas laporan ke Panwaslu itu, saya curiga ada kepentingan lain yang sengaja mencoreng dirinya jelang pelaksanaan Pemilu berlangsung,’’ tutup Fitri.(nek)
Fitri mengaku belum ada surat panggilan dari pihak Panwaslu untuk meminta keterangan terkait hal itu. Untuk sementara ini, dirinya masih fokus dalam pelaksanaan pemilihan dan menjaga peralihan suara masing-masing TPS.
‘’Saya tidak akan gentar dan terpengaruh dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan masalah itu, untuk saat ini kita masih fokus untuk mengikuti suasana pemilihan dan tetap memantau perolehan suara,’’ demikian Fitri.(nek)

Ini Dia Anggota Dewan yang Baru


Kejar-kejaran Suara Caleg Masih Terjadi
POLITIK RM – Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko belum menetapkan partai pemenang pemilu, namun anggota dewan baru  DPRD Mukomuko yang terpilih sudah bisa direka-reka. Dari Dapil 1 Andy Suhary, SE, M.Pd hampir dipastikan menjadi wakil dari PKS dengan perolehan 1271 suara sementara. Selanjutnya dari PKB, Maskur memimpin perolehan sementara dengan 703 suara. Kemudian Hermansyah, M.Kom memimpin perolehan suara dari Hanura. PPP dipimpin Ojek Warman, Gerindra Armansyah, SE dari PAN FAJAR ANITA P, SE. Juga PKPI kemungkinan mengutus 1 dewan, untuk kursi nomor 8 bersaing antara Golkar, Partai Demokrat dan NasDem.
‘’Alhamdulillah kita untuk saat ini masih optimis, terimakasih kepada masyarakat, kawan-kawan yang sudah memberi dukungan,’’ kata Andy ditemui kemarin.
Untuk Dapil 2, masih terjadi kejar-kejaran perolehan suara antar caleg, namun sudah ada beberapa nama, dari perolehan sementara diperkirakan duduk dikursi panas dewan. Pertama dari PDIP caleg nomor 1 Dedy Kurniawan, S.Sos dengan perolehan 1500 suara sementara, H. M. Maril dari NasDem, Eri Zulhayat, SE dari PAN, PPP Nopiyanto, SH dan dari PKPI Ir. Zulfani. PKB juga data sementara hampir dipastikan meraih kursi, namun masih terjadi persaingan perolehan suara antara caleg nomor 1 dan nomor 2 surupa juga antara caleg Gerindra nomor 1 dan 3. Untuk kursi terakhir kemungkinan diraih oleh Partai Demokrat dan bisa jadi Hanura. Sedangkan Golkar, PBB dan PKS untuk saat ini perolehan suarannya belum cukup untuk 1 kursi.
‘’Berkat dukungan masyarakat, sanak pemili, andai tolan dan masyarakat juga dari media massa kami sangat bersukur bisa keluar sebagai peraih suara sementara ini,’’ kata Dedy.
Untuk Dapil 3, Nama besar Golkar belum tergoyahkan, eks anggota dewan, Sadariun hampir dipastikan duduk lagi. Begitu juga sosok pengacara tenar, Badrun Hasani, SH dipastikan mewakili PAN. H. Musfar wakili PKS di DPRD Mukomuko, bakal ditemani oleh Wisnu Hadi, SE dari PKPI, Suwarno dari NasDem dan Khusairi dari PKB. Partai yang juga dipastikan mendapat kursi adalah Gerinra, meski Incumbent Haidir masih memimpin perolehan suara, namun ia dibayangi oleh Busra. Untuk jatah kursi terakhir terjadi persaingan antara PPP, Hanura. Namun bukan tidak mungkin PDIP, PBB dan Demokrat akan menang, namun saat ini 3 partai ini perolehan suaranya masih dibawah rata-rata.
‘’Alhamdulillah PKS sudah dipastikan dapat kursi di dapil 3, bahkan kemungkinan PKS akan memperoleh suara terbanyak,’’ papar politisi PKS H. Tarmizi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag menegaskan belum ada partai pemenang atau caleg yang ditetapkan, sebab masih berlangsung proses perekapan surat suara. Mereka baru tetapkan siapa yang menang setelah perekapan secara keseluruhan dan pleno di KPU.
‘’Kalau ada hitungan lain, kita tidak tahu jelas, untuk secara resmi kami belum melakukan perekapan dan pleno,’’ tutup Dawud.
Untuk diketahui apapun yang ditulis dalam berita ini masih bersifat sementara dan hitungan cepat calon pemenang pemilu oleh crew RM di lapangan dan informasi dari narasumber RM. Bisa saja semuanya tidak sama dengan hitungan pihak lain atau dari hitungan resmi KPU sendiri.(jar)

Suami Nyoblos “Istri Dicoblos”
AIR MANJUTO – Tak tahu berterimakasih! Mungkin ungkapan ini pantas diberikan untuk Sp (55) asal Banjar Negara, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, sudah diberi tempat menumpang, oleh warga di Kecamatan Air Manjuto, malah istri pemilik rumah diduga ‘’Dicoblos’’ saat sang suami Sa (40) pergi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 April lalu. Ulah Sp yang sempat yang menghebohkan salah satu Desa di Kecamatan Air Manjuto, terperogok langsung oleh  Sa. Meski awalnya sempat dilaporkan dengan dugaan pemerkosaan ke Polsek Lubuk Pinang, namun akhirnya diputuskan penyelesaian kekeluargaan.
Kronologis kejadiannya, Pagi itu Sa yang mendapat pemberitahuan memilih pergi ke TPS. Setelah meminta izin pada istrinya, tanpa ada rasa curiga ia berangkat, sedangkan Sp duduk di ruang tamu. Sp tidak mendapat undangan memilih, karena baru seminggu berada di desa itu dari kampungnya. Sekitar Pukul 9.10 WIB Sa pulang dari mencoblos, tanpa curiga ia langsung masuk dalam rumah dan langsung masuk ke kamar. Bak disambar petir, Sa terkejut melihat istrinya dan Sa tengah berduaan di atas tempat tidur. Tidak terima atas kejadian ini, Sa langgsung melapor kepada pihak yang berwajib. Namun akhirnya pelaku yang sudah sempat ditahan keluar, dengan alasan, hasil pemeriksaan keduanya suka sama suka.
Camat Air Manjuto, Yusuf Aulawi, SP mengatakan pihaknya sudah mengetahui kejadian yang dialami warganya tersebut. Yusuf menyarankan agar peristiwa ini bisa diselesaikan sesuai jalur yang berlaku.
‘’Kita hanya menyarankan saja, tapi kalau suaminya tidak terima itu memang hak dia. Yang agak kita sayangkan si suami ini langsung melapor dengan polisi, tidak memberitahu Kades setempat lebih dulu. Secara umum kita sampaikan dengan seluruh warga Air Manjuto, jika ada masalah, apapun bentukya kades harus diberitahu, karena Kades yang bertanggung jawab dengan kejadian di desa,’’ ungkap Yusuf.
Terpisah, Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Lubuk Pinang, Iptu. I Mades Indra Wijaya, SH membenarkan pihaknya telah mendapat laporan mengenai pemerkosaan di wilayah Air Manjuto. Anggota langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlapor langsung di bawa ke Mapolsek Untuk dimintai keterangan. Meski dalam laporan pemerkosaan, namun dari keterangan Sp dan istri pelapor, keduanya suka sama suka. Bahkan mereka mengakui perbuatan itu merupakan yang kedua kalinya selama kurun waktu satu minggu.
‘’Kalau dari keterangan keduanya tidak ada unsur pemerkosaan. Karena si wanita juga tidak berteriak atau mecoba memberikan perlawanan. Kalau secara hukum tidak bisa dikenakan pasal pemerkosaan. Tapi jika memang akan dilakukan proses hukum, yang lebih tepat adalah perbuatan zina. Jika itu yang dilakukan maka kedua orang tersebut keduanya bisa diproses. Ahirnya mereka sepakat diselesaikan secara adat, laporannya juga sudah dicabut,’’ ungkap Made.(dul)


Data C1 Berpeluang Dibajak?
//KPPS Tuding KPU Kurang Sosialisasi
POLITIK RM – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko untuk memegang C1 yang merupakan data lengkap perolehan suara sah ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih awal tidak terlaksana. Buktinya hingga hari kedua kemarin, masih ada beberapa C1 yang belum sampai ke sekretariat KPU bahkan dikembalikan lagi karena terjadi kesalahan pengisian oleh  Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Bukan tidak mungkin C1 yang bolak-balik dari PPS ke KPU tanpa ada pengawalan dari saksi partai lainnya ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Ketua KPPS TPS 4 Desa Ujung Padang, Joni menganggap bahwa persoalan tersebut terjadi lantaran minimnya sosialisasi yang dilakukan dari KPU. Akibatnya terdapat beberapa pengisian formulir yang tidak sesuai sebagaimana mestinya.
‘’Kesalahan pengisian itu terjadi bukan lah dari kita. Karena kita menganggap sosialisasi mengenai pengisian formulir itu yang kurang dilakukan KPU,’’ ujar Joni.
Juga beberapa saksi partai menilai KPU tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga ditemui berbagai kesalahan yang terjadi serta membuat mundurnya jadwal pleno.
‘’Ini kan memperlihatkan kalau KPU memang tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga timbul persoalan seperti ini. Bahkan di beberapa TPS petugas KPPS tidak memegang rekapan data dan malah melengkapinya dengan meminta dari para saksi,’’ ungkap Susi.
Caleg PAN Chaidirisman, SH sangat kecewa, ia menilai kinerja KPU jauh dari yang diharapkan. Ini dampak dari mereka yang kurang mau bertanya dengan pihak lain yang sudah pernah berkecipung. Karena dalam waktu dekat ada pemilu presiden dan pilkada, kesalahan serupa sebaiknya tidak terjadi lagi. Sangat banyak dugaan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu kali ini.
‘’Semuanya amburadul dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, maka kedepannya kita minta jangan lagi terjadi. Anggota KPU tidak mau bertanya dengan orang lain,’’ tegasnya.
Sekretaris KPU, Junhari, B.Sc mengakui ada kesalahan oleh KPPS dalam pengisian form C1, maka diminta dirobah lagi. Untuk kesalahan lain, seperti kekurangan surat suara maupun kendala lain yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh KPU.
‘’Yang jelas kita ingin melakukan yang terbaik, ada kesalahan kecil yang terjadi kami menganggapnya masih wajar saja, secara umum pemilu berjalan dengan sukses,’’ tutupnya.(jar/dum)

Sunday, 6 April 2014

Politisi PKS ‘’Serang’’ Panwaslu



METRO – Salah seorang politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mukomuko yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Mukomuko, Burhandari, M.Si menegaskan kepada Panwaslu kabupaten dan jajaran kalau tidak bisa bekerja secara profesional, adil sebaiknya mundur. Alasan tidak ada laporan mengenai pelanggaran, dinilainya tidak layak disampaikan oleh panwaslu.
‘’Kita ingatkan kepada Panwaslu Mukomuko, jika tidak siap bekerja profesional dan menjamin netralitas bawahannya sebaiknya mundur saja. Jangan berbicara ke publik tidak ada laporan. Mereka itu bekerja bukan menunggu hasil kerja orang lain,’’ serang Burhandari.
Burhandari yang juga Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 Dapil 3 ini mengaku sudah mengantongi berbagai bukti dugaan pelanggaran pemilu dan bukti ketidak netralan petugas pengawas pemilu. Sebaiknya panwaslu mempelajari lebih jauh aturan dan tugas mereka sebagai pengawas pemilu, jangan sebaliknya hanya duduk di kantor menunggu laporan.  Sebab dari pantauan Burhandari di lapangan, masyarakat punya dasar tidak mau melaporkan apa yang mereka ketahui.
‘’Jangan hanya duduk di kantor menunggu ada laporan, panwaslu itu berada di lapangan memantau kegiatan caleg, aneh kalau panwaslu tidak tahu ada caleg yang kampanye setiap harinya dan tak jarang melakukan pelanggaran,’’ tegas Burhandari. 
Ketua Panwaslu Mukomuko, Muchtadir Munib, SE dimintai tanggapannya meminta agar Burhandari menunjukkan bukti pelanggaran oleh anggotanya di lapangan. Kalau terbukti maka dipastikan Muchtadir akan langsung diberhentikan.
‘’Kalau memang dia punya bukti laporkan secara resmi, kita akan pecat anggota kita itu. Kami sama sekali tidak ragu dengan apa yang disampaikannya, karena kami di panwaslu menjalankan tugas sesuai prosedur dan tupoksi,’’ tutup Muchtadir.(jar)

Honor Dipotong Pajak, Petugas TPS Kecewa
POLITIK RM – Pemilihan umum (Pemilu) 9 April yang tinggal 4 hari lagi terancam tak sukses. Pasalnya para petugas yang akan melaksanakan rangkaian pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) uring-uringan. Honor yang mereka terima dengan jumlah tak seberapa malah dipotong pajak. Belum lagi biaya ATK jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sementara petugas Linmas, sampai saat ini masih menunggu seragam dan kepastian honor yang akan mereka terima.
Salah seorang petugas PPS, Amrul mengaku sangat kecewa, sebab honor yang mereka potong semestinya Rp 350 ribu, dipotong Rp 20 ribu dengan alasan untuk pajak. Semestinya potong pajak per anggaran, bukan dilakukan per gaji PPS. Selain itu pelayanan lain bagi mereka juga jaug menurun dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Ia minta ada penjelasan dari pihak KPU dengan jelas.
‘’Masa honor cuman sedikit sudah dipotong pajak, kami agak terkejut, beda dari pemilu sebelumnya. Semestinya sejak awal ada pemberitahuan oleh pihak KPU atau PPK mengenai pemotongan gaji untuk pajak ini,’’ kata Amrul.
Lanjutnya, mengenai petugas hansip atau linmas juga kurang jelas, kabar yang mereka terima di desa, hansip tidak lagi diberi pakaian seragam seperti sebelumnya. Kalau sampai hari pemilihan, masih juga tidak jelas, bukan tidak mungkin TPS tanpa pengamanan oleh hansip, melainkan hanya dari kepolisian untuk 1 orang per desa.
‘’Harapan kita pemilu ini makin membaik, kalau demikian adanya malah bisa tambah kacau, karena KPU tidak bisa sukses tanpa ada petugas dibawahnya,’’ lanjut Amrul.
Dikonfirmasi dengan Sekretaris KPU Mukomuko, Junhari, B.Sc mengaku tidak tahu pasti soal potongan pajak tersebut. Seiingatnya yang dipotong pajak untuk petugas pemilu yang berstatus sebagai pegawai negeri. Semestinya keluhran semacam itu langsung dilparokan kepada KPU atau PPK bukan kepada media massa.
‘’Mungkin berstatus sebagai PNS, sebab sudah jadi aturan. Kalau bukan pegawai negeri tidak ada pemotongan pajak dilakukan, sejauh ini honor yang sudah cair hanya PPS saja, yang lain belum ada,’’ tutupnya.(jar)


Hari ini, Surat Suara ke PPK
POLTIK RM – Sesuai jadwal, hari ini surat suara pemilihan umum (pemilu) mulai didistribusikan dari sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko menuju sekretariat panitia kecamatan (PPK). Pendistribusian surat suara ini akan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, dimana setiap kendaraan surat suara dikawal oleh 2 orang polisi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan surat suara akan dikirim menggunakan kendaraan roda empat, dimana setiap mobil disertai dengan petugas KPU dan dari kepolisian. Surat suara tujuan awalnya ke PPK, baru selanjutnya disampaikan ke KPPS hingga saat pemilihan dibawa ke TPS. Pendistribusian dimulai pagi ini hingga 8 April nanti.
‘’Hari ini mulai dilakukan pendistribusian, kita usahakan bisa selesai secepatnya meski waktu penditribusian sampai sehari jelang pencoblosan dilangsugkan. Proses pendistribusian aman, karena dikawal ketat oleh pihak kepolisian,’’ papar Dawud.
Surat suara sudah dibagi per PPK, perdesa dan per TPS, sehingga surat suara tidak perlu dibuka lagi sebelum hari pencoblosan dilakukan, karena sudah dipasangi segel pemilu. Selama berada di PPK hingga ke KPPS surat suara juga akan dikawal ketat oleh kepolisian, pengawas pemilu dan masyarakat. Ia juga minta petugas pemilu, bisa menjaga surat suara dengan baik, jangan sampai rusak dan sebagainya.
‘’Kalau aman, kita yakin sebab surat suara ini sudah dibagi per TPS dan dipasangi segel. Baru dibuka sebelum pencoblosan didepan para pemilih dan saksi partai. Petugas juga kita ingatkan jangan sampai rusak atau basah,’’ tutupnya.(jar)