Friday, 2 May 2014

3 Unit Ambulan Sapuan Segera Beroperasi

POLITIK RM – Kabarnya dalam waktu dekat, 3 unit ambulans milik mantan calon Bupati Mukomuko, Sapuan, SE, Ak, MM segera beroperasi. Ambulan akan disiagakan di 3 titik, yaitu Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3. Kegunaannya untuk melayani transportasi masyarakat yang membutuhkan jasa ambulans ke rumah sakit. Bahkan mobil ini juga dapat digunakan untuk kepentingan lain masyarakat yang mendesak.
Setiap warga yang memanfaatkan ambulan ini tidak dipungut biaya, sebab sopir langsung dari pihak penyumbang ambulans dan juga biaya operasional lain dibiayai oleh keluar Sapuan. Masyarakat cukup menghubungi nomor kontak emergensi khusus ambulans SPN, langsung antar jemput. Untuk jenis kendaraannya belum ada kepastian, namun yang jelas kendaraan ini dirancang semi ambulans.
Hal ini langsung disampaikan oleh Herman, keluarga dekat Sapuan. Menurut keterangannya ambulans akan beroperasi akhir bulan ini paling lambat. Sebab saat ini masih dalam proses pengadaan dan penyesuaian oleh pihak sorum. Pengadaan ini sesuai dengan rencana awal, yaitu atas dasar usulan masyarakat, yang kerap kewalahan mendapatkan transportasi ke rumah sakit saat mendesak.
‘’Awalnya dari usulan masyarakat, karena mengingat kebutuhan. Wilayah kita ini cukup luas, meski sudah ada ambulans plat merah, namun kadang ada kendala juga, maka Sapuan yang kebetulan peduli dengan kondisi ini, punya inisiatif,’’ kata Herman.
Apakah ada hubungannya dengan isu Sapuan bakal maju lagi pada Pilbup mendatang? Herman mengaku pengadaan ini tidak ada hubungannya dengan politik untuk Pilkada. Sebab pemilihan bupati masih cukup lama, selain itu juga masyarakat sudah mengetahui, jika Sapuan sejak lama sudah rutin memperhatikan warga Mukomuko melalui berbagai cara. Maka sangat disayangkan jika nanti dihubungkan dengan politik. Semua orang bisa memanfaatkannya.
‘’Kasian kita, nanti ada yang ragu, maka jangan dikaitkan dengan politik. Siapa saja dapat menggunakannya dan sama haknya. Masyarakat paham, bagaimana Sapuan sejak awalnya. Belum terjun ke dunia politik bahkan saat ia kalah, Sapuan tidak ada perubahan, ia masih sama sikapnya dengan masyarakat,’’ tegas Herman.
Sapuan sendiri saat diminta keterangannya, membenarkan rencananya tersebut. Semua itu atas dasar kebutuhan daerah semata, karena ia tahu betul apa kesulitan masyarakat selama ini. Kenapa baru sekarang? Sapuan menjelaskan, sejak awak ia sudah punya rencana, namun ada hal lain yang mendesa. Selain itu juga, sebelumnya ia takut dikaitkan dengan partai politik yang ikut pemilu legislatif.
‘’Rencananya sudah lama, namun baru sekarang bisa, ini berkat doa masyarakat Mukomuko. Dan memang, sebelumnya kita ragu ini dikaitkan dengan partai politik, apalagi beberapa caleg juga sempat menawarkan jasa ambulans,’’ tutupnya.(jar)


Calon Bupati Harus Kantongi Rp 15 M

POLITIK RM – Modal politik itu tinggi, kata-kata ini diakui banyak pihak, meskipun ada politisi dengan modal pas-pasan tetap melaju. Menurut pendapat salah seorang politisi Mukomuko yang juga anggota Komisi 2 DPRD Mukomuko, H. Tarmizi, untuk bersaing dalam pemilihan Bupati Mukomuko 2015, satu pasangan harus mengantongi Rp 15 Miliar. Bahkan bukan tidak mungkin seorang calon bisa menghabiskan puluhan miliar.
Dijelaskannya, dasarnya adalah berkaca dari pemilihan sebelumnya, termasuk saat pemilihan anggota legislatif yang baru saja selesai. Seorang kandidat, butuh pendekatan yang mendalam dengan masyarakat dan siap menghadapi berbagai permintaan dan usulan. Terlepas dari dugaan money politik, biaya politik digunakan untuk operasional, tim pemenangan, pengadaan atribut dan termasuk mengenai banyaknnya permintaan dari masyarakat untuk mensponsori kegiatan mereka.
‘’Kalau berkaca dari yang sudah-sudah, biaya politik satu pasang calon bupati tidak kurang dari Rp 15 Miliar. Itu terlepas dari isu money politik, sebab seorang calon butuh atribut dan biaya operasional sendiri atau tim mereka,’’ kata Tarmizi.
Apakah ada jaminan menang dengan dana sebesar tersebut? Tarmizi menjelaskan, soal menang itu ketentuan dari masyarakat nantinya. Setidaknya mereka yang punya anggaran besar bisa bersaingan ketat dengan kandidat lain. Sebab tidak mungkin calon bupati hanya 1 pasang saja. Tidak menutup kemungkinan calon yang tidak punya anggaran banyak bisa dipilih masyarakat.
‘’Kita bicara soal modal untuk mencalon, mengenai yang menang, itu hasil akhirnya nanti. Kalau belajar dari pileg, mereka yang duduk sebagian besar punya modal besar,’’ tutupnya.(jar)


Tak Terpilih, Incumbent Legowo

POLITIK RM – Meski tidak terpilih kembali sebagai anggota dewan, beberapa anggota DPRD Mukomuko tidak merasa kecewa. Mereka menilai kekalahan tersebut wajar terjadi. Pengorbanan saat kampanye, diakui tidak sebesar kandidat lainnya. Bahkan mereka tetap berterimakasih kepada masyarakat terutama pendukungnya, yang sudah berusaha dan memilihnya pada 9 April lalu.
Seperti disampaikan oleh Adrizon meski pada awalnya sempat terkejut, namun mereka bisa menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Sebab anggaran kampanye, yang dikeluarkan memang tidak sebesar calon lain. Namun disisi lain, ia mengaku dukungan terhadap dirinya mengalami kenaikan yang signifikan.
‘’Wajar kami kalah, sebab kita tidak siap mengeluarkan dana terlalu besar. Anggota dewan gajinya kecil, sedangkan kandidat lain, dana mereka mencapai Rp 1 Miliar. Bagaimanapun saya berterimakasih kepada masyarakat, dukungan terhadap saya, jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya,’’ kata Adrizon.
Juga Haidir, S.IP mengaku puas dengan suara yang ia peroleh saat pemilu. Masyarakat masih memberi suara untuk dirinya cukup signifikan. Soal ia tidak duduk, semuanya kehendak yang maha kuasa dan juga hal yang biasa dalam politik. Karena Gerinda beda dengan beberapa partai lainnya, dukungan terhadap masing-masing caleg cukup besar.
‘’Tidak duduk bukan tidak didukung, hanya saja caleg lain lebih beruntung. Di Gerindra persaingan antar cakeg cukup tinggi, kami masing-masing berusaha mencari dukungan sebanyak-banyaknya,’’ paparnya.
Juga Husni Tamrin, mengaku menerima kekalahannya pada pemilu lalu. Sebab calon lain siap mengeluarkan dana hingga Rp 1 Miliar lebih untuk duduk, sementara mereka bermain dengan jujur. Harapannya dewan mendatang bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak mengecewakan masyarakat. Jika berpikir menjadi seorang anggota dewan, menerima banyak masukan uang, menurutnya salah.
‘’Kita akuilah, wajar kami tidak bermain habis-habisan, sebab kita sudah mencoba apa yang didapat sebagai anggota dewan. Kalau masyarakat percaya kita siap, kalaupun tidak kami juga menerimanya,’’ tutup Husni.(jar)

Sengketa Pemilu ke MK
METRO – Penghitungan ulang suara DPR RI di pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, membangkitkan semangat para peserta pemilu untuk DPRD Provinsi Bengkulu. Meski KPU Provinsi sudah selesai merekap hasil pemilu, mereka akan terus berupaya untuk menuntut dilakukan penghitungan ulang. Bahkan kabarnya  caleg asal PKS, Hanura, Golkar, PKB dan beberapa partai lain sudah menyiapkan laporan ke Makamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa ini.
Seperti disampaikan oleh caleg Golkar, Muslim Caniago, SH sesuai aturan yang berlaku dan jalur hukumnya. Mereka akan terus berjuang, supaya ada kebijakan untuk penghitungan ulang hasil pemilu DPRD Provinsi. Sebab mereka sudah tidak percaya terhadap rekapan KPU tersebut. Bahkan Muslim yakin, masyarakat sependapat dengan mereka, yaitu menipis kepercayaan terhadap KPU Mukomuko dan meminta ada proses yang bisa meyakinkan kembali terhadap hasil pemilu tersebut.
‘’Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan bila tidak puas dengan hasil pemilu. Maka kita bersama dengan beberapa partai lain yang merasa belum menerima hasil ini, menempuh tahapan tersebut,’’ kata Muslim.
Tak hanya itu Muslim menegaskan, KPU Mukomuko juga harus berkaca dari beberapa dugaan kesalahan yang mereka lakukan. Dihitung ulang suara Mukomuko di pusat, membuktikan jika kepercayaan terhadap KPU sudah luntur. Ia yakin upaya mereka akan berhasil, sebab beberapa barang bukti sudah dikantongi untuk penguat laporan ke MK. Laporan rencanakan akan diserahkan setelah KPU pusat membuat ketetapan hasil pemilu.
‘’Kita sudah kantongi bukti dan dugaan ketidak suksesan pemilu, maka kita akan berusaha. Kami betul-betul kurang respek dengan pelaksana pemilu ini. Sesuai aturan laporan ke MK disampaikan setelah KPU selesai pleno, maka kita menunggu itu semua,’’ tegasnya.
Juga diakui oleh caleg Hanura, Ir. Anton Hidayat, ST rencana untuk melaporkan sengketa pemilu Mukomuko ke MK, hampir bulat. Ia bersama beberapa caleg asal partai lain sudah punya pandangan yang sama terhadap hasil pemilu ini. Dengan partai sendiri, ia mengaku sudah berkoordinasi dan setuju untuk menggugat hasil pemilu ke MK.
‘’Apapun nanti hasilnya, kita menerimanya dengan lapang dada, namun kita butuh kebenaran yang pasti. Kawan-kawan sudah satu, untuk bersama menggugat hasil pemilu menggunakan bukti masing-masing,’’ papar Anton.
Anggota Panwaslu Mukomuko, Ita Hartati, SE, M.Ba diminta tanggapannya terkait dengan hal ini, mengaku siap memberi penjelasan hasil pemilu di Mukomuko jika diminta. Ia yakin tidak ada persoalan berat dalam pelaksanaan pemilu, mengenai temuan yang diprotes pihak peserta pemilu juga sudah diselesaikan dengan baik. Dimana hanya terjadi kesalahan dalam proses penghitungan di TPS dan tidak ada partai yang dirugikan.
‘’Soal mereka mau lapor ke MK, itu adalah haknya, karena jalurnya demikian. Panwaslu punya data lengkap hasil pemilu tersebut dan dapat digunakan jika memang dibutuhkan sebagai data pembanding dengan data KPU,’’ tutupnya.(jar)

DPR RI Dihitung Ulang, DPRD Provinsi Nyusul?
C1 Plano Mukomuko Dibuka di Jakarta
METRO – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko terpaksa membongkar gudang logistik pemilu. Semua kotak suara untuk DPR RI asal 338 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten dibuka kembali, C1 plano, yang digunakan saat penghitungan suara dikumpulkan kembali untuk dibawa ke Jakarta. Sesuai dengan rekomendasi dari Banwaslu pusat dan persetujuan KPU RI, hasil pemilihan DPR RI di Mukomuko dan Kabupaten Kaur dibuka dalam sidang pleno pusat.
Adapun pihak yang komplain atas pemilihan di Mukomuko, hingga harus menghitung ulang hasil pemilu adalah, dari Partai Golkar dan PKB juga beberapa partai lainnya. Pasalnya ada dugaan hilangnya suara partai mereka dan ketidak seimbangan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag ditemui saat tengah membongkar gudang logistik untuk mengumpulkan C1 jumbo TPS ini, mengaku kesulitan. Namun harus mereka lakukan, karena sesuai dengan instruksi dari pusat. Terkait dengan keraguan beberapa pihak terhadap pemilu di Mukomuko ini, hingga harus dihitung ulang di pusat, Dawud mengaku tidak ragu. Karena mereka tidak melakukan kecurangan sedikitpun. Jikapun ada kesalahan, semata hanya karena kelemahan dari petugas di lapangan.
‘’Sepengetahuan kami tidak ada kecurangan, yang jelas sesuai dengan instruksi dari pusat, kita akan bawa semua C1 plano untuk dihitung ulang. Memang cukup sulit, untuk bongkar lagi gudang yang sudah penuh,’’ kata Dawud.
Terkait dengan pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, menurut Dawud tidak ada masalah. Semuanya sudah diselesaikan dalam rapat pleno ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Beberapa kesalahan penilisan dan sistim penghitungan yang terjadi sudah diluruskan.
‘’Hanya RI saja, kalau untuk Kabupaten dan Provinsi sudah selesai dengan baik, tidak ada kendala lagi,’’ tegasnya.
Sementara Ir. Anton Hidayat caleg DPRD Provinsi yang merasa belum puas dengan hasil pemilu, tetap berusaha, agar ada titik terang terhadap laporan yang mereka sampaikan sebelumnya. Salah satu tuntutannya adalah menghitung ulang hasil pemilu untuk DPRD Provinsi. Sebab ada beberapa dugaan kecurangan dan kesalahan dalam penghitungan. Apalagi bercontoh dari salah satu TPS yang sudah sempat dibuka. Dalam waktu dekat, akan ada sidang di Banwaslu menyangkut persoalan di Mukomuko.
‘’Kami akan perjuangkan kebenaran sampai ada titik terangnya, harapan kita semuanya dihitung ulang. Karena kami sangat yakin dugaan kecurangan itu sudah terjadi,’’ tegasnya.
Juga caleg Golkar Muslim Caniago, SH akan berusaha agar untuk DPRD Provinsi juga dihitung ulang sama halnya dengan DPR RI. Karena dugaan kecurangan itu sangat kuat. Tujuannya lain tidak bukan,  agar semua bisa puas dan masyarakat percaya jika demokrasi itu masih stabil.
‘’Kita berusaha sama dengan DPR RI, karena dugaan kecurangan itu sangat kuat, selain itu kita akan pertanyakan kinerja KPU secara jelas,’’ tutupnya.(jar)

Tuesday, 29 April 2014

Disinggung Soal Cagub, Bang Ken Sorong Ichwan


POLITIK RM – Sukses memenangi pemilihan anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dengan perbandingan suara cukup mencolok dengan kandidat lainnya, membuat Bang Ken dikait-kaitkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu 2015. Ketokohannya dianggap beberapa pihak paling menjual sebagai pemimpin bumi raflesia ini kedepan. Namun sayangnya mantan Wali Kota Bengkulu ini, belum berpikir sejauh itu. Ia memilih menghormati rencana Bupati Mukomuko, Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM sebagai calon Gubernur Bengkulu.
Dihubungi via telepon genggam, pria yang bernama lengkap H. Ahmad Kanedi, SH, MH ini mengaku untuk saat ini belum berfikir kearah sana. Ia menghormati niat dari Ichwan Yunus yang sudah sejak awal punya wacana memimpin Provinsi Bengkulu. Terus apakah sama makna menghormati dengan memberi dukungan? Bang Ken belum bisa terbuka, namun menurutnya Ichwan jauh lebih senior dari dirinya dan layak diusung sebagai calon Gubernur.
‘’Kito belum berpikir sejauh itu dindo, sayo memilih menghormati kakak kito yang di Mukomuko (Ichwan Yunus red). Dio lebih siap dan sudah sejak awal punya niat memimpin pembangunan Bengkulu, sayo lebih fokus dulu dengan DPD RI, melaksanakan kepercayaan dari masyarakat nantinya,’’ kata Bang Ken.
Bagaimana jika masyarakat tetap menginginkannya maju sebagai calon Gubernur? Bang Ken enggan berandai-andai, semua berjalan seiring dengan waktu saja. Ia ingin fokus ikut membangun Bengkulu melalui jalur sebagai anggota DPD RI. Mengenai peluang Ichwan didukung ke Pilgub, Bang Ken merasa yakin, karena kesuksesannya membangun Mukomuko adalah salah satu tolak ukur. Ia sendiri banyak berkonsultasi dengan Ichwan soal pembangunan dan memajukan masyarakat.
‘’Kakak kito itu lebih layaklah, kami banyak berkonsultasi, kesuksesannya sebagai Bupati Mukomuko menjadi tolak ukur bagi masyarakat. Maka selayaknya kita nersama menghormati niat beliau yang lebih dahulu,’’ tegas Bang Ken.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Mukomuko, Ichwan yang juga adalah orang nomor wahid di Mukomuko ini, memastikan maju sebagai calon Gubernur melalui jalur independen. Alasannya target pencapaian suara PAN tidak sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya.(jar)


Mukomuko Nyaring Dipleno KPU Pusat
METRO – Agaknya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko belum bisa duduk tenang, menjelang bergulirnya rangkaian Pilpres. Pasalnya mereka masih harus meladeni pihak peserta pemilu yang belum puas dengan hasil penghitungan suara beberapa waktu lau, terkhusus untuk DPR RI dan juga DPRD Provinsi. Informasi terbaru pihak dari Golkar dan PKB siap membawa persoalan ini ke Makamah Konstitusi (MK) bersamaan dengan 2 kabupaten lainnya jika dalam lanjutan pleno tidak juga diterima.
Pleno KPU pusat, khusus untuk Provinsi Bengkulu malam kemarin ditunda, karena adanya pihak dari partai yang tidak setuju. Malam tadi dijadwalkan kembali dilanjukan. Sebagai penguat, KPU Mukomuko terpaksa memboyong kotak suara ke Jakarta untuk dibuka di depan KPU pusat dan saksi partai lainnya. Selain terkait dengan pemilihan DPR RI, juga KPU tampaknya harus siap-siap menerima serangan lanjutan dari peserta pemilu untuk DPRD Provinsi, karena mereka juga dikabarkan melaporkan ketidak puasannya terhadap pelaksanaan pemilu.
Caleg Hanura untuk DPRD Provinsi Bengkulu, Ir. Anton Hidayat menilai wajar adanya komplain hingga ke pusat terhadap pemilu di Mukomuko. Sebab memang pada dasanya, semua serba tidak jelas. Ia juga mengklaim saat ini tengah mempersiapkan rencana melanjutkan persoalan ke tingkat yang lebih tinggi. Dasarnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu agar kota suara dibuka lagi, sebab belajar dari TPS 1 Ujung Pada, ada dugaan penambahan suara salah satu partai dan tidak dijelaskan dengan rinci oleh pihak KPU.
‘’Semua kawan-kawan sudah kompak membahwa persoalan ini sampai tuntas, sekarang saya kebetulan dari Jakarta untuk berkonsultasi dengan beberapa pihak menyangkut masalah ini. Mungkin nanti kami bersama partai PKS, PBB dan Golkar juga kawan-kawan lain akan lanjut terus,’’ tegasnya.
Anggota KPU Mukomuko, Syofia Diana, SE diminta keterangannya membantah ada laporan ke MK. Sebab proses pleno untuk KPU Bengkulu belum selesai di pusat. Namun ia mengakui jika kotak suara TPS 3 Desa Ujung Pada Kecamatan Kota Mukomuko harus diangkut ke Jakarta. Gunanya menjawab keraguan dari beberapa saksi partai mengenai penghitungan. Ini tidak ada persoalan, sebab sebelumnya sudah diselesaikan, diakui ada kesalahan dalam cara penghitungan oleh petugas TPS.
‘’Yang lapor ke MK belum ada, yang jelas memang ada keraguan, sebetulnya sudah kita selesaikan. Kota suara Ujung Padang nanti akan dibuka untuk melihat C1 planonya,’’ kata Diana.
Juga disampaikan oleh anggota KPU lainnya, Abdul Hamid Siregar, S.Ag, M.Pd sekarang belum ada isu ke MK, karena pleno saja belum selesai dilaksanakan. Kalaupun nanti terjadi, mereka tidak keberatan dengan hal itu dan siap menghadapinya.
‘’Kalau memang terjadi, kami mau tidak mau ngikut, itu hal mereka sebagai peserta pemilu, tidak mungkin kita larang,’’ tutupnya.(jar)


Debat Rekontruksi Pileg Alot

METRO – Diskusi publik dengan tema rekontruksi sosial kemasyarakatan pasca pemilu legislatif (Pileg) demi terwujudnya stabilitas daerah dalam rangka menyongsong pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sukses. Kegiatan yang dipelopori Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Mukomuko diapresiasi oleh berbagai kalangan tak terkecuali Pemda Mukomuko.
Acara yang bertempat di aula MAN Mukomuko, kemarin berlangsung alot. Suasana mulai memanas saat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh peserta dalam forum, termasuk keterlibatan oknum PNS dan pejabat untuk kepentingan pemenangan salah satu Caleg. 
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mukomuko, Adrizon, saat diberi kesempatan bicara, menyampaikan pesta demokrasi pada Pemilu beberapa waktu lalu dinodai oleh beberapa dugaan pelanggaran yang menurutnya telah bertentangan dengan aturan Pemilu. Selain adanya dugaan money poltik, juga terindikasi adanya keterlibatan oknum PNS dan pejabat yang berperan untuk kemenangan salah satu Caleg peserta Pemilu. Tetapi pengawasan ini patut dipertanyakan, bahkan dia mengusulkan untuk pelaksanaan Pemilu ulang, khusus di Mukomuko.
‘’Kita menemukan adanya pelanggaran pada proses Pemilu dan ini jelas telah merusak pesta demokrasi di dareah ini. Termasuk salah satunya oknum PNS dan pejabat ikut menjadi tim sukses untuk pemenangan salah satu calon, yang menjadi persoalan bagaimana dengan pengawasan terkait temuan ini. Kapan perlu harus dilakukan pemilu ulang,’’ ungkap Adrizon.
Imam Sayuti asal Kecamatan Penarik, juga menyayangkan kondisi Pemilu yang telah berlangsung, karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang diduga kuat telah melanggar aturan.
‘’Bagaimana dengan pengawasan dan tindak lanjut dari beberapa pelanggaran yang ditemui pada proses Pemilu, ini tidak jelas. Begitu juga dengan tanggung jawab petugas penyelenggara sejauh ini sampai dimana. Ini yang mesti dipertegas lagi, agar pada pemilu mendatang tidak terulang lagi,’’ imbuh Imam.  
Ketua DPD Lira Kabupaten Mukomuko, Salman Alparizi, mengatakan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemilu bersih jujur dan adil dan sebagai langakh untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu yang telah berlangsung pada 9 April lalu. Tujuan untuk menciptakan Pemilu aman, kondusif dan dinamis serta demokratis dinilai masih menyisakan kelemahan dan kekurangan. Salah satunya dalam pelaksanaan pemungutan suara banyak petugas di KPPS dan PPS yang belum memahami tugas dan fungsinya. Masih ditemukannya warga yang enggan menggunakan hak suaranya, termasuk pelanggaran dan kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu.
‘’Persoalan lain yang menonjol dan berpotensi memicu dis-integrasi masyarakat dan dis-harmoni ialah banyaknya kelompok masyarakat yang terkotak-kotak akibat dari dukungan kebeberapa kandidat. Dia mengatakan kandidat yang belum beruntung mendapatkan amanah rakyat, menjadi marah dan tidak ada saling tegur sapa dengan masyarakat pemilih lainnya, bahkan dengan tetangga sendiri fenomena ini juga muncul. Maka demikian, dengan adanya diskusi ini tidak lagi terjadi pada Pemilu berikutnya,’’ terang Salman.
Kakan Kesbangpol dan Sandi Kabupaten Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SEmengatakan atas nama daerah, dia mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara, karena ini salah satu langkah untuk menciptakan Pemilu bersih kedepannya. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan bisa menjadi tolak ukur kedepan dan menjadi bahan evaluasi demi terwujudnya Pemilu yang bersih dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat untuk menggunakan hak suaranya setiap pelaksanaan pesta demokrasi.
‘’Kita mengucapkan terimakasih atas terlaksananya acara ini, karena mengandung nilai positif untuk kedepannya,’’ pungkas Yanzuri.
Untuk diketahui, acara dibuka secara resmi oleh Ketua Komite Nasional Pemuda  Indonesia (KNPI) Kabupaten Mukomuko, Agus Harvinda, ST, M.Si, selaku narasumber, Wakil Bupati (Wabup), Choirul Huda,SH, Komisoner Panwaslu,Padlul Azmi, SH, Politisi Mukomuko dan Muspar Rusli. Turut hadir, Kepala Kesbangpol dan Sandi, Yanzuri Nawawi,SE, Camat IXV Koto, Aran,S.Pd, Camat Kota Mukomuko diwakili Kasi Pemerintahan, Singgih Pramono, S.Sos, Koramil Mukomuko, Polres, Lurah, Ormas dan LSM serta beberapa orang Caleg peserta Pemilu.(nek/prw)

Maju Jadi Bupati Harus Banyak Mago
POLITIK RM – Meski dilangsungkan pada 2015 mendatang, namun pembahasan soal calon Bupati Mukomuko 2015-2020 mulai hangat diperbincangkan. Mulai dari munculnya beberapa nama sebagai kandidat hingga perdebatan soal syarat bagi seorang calon. Salah satu media paling hangat membahas soal Pilbup saat ini adalah melalui group BBM Menuju BD 1 N. Menariknya salah satu yang jadi acuan, adalah seorang calon bupati harus memiliki banyak dana (mago red) untuk bisa bersaing. Dasarnya adalah belajar dari pileg yang baru saja selesai dilangsungkan.
Dimana sesuai dengan isu yang berkembang dan juga mempelajari hasil dari pemilu, mereka yang memperoleh dukungan maksimal sebagian besarnya mengeluarkan dana cukup besar. Bahkan ada anggapan jika suara pemilih bisa dibeli dengan uang maupun ditukar dengan barang. Maka calon bupati juga harus punya dana besar untuk mendapat suara.
‘’BD 1 N nggak perlu pintas, pengalaman amanah yang penting punya uang, pasti jadi, kenyataan dan fakta di lapngan,’’ kata salah seorang peserta group ini. Dijawan oleh anggota lainnya atas nama Adrizon, ‘’uang bukan segalanya.. tapi uang menentukan juga, mudah-mudahan pilkada tidak sama dengan pemilu kemaren. Bukan salah masyarakat, tapi salah caleg sendiri kenapa bagi-bagi uang. Untuk Pilkada 2015 saya yakin masyarakat tidak akan pilih calon yang bagi-bagi uang. Mereka akan pilih calon yang punya kredibilitas dan semangat tinggi,’’ katanya.
Selain sikap pesimis dari beberapa pihak mengenai terlaksannya Pilkada yang betul-betul bersih dan setidaknya berbeda dengan pileg lalu, ada juga sikap optimis, sebagian masyarakat butuh pemilihan yang aman dan bersih. ‘’Saya masih yakin semua rakyat, masih menginginkan orang bersih, berpendirian kuat, punya ide cemerlang untuk pemimpin. Seorang pejuang tidak akan goyak dengan tekanan dan kesulitan yang berat. Setiap jaman selalu mempunyai tiga anak, idealisme, pragmatism dan oportunisme,’’ kata Muslin menanggapi perdebatan dalam group ini.
Mungkin apa yang dibahas dalam group ini tidak terlalu serius, namun setidaknya itulah cerminan dari pandangan banyak orang soal demokrasi selama ini. Tinggal lagi masing-masing pihak bisa menarik makna dan membuat keputusan yang tepat, mau dibawa kemana negeri ini. Benarkah semuanya bisa dinilai dengan uang.
‘’Kita perlu kompak dan bersatu mengetengahkan sebuah kebenaran, apapun itu harus dilakukan, karena masyarakat butuh pemimpin yang siap membela mereka,’’ tutup Burhandari, M.Si menanggi hal ini.(jar)


Melenggang ke Senayan, Bang Ken Siap Bekerja

POLITIK RM –  H. Ahamd Kanedi atau yang akrab disapa Bang Ken, sukses menembus kursi panas Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI) Dapil Provinsi Bengkulu. Bahkan mantan penguasa Ibu Kota Provinsi Bengkulu ini meraih dukungan tertinggi dengan 150.074 suara, termasuk dari Mukomuko hampir 8000 suara. Atas kepercayaan masyarakat ini, Bang Ken mengaku puas dan berjanji akan menjalankan fungsinya sebagai perwakilan Provinsi Bengkulu dengan baik.
Dikatakan Bang Ken, ia tidak akan lupa dengan janji politiknya kepada masyarakat, kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus ia pikul. Tergetnya setelah aktif sebagai anggota DPD adalah prioritas menarik APBN untuk pembangunan Provinsi Bengkulu yang berbasis pedesaan. Hingga dari itu, masyarakat di desa-desa bisa mencapai taraf hidup yang baik dengan dipermudah menjalankan aktivitas mereka yang mayoritasnya petani ataupun nelayan.
‘’Ini berkat dukungan dari semua pihak, tak terkecuali kawan di Mukomuko tak terkecuali media lokal Radar Mukomuko yang sudah banyak mengekspos Bang Ken sebagai calon DPD beserta visi kedepannya. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berbasis pedesaan,’’ kata Bang Ken.
Bang Ken juga berjanji akan semakin sering turun ke masyarakat dan terus mencari referensi pembangunan di Provinsi Bengkulu. Karena sejak awal, ia sudah punya berbagai program kedepan untuk membangun Bengkulu melalaui kepercayaan yang diberikan selaku anggota DPD RI. Terkait langkah kedepan, Bang Ken belum berfikir terlalu jauh, ia akan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPD RI dengan baik sesuai dengan amanat dari masyarakat.
‘’Kita ingin menjalankan tugas sebagaimana mestinya, ini adalah kepercayaan, selagi ada peluang dan kemampuan, kita akan terus berpkir dan berbuat untuk daerah ini,’’ tutup Bang Ken.(jar)


Panwaslu Ditegur Banwaslu

POLITIK RM – Kabarnya Panwaslu Mukomuko mendapat teguran dari Banwaslu Provinsi Bengkulu terkait penanganan berbagai laporan dari peserta pemilu. Bahkan Banwaslu meminta Panwaslu mengkaji kembali dan membahas dengan teliti setiap laporan tersebut, terutama terkait dengan keberatan para saksi terhadap penghitungan suara pemilu untuk DPRD Provinsi.
Devisi HPP Banwaslu Bengkulu, Ediansyah mengakui sudah menghubungi pihak Panwaslu Mukomuko. Pasalnya ada beberapa laporan dari peserta pemilu, tahapan penyelesaiannya tidak memuaskan pelapor, salah satunya laporan yang disampaikan caleg Hanura DPRD Provinsi dan lainnya. Maka pihaknya meminta Panwaslu Mukomuko serius dan mengkaji setiap laporan tersebut. Edi juga mengakui semua laporan sudah didata oleh Banwaslu Provinsi.
‘’Kita sudah hubungi mereka mengenai laporan dari peserta pemilu, kita minta ditinjau dan jelaskan dengan detai setiap permasalahan tersebut, tidak bisa dianggap selesai begitu saja, ada laporan dari pelapor ke Panwaslu yang datang dengan kita menanyakan terkait hal itu,’’ ungkap Edi.
Salah seorang pelapor, Ir. Anton Hidayat mengaku kecewa dengan proses penyelesaian laporan mereka ke Panwaslu Mukomuko. Semuanya seakan akan ditutup begitu saja dengan berbagai dalih tanpa ada proses yang urut. Diantara materi laporan yang ia sampaikan dugaan penggelembungan suara, KPU yang membatalkan janji membuka beberapa kotak suara dan juga terkait beberapa dugaan kejanggalan lainnya.
‘’Kami heran kok KPU dengan mudahnya menghianati janji bersama membuka kota saat pleno, tiba-tiba ditutup begitu saja. Juga laporan dengan Panwaslu tidak ada kejelasannya, akhirnya kami sampaikan dengan Banwaslu, mudahan ada solusinya,’’ kata Anton.
Juga Burhandari, M.Si dari PKS mengaku tidak puas dengan penyelesaian setiap laporan ke Panwaslu Mukomuko. Maka mereka tidak terima dengan hal ini dan memilih terus menempuh jalur lebih tinggi. Soal kalah dan menang baginya biasa saja, namun harus ada kejelasan, karena semua pihak sudah sepakat melaksanakan pemilu dengan damai dan jujur.
‘’Kami bukan tidak terima kalah, hanya saja kita minta semuanya dilakukan dengan benar dan serius. Mengenai terbukti atau tidak laporan kita, sebaiknya diselesaikan dengan terbuka dan jelas,’’ tutup tegas anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini.
Namun sayangnya saat akan dikonfirmasi dengan pihak Panwaslu Mukomuko mengenai hal ini belum bisa, sebab saat dihubungi via telepon belum mendapat jawaban.(jar)