Tuesday, 26 August 2014

Sapuan Mulai Bangun Kekuatan Politik


METRO – Diam-diam Sapuan, SE, MM, Ak salah satu calon bupati terkuat Kabupaten Mukomuko mulai membangun kekuatan. Buktinya, belakangan ini, Sapuan yang diketahui selaku pengusaha sukses di Jakarta mulai aktif bergerak di tanah kelahirannya Kabupaten Mukomuko. Kemarin, ia dikabarkan mengunjungi beberapa tokoh berpengaruh di Dapil III dan bersilaturahim dengan warga lainnya.
Selain itu, Sapuan juga diinformasikan sudah memiliki tim bayangan, anggotanya terdiri dari rekan-rekannya yang sama-sama berjuang pada Pilkada 2010 lalu. Selain itu juga ada tim keluarga yang setiap saat selalu aktif bergerak. Informasinya menjelang pemilihan Bupati 2015 Sapuan mulai banyak bergerak di Mukomuko.
Saat dihubungi, Sapuan mengakui sejak beberapa  hari lalu sudah berada di Mukomuko. Namun ia menolak dikatakan sudah mulai berkampanye atau fokus pada persiapan pilkada. Kepulangannya ke Mukomuko, karena banyak pekerjaan yang harus ia lakukan, selain itu juga memenuhi undangan dari beberapa kelompok masyarakat. Sapuan kembali mengingatkan, agar masyarakat untuk saat ini tetap fokus dengan pekerjaan masing-masing dan memberi dukungan kepada pemerintah sekarang sampai akhir.
‘’Ya sekarang saya sedang berada di rumah, siang tadi (kemarin red) ada kegiatan di Ipuh,’’ kata Sapuan.
Novesta Herman yang merupakan orang dekat Sapuan, juga mengakui jika saat ini Sapuan sedang berada di Mukomuko. Kepulangannya dalam rangka silaturahim dengan masyarakat dan juga banyak pekerjaan lain. Sebab selain memiliki usaha di luar daerah, Sapuan juga punya usaha di Mukomuko yang setiap saat harus dipantaunya. Terkait dengan persiapan menghadapi pilkada, Herman mengakui, Sapuan sudah membahas rencana tersebut. Namun untuk saat ini ia belum fokus dengan politik, karena banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Terhadap bantuan ambulance dan mobil operasional Sapuan yang diturunkan Sapuan, menurutnya merupakan hal biasa. Sapuan sejak lama sudah dekat dengan masyarakat, meski sukses di Jakarta, Sapuan tidak lupa berbagi dengan warga di tanah kelahirannya.
‘’Kebetulan sejak beberapa hari lalu Sapuan ada di Mukomuko, ia menerima undangan dari masyarakat dan juga banyak tugas lain di tanah kelahirannya. Soal bantuan yang diturunkan, warga sudah tahu, tidak ada hubungannya dengan politik. Sapuan rutin berbagi kepada warga sejak lama,’’ tutup Herman.(jar)


Pemilihan Bupati Kemungkinan Oleh Dewan
POLITIK RM – Calon bupati dan masyarakat yang aktif memperhatikan perkembangan politik sebaiknya menunggu keputusan akhir dari pusat. Pasalnya peluang bupati dipilih langsung oleh rakyat dengan dipilih langsung oleh dewan masih sama. Saat ini sedang dikebut pembahasan di tingkatkan pusat, UU Pilkada di tingkat kabupaten-kota dapat digelar melalui perwakilan di DPRD.
Jika pemilihan oleh DPRD, maka dilakukan pada 2 masa transisi, masa transisi pertama yakni pemilu kepala daerah terjadi pada 2015 untuk daerah-daerah di Indonesia dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir jabatannya pada 2015 dan 2016, dimana terdapat sekitar 240 kepala daerah. Kemudian pada masa transisi kedua untuk daerah-daerah dengan masa jabatan berakhir tahun 2017 sampai 2019 yang berjumlah sekitar 250 kepala daerah serta pilkada baru dilakukan pada tahun 2018.
Ada  beberapa pertimbangan yang kemungkinan besar dilakukan pemilihan oleh DPRD. Dimana selama pelaksanaan Pilkada bupati-walikota secara langsung menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Catatan terakhir menunjukkan sedikitnya 100 orang meninggal akibat pemilihan langsung, selain itu juga ada sedikitnya 330 kepala daerah terlibat korupsi dan kasus hukum lainnya. Selain itu banyak bupati dan wali kota sulit diajak kerja sama dengan gubernur karena merasa dipilih langsung oleh rakyat.
Menanggapi hal  ini, salah seorang calon kuat bupati Mukomuko, Sapuan, SE, MM, Ak mengakui belakangan ia aktif mengikuti perkembangan pembahasan UU Pilkada. Info terbaru, sekarang aturan ini dikebut pembahasannya agar kelar dalam masa pemerintahan SBY. Itu pula yang sekarang tengah ia persiapkan, sebab antara pemilihan langsung dengan pemilihan oleh dewan jauh berbeda.
‘’Itu memang sedang dibahas di pusat, kita menunggu dulu. Sebab jauh beda aura politiknya antara pemilihan langsung dengan pemilihan oleh dewan. Pada kawan-kawan dan masyarakat saya selalu pesankan, kita menungu dan melihat aturan terbaru kelak,’’ kata Sapuan.
DPR sudah menyetujui gagasan pihak pemerintah bahwa pilkada di seluruh Indonesia 2015 akan dilakukan serentak pada Oktober 2015.
"Pilkada serentak sudah disepakati sekitar Oktober 2015. Yang belum disepakati itu apakah dilakukan pilkada langsung atau tidak langsung (pemilihan oleh anggota DPRD, red)," ujar anggota Komisi II DPR Agus Purnomo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/8).(jar)

Huda Didukung Pemuda Air Rami


POLITIK RM – Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Choirul Huda, SH untuk maju sebagai bupati Mukomuko tak diragukan lagi. Dukungan demi dukungan terus diterimanya dari berbagai kelompok masyarakat. Kali ini ia mendapat dukungan dari tokoh pemuda perbatasan yaitu Kecamatan Air Rami. Dimana Huda dianggap paling layak dan pantas memimpin Mukomuko ke depan dengan modal pengalaman dan juga perhatian yang sudah diberikan kepada masyarakat sejak awal.
Seperti disampaikan Abdul Gani, S.Pdi untuk mencapai kemajuan yang sempurna bagi Mukomuko, butuh pemimpin yang ideal dan punya kemampuan lebih. Kriteria tersebut ada pada Choirul Huda yang sekarang menjabat sebagai wakil bupati Mukomuko. Huda dikenalnya sebagai sosok yang merakyat dan peduli dengan masyarakat kecil, maka selayaknya dukungan diberikan sebagai bupati mendatang.
‘’Beliau pemimpin yang rendah hati dan merakyat, ini nilai plus sebagai calon pemimpin ideal untuk Mukomuko mendatang. Khusus di Air Rami diyakininya Huda akan mendapat dukungan penuh, sebab warga merindukan sosok pemimpin seperti beliau,’’ kata Gani.
Lebih jauh aktivis muda yang juga adalah penasehat Persatuan Mahasiswa Kecamatan Air Rami ini, mengatakan banyak percakapan di berbagai tempat di Air Rami menyatakan Huda adalah sosok yang ideal. Warga Air Rami juga mulai mengarahkan pilihannya kepada Huda sebagai bupati mendatang. Ia sendiri menyatakan memberi dukungan kepada Huda.
‘’Kami memberi dukungan kepadanya, bahkan tokoh Air Rami mulai ramai mengarahkan dukungan untuk pak Huda sebagai bupati kelak,’’ katanya.(jar)


Dukung Poling Calon Bupati di RM
POLITIK RM – Persaingan kandidat calon bupati Kabupaten Mukomuko melalui poling Radar Mukomuko makin sengit. Selain mengalirnya dukungan dari pendukung masing-masing, juga jumlah kandidat yang diinginkan pendukungnya untuk mencalonkan diri juga berdatangan. Terakhir nama pendatang baru, adalah Ahmad Setiabudi, M.Psi, Wismen A Razak dan Burhandari, S.Pd, M.Si.
Untuk posisi teratas, persaingan ketat terus terjadi antara 4 kandidat kuat bupati, yaitu antara Sapuan, SE, MM, Ak, Mahyudin Yacub, Drs. Arnadi Pelam dan Choirul Huda, SH. Setiap saat dukungan untuk mereka terus bertambah, hingga posisi nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 terus berputar setiap harinya.
Pembaca dan pendukung setia pasangan ini dapat terus mengirim dukungan ke Radar Mukomuko setiap hari kerja, caranya dapatkan poling di Koran Harian Radar Mukomuko setiap terbit, gunting dan isikan biodata serta nama kandidat yang didukung. Kabar baik lain bagi pengirim poling, setiap bulan akan dilakukan pengundian poling, mereka yang beruntung berhak atas uang tunai Rp 500 ribu untuk 2 orang.
Koordinator poling, Fitriani mengatakan poling ini untuk membuka peluang bagi masyarakat menunjukkan dukungannya kepada kandidat dan juga kedulian mereka terhadap calon pemimpin daerah. Warga dapat setiap saat menyampaikan poling dukungannya ke kantor RM, atau melalui kariawan RM yang ditemui. Bagi 2 orang pengirim poling yang beruntung, akan mendapat uang tunai Rp 250 ribu per bulan.
‘’Silahkan langsung kirim polingnya, setiap saat jumlah poling akan dihitung dan diundi,’’ tutupnya.(jar)

Dilirik Banyak Kandidat, Mujiono Direstui PDIP
POLITIK RM – Sosok Mujiono, S.IP mantan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, yang sesaat lagi akan resmi dilantik sebagai anggota dewan Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko dari PDI Perjuangan, tak dipungkiri punya daya tarik tersendiri bagi para kandidat Calon kepala daerah (Cakada) Mukomuko. Selain ia dianggap bisa mewakil masyarakat Mukomuko darah Jawa, Mujiono juga punya kemampuan berpolitik yang tak perlu diragukan lagi. Kabarnya sejak beberapa waktu lalu, Mujiono sudah didekati oleh beberapa kandidat calon kuat bupati Mukomuko, untuk diajak berpasangan atau maju bersama-sama. Selain itu, Mujiono juga sudah mendapat restu dari partainya, yaitu PDI Perjuangan.
Dihubungi kemarin, Mujiono mengatakan untuk maju pada pilkada, ia belum berpikir terlalu jauh. Jika memang ia ditaktirkan maju, maka ia akan melakukannya. Sebab sementara ini, Mujiono ingin fokus menjalankan tugas selaku anggota dewam Provinsi untuk Mukomuko. Namun demikian, Mujiono yang belakangan diisukan bakal berpasangan dengan Sapuan, SE, MM, Ak mengaku banyak mendapat masukan dan juga ada ajakan dari tokoh Mukomuko untuk bersama-sama pada Pilbup.
‘’Kita lihat saja nanti, jika memang ditakdirkan maju, kita siap. Kalaupun tidak saya selaku dewan provinsi akan berusaha melakukan yang terbaik bagi daerah. Memang ada beberapa yang menghubungi saya, baik langsung atau melalui orang lain, mengajak bersama-sama,’’ kata Mujiono.
Soal kesiapannya sendiri, Mujiono mengklaim telah mendapat restu dari DPC dan DPD PDIP Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini menjadi bupati bersama dengan parpol lain atau menjadi wakil bupati. Untuk menetapkan pasangan atau menerima tawaran berpasangan, Mujiono tidak mau gegabah. Ada berbagai kejian akan ia lakukan, sebab tergetnya adalah memenangi Pilkada, bukan sebatas meramaikan. Ia membuka peluang maju, lantaran Jokowi menjadi presiden Indonesia mendatang, yang diketahui juga dari PDIP.
‘’Kalau DPD dan DPC sudah mendukung, tinggal lagi yang perlu kita pertimbangkan, pasangan cocok atau tidak. Ikut pemilihan targetnya adalah menang, bukan meramaikan semata,’’ tutupnya.(jar)

Harga TBS, Harus Berdasarkan CPO, Cakang dan Inti Sawit


Dewan Minta Perusahaan Tak Rugikan Petani
METRO – Secara nasional, diakui terjadi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dipengaruhi oleh turunnya harga minyak kelapa sawit mentah CPO dari yang sebelumnya Rp 6.700/kg menjadi Rp 6.550/kg. Harga minyak inti sawit (PKO) juga turun dari Rp 3.400/kg menjadi Rp 3.275/kg. Persoalannya, penurunan harga yang dilakukan oleh hampir semua pabrik CPO di Mukomuko diduga lebih jauh dibanding dengan daerah lain. Harga CPO dunia tidak bisa jadi alasan pabrik menjatuhkan harga TBS secara besar-besaran. Sebab, menurut anggota DPRD Mukomuko, keuntungan yang didapat pihak pabrik sawit dari TBS bukan hanya miyak CPO, tapi untung besar mereka raih dari cakang (PKO) dan Inti sawit (KOC). Selama ini dalam penetapan harga TBS, pihak pabrik melupakan itu semua, dan hanya berpatokan pada CPO.
Untuk diketahui di Provinsi Jambi berdasarkan data disalah satu situs website, harga TBS untuk sawit umur 3 tahun di pabrik masih Rp 1.231,43/kg, umur 4 tahun Rp 1.302,00/kg, umur 5 tahun Rp 1.362,91/kg, umur 6 tahun Rp 1.420,61/kg dan selanjutnya 7 tahun ke atas dengan harga berbeda. Intinya masih jauh lebih tinggi dengan harga di Mukomuko.
Salah seorang anggota dewan Mukomuko, Ir. Zulfahni menjelaskan perbandingan harga TBS Mukomuko dengan daerah lain memang perlu ditelusuri secara mendalam. Dalih pihak pabrik berpedoman dengan harga CPO tidak bisa diterima begitu saja, karena dari satu biji sawit itu banyak yang dihasilkan. Diantaranya yang paling dikenal, cakang dan inti, juga ada pendapatan lain perusahaan, berupa limbah dan kaul. Dan memang pada dasarnya, juga ada persentase penguapan lain.
‘’Kita jangan dibohongi begitu saja, perusahaan hanya menunjukkan nilai CPO, kemana cakang, inti dan hasil lain dari pengolahan sawit tersebut. Kalau di daerah lain, tidak ada yang dibuang dari satu batang pohon sawit tersebut, termasuk batang, lidi dan pelepahnya digunakan,’’ kata politisi asal Teramang Jaya ini.
Juga disampaikan oleh dewan lainnya, Fitri, SE dan Maskur dari PKB, persoalan harga TBS sudah sangat serius. Merupakan kewajiban bagi pihaknya selaku wakil rakyat di DPRD Mukomuko untuk membela para petani. Kedepannya masyarakat harus mengetahui secara detail perubahan harga TBS dan sistem penetapan oleh pihak pabrik.
‘’Masalah harga sawit ini sangat serius, kita harus melakukan pengkajian lebih jauh dan akan membahasnya sampai ada titik terang dari berbagai pihak terkait,’’ kata Maskur.
Ketua sementara DPRD Mukomuko, Armansyah, ST didamping Wisnu Hadi, SE dan dewan lainnya juga menyampaikan hal senada. Dalam hearing yang sudah disiapkan dengan pihak investor sawit nantinya, harus ada hasil yang pasti. Yang pasti sebelum itu, dewan harus punya bahan untuk dipertanyakan, terutama terkait dengan perbandingan harga di luar Mukomuko.
‘’Ini sudah kita agendakan, selain pihak pabrik kita juga akan libatkan pihak yang berkompeten dalam pengendalian harga lainnya. Hingga pertemuan itu ada hasil yang pasti,’’ tutupnya.(jar)

Panggil Bos Pabrik CPO
Anggota Dewan Langsung ‘’Singsing Lengan Baju’’
METRO – Agaknya, sementara ini masyarakat bisa sedikit menggantungkan harap pada 25 anggota DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2014-2019 yang baru saja dilantik. Angin segar keberpihakan mereka kepada rakyat terlihat dari semangat dan responnya pada berbagai persoalan ditengah masyarakat. Kemarin, hari pertama masuk kerja mereka langsung ‘’sising lengan baju’’, dimana untuk yang pertama dalam waktu dekat dewan  akan memannggil seluruh investor, terkhusus pimpinan pabrik Tandan Buah Segar (TBS). Hal ini menyikapi murahnya harga buah sawit dan antrian panjang truk sawit disetiap pabrik.
Ketua sementara DPRD Mukomuko, Armansyah, ST mengatakan penurunan harga TBS ini menjadi persoalan yang paling menyakiti masyarakat. Ini terbukti, TBS selalu menjadi topik utama pembicaraan ditengah masyarakat. Yang jadi pertanyaan besar, diluar Kabupaten Mukomuko, harga TBS ditingkat petani masih diatas Rp 1.000/kg. Untuk mengkonfirmasi harga dan mempertanyakan antrian panjang di setiap pabrik, maka mereka akan mengundang seluruh bos pabrik CPO.
‘’Yang jelas untuk pertama kita akan undang semua pimpinan pabrik, kita ingin minta penjelasan dari mereka, mengapa harga sawit di daerah ini selalu jatuh. Juga mengapa antrian panjang selalu menghiasai pabrik hingga ke jalan raya,’’ kata Armansyah diamini oleh calon Waka II, Khusairi.
Senada disampaikan anggota dewan lainnya, Fitri, SE masyarakat mencurigai ada permainan harga yang sengaja dilakukan oleh pihak pabrik di kabupaten ini. Sebab isu yang mereka dapat, harga TBS di kabupaten lain jauh lebih tinggi. Juga untuk antrian panjang di pabrik, harus ada jalan keluarnya. Semua itu akan mereka pertanyakan dengan jelas kepada pihak pabrik, hingga masyarakat tidak dirugikan. Sebab sebagian besar warga Mukomuko menggantungkan ekonomi mereka dengan sawit.
‘’Persoalan harga sawit dan pengolahannya harus kita telaah dengan jelas, jangan sampai komunitas utama pertanian Mukomuko ini tidak ada harganya. Maka kita ingin jawab pertanyaan warga itu dengan langsung memanggil pihak pabrik,’’ tegas Fitri yang diiyakan oleh Hermansyah, M.Kom dan Andy Suhari, SE, M.Pd.
Sekretaris DPRD Mukomuko, Drs. H Bustari Maler, M.Hum terkait dengan agenda dewan pada tahap pertama menjelaskan, untuk pertama para wakil rakyat ini akan mengikuti pelatihan bersama di Jakarta dan juga selanjutnya di Bengkulu. Setelah itu mulai persiapan internal, dalam hal ini pembentukan perlengkapan dewan dan sebagainya. Terkait agenda untuk memanggil pihak pabrik dan agenda lain, menurut Bustari dapat dilakukan kapan saja oleh dewan.
‘’Kita menetapkan agenda sesuai protokoler dewan, untuk kegiatan mereka sebagai wakil rakyat, kapan saja bisa dilakukan,’’ tutup Bustari.(jar)

Investor Banyak Setoran, Maka Harga Sawit Anjlok?
//Dewan : Tudingan Negatif yang Perlu Diluruskan
METRO – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kerap turun menjelang atau setelah hari besar, seperti disaat lebaran, tahun baru atau momen besar lainnya. Apa hubungan harga TBS dengan hari besar? Beberapa pendapat menyebutkan, harga turun lantaran industri mengurangi produksi, atau karena pekerja pabrik mudik atau berlibur. Namun ada juga pendapat negatif yang tak diketahui pasti sumber dan kebenarannya. Yaitu tudingan, harga turun karena perusahaan banyak memberikan setoran kepada pejabat, aparat keamanan, anggota dewan ataupun lembaga lainnya.   
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah, ST mengaku kerap mendengar tudingan demikian. Bahkan hampir sebagian besar petani atau pengelola sawit sering melontarkan tudingan negatif ini. Padahal penyebab sebenarnya kemungkinan besar bukan karena itu, namun alasan lain menyangkut dengan kegiatan produksi dan juga putaran ekonomi dunia lainnya.
‘’Prasangka negatif itu sudah ada sejak lama, saya sendiri dengar kata-kata harga turun karena perusahaan banyak diminta uang belanja oleh pejabat, aparat dan sebagainya. Padahal kemungkinan besar bukan karena itu,’’ kata Armansyah.
Untuk meluruskan prasangka negatif ini, ia minta pemda dalam hal ini melalui dinas perdagangan dan dinas terkait lainnya agar rutin mengumumkan di media, mengenai ketetapan harga yang berlaku dan alasannya. Juga dinas harus terus berkoordinasi dengan pihak pabrik dan perusahaan lainnya. Yang jelas saat hearing dengan bos-bos pabrik nanti, akan ditanyai langsung.
‘’Semestinya dinas rutin menyampaikan perkembangan harga dengan masyarakat, jangan sampai malah dinas sendiri tidak paham. Artinya peran mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya,’’ tegas Armansyah diamini dewan lainnya, Saili, S.IP dan Safaat.
Ini juga diperkuat oleh dewan lain, Andy Suhary, SE, M.Pd dan Suwarno menurutnya ini perlu ditelusuri dengan jelas. Bisa jadi apa yang dituding masyarakat ada faktanya, atau hanya isu yang tidak beralasan. Hingga kedepannya, semua bisa rukun dan saling menghargai. Masyarakat jelas kecewa, jika karena setoran ke pihak lain, harga produk mereka yang diturunkan.
‘’Memang prasangka itu sudah muncul sejak lama, padahal kita tahu perusahaan punya anggaran untuk sosial bahkan dana pendidikan, tidak masuk akal karena mengeluarkan dana, mereka menjatuhkan harga semaunya,’’ tutup Andy.(jar)


Seluruh Pemda Diminta Kendalikan Harga Sawit
IPUH - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terus jatuh menjadi sorotan banyak pihak. Tak terkecuali bagi politisi Mukomuko yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, S.Pd, M.Si. Ia mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan pemerintah kabupaten turun secara langsung mengendalikan harga sawit di tingkat petani maupun pabrik. Karena dampak dari rendahnya harga sawit, sangat dirasakan oleh para petani.
Dijelaskannya, pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi tidak boleh lepas tangan dengan harga TBS saat ini. Karena turunnya harga sudah menjadi bencana bagi para petani, apalagi di Mukomuko sawit menjadi andalan perekonomian masyarakatnya. Jika kondisi seperti ini terus menerus terjadi, maka dalam waktu singkat, angka kemiskinan di daerah ini akan kembali meningkat.
‘’Rakyat sangat tertekan dengan rendahnya harga sawit, maka pemda harus turun tangan melakukan tinjauan nilai jual TBS dan ikut mengendalikan harga ditingkat pabrik dan petani,’’ kata Burhandari.
Juga pemda Mukomuko diminta mempelopori pembentukan organisasi petani sawit. Organisasi ini nantinya diharapkan berperan memberi perlindungan terhadap petani sawit dari tekanan harga pabrik atau investor. Dan sudah saatnya pemda Mukomuko berpikir untuk kepentingan petani sawit, jika serius bertujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Kalau  dibiarkan pihak investor mengendalikan seluruhnya, maka tudingan adanya permainan bisa menjadi kenyataan.
‘’Kebetulan kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan, pemda meski berani mendeklarasikan kehidupan petani dari rendahnya harga jual TBS. Kapan lagi pemerintah berpikir serius terkait dengan kehidupan masyarakatnya,’’ tutur Burhandari.
Salah seorang tokoh masyarakat, Alazadini, SE juga meminta ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam mengendalikan harga sawit. Sebab masyarakat sudah sangat menderita dengan jatuhnya nilai hasil kebun mereka. Ia yakin jika sawit terus turun, maka akan terjadi krisis ekonomi dikalangan petani Mukomuko. Yang mengherankannya, harga TBS di luar Mukomuko lebih tinggi.
‘’Perlu ada tindakan nyara dari pemerintah, kalau sekedar statemen tidak ada gunanya, buktinya kerja tim yang di SK gubernur saja tidak digubris pihak pabrik,’’ tutupnya.(jar)