Tuesday, 9 September 2014

Sekda dan BKPPD Dicecar Dewan


//Hearing Terkait Honorer Dadakan
METRO – Kemarin anggota DPRD Mukomuko, menempati janjinya memanggil Sekda dan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), terkait dengan tenaga honor daerah (Honda) atau pegawai kontrak dadakan. Pertemuan yang bertempat di ruang serbaguna sekretariat DPRD ini berlangsung alot. Secara bergantian para wakil rakyat ini mencecar tamunya dengan berbagai pertanyaan serta kritikan keras. Bahkan beberapa dewan yang tampak kesal, sempat menggedor meja dalam menyampaikan kritikan dan pertanyaannya.
Hanya 1 orang dewan yang tak tampak hadir, selebihnya ambil bagian dan menggunakan hak bicaranya. Dari pihak eksekutif hadir Sekda Syafkani, SP, Asisten II, Gianto, SH, Kepala BKPPD, Jaskani, S.Pd, M.Si dan Kabid Pengadaan dan Pendataan Pegawai, Edy Suntono, SH. Hasil akhirnya disepakati, pihak eksekutif setuju dilakukan revisi atau peninjauan terhadap honorer yang diangkat dadakan. Sedangkan pengangkatan berikutnya akan dibuat aturan mengenai kelayakan tenaga honor yang bakal diangkat.
Sejak awal hearing yang dipimpin langsung ketua sementara Armansyah, ST ini, beberapa dewan mulai menyampaikan kritikan pedasnya pada pihak Pemda. Diduga pengangkatan honorer dilakukan secara tidak profesional. Ada dugaan yang diangkat atas dasar kedekatan semata dan kepentingan. Beberapa bukti kongkrit ketidak profesionalan ini dipaparkan. Diantaranya TKS yang mengabdi sekian tahun tidak diangkat dan ada temuan yang tidak pernah mengabdi sudah di SK kan, juga ada temuan honorer disuatu tempat hanya ada namanya, orangnya tak jelas. Bahkan anggota DPRD dari PKS, Andy Suhary, SE, M.Pd sempat menyinggung soal isu SK Honda dibeli dengan harga Rp 5 juta.
‘’Ada isu yang kita dengar, untuk dapatkan SK honor daerah bayar Rp 5 juta, tapi pastinya saya tidak tahu, sebab itu isu yang terdengar saja,’’ kata Andy.
Politisi PAN, Badrun Hasani, SH dengan lugas memvonis apa yang sudah terjadi ini amburadul dan tidak profesional. Namun ia menilai terlalu ekstrem jika dibatalkan SK yang sudah keluar.
‘’Kita menilai ini sudah rusak, namun untuk dibatalkan terlalu ekstrem bagi daerah. Tapi perlu kita kaji untuk revisi dan perbaikan kedepan, karena kita ingin daerah ini baik-baik saja,’’ kata Badrun.
Bahkan politisi PKPI, Ir. Zulfahni lebih tegas dan pedas lagi, dengan menggedor-gedorkan meja ia menyatakan semuanya sudah kacau balau. Banyak tenaga honor yang di SK atas titipan dan asal rekrut saja.
‘’Kita sudah melihat semua kacau balau dan tidak teratur dengan baik, mulai dari pengangkatan hingga hak dan kewajiban pegawai honor tersebut,’’ tegasnya.
Sikap tegas dan lugas juga disampaikam oleh, Busril dari NasDem. Sembari menunjuk layaknya Surya Paloh tengah orasi, Busril sepakat menyatakan, eksekutif dan ada oknum dewan sebelumnya diduga tidak profesional. Juga Hermansyah, M.Kom, Sardiman, S,IP, Alpian, SE, Fitri, SE, Saili, S.IP, Wisnu Hadi, SE, Maskur, Ojek Warman, S.Thi, Busra, Frenky Janas, Musfar, Suwarno, Dedy Kurniawan, S.Sos, Safaat, Sadariun, S.Pd, Fajar Anita, SE dan Khusairi menyampaikan pendapatnya. Ada yang tegas minta dibatalkan SK Honda sebelumnya dan ada pula yang menilai tidak perlu dibatalkan. Ali Saftaini, SE mantan ketua Komisi I, sempat memberi penjelasan soal keterangan dari Sekda.
Sekda yang mendapat serangan dari dewan dengan profesional dan penuh ketenangan menjelaskan dengan rinci. Mereka membantah pengangkatan honorer semena-mena, sebab sebelumnya sudah dibahas dengan Komisi I dan ada anggaran yang disiapkan sebelumnya. Hanya saja sedikit aneh, sekda mengklaim tidak dilakukan tes terbuka lantaran minim anggaran. Selain itu sekda mengaku sudah berupaya bertindak seadil-adilnya, honor yang dibayar diluar Upah Minimum Regional (UMR) bahkan Provinsi lantaran keterbatasan anggaran. Juga sekda mengaku untuk TKS tidak semuanya terpantau oleh peda, sebab diangkat dan dibayar oleh sekolah atau instansi tempatnya bekerja.
‘’Kendalanya kadang TKS yang diangkat oleh SKPD atau instansi tidak ada koordinasi dengan kami. Untuk honor ini kami selalu berkoordinasi dengan Komisi I yang membidanginya, kita berusaha seadil-adilnya,’’ tutup Sekda yang diamini kepala BKPPD.(jar)


Sekda Tak Jamin Ikuti Saran Anggota Dewan

//Revisi SK Honda
METRO – Walau dihadapan dewan, Sekda Syafkani, SP membuka ruang untuk merevisi SK Honda yang diduga tidak adil, namun tak ada jaminan revisi akan terjadi. Pasalnya Sekda maupun pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) mengaku tidak punya wewenang, revisi baru terjadi bila atas perintah bupati selaku atasannya. Bahkan sekda menilai, hearing dengan dewan biasa-biasa saja, tidak ada data kongkrit adanya kesalahan dalam pengangkatan honorer.
Dikatakan Syafkani, pertemuan bersama dewan Senin (8/8) lalu hanya sekedar hearing dan mendengar pendapat saja. Dimana pihak dewan juga tidak dapat menunjukkan data pasti siapa saja penerima SK Honda yang tidak sesuai tersebut. Namun jika dewan mempunyai bukti-bukti yang kongkrit sebagai landasan, bisa saja SK itu diganti.
‘’Itukan cuma sekedar hearing-hearing saja. Dan itu bentuknya biasa. Sehingga kita santai saja menghadapinya. Dan SK itu tidak ada yang akan dibatalkan. Kita akan berkonsultasi dengan bupati. Apa nanti intruksi dari beliau, maka itu akan lakukan,’’ ujar Syafkani kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Lebih jauh Syafkani menyampaikan penerima SK Honda sudah melalui berbagai proses. Mulai dari usulan instansi dan SKPD serta telah dibawakan dalam rapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko sebelumnya. Kemudian telah dianggarkan dalam APBD-P 2014. Sehingga tidak ada yang menyalahi aturan.
‘’Sebenarnya tidak ada menyalahi aturan apapun. Karena semua prosesnya sudah dilakukan. dan semuanya menyetujui. Bahkan untuk membayarkan honorer mereka juga telah dianggarkan dalam APBD-P. Sehingga tidak mungkin ini dimintahkan begitu saja oleh anggota DPRD sekarang ini,’’ ujar Syafkani.
Koordinator Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Mukomuko, Salman Alfarizi menyebutkan pihaknya mendengar adanya keterlibatan oknum anggota Dewan dalam membagikan SK Honda dadakan. Bahkan pihaknya tengah mendalami serta menggali data tersebut. Diharapkan jika ada masyarakat yang mempunyai data untuk melaporkan ke aliansi LSM guna semakin mempertegas data yang ada. Karena SK Honda dibagikan tidak tetap sasaran. SK kebanyakan diberikan pada sanak keluarga, orang-orang dekat orang yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan. Sehingga tidak melihat masa bakti pengabdian mereka selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
‘’Ada yang baru saja 3 bulan bekerja sudah mendapatkan SK Honda. Sementara ada yang telah 3 tahun atau lebih tidak dapat. Sehingga pembagian SK itu tidak menggunakan dasar yang jelas,’’ kritik Salman.(dum)

Kunjungi Kantor RM, Wismen Serius Maju


METRO – Sore kemarin Kantor Radar Mukomuko (RM) di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko mendapat kunjungan khusus dari salah seorang kandidat Calon Bupati Mukomuko, Wismen A Razak. Dalam perbincangan bersama Crew redaksi RM, salah seorang dewan pendiri Partai NasDem ini kembali menegaskan keseriusannya untuk maju sebagai calon Bupati Mukomuko periode 2015-2020.
Wismen hadir di Mukomuko pada intinya dalam rangka menghadiri pesta pernikahan salah seorang rekannya, yang juga ketua DPC PKB Mukomuko, Adrizon N. Rencananya hari ini, ia akan kembali terbang ke Jakarta. Oleh sebab itu, Wismen sengaja berkunjung ke markas koran lokal terbesar dan terpagi di Kabupaten Mukomuko ini, untuk bersilaturahmi pada saat waktu sudah beranjak sore.
Ia sempat menerima banyak pertanyaan terkait dengan rencana pencalonannya selaku Bupati Mukomuko. Dengan pasti dan lugas, salah seorang putra daerah terbaik ‘’Kapuang sakti ratau batuah’’ ini menyatakan sudah sangat matang dan telah memikirkannya secara seksama. Karena sudah saatnya ia bersama orang-orang terbaik Mukomuko dan masyarakat berbuat untuk daerah ini.
‘’Saya pikir ini sudah waktu dan momentnya kebetulan sangat pas. Maka saya katakan, maju sebagai calon bupati adalah keputusan yang sudah bulat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita melakukan yang terbaik bagi daerah ini,’’ kata Wismen.
Langkah yang ia lakukan untuk menyiapkan diri maju pada pilkada kelak juga sejak lama telah dilakukan, baik secara langsung ataupun melalui tim dan media. Hanya saja, ia tidak ingin sesumbar terlalu banyak mengenai rencana ini, apalagi sekarang tengah berkecamuk pembahasan RUU pilkada di tingkat pusat. Bahkan langkah apa saja yang akan ia lakukan sebagai calon dan setelah memenangi pilkada sudah disusun dengan rapi.
‘’Kalau dikatakan rencana tiba-tiba tidak juga, sebab kita telah sejak lama punya rencananya, hanya saja sekarang momentnya pas. Kita tidak perlu sesumbar terlalu jauh, takutnya ada kendala. Kalau sekarang jelas, partai sudah kita miliki dan semuanya telah memungkinkan,’’ tegasnya.
Soal dukungan dari partai NasDem, Wismen kembali menegaskan sudah sangat bulat. Bahkan 25 anggota DPR RI dari NasDem, politisi nasional NasDem termasuk  menteri yang akan diangkat pada pemerintahan Jokowi – JK siap hadir di Mukomuko untuk memenangkan dirinya. Masyarakat harus paham, hubungan baik dengan pusat, akan membantu percepatan pembangunan daerah ini.
‘’Kawan-kawan dari DPR RI khususnya dari NasDem siap datang ke sini (Mukomuko, red), kemungkinan saja menteri pemerintahan mendatang. Ini modal penting bagi kita untuk memajukan daerah,’’ tutupnya.(jar)

Mujiono Dukung Bupati Dipilih Rakyat
POLITIK RM – Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko yang digadang-gadangkan sebagai salah satu kandidat pemimpin Mukomuko, Mujiono, S.IP mendukung pemilihan bupati oleh rakyat.  Menurutnya sistim itu lebih demokrastis dan membuat pemimpin dekat dengan masyarakat. Namun demikian, ia tetap menyerahkan seluruhnya pada keputusan DPR dan pemerintah pusat.
Dikatakannya, pemilihan oleh rakyat seperti sebelumnya sudah pas, tidak perlu lagi ada perubahan. Karena dengan cara itu, kedekatan masyarakat dengan pemimpinnya akan terus terjaga. Sistem pemilu langsung yang sudah berjalan selama sepuluh tahun sudah baik. Dia menganggap sistem langsung merupakan koreksi dan perbaikan atas sistem pemilihan kepala daerah oleh parlemen seperti pada masa ordebaru.
‘’Kalau bisa menentukan, kita sepakat pemilihan oleh rakyat seperti biasanya. Sejak awal kami dari PDI Perjuangan mempertahankan aturan yang sudah pas tersebut,’’ kata Mujiono.
Namun demikian Mujiono tetap menyerahkan pada kebijakan pusat. Jika memang diputuskan demikian adanya, maka wajib diberlakukan di semua daerah tak terkecuali di Mukomuko. Menyangkuat isu pencalonannya sendiri, Mujiono mengaku sudah mendapat mandat dari partai. Jika memang memungkinkan tentu ia harus siap melaksanakan mandat tersebut. Ia siap bila bupati dipilih rakyat ataupun dipilih oleh dewan.
‘’Kita serahkan pada pusat, kalau memang dipili dewan ya harus dijalankan. Mengenai kita siap maju atau tidak, jika restui masyarakat dan partai sudah menurunkan mandate, maka mau tidak mau dilaksanakan,’’ tegasnya.
Dikutip dari media online, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung yakin, jika masyarakat menginginkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Gelombang penolakan akan datang dari masyarakat, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kepala Daerah dipaksakan untuk disahkan.
‘’Publik pasti melakukan penolakan terhadap usulan tersebut. Jadi, kalau ada upaya penolakan itu, tanpa PDIP mengajukan ke MK. Saya yakin masyarakat akan berbondong-bondong mengajukan judicial review," ujar Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Menurut dia, Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat, dan bukan dari DPRD sudah sangat tepat lantaran sesuai dengan kehendak rakyat.
‘’Saya yakin rakyat atau masyarakat akan mencatat, partai yang kemudian bolak-balik beralih sistem hanya untuk kepentingan politik jangka pendek saja,’’jelasnya.(jar/net)

Monday, 8 September 2014

‘’Berawal dari Mimpi’’, Wismen Matang Menuju BD 1 N


METRO – Kata-kata ‘’HIDUP berawal dari MIMPI’’ tema spanduk Wismen A Razak yang terpasang di setiap perempatan dan sudut ‘’Kapuang Sakti Ratau Batuah’’ tak dipungkiri menjadi aspirasi sendiri bagi banyak orang. Kata-kata ini pun sukses mengantar Wismen menjadi salah satu tokoh ‘’beken’’ di Kabupaten Mukomuko. Secara bertahap sosoknya mulai lekat di hati masyarakat, sebagai salah satu kandidat bupati yang bakal meriahkan pilkada. Wismen sendiri mengaku sudah sangat matang untuk membangun tanah kelahirannya dan ia secara resmi telah mengibarkan bendera untuk maju pada pilkada 2015 kelak.
Selain itu, Wismen yang tergabung dalam dewan pendiri NasDem ini sudah mendapat restu dari pusat, terkhusus restu dari pimpinan NasDem. Wismen juga berpeluang diusung oleh seluruh parpol koalisi Jokowi – JK. Seperti diketahui, total kursi parpol pengusung presiden pemenang pemilu ini di Mukomuko mencapai 12 kursi.
Dihubungi, Wismen mengaku sudah  menjadi impiannya untuk memimpin Mukomuko, demi mewujudkan pembangunan yang baik serta menuju masyarakat yang sejahtera. Terkait kesiapannya sendiri, Wismen mengklaim telah mempersiapkan sejak lama. Bahkan dengan tegas ia menyatakan, bendera sudah dikibarkan, tidak mungkin ia surut kembali.
‘’Tidak ada kata-kata mundur, kita telah kibarkan bendera bersama-sama. Insyaallah partai sudah memberi mandat itu kepada kami. Kalau bukan kita yang membangun daerah kita siapa lagi, sekarang sudah saatnya, mimpi menjadi kenyataan,’’ kata Wismen.
Dalam waktu dekat, Wismen segera kembali ke Mukomuko dalam rangka mensosialisasikan berbagai programnya pada masyarakat. Pada dasarnya gerakan Wismen melalui kader NasDem, keluarga dan rekan-rekannya sudah berjalan agresif. Bahkan informasinya tim Wismen sudah memetakan berbagai persoalan pembangunan dan keluhan masyarakat untuk diselesaikan dalam kepemimpinannya kelak.
‘’Kita sudah menarik semua persoalan dalam masyarakat, dari sektor pertanian, transportasi, kelautan, pendidikan dan budaya. Ini tugas penting yang harus kita selesaikan bersama-sama,’’ tegasnya.
Terkait dengan kemungkinan terjadi perbedaan sistim pemilihan kepala daerah, Wismen juga tidak memperdulikannya. Ia siap maju dengan cara bupati dipilih oleh rakyat langsung ataupun dipilih oleh dewan. Modal awalnya jelas memiliki parpol dengan jumlah dewan maksimal di DPRD Mukomuko. Kandidat yang tidak memiliki modal kursi di DPRD Mukomuko saja berani mengklaim siap maju.
‘’Kita sudah punya modal kekuatan parpol di parlemen, tidak hanya di daerah melainkan juga dipusat. Kalau kita tidak punya dewan, mengklaim bisa maju, perlu dikoreksi. Pemilihan oleh rakyat kita siap bersaing, dipilih dewan kita siap menang,’’ tutupnya.(jar)

Pemilihan oleh DPRD Hindari PNS Berpolitik
//Sejalan Dengan Disertasi Sekwan
POLITIK RM – Isu pemilihan bupati oleh dewan menjadi isu hangat di Indonesia saat ini tak terkecuali di Kabupaten Mukomuko yang sudah mendekati pelaksanaan pilkada. Ternyata isu ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) sekretariat DPRD Mukomuko, Drs. H Bustari Maler, S.Sos, M.Hum dalam menyelesaikan gelar doktornya. Bustari sudah menyusun disertasi sejak beberapa waktu lalu terkait dengan otonomi daerah dengan mengambil wilayah penelitian tiga daerah pemerintahan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kota Madya Bengkulu dan Benteng. Dalam tulisannya, tergambar jelas, bagaimana postifnya pemilihan oleh dewan.
Diminta komentarnya terkait dengan aturan pemilihan bupati oleh dewan, Bustari menjelaskan, dalam disertasi yang ia susun digambarkan dengan jelas terkait dengan sistim pemilihan kepala daerah ini. Pemilihan oleh dewan, pada dasarnya sejalan dengan fungsi wakil rakyat itu sendiri. Tidak ada buruknya bupati dipilih oleh dewan, karena kendali DPRD pada pemerintah daerah lebih terarah. Dalam bukunya, yang dipilih oleh dewan hanya bupati, sedangkan wakilnya dipilih atau diangkat oleh bupati. Sebagai pemimbing Disertasi nya adalah hakim agung MK, Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.
‘’Dewan memilih bupati, itu sejalan dengan fungsi yang sebenarnya, kemudian wakil bupati diangkat bupati yang diambil dari pegawai senior. Ini dapat mengurangi konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang selama ini diketahui terjadi disebagian besar wilayah Indonesia,’’ kata Bustari yang seangkatan dengan pengacara kondang Firman Wijaya yang merupakan tim hukum Prabowo -  Hatta di MK ini.
Lanjutnya, pemilihan oleh dewan juga dapat meminimalisir keterlibatan pegawai dalam politik. Sehingga mereka fokus dengan tugas dan fungsi masing-masing, siapapun bupati atau kepala daerah tidak menjadi persoalan lagi. Tugas wakil bupati mengkodinir tugas-tugas di daerah, sedangkan bupati banyak menjalin hubungan dengan pusat, daerah lain dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan strategis.
‘’Namun pada dasarnya pemilihan oleh rakyat juga tidak buruk, kita serahkan saja dengan pemerintah dan DPR pusat. Cuman dalam tinjauan tulisan yang kita buat demikian hasilnya,’’ tutupnya.(jar)


Burhandari Mulai Unjuk Diri
POLITIK RM – Setelah resmi mengakhiri jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Politisi PKS, Burhandari, S.Pd, M.Si mulai unjuk diri untuk menatap pilkada Mukomuko tahun depan. Ini terbukti dengan mulai bermunculannya baliho milik Buhandari diberbagai tampat. Bahkan informasinya, Burhandari mulai melirik bakal calon wakil bupati yang akan diajaknya bersama-sama.
Via telepon genggam, Burhandari menjelaskan semuanya mulai dipersiapkan dengan matang. Ia menyatakan serius akan muncul sebagai calon bupati Mukomuko dan siap memberi angin segar untuk kemajuan daerah. Terkait dengan mulai bertebarnya baliho, menurut Burhandari itu bagian dari keseriusan timnya dalam menghadapi pemilihan mendatang. Untuk saat ini baliho baru terpasang disebagian wilayah terkhusus di Dapil II saja.
‘’Kita sudah siap untuk maju, karena memang sudah saatnya kita berbuat untuk daerah ini lebih baik lagi. Untuk tahap awal, jelas kita melakukan sosialisasi awal dan akan berkelanjutan,’’ tegasnya.
Untuk calon wakil, Burhandari mengaku masih dalam tahap penggodokan, beberapa nama anggota DPRD Mukomuko masuk dalam kriteria calon wakil yang akan ia ajak bersama-sama. Modal awal yang ia miliki adalah partai politik, artinya ia cukup menyatukan PKS dengan salah satu parpol lainnya untuk memenuhi syarat maju. Mengenai anggaran dan dukungan dari masyarakar, Burhan optimis tidak ada kendala.
‘’Kita siap maju, tentu dengan semua persiapan yang sudah ada. Untuk partai kami sudah ada sebagian, tinggal lagi kita bersatu dengan parpol lainnya,’’ tutupnya.(jar)

Sunday, 7 September 2014

KNPI Didesak Utus Kontestan Pilkada?



POLITIK RM – Kader Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI)Kabupaten Mukomuko, tampaknya mulai membidik pilkada 2015. Isu berkembang ketua DPD-KNPI, Agus Harvinda, ST, M.Si didesak maju sebagai salah salah satu kontestan untuk perwakilan dari gerakan generasi muda Mukomuko. Namun isu ini dibantah oleh Harvinda, ia memastikan hingga saat ini KNPI Mukomuko masih netral.
Ditemui usai menghadiri sidang Paripurna DPRD Mukomuko kemarin, Harvinda tidak menafik menerima banyak masukan dari berbagai pihak terutama dari internal KNPI sendiri. Namun ia sudah konfirmasikan secara langsung, belum saatnya berpikir sejauh itu. Semua kader KNPI harus tetap netral dan memberi pemahaman politik yang cerdas kepada masyarakat.
‘’Kalau kita maju itu isu saja, memang banyak masukan yang datang, terutama dari kader KNPI di daerah. Namun kami sudah sampaikan, agar bersabar dan tetap bersikap netral, terlalu jauh kita membahas politik, yang perlu ayomi masyarakat agar memahmi politik dengan baik,’’ kata Harvinda yang menjelaskan panjang lebar pada crew Radar Mukomuko.
Untuk memastikan arah pilitik KNPI, Harvinda memastikan akan mengundang semua kadernya untuk duduk bersama. Dalam pertemuan akan diputuskan, sikap resmi KNPI, bisa jadi KNPI akan selalu netral dan memberi ruang sepenuhnya pada kontestan lain berjuang. Namun bisa jadi keputusan lain, dimana KNPI mengarahkan dukungan pada salah satu kandidat atau mengusung kadernya untuk maju. Namun bukan berarti dirinya, sebab banyak kader KNPI yang cukup mempuni bahkan sudah aktif berpolitik.
‘’Kalau untuk sikap resmi, tentu kita akan bahas bersama-sama. Untuk saat ini selaku ketua yang dipercaya kawan-kawan, saya nyakatan KNPI masih netral,’’ tegas Harvinda.
Masih Hervinda, ia mengajak pemuda Mukomuko kreatif dan berpikir luas, sebab dari suara pemuda reformasi, transformasi, maupun sebuah revolusi berawal. KNPI sudah terbukti sebagai laboratorium pencetak kader-kader pemimpin yang mempunyai intelektual, moral dan etika. Pemuda dituntut untuk mandiri, disiplin, bekerja keras serta harus memiliki jiwa professionalisme yang tinggi.
‘’ Kader KNPI tidak boleh terlepas dari tugas utamanya sebagai agen kontrol sosial, yang terus memantau, mengawal dan mengkritisi setiap program,’’ tutupnya.(jar)

Dukungan ke Choirul Huda Tak Terbendung
METRO – Langkah Wakil Bupati Mukomuko, Choirul Huda, SH untuk memimpin Mukomuko makin pasti. Dukungan demi dukungan terus berdatangan untuk dirinya, baik dari individu masyarakat ataupun kelompok organisasi massa lainnya. Bahkan dua partai politik diinformasikan sudah mengarahkan dukungan untuk dirinya sebagai calon bupati periode 2015-2020.
Banyak alasan Huda dianggap paling potensial memimpin Mukomuko, diantaranya ia sudah berpengalaman memajukan Mukomuko bersama dengan Bupati sekarang. Ia juga dikenal sebagai sosok yang disiplin sesuai backgroundnya selama aktif di TNI. Kemudian Huda dikenal dekat dengan masyarakat, tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan juga ia sudah dikenal baik, serta mengerti dengan kondisi wilayah Kabupaten Mukomuko secara keseluruhan.
Seperti disampaikan Abdul Gani, S.Pdi untuk mencapai kemajuan yang sempurna bagi Mukomuko, butuh pemimpin yang ideal dan punya kemampuan lebih. Kriteria tersebut ada pada Choirul Huda yang sekarang menjabat sebagai wakil bupati Mukomuko. Huda dikenalnya sebagai sosok yang merakyat dan peduli dengan masyarakat kecil, maka selayaknya dukungan diberikan sebagai bupati mendatang.
‘’Beliau pemimpin yang rendah hati dan merakyat, ini nilai plus sebagai calon pemimpin ideal untuk Mukomuko mendatang. Khusus di Air Rami diyakininya Huda akan mendapat dukungan penuh, sebab warga merindukan sosok pemimpin seperti beliau,’’ kata Gani.
Choirul Huda sendiri belum mau sesumbar terkait dukungan yang diberikan masyarakat kepada dirinya. Yang pasti selaku Wakil Bupati aktif, mantan Danramil Mukomuko ini ingin menyelesaikan misinya bersama Bupati sekarang sampai akhir jabatan mereka. Ia akan terus menjaga hubungan baik dengan siapa saja dan kapan saja.
‘’Terimakasih atas dukungan dan masukan dari kawan-kawan dan masyarakat, mudahan kebersamaan dalam menuju kemajuan Mukomuko akan terus terwujud. Mohon dukungan kepada saya bersama pak Ichwan memimpin Kabupaten tercinta ini sampai akhir,’’ kata Huda.
Terkait dengan kesiapannya untuk maju sebagai Bupati Mukomuko, Huda mengaku jika masyarakat menginginkan ia siap. Karena memajukan daerah dan berjuang untuk mensejahterakan masyarkat merupakan keinginannya. Banyak program yang siap ia laksanakan lebih baik lagi kedepannya.
‘’Mudahan dengan dukungan bersama dari masyarakat kita bisa membangun daerah ini lebih baik dan melanjutkan program pembangunan yang betul-betul terarah hingga masyarakat bisa sejahtera,’’ tutupnya.(jar)