Monday, 15 September 2014

Berkas Pelamar Tidak Lengkap, Nilai Kurang, Dipastikan Gugur


Lusa, Pendaftaran Test CPNS Ditutup
METRO – Agaknya, dari sekian banyak pendaftar Test CPNS secara online melalui Portal resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), ada yang diduga tidak serius atau sekedar coba-coba. Buktinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) masih menemukan berkas pelamar yang tidak lengkap, bahkan nilai IPK atau Ijazah tak sesuai ketentuan. Mereka dipastikan gugur atau tidak bisa ikut test CPNS dengan sistim CAT nantinya. Sejak awal sudah disampaikan tidak ada masa perbaikan bagi berkas pelamar yang kurang tersebut. Selain itu dari 4.500 pendaftar, baru 3.000 pelamar yang menyampaikan berkas lamarannya. Jika berkas tidak masuk sesuai waktunya, maka pelamar juga dipastikan gagal sebelum test dilakukan.
Kabid Pengembangan dan Pendataan Pegawai, BKPPD, Edy Suntono, SH meyampaikan hasil dari verifikasi berkas akan diumumkan seminggu setelah pendaftaran ditutup. Saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi. Ia juga mengakui tidak menutup kemungkinan akan banyak pelamar yang tidak lulus verifikasi. Alasannya ada beberapa pelamar yang tidak lulus dalam verifikasi adminstrasi. Kendalanya yakni nilai yang tidak sesuai standar yang ditentukan hingga adanya beberapa persyaratan yang tak lengkap.
‘’Paling cepat hasil verifikasi itu akan kita umumkan seminggu setelah ditutupnya pendaftaran. Dan saat ini kita tengah menyelesaikannya. pada pengumuman nanti akan ada beberapa peserta yang akan gugur dan tidak dapat mengikuti test berikutnya,’’ ungkap Edy.
Kepala BKPPD, Kabupaten Mukomuko Jaskani, S.Pd, M.Si mengatakan hingga kemarin berkas sudah diterima pihaknya sebanyak 3 ribu pelamar. Dimana data itu dari pelamar yang berhasil mendaftar online lewat portal resmi Panselnas dengan total 4.500 orang. Sehingga masih ada 1.500 berkas yang belum diterima.
‘’Kalau sampai hari ini (kemarin, red) sudah 3 ribuan berkas yang kita terima. Jika dibandingkan dengan pelamar yang berhasil mendaftar secara online lebih dari 4.500 orang. Maka masih tersisa 1.500 berkas yang belum masuk. Kita prediksikan hingga pendaftaran ditutup lusa, ada 5 ribuan berkas pelamar yang akan kita terima,’’ ujar Jaskani ketika ditemui di kantornya kemarin tengah memantau verifikasi berkas yang masuk.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Kabupaten Mukomuko, Wilayah Kota Mukomuko, Wawan berdasarkan keterangan petugas di lapangan menyebutkan kemarin sebanyak 438 berkas sudah diantarkan ke kantor BKPPD. Dimana sebagiannya merupakan berkas dari kantor pos di luar wilayah Kabupaten Mukomuko. Disamping itu, diperkirakan hari ini berkas yang masuk akan lebih banyak lagi.
‘’Ya hari ini (kemarin, red) kita antarkan sebanyak 438 berkas ke kantor BKPPD. Dan berkas itu berasal dari pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Mukomuko,’’ terangnya.(dum)


Hubungan Dewan dengan Sekda Memanas
METRO – Anggapan Sekda, Syafkani, SP bahwa dewan tidak punya data terkait honorer diduga bermasalah, dan menganggap hearing yang dilakukan sebelumnya biasa-biasa saja bakal berbuntut panjang. Sekda dianggap meremehkan dewan dan dinilai sengaja ‘’Menabuh Gendrang Perang’’ dengan dewan. Sebab pada saat hearing Sekda sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan dugaan permasalahan honorer ini.
Disampaikan langsung oleh politisi Hanura, Hermansyah, M.Kom itu artinya Sekda meremehkan dewan. Sebab pada saat rapat, Sekda maupun BKPPD setuju melaksanakan permintaan dewan. Jika sekda sudah menganggap remeh permintaan dewan, maka wakil rakyat ini mengancam akan segera membentuk pansus honorer untuk melakukan penyelidikan secara detail. Bahkan mereka akan membongkar isu adanya tindakan korupsi dalam perekrutan ini.
‘’Oke kalau itu maunya sekda, kita akan bentuk pansus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Disayangkan sekda mengelak dari apa yang kita bahas dalam rapat. Soal data lengkap jangan tanya pada dewan, kami yang harus tanyakan, kenapa tidak tahu?,’’ kata Hermansyah.
Lanjutnya, mengenai data ada dugaan perekrutan tidak professional, garis besarnya sudah disampaikan dewan. Adalah tugas pemda menelusurinya secara mendalam, kecuali dewan sudah bentuk pansus dan siap antar persoalan ini ke meja hukum karena ada dugaan terindikasi korupsi. Yang jelas, dewan akan bahas kembali secara mendalam.
‘’Sekda yang tidak tahu tugasnya, masa saat ditanya tidak tahu berapa data honorer, tidak paham adanya pengangkatan TKS. Bupati tugasnya sudah berat, masa masalah honorer harus bupati yang lebih tahu dari Sekda,’’ tegasnya.
Tak kalah tegas juga disampaikan oleh Badrun Hasani, SH saat ini dewan sedang mengikuti bintek mengenai kode etik. Sepulang dari ini akan kita rapatkan kembali. Yang jelas apa yang disampaikan sekda, menganggap dewan tidak tahu persoalannya dan tidak punya data itu salah. Kalau memang minta dewan kumpulkan datanya, maka segera dibentuk pansus. Semua SKPD atau instansi diminta segera kumpulkan data Honorer dan TKS yang ada di kantornya masing-masing.
‘’Oke kami akan bentuk pansus honorer kalau memang itu anggapan dari Sekda, harapan kami dari awal semua berjalan baik, agar suasana di daerah ini nyaman, yang lama mengabdi diutamakan. Tolong iktikad baik dewan baru untuk menyelesaikan dugaan ketidak adilan ini dihambat-hambat,’’ pungkas Badrun.(jar)