Friday, 17 October 2014

Rio Capella : Pilkada Belum Ada Dasar Hukum


METRO – Kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD atau dipilih oleh masyarakat, sampai sekarang belum ada dasar hukumnya. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menghentikan persiapan Pilkada. Peraturan pemilihan baru dipastikan sekitar Januari tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Dewan Pimpinan Pusat NasDem, yang juga adalah anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Patrice Rio Capella.
Dihubungi via telepon genggam, Rio mengaku saat ini tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti, apakah Gubernur, Bupati dan Wali Kota akan  dipilih DPRD atau masyarakat. Sebab Perpu presiden belum disetujui oleh DPR RI. Kemungkinan Desember kelak baru ada kepastian hukumnya, apakah langsung atau tidak langsung.
‘’Kalau sekarang ini siapa yang bisa memastikan pilkada dipilih DPRD atau dipilih oleh masyarakat?. Perppu yang disampaikan presiden akan ditetapkan, disetujui atau tidak januari kelak,’’ kata Rio.
Lanjutnya, Peluang pilkada kembali ke tangan rakyat masih cukup berat, sebab jumlah anggota dewan di DPR RI sebagian besarnya adalah dari Koalisi Merah Putih (KMP). Bisa terjadi jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat (PD) bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab yang tidak menyetujui pemilihan oleh dewan adalah Koalisi Jokowi – JK.
‘’Persoalannya siap tidak PPP dan Partai Demokrat bergabung dengan Indonesia Hebat, jika itu terjadi jelas kekuatan kita di DPR memungkinkan untuk menyetujui Perppu tersebut,’’ tegasnya.
Masih Rio, untuk saat ini KPU diminta menghentikan semua kegiatan persiapan pilkada disemua tingkatan. Agar nanti tidak terjebak oleh sistem yang ada. Andai Perppu tidak setujui, maka kembali pada Undang-Undang, dimana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Nanti Perppu akan dikaji secara mendalam oleh anggota DPR.
‘’KPU kami minta hentikan dulu persiapan pemilihan. Karena Perppu baru akan dibahas oleh dewan. Kalau Perppu tidak setujui, maka pemilihan kembali pada undang-undang yang lama,’’ tutup Rio.(jar)

Rio Capella Bimbang Antara Kursi Menteri dan NasDem
POLITIK RM – Putra Bengkulu Patrice Rio Caplla menjadi salah satu kandidat menteri yang diajukan Partai NasDem ke pemerintahan Jokowi – JK. Jika Rio betul-betul dipilih sebagai menteri, maka akan menjadi sejarah baru bagi Provinsi Bengkulu. Namun saat dihubungi Via telepon Genggam, Rio Capella mengaku masih berpikir untuk memilih jabatan menteri. Pasalnya NasDem adalah partai baru, yang butuh dikelola dengan baik, oleh dirinya bersama dengan dewan pendiri NasDem lainnya.
Dijelaskannya, memang dari  beberapa nama yang diusung ke presiden terpilih, ada namanya. Namun ia mengaku tidak begitu sir terhadap tawaran tersebut, lantaran ingin mengurus NasDem lebih jauh lagi. Sebagai Parpol baru, NasDem butuh dikelola dengan baik agar terus besar. Jika memilih sebagai menteri, maka ia harus meninggalkan status sebagai pengurus partai.
‘’Banyak persyaratan dan hal yang harus dipertimbangkan, partai masih baru butuh orang trampil untuk mengurusnya, beda dengan parpol yang sudah lama, mereka sudah kuat. Ini sedang kita bahas di lingkungan parpol,’’ kata Rio.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ia memilih sebagai menteri jika memang diinginkan. Namun walaupun tidak, masyarakat tak perlu berkecil hati, meski bukan sebagai menteri, selaku sekjen NasDem dan anggota DPR RI, ia akan tetap memikirkan kemajuan bagi Bengkulu lebih baik. Harapan Bengkulu terus maju, mudahan dibawah pemerintahan Indonesia yang baru kelak, perhatian pusat lebih banyak.
‘’Saya terima kasih dengan masyarakat Bengkulu, banyak yang menginginkan saya sebagai menteri juga ada yang meminta tetap bertahan di partai, karena semuanya punya peran penting dalam membangun bangsa juga Bengkulu khususnya,’’ tegas Rio.
Ketua DPC NasDem Mukomuko, Busril mengakui jika NasDem sebagai aprpol pengusung presiden terpilih berhak atas beberapa kursi Menteri. Salah satu kader terbaik parpol tersebut adalah Rio Capella. Maka sangat wajar jika ia dipilih sebagai salah satu kandidat menteri pada pemerintahan yang sekarang.
‘’Rio adalah salah satu petinggi NasDem yang punya hak mengambil kebijakan, maka wajar ia dianggap layak sebagai menteri di pemerintahan sekarang,’’ tutupnya.(jar)

Bakal Cabup Bersaing Ketat
//Di Poling Calon Bupati
POLITIK RM – Bakal calon Bupati Mukomuko bersaing ketat di Poling Radar Mukomuko. Mahyudin Ya’cub, S.IP sekarang berada dipuncak dengan 2800 suara. Ia sukses menggeserkan Sapuan, SE, Ak, MM yang mendapat dukungan 2.533 suara, diikuti oleh Wismen A Razak, 2.506. Kemudian diikuti oleh Wabup Choirul Huda, SH  dengan 2.035 dukungan dan Ir. Edi Nevian dengan 1.585 dukungan. Berikunya Drs. Arnadi Pelam, yang dibayang-bayangi oleh Hermansya, M.Kom.
Setiap saat perolehan dukungan masing-masing bisa berubah sesuai dengan jumlah dukungan yang diberikan. Bagi masyarakat yang akan memberi dukungan cukup menggunting poling dukungan di koran RM setiap hari terbit. Kemudian isi data sesuai dengan permintaan dan kirimkan ke Radar Mukomuko.
Salah seorang kandidat yang namnya tercantum dalam Poling, Hermansyah, M.Kom yakin seiring dengan semakin dekatnya pemilihan bupati, dukungan untuk dirinya akan terus meningkat. Jika memang memungkinkan sesuai animo dukungan di poling tersebut, ia memastikan diri untuk maju sebagai salah satu kandidat.
‘’Kita lihat dulu dukungan dari masyarakat, kalau banyak yang memberi dukungan saya harus maju, sebab kita punya partai dan dari awal memang telah ada niat untuk kesana,’’ katanya.
Politisi Hanura ini menambahkan, dukungan melalui poling Radar Mukomuko menjadi salah satu ukuran kekuatan salah seorang kandidat tersebut. Ia menghimbau pada masyarakat yang ingin menginginkannya sebagai bupati kedepan, agar dapat terus memberi dukungan melalui RM.
‘’Kita harapkan dukungan dari masyarakat, karena ini akan menjadi tolak ukur,’’ tambahnya.
Fitri koordinator Poling mengakui setiap hari selalu ada masyarakat yang menyampaikan dukungannya. Poling bisa langsung dimaksukkan ke kotak yang sudah disiapkan dengan mengisi data lengkap. Sebab pengirim yang beruntung nantinya, berhak atas uang Rp 500 ribu untuk dua orang.
‘’Silahkan sampaikan dukungan kepada calon yang disukai, masukkan ke dalam kotak yang disediakan di kantor RM, mereka yang beruntung nanti poling akan diundi, RM menyiapkam uang Rp 500 ribu sebagai doorprize,’’ tutupnya.(jar)

Monday, 13 October 2014

Wakil Bupati dari PNS

METRO – Sesuai ketentuan dalam Perppu Pilkada yang sama dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada langsung yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri ke DPR. Pemilihan kepala daerah tidak lagi satu paket dengan wakilnya. Artinya hanya akan dilakukan pemilihan bupati, wakilnya akan ditunjuk oleh bupati terpilih bersama DPRD. Besar kemungkinan wakilnya dari kalangan PNS senior, namun tidak menutup kemungkinan dari politisi atau dari kalangan profesional.
Tokoh Mukomuko sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH, M.Hum menerangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah secara signifikan. Bukan hanya soal e-voting, namun juga terkait dengan sistem keseluruhan Pilkada. Salah satunya, pengajuan calon kepala daerah yang hanya satu orang, bukan sistem paket bersama calon wakil kepala daerah seperti pada Pilkada sebelumnya. Juga dengan syarat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara.
‘’Calon kepala daerah tidak lagi berpasangan, melainkan satu orang calon dengan persyaratan dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara, wakilnya nanti ditentukan bupati terpilih dari PNS yang disetujui Gubernur dan menteri dalam negeri,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, wakil bisa lebih dari satu atau sama sekali tidak menggunakan wakil. Perhitungannya untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 3 juta, tidak perlu ada wakil gubernur. Jumlah penduduk 3 juta hingga 10 juta satu wagub, dan untuk provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta, dua wagub. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 100 ribu, juga tak perlu ada wakil bupati/wakil walikota. Untuk jumlah penduduk di atas 100 ribu, satu wakil bupati/walikota. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 163 hingga 168 di RUU pilkada, dalam opsi pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.
‘’Wakil kepala daerah kota/kabupaten bisa lebih dari dua, bergantung jumlah penduduk yang dimiliki, wakil ini juga tentu ada kesepakatan antara parpol pengusung dengan bupatinya,’’ tuturnya.
Yang lebih penting lagi, kepala daerah yang maju kembali harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada ada kemungkinan dilakukan secara serentak pada 2015 kelak untuk beberapa wilayah.
‘’Untuk mencalonkan diri incumbent harus mengundurkan diri, ini juga ditegaskan dalam aturan tersebut,’’ tutupnya.(jar)

Mujiono Pastikan Tetap Maju Pilgub
POLITIK RM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mukomuko, Mujiono, S.IP memastikan diri tetap maju sebagai kandidat calon Bupati Mukomuko 2015 kelak. Ia berharap Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Namun jikapun dipilih oleh dewan, sebagaimana UU yang diputusak DPR RI, Mujiono tetap siap bersaing untuk menduduki kursi nomor 1 di ‘’Kapuang sakti ratau batuah’’ ini.
Dihubungi kemarin, mantan anggota DPRD Mukomuko yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu ini, menerangkan niat untuk maju sebagai kandidat bupati telah ia tanamkan sejak lama, sekarang adalah waktu yang tepat. Maka apapun sistem pemilihan kelak, ia tetap maju dengan segala kesiapannya.  Jika sebelumnya Mujiono hanya berhasrad sebagai wakil, sekarang ia berubah dengan tekad menjadi calon bupati sepenuhnya.
‘’Ini sudah kita niatkan sejak lama, maka apapun isu yang berkembang dan sistem pemilihan yang berlaku kelak, mudahan dengan dukungan semua lapisan kita tetap mencalonkan diri sebagai bupati,’’ katanya.
Mengenai dukungan dari partai, Mujiono mengklaim sudah mengajukan proposal ke beberapa partai politik melalui partai di semua tingkatan. Ia juga mengaku mulai memohon restu dari keluarga, kerabat dan orang-orang dekatnya. Tergetnya keluar sebagai pemenang dan siap membangun Mukomuko jauh lebih baik lagi.
‘’Kita sudah mengajukan permohonan dukungan kepada partai sebagai calon bupati, juga kita berharap restu dari keluarga, kerabat dan masyarakat pada umumnya,’’ tegas Mujiono.
Keinginannya ini seiring dengan dipastikannya Jokowi – JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang. Karena presiden dari PDI Perjuangan, maka dengan bupati dari PDI Perjuangan, Mukomuko mudah berhubungan dengan pemerintah pusat. Sebab tak dipungkiri, Mukomuko belum siap jika tidak dibantu oleh pusat dalam pembangunan.
‘’Presiden adalah guru politik kita, maka Mukomuko mudah berhubungan dengan pusat, jika bupatinya adalah dari PDI Perjuangan, kita tidak bisa pungkiri, masih butuh perhatian dari pusat,’’ tutupnya.(jar)


Politisi Indonesia Hebat Siap Pimpin Mukomuko
POLITIK RM – Politisi Kabupaten Mukomuko yang berada dibawah partai politik tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) siap memimpin Mukomuko kedepan. Pasalnya seiring dengan bergabungnya PPP, maka dipastikan Indonesia Hebat unggul dajuh dari Koalisi Merah Putih (KMP) dengan agregat 14 lawan 10, tanpa 1 kursi dari Demokrat. Namun siapa dan dari partai mana masih jadi pertanyaan.
Yang pasti jika bupati dipilih oleh dewan, maka persaingan ketat bakal terjadi dalam lingkungan politisi Indonesia Hebat di Mukomuko. siapa yang bakal mendapat kepercayaan dari kolaisi Jokowi ini, kemungkinan akan diputuskan oleh pusat. Sebab ada beberapa kemungkinan, pertama sistim berbagi kesempatan antar parpol. Jika di Mukomuko dipercaya pada PDI Perjuangan atau parpol lain, maka di kabupaten lain menjadi jatah partai berbeda dari koalisi ini. Bisa juga dengan sistim uji publik oleh parpol. Namun tidak menutup kemungkinan ada 2 kandidat atau lebih bakal maju dari 1 koalisi. Diantara politisi Indonesia Hebat yang berpeluang kuat diusung adalah, Mujiono, S.Ip dan Wismen A Razak, bisa jadi dari non parpol, seperti Choirul Huda, SH ataupun Sapuan.
Diminta tanggapannya, Mujiono mengaku sampai saat ini belum ada ketetapan dan upaya dari Koalisi Indonesia Hebat untuk menjaring kandidat bupati. Namun ia berharap bupati adalah dari PDI Perjuangan. Ada banyak kemungkinan sistim penjaringan yang dilakukan, jika memang koalisi berlaku sampai ke tingkat kabupaten.
‘’Kita belum bisa sebutkan bagaimana sistimnya, yang jelas kita ingin dari PDI perjuangan, jika memang dipilih dewan dan menggunakan kekuatan koalisi. Di kabupaten lain mungkin jatah NasDem atau parpol lain,’’ katanya.
Mujiono juga mengaku tidak menutup kemungkinan koalisi terpecah, jika memang masing-masing parpol ingin mengusung kandidatnya sendiri. Sebabb semua parpol punya kepentingan politik di tingkat daerah. Seperti halnya PDI Perjuangan, sejak awal sudah punya keinginan matang mengusung kadernya sebagai calon bupati.
‘’kami tentu berharap menjadi bupati, sebab dari awal wacananya demikian, jika semua punya keinginan, maka kemingkinan koalisi tidak berlaku di bawah besar. Kita juga belum ketahui bagaimana sistim pemilihan yang diberlakukan kelak,’’ tutupnya.(jar)


Sapuan Matangkan Persiapan Menuju Pilbup
POLITIK RM – Meski sistim pemilihan kepala daerah masih belum ada kepastian, antara pemilihan oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR RI atau pemilihan langsung oleh masyarakat sesuai Perppu presiden. Namun salah seorang kandidat calon bupati Mukomuko, Sapuan, SE, MM, Ak terus mematangkan persiapan. Ia siap memenangi pilkada dengan segala kemungkinan aturan pemihan yang akan berlaku.
Bukti kesiapan dari Putra kelahiran Teramang Jaya ini sesuai dengan isu yang beredar, dimana kabarnya mesin politik Sapuan terus bergerak melakuan lobi politik dengan beberapa petinggi partai. Selain itu tim lapangan, yang terus bergerak menggalang kekuatan dukungan di tengah masyarakat melalui berbagai mekanisme. Sebagai pusat kendali dari pergerakan ini ada di posko Sapuan yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko.
Novesta Herman, yang merupakan orang dekat Sapuan tidak menafik adanya pergerakan serius untuk kursi nomor 1 Mukomuko ini. Sapaun sudah siap secara lahir dan batin untuk memimpin Mukomuko dengan segala halnya. Ia tidak persoalkan sistim yang digunakan pada pemilihan kelak, karena niatnya tulus untuk membawa perubahan besar bagi tanah kelahirannya dengan pemikiran yang lebih maju.
‘’Karena niat ini sudah ada sejak lama, maka Sapuan tidak ragu sedikitpun dengan aturan yang berlaku, meski persiapan awalnya ada untuk menghadapi pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Namun Sapuan tetap siap dengan pemilihan melalui dewan. Karena ia yakin Dewan memilih secara profesional sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat,’’ kata Herman,
Lanjutnya, untuk kesiapan partai pengusung, sejauh ini masih dalam tahap lobi, Sapuan menargetkan setidaknya ada 6 partai yang akan menyetujui dirinya sebagai calon bupati. Upayan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan dan mengajukan proposal yang berisi visi dan misi serta program kedepan untuk pembangunan daerah kepada partai politik. Ia yakin misi membangun dan mensejahterakan masyaarakat yang ia ajukan sejalan dengan keinginan partai politik yang ada.
‘’Yang ditawarkan adalah visi dan misi serta program jitu untuk daerah kedepannya. Mudahan semua sejalan dengan keinginan partai politik tersebut. Diupayakan sebanyak-banyaknya partai yang akan bersama mengusung Sapuan,’’ tutupnya.(jar)