Monday, 15 December 2014

Anggaran Pilkada Harus Ditijau Ulang


Dawud : Harus Dianggarkan Untuk 2 Putaran
METRO – Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rp 6 Miliar yang  sudah dianggarkan dalam APBD 2015 dipastikan tidak cukup. TAPD dan Banggar harus meninjau ulang kebijakkan anggaran yang sudah diputuskan. Sebab diperkirakan hanya Kabupaten Mukomuko, yang menganggarkan dana Pilkada dengan angka jauh dari kebutuhan. Pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu menyangkut kebutuhan pasti pesta demokrasi ini.
Disampaikan anggota politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), Dedy Kurniawan, S.Sos minimnya anggaran Pilkada ini bakal membuat pelaksana pemilihan bupati kewalahan. Karena sepengetahuannya dana untuk Pilkada hingga belasan miliar, sebagaimana yang dianggarkan daerah lain. Pada awalnya di Komisi I, sudah menganggarkan dana untuk Pilkada Rp 12 miliar lebih. Namun dalam keputusan akhir, Banggar dan TAPD, berubah menjadi Rp 6 Miliar.
‘’Di Kabupaten lain, anggaran untuk KPU mereka anggarkan paling minim Rp 14 Miliar. Masa kita hanya Rp 6 miliar, ini ancaman bagi pelaksanaan Pilkada di Mukomuko,’’ kata Wakil Dapil II di DPRD Mukomuko ini.
Lanjutnya, TAPD dan Banggar harus meninjau ulang kebutuhan dana Pilkada, supaya pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Untuk membahas kebutuhan Pilkada, meski melibatkan pelaksana pemilu, terutama dari KPU itu sendiri. Karena mereka yang lebih memahami kondisi pemilu dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Menyukseskan Pilkada bukan semata tugas dari KPU, Panwaslu dan pihak terkait lainnya, melainkan menjadi tugas bersama.
‘’Kami minta ditinjau ulang, karena Pilkada merupakan tanggungjawab daerah. Anggaran yang disiapkan harus sesuai kebutuhan, maka sebaiknya dikoordinasi dengan pelaksana pemilu itu langsung,’’ tegasnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengakui jika dana Rp 6 Miliar yang disiapkan jauh dari cukup. Sebab dari dana tersebut, Rp 1 Miliar untuk pengamanan, Rp 2 Miliar untuk Panwaslu dan hanya Rp 3 Miliar untuk KPU. Sementara kebutuhan dari KPU sendiri, untuk Pilkada 1 putaran Rp 12 Miliar paling sedikit. Sesuai dengan petunjuk dari pusat, dana Pilkada harus dianggarkan untuk dua putaran bersamaan.
‘’Ada dana searing dari provinsi, sekitar Rp 2,5 miliar, namun itu untuk membantu honor PPK dan petugas lain di lapangan dan dana pendistribusian logistik. Maka dengan anggaran yang ada sekarang, tidak mungkin cukup,’’ kata Dawud.
Masih dijelaskan Dawud, beberapa hari lalu mereka menggelar rapat di Provinsi membahas mengenai persamaan dana Pilkada. Rata-rata di setiap kabupaten dana Pilkada Rp 20 miliar hingga Rp 24 miliar. Namun memang sebagian mereka belum ketuk palu. Di daerah lain, dalam pembahasan anggaran KPU selalu dilibatkan oleh pihak pemda dan dewan. Namun bagaimanapun, sesuai yang disampaikan Bappeda, anggaran Pilkada tidak akan terkendala, karena pemerintah bisa mengambil kebijakan lain.
‘’Memang untuk daerah lain dana Pilkada cukup besar, karena wajib dianggarkan untuk 2 putran. Tapi kita tidak khawati, sebab seperti disampaikan Bappeda, ada kebijakan lain bisa diambil, walau anggaran sudah disahkan. Nanti ia akan berkoordinasi lebih jauh dengan pihak pemda,’’ tutupnya.(jar)

Balon Bup Sambut Baik Pilkada Langsung
POLITIK RM – Pemilihan langsung oleh rakyat yang sudah hampir pasti ketuk palu di pusat, mendapat sambutan hangat dari para kandidat bakal calon (Balon) bupati Mukomuko. Mereka yakin akan mendapat dukungan maksimal dari masyarakat pada Pilkada kelak. Seiring dengan itu, mereka mulai unjuk diri di tengah masyarakat.
Salah seorang kandidat  calon bupati, Burhandari, S.Pd, M.Si mengaku sangat senang dengan kembalinya pemilihan oleh rakyat ini. Ia yakin sistem ini bakal membuat pilkada lebih berkualitas dan dinikmati oleh masyarakat. Selama ini semangat masyarakat sedikit menurun, karena harapan mereka untuk bisa memilih terhambat oleh sistem pemilihan oleh DPRD.
‘’Kita menyambut baik sistem pemilihan langsung ini, artinya masyarakat akan menentukan siapa kandidat terbaik dan dianggap paling mampu memimpin Kabupaten Mukomuko,’’ kata Berhandari.
Seiring dengan kepastian ini, Burhandari mulai bergerak, minggu depan ia berencana turun ke masyarakat secara terbuka. Kemungkinan ia juga akan bergandengan dengan salah seorang tokoh Mukomuko yang juga sempat digadang-gadangkan sebagai kandidat bupati. Selain pamit untuk maju, Burhandari juga akan mesosialisasikan kepada masyarakat tentang pemilu langsung tersebut.
‘’Masyarakat selama ini kebingungan, maka untuk meluruskan semuanya kita akan sampai tentang pemilihan langsung bersamaan dengan pamitan untuk maju sebagai calon,’’ kata Burhandari.
Salah seorang politisi PKP Indonesia Mukomuko, Ir. Zulfahni Jamal juga menyambut baik sistem pemilihan langsung ini. Ia yakin masyarakat akan lebih antusias menghadapi Pilkada kelak. Sebab mereka bisa menetapkan langsung pemimpinnya. Selain itu calon bupati juga dipastikan lebih gencar bergerak, seiring dengan kembali pada pemihan langsung.
‘’Ini adalah berita baik bagi masyarakat, karena selama ini meragukan bagaimana nasib pilkada. Calon bupati juga bisa bergerak lebih luas lagi,’’ tutupnya.(jar)


Politisi PDIP Mukomuko Optimis Pilkada Langsung

POLITIK RM –  Politisi PDIP Kabupaten Mukomuko optimis Perppu Pilkada langsung akan diberlakukan. Dalam hal ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Mukomuko 2015-2020 hampir dipastikan dilaksanakan tahun depan.
‘’Kita optimis Pilkada langsung tetap berjalan sesuai cita-cita demokrasi di negara ini. Tinggal lagi menunggu waktu penetapannya. Namun demikian, kita yakin tahun depan untuk Pilbup Mukomuko sudah menerapkan sistem Pilkada langsung dipilih rakyat, bukan dewan,’’ kata politisi muda dari PDIP Kabupaten Mukomuko, Dedy Kurniawan, S.Sos kepada Radar Mukomuko kemarin.
Menurutnya, dengan sistem pemilihan langsung dipilih rakyat, akan terwujud nilai demokrasi sesuai dengan keinginan mantan Presiden Republik Indonesia pertama. Ia menyampaikan, jauh berbeda gezah kekuasaan, jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini akan terciptanya seorang pemimpin benar-benar sesuai dengan selera rakyat. Sebab kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, terutama disisi menentukan seorang pimpinan daerah.
‘’Ingat pesan Bungkarno, kekuasaan rakyat lah yang lebih langgeng, dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pemimpin suatu daerah idealnya dipilih rakyat dan biarkan rakyat lebih leluasa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya,’’ ujarnya.
Ia juga menyebutkan, hirarki dalam berdemokrasi mestinya harus terus menampakkan kemajuan. Termasuk dalam sistem penerapannya, jika pemilihan bupati tidak lagi dipilih rakyat, secara otomatis demokrasi mengalami kemunduran. Menyikapi hal ini, ia berharap dukungan masyarakat untuk terus berjuang agar perjuangan politisi tingkat pusat tetap berpihak sesuai dengan kehendak rakyat secara umum.
‘’Sepakat dan satukan tekat agar sistem demokrasi di negara kita tidak mengalami kemunduran. Dan itu akan lebih baik, jika rakyat memilih siapa pemimpin yang baik sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Dengan demikian, di samping perjuangan para politisi di tingkat pusat, mesti juga mendapat dukungan masyarakat dari tingkat daerah,’’ pungkasnya. (nek)


Muharamin Belum Berani Maju
POLITIK RM – Meski namanya sudah begitu dikenal dan selalu sukses keluar sebagai pemenang dalam pemilu, namun anggota DPRD Provinsi Bengkulu dua periode berturut-turut, Ir. Muharamin belum berani maju sebagai calon bupati. Secara langsung ia sudah menyatakan, bahwa untuk periode ini belum akan ambil bagi pada Pilkada kelak. Alasannya, jika ia maju maka harus bisa menang.
Dikatakan Muharamin, untuk sekarang ia belum punya planing untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Karena ia selalu punya perhitungan yang matang dan akurat. Ia akan maju jika yakin bisa menang. Sama halnya maju sebagai calon anggota dewan, ia selalu bisa keluar sebagai pemenang, karena punya perhitungan matang dan bisa mengendalikan emosi dalam persaingan.
‘’Untuk calon bupati saya belum maju, karena kalau maju saya harus menang. Untuk apa kita maju jika tidak mungkin bisa menang. Politik harus punya strategi dan perhitungan yang matang,’’ katanya.
Terkait dengan arah politknya sendiri, Muharamin juga belum bisa berterus terang. Yang kelas selaku ketua partai dan anggota dewan perwakilan masyarakat Mukomuko, ia akan mendukung kandidat yang terbaik. Karena kepala daerah, harus bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat. selain itu, Muharamin ingin fokus melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi. Ia menargetkan bisa menarik anggaran provinsi sebanyak-banyaknya bagi daerah.
‘’Kita fokus dulu dengan pekerjaan sekarang, yang jelas Demokrat adalah parpol yang punya prinsip, mendukung kandidat yang menang dan mampu membagun,’’ tutupnya.(jar)

Sunday, 14 December 2014

Genrang Pilkada Ditabuh


Dilaksanakan Serentak Desember 2015
METRO – Seiring dengan hampir disahkannya peraturan pemilihan kepala daerah secara langsung, Genrang Pilkada ditabuh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun persiapan tahapan Pilkada serentak. Awalnya, KPU memperkirakan pilkada dilaksanakan pada 11 atau 18 November 2015. Jadwal itu kemudian direvisi menjadi pertengahan Desember 2015 karena didapati ada beberapa tahap yang belum disertakan. Disisi lain para kandidat yang ‘’sir’’ dengan kursi kepala daerah termasuk BD 1 N Mukomuko, juga sudah siap-siap untuk star. Diperkirakan awal januari suhu politik menyambut Pilkada mulai memuncak.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag dihubungi via telepon kemarin, mengaku sedang di KPU Provinsi Bengkulu. Seluruh KPU kabupaten dan kota menggelar rapat bersama dengan KPU Provinsi. Agenda pertemuan penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah membahas persiapan sekaligus menyesuaikan persiapan-persiapan Pilkada.
‘’Saya sedang di Provinsi, kami rapat dengan KPU Provinsi, membahas mengenai persiapan Pilkada,’’ kata Dawud.
Dikutip dari JPNN, anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menjelaskan, ada satu tahapan yang belum masuk, yakni sengketa prapemilu. "Sengketa pencalonan kepala daerah ini, penyelesaiannya juga membutuhkan waktu," ujarnya di kantor KPU kemarin. Apalagi jika sengketa tersebut harus diselesaikan lewat jalur pengadilan tata usaha negara (PTUN). Karena itu, pihaknya menjadwalkan ulang pelaksanaan pemungutan suara pada pertengahan Desember. "Tanggalnya belum fixed, namun perkiraan yang paling mungkin tanggal 16 (Desember)," lanjutnya. Asumsi tersebut dikeluarkan karena pemungutan suara ditetapkan pada hari Rabu pekan kedua atau ketiga pada bulan pelaksanaan. 
Menyangkut dengan ini, salah seorang bakal calon bupati Mukomuko, Burhandari, S.Pd, M.Si mengaku sudah bersiap menghadapi Pilkada langsung. Selama ini mereka terpaksa sedikit ‘’ngerem’’ karena ada dualisme aturan pemilihan. Sekarang semuanya semakin terang, pemilihan oleh rakyat. Hasil kunjungannya ke masyarakat selama ini, memang diakui hampir sebagian besar warga menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung.
‘’Ini kabar baik bagi kita semua, juga bagi masyarakat yang selama ini ragu dengan sistem pemilihan. Bersamaan dengan itu kami akan segera bergerak menyesuaikan dengan aturan pemilihan yang berlaku,’’ kata Burhandari.
Novesta Herman orang dekat calon kuat H. Sapuan, SE,Ak,MM,CA juga mengaku sudah siap bergerak. Akhir bulan ini Sapuan akan pulang ke tanah kelahirannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya menyambut tahapan pilkada langsung. Mereka sangat antusias dengan kembali pada pemilihan langsung. Karena masyarakat bisa secara langsung menilai dan menetapkan pemimpin mereka kedepan.
‘’Sejak awal kita berharap Pilkada dilakukan langsung, tentu dengan hampir pastinya pemilihan oleh rakyat, Sapuan sangat antusias menghadapinya. Akhir bulan ini akan bergerak,’’ tutupnya.(jar)