Monday, 21 December 2015

Dimentahkan Panwaslu, Tim No 3 Gugat ke MK

Tim Sapuan – Dedy Tunggu Isyarat
METRO – Tidak puas, karena gugatannya mentah di tangan Pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko, tim calon bupati nomor urut 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt ke Makamah Konstitusi (MK). Kabarnya gugatan sudah didaftarkan ke MK oleh pengacaranya dua hari yang lalu. Isi gugatannya tidak jauh beda dengan yang disampaikan ke Panwaslu sebelumnya. Disisi lain, isu berkembang tim Sapuan – Dedy juga siap ajukan gugatan bersama-sama, jika mendapat izin dari pihak calon.
Untuk diketahui gugatan tim nomor 3 pada Panwaslu beberapa waktu lalu adalah, perbedaan format berkas C-KWK yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mukomuko. Kedua dugaan perbedaan format berkas CI-KWK yang digunakan atau berbeda dari PKPU nomor 10 tahun 2015. Ke tiga dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diacak pola nomor urut pengubahan/penambahan, pengurangan nama pemilih, pemilih ganda pemilih siluman dan pemilih yang tidak jelas keberadaannya dan terakhir dugaan intervensi berlebihan yang dilakukan komisioner KPUD kepada jajaran bawahannya. Setelah diproses, Panwaslu hanya menyatakan ada kelalain dari KPU Mukomuko. Permintaan pelapor untuk menunda pleno dan menyita hasil pleno di kecamatan ditolak Panwaslu.
Juru bicara tim Wismen – Bambang, Ahmad Dedy,S.Ag mengatakan, gugatan ke MK sudah didaftarkan oleh kuasa hukum, Wismen – Bambang. Ia sendiri bersama dengan tim lainnya ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh data yang bisa menjadi bukti saat sidang di MK kelak. Mereka juga mengaku kecewa atas mentahkan gugatan di Panwaslu Mukomuko. Terkait poin gugatan, ia belum bisa rincikan, yang jelas tidak jauh berbeda dari laporan ke Panwaslu.
‘’Gugatan sudah masuk ke MK, kami diminta menyiapkan seluruh data yang diperlukan dalam persidangan. Yang jelas langkah ini sebagai tanggapan atas proses di Panwaslu, kita merasa tidak puas,’’ kata Dedy.
Terkait dengan undang-undang, pasangan calon boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika selisih perolehan suara dengan pasangan lawannya berkisar 0,5 persen hingga dua persen. Dedy mengakui aturan tersebut. Yang digugat tim Wismen – Bambang ke MK bukan hasil Pilkada, melainkan proses dan sistim pelaksanaan Pilkada. Mereka melihat ada dugaan penyelenggara sengaja merusak sistim, sehingga mereka merasa dirugikan.
‘’Kita tahu, tapi kami tidak persoalkan hasil selisih suara, yang kami gugat adalah mengenai kebijakan dan sistim dari pelaksana. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sebagai contoh KPU tak gunakan form C1-KWK sesuai PKPU terbaru,’’ tuturnya.
Ketua Tim Sapuan – Dedy, Nasir Ahmad,S.Pi,M.Si mengaku sampai sekarang belum ada isyarat dari calon untuk mengumpulkan data gugatan. Nasir juga menegaskan, jikapun mereka menggugat bukan persoalan perolehan suara, sebab Sapuan – Dedy mengakui perolehan suara pemenang. Tuntutan lebih diarahkan ke pelaksana, sebab dinilai ada beberapa hal yang mengcewakan.
‘’Kalaupun ada gugatan, kita sudah sepakat arahnya lebih pada dugaan keseluruan pelaksana, untuk selisih suara kita akui. Namun sejauh ini belum ada instruksi dari pihak calon,’’ tuturnya.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengaku belum tahu jika ada yang gugat ke MK. Laporan dari tim nomor 3 yang masuk ke Panawalu sudah mereka proses sesuai aturan. Diakuinya dari beberapa poin tuntutan, Panwaslu memiliki pandangan berbeda, setelah mempelajari bukti dan mengumpulkan keterangan lengkap, tidak ditemukan ada kesalahan yang dapat diteruskan.
‘’Untuk kelalaian KPU kita sudah rekomendasikan ke Panwaslu, bisa jadi lanjutkan ke DKPP, mengenai poin laporan lain, kami tidak cukup bukti untuk meneruskan,’’ tutupnya.(jar)


Sosok, Haidir Wakil Bupati Terpilih
HAIDIR, S.IP Lahir di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh, pada 8 Juli 1971 dari keluarga yang sangat sederhana. Sekarang bersama anak dan istrinya berdomisili di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai. Haidir adalah sosok yang sederhana, berpenampilan sederhana dan bicara santai namun pasti. Ia sama dengan kebanyakan warga Mukomuko lainnya, bertani kebun dan pernah menggeluti berbagai pekerjaan kasar, juga sempat berwiraswasta.
Ia memiliki seorang istri bernama Yusrioma dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Masing-masing, Meria Rezha Yusti, Yunika Dwi Beatrice dan Khanza Pravilcha Tri Adinda. Riwayat pendidikan, Haidir dimulai dari SDN Retak Mudik, melanjutkan pendidikan ke MTsN Kota Bengkulu tahun 1989, kemudian di SLTA 1 Ipuh 1992 dan kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2009.
Soal pengalaman organisasi, Haidir mengawali saat masih muda, yaitu memimpin Karang Taruna. Selanjutnya menjabat kades Gajah Mati dan juga sempat menjadi guru. Setelah lepas dari kades, ia mulai terjun ke dunia politik, yaitu sebagai ketua kabupaten partai. Pada pilleg 2009 mendaftarkan diri sebagai caleg dan terpilih menjadi wakil dari Dapil III. Haidir sukses menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Mukomuko selama 1 periode. Di DPRD Mukomuko, Haidir sempat dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, seperti jabatan strategis komisi, banleg dan juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).
Pada pileg 2014 lalu, Haidir juga sempat mencalonkan diri dari Partai Gerindra, namun suaranya berbeda tipis dengan Busra yang terpilih. Kemudian karena melihat potensi Haidir, Gerindra mengutus Haidir untuk mendampingi Choirul Huda,SH sebagai calon wakil bupati. Alhasil pada pemilihan 9 Desember lalu, mereka terpilih dengan perolehan 39.243 suara.
Dikatakan Haidir, ia sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh keluarga, rekan dan sahabatnya yang berjibaku memberi suport dan dukungan saat ia menyatakan siap maju pada Pilkada. Juga sukses mereka tak lepas dari kerjakeras seluruh tim, relawan dan terutama berkat dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka tidak disia-siakan. Ia siap bekerja sepenuh hati dan kemampun mendamping bupati, Choirul Huda.
‘’Kami mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan seluruh masyarakat. Semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga cita-cita mewujudkan kabupaten yang kuat lewat kebersamaan bisa terwujud,’’ tuturnya(jar)

Jalankan Visi dan Misi, Pilih Pejabat Profesional
//Pesan Eks Anggota Presidium untuk Huda - Haidir
XIV KOTO – Terpilihnya pasangan calon bupati Chiorul Huda, SH  - Haidir, S.IP merupakan babak baru pemerintahan di Kabupaten Mukomuko. Dua tokoh ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan. Maka mereka meskin berjalan sesuai visi dan misi yang telah disampaikan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Huda – Haidir diingatkan untuk penempatkan pejabat yang profesional. Hindari penempatan pejabat yang berpotensi bermasalah dikemudian hari. Pesan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh presidium pemekaran kabupaten, Djalaludin.B SH.
Ditemui Radar Mukomuko di kediamannya, Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, Djalaludin mengatakan terpilihnya pasangan Huda-Haidir sebagai bupati dan wakil bupati, karena visi misi yang disampaikan diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat menilai Huda-Haidir adalah pasangan memegang teguh janji yang telah disampaikan.
‘’Kita semua tahu bagaimana sosok Huda-Haidir, dan masyarakat yakin keduanya akan menepati janji politiknya, salah satunya visi misi yang disampaikan saat kampaye,’’ ungkap Djalaludin.
Djalaludin menambahkan, untuk mencapai pelaksanaan visi misi diperlukan dukungan yang optimal dari pejabat dibawahnya. Maka sangat diperlukan penempatan pejabat yang profesional dan jauh dari kepentingan pribadi. Disampaikan Djalaludin, Mukomuko memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup bagus. Banyak putra Mukomuko yang pintar, sayangnya sejauh ini belum dikelola dengan tepat.
‘’Mukomuko banyak pejabat yang pintar, tapi banyak juga yang selama ini salah tempat. Akibatnya ilmu yang dimiliknya tidak tersalurkan dengan baik. pengalaman ini bisa dipertimbangkan untuk masa yang akan datang.
Bagaimana pejabat yang profesional itu? Djalaludin menjelaskan, pejabat profesional adalah yang memiliki program kerja yang jelas, kreatif, aktif, serta mampu menjalin komunikasi dengan baik secara vertikal dan herizonal, serta mampu berkomunikasi secara baik dengan pemerintah pusat. Djalaludin mengambil contoh kecil, salah satu tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) adalah melakukan pembinaan terhadap perangkat desa. Sehingga tidak ada lagi perangkat desa khususnya Kades dan Sekdes tidak bisa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBdes), serta cara menggali potensi desa. Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD) mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contoh lain, Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo), Pekerjaan Rumah (PR) nya adalah bagaimana mengelola kendaraan milik warga Mukomuko yang seri non BD.
‘’Saya lihat, dinas yang ada belum bekerja dengan maksimal, mereka diperintah baru jalan. Mestinya pejabat itu memiliki keratifitas. Di Mukomuko ini banyak mobil non BD milik warga. Apa yang didapat pemda Mukomuko, kecuali jalan yang rusak, karena pajak dan sebagainya masuk Sumbar, ini tugas dinas perhubungan,’’ jelas Djalaludin.
Djalaludin juga berpesan, dalam menyusun kabinet, Huda-Haidir harus ekstra hati-hati cermat dan tepat. Kabinet inilah ujung tombak keberhasilan pemerintahan Huda-Haidir. Djalaludin menggarisbawahi, Huda-Haidir perlu hati-hati, jangan sampai kabinet yang disusunnya menimbulkan masalah dikemudian hari.
‘’Saya yakin pak Huda mampu menyusun kabinet dengan baik. 5 tahun menjadi wakil bupati, cukup untuk melihat kinerja para pejabat disekitarnya. Pesan kita, jangan sampai ada pejabat yang sudah dilantik, kemudian bermasalah dengan hukum,’’ demikian Djalaludin.(dul)


Saturday, 19 December 2015

Golput Terbesar di Ipuh, Sungai Rumbai Terkecil


METRO – Angka Golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember lalu cukup tinggi. Persentase Golput mencapai 31 persen atau sebanyak 39.102 dari total pemilih 128.690 jiwa. Suara calon pemenang Pilkada Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP 39.243 suara atau hanya berbeda 141 suara dari pemilih golput. Angka ini harus menjadi catatan bagi pelaksana Pilkada, calon maupun pemerintah daerah untuk kedepannya. Tak diketahui siapa yang salah atas fakta ini, padahal semua pihak mengklaim telah bekerja cukup maksimal mensosialisasikan pemilihan.
Hasil pleno KPU, Golput tertinggi di zona 3 yaitu mencapai 13.965 jiwa, juara dua zona 1, total Golput 13.405 orang dan dizona 2 yang tidak memilih 11.732 orang. Kecamatan penyumbang Golput tertinggi adalah Ipuh, yaitu mencapai 4.778 jiwa, dari 13.141 pemilih, yang mencoblos 7.941 orang. Kemudian Kota Mukomuko, sebanyak 4.622 orang, total pemilih 12.563 yang memilih hanya 7.941 orang. Golput terbanyak ke tiga terjadi di  Penarik, yaitu mencapai 4.142 orang, total pemilih 16.110 orang, yang memilih 11.968 jiwa.
Angka golput terkecil di Kecamatan Sungai Rumbai, dimana dari 6.102 pemilih yang tidak memilih hanya 1.270 jiwa dan yang memilih 4.832 orang. Kedua di Kecamatan Air Dikit, yaitu Golput hanya 1.364 orang, jumlah pemilih 4.640 yang memilih 3.276 jiwa. Kemudian Golput terendah ke tiga di Kecamatan Air Manjuto, dari 7.621 jiwa, memilih 6.193 dan yang golput hanya 1.428 jiwa.
Salah seorang tokoh masyarakat, H.Hamdani Makir,SH,M.Hum mengatakan dalam hal ini ada banyak faktor penyebab masyarakat Golput. Kemungkinan KPU juga salah, sebab persentase pemilih bagian dari nilai sukses Pilkada. Bisa jadi sosialisasi belum maksimal, atau penepatan TPS tidak strategis dan sebagainya. Namun perlu diketahui, krisis kepercayaan masyarakat pada pemimpin bisa menjadi salah satu penyebab golput. Selain itu, pemahaman warga tentang perlunya memilih, sebaiknya terus ditanam, bukan saja pada saat akan memilih, tapi dari usia dini.
‘’KPU mau tidak mau menjadi sorotan atas tingginya Golput, tapi kita juga harus memahami, ini bukan sepenuhnya tanggungjawab KPU. Saya berpikir, krisis kepercayaan pada pemimpin juga berpeluang besar menjadi penyebab golput,’’ katanya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag mengatakan berbagai usaha sudah mereka lakukan untuk mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada ini. Mulai dari sosialisasi melalui media, turun ke sekolah-sekolah, ke kecamatan bahkan ke desa-desa. Tidak hanya KPU pemda dan pasangan calon juga ikut gencar mensosialisasikan untuk tidak golput. Namun fakta yang terjadi angka golput tetap tinggi. Diakuinya target KPU partisipasi pemililih 75 persen tak tercapai.
‘’Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk sosialisasi ke masyarakat, pemda juga terus lalukan, termasuk pasangan calon sendiri, sangat gencar mengajak warga memilih. Namun faktanya hasil pleno KPU, angka golput masih di atas 30 persen,’’ kata Dawud.
Lanjutnya, secara umum Pilkada berjalan dengan baik, tahapan dilakukan sesuai jadwal. Masalah golput dilihat dari pemberitaan media, memang menjadi persoalan hampir sebagian besar wilayah yang melaksanakan Pilkada di Indonesia. Yang jelas, mereka akan menjadikan hasil ini sebagai catatan untuk perbaikan kedepannya.
‘’Tidak bermaksud membandingkan, angka golput kita sebetulnya masih lebih rendah dari beberapa daerah lainnya. Kami akan jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk masa akan datang,’’ tegas Dawud.
Anggota KPU lainnya, Ramadhan Gusti,S,IP juga mengakui angka golput di Mukomuko masih terlalu tinggi. Sebab target KPU partisipasi pemilih adalah 75 persen menimal, fakta yang terjadi pemilih hanya sekitar 69 persen lebih. Tidak melepas tanggungjawab, fakta ini akan mereka jadikan bahan evaluasi, artinya sosialisasi yang mereka rasa sudah begitu gencar, ternyata belum mampu memikat minat seluruh warga.
‘’Kami tidak mau lepas tanggungjawab, ini akan menjadi catatan untuk kedepannya,’’ tutup Gusti.(jar)


Sepanjang 2015, Terjadi 18 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Wanita
METRO – Tampaknya, tingkat kekerasan maupun pelecehan terhadap anak dan kaum perempuan di Kabupaten Mukomuko masih sangat tinggi. Buktinya sepanjang 2015 saja, Badan Koordinasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB-PP) Kabupaten Mukomuko, mencatat terjadi 17 kasus. Pada semester satu sebanyak 10 kasus, 7 pada anak dan 3 perempuan. Semester dua sebanyak 7 kasus, 4 terjadi kepada anak dan 3 terhadap perempuan. 1 lagi belum tercatat, adalah kasus terbaru di Lubuk Sanai, yaitu ayah kandung diduga menghamili anak sendiri. Jenis kasusnya berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan kekerasan seksual pada anak perempuan dan laki laki.
Kasubbig PP, Ilhami,SKM mengatakan terhitung sejak Januari hingga 19 Desember 2015 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 17 kasus. Juga diakuinya, kasus terbanyak adalah berupa kekerasan seksual kepada anak, baik laki-laku, maupun perempuan. Pelakunya sebagian besar adalah dari keluarga korban sendiri, bahkan diantaranya orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak tersebut. Diakuinya dari 17 yang tercatat, belum termasuk kasus terbaru di Lubuk Sanai III.
‘’Diantaranya kasus KDRT dan pelecehan atau pencabulan terhadap anak, angka ini kita akui masih tinggi. 17 kasus yang tercatat belum termasuk yang terjadi di Lubuk Sanai III beberapa hari lalu,’’ katanya.
Ilham juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada, kasus KDRT maupun kekerasan pada anak dan pelecehan seksual lain yang tidak terdata. Karena pihak keluarga atau masyarakat sekitar enggan melapor, lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa dipengaruhi oleh ekonomi dan ketidaksesuain lain. Sedangkan penyebab kasus pencabulan dan pelecehan seksual, dipengaruhi oleh lingkungan, internet dan bisa jadi tidak harmonisnya satu keluarga.
‘’Kita mengimbau pada masyarakat, jika mengetahui adanya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, sebaiknya dilaporkan, sehingga ada tindaklanjut kedepannya. Kalau penyebabnya, kemungkian banyak hal, termasuk kemajuan teknologi dan kisruh rumah tangga lainnya,’’ ungkap Ilham.
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PP), Hj. Mujibah mengklaim dalam melindungi anak dan perempuan BKKB mempunyai tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun untuk kasus dugaan pencabulan anak kandung yang terjadi beberapa hari yang lalu, mereka merasa kecolongan. Kejadian ini diketahuinya setelah diberitakan oleh salah satu media cetak di Kabupaten Mukomuko. Walaupun demikian pengawasan terhadap anak dan selalu terpantau, baik itu melalui masyarakat dan pihak kepolisian.
‘’Saya tidak mengetahui tentang kasus pencabulan anak oleh ayah kandungnya pada beberapa hari lalu. Walaupun tidak mengetahuinya bukan berarti kami tidak memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat. Karena anggota tim yang kami miliki tentu tidak memungkinkan untuk memantau setiap desa. Jika kami tidak dapatkan informasi secara langsung, biasanya ada laporan dari masyarakat dan polisi,’’paparnya.(dom)


Ketua Dewan dari Gerindra, Pemerintahan Huda Bakal Kuat
METRO – Agaknya, pemerintahan Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP bakal kuat. Pasalnya pasangan ini diusung oleh partai pemenang Pilleg di Mukomuko, yaitu Gerindra pemilik BD 2 N atau ketua DPRD. Artinya akan ada peluang singkronisasi kebijakan pemerintah dengan dewan. Bahkan seperti diketahui, Haidir yang bakal menjadi wakil bupati adalah kader Gerinra. Ditambah lagi pasangan ini juga didukung oleh Hanura, yang memiliki 2 kursi di DPRD Mukomuko.
Diminta tanggapannya, Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan secara partai mereka memiliki kebanggaan sendiri. Karena bupati dan wakil bupati yang terpilih merupakan jagoannya Gerindra. Bahkan ia optimis kedepan, Gerindra semakin kuat dan besar di Kabupaten Mukomuko, dengan syarat pemerintahan Huda – Haidir berjalan sukses.
‘’Secara partai tentu kami bangga dan berniat mendukung pemerintahan mendatang, sebab ini juga menjadi taruhan nama partai kedepan. Jika pemerintahan Huda – Haidir sukses, maka ada kemungkinan Gerindra makin berjaya,’’ paparnya.
Lanjutnya, untuk urusan tugas pemerintahan, sebagai wakil rakyat, ia tidak melihat dari segi kepartaian, tetapi bertindak secara profesional. Selagi program pemerintah memang bagus untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat akan mereka dukung secara penuh. Sebaliknya, jika keluar dari amanat undang-undang atau bertentangan dengan tujuan bersama daerah ini, Gerindra akan menjadi partai pertama memberi kritikan terhadap pemerintah. Komitmen dari calon untuk diusung Gerindra, adalah siap menjalankan pemerintahan dengan baik, adil dan merakyat.
‘’Intinya kami bisa menjadi pendukung pertama suksesnya pemerintahan, juga sebagai pengawas utama, intinya sebagai dewan dan kader partai kita profesional. Kami yakin Huda – Haidir mampu memimpin Mukomuko dengan baik dan bijaksana. Maka mari kita bersama-sama mendukung mereka untuk menjalankan pemerintahan nanti,’’ tegasnya.
Haidir, diminta tanggapannya mengatakan, mereka siap menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai amanat undang-undang. Sebagai kader Gerindra, ia tahu betul, visi dan misi partainya. Yaitu untuk membangun dan memajukan masyarakat agar terus maju dan berjaya. Mereka akan berusaha bersinergi dengan dewan dalam hal menyusun berbagai program yang memihak pada kepentingan masyarakat dan daerah.
‘’Dewan dan Pemda adalah bagian dari pemerintah, maka harus saling menguatkan sesuai fungsinya. Kami akan bersinergi dengan dewan untuk membangun Mukomuko dengan baik,’’ paparnya.
Ketua DPC Gerindra Mukomuko, Bassendri,SE mengaku bangga kedepan ketua dewan dan bupati adalah utusan Gerindra. Ia berpesan, agar bisa menjalankan tugas dengan baik, karena sukses atau tidaknya pemerintahan kedepan, mau tidak mau juga menjadi pertaruhan bagi partai. Walau sebetulnya dalam bertugas mereka lepas dari partai, karena sudah menjadi milik masyarakat.
‘’Karena mereka dari Gerindra tentu kami bangga. Tapi perlu dipahami ketua dewan bupati dan wakil bupati milik seluruh masyarakat, mereka harus merangkul seluruh elemen yang ada untuk kemajuan daerah, termasuk seluruh partai politik,’’ tutupnya.(jar)

Friday, 18 December 2015

Tarmizi Sukses Lewati Ujian Pertama


METRO – Penjabat (Pj) Bupati Mukomuko, Tarmizi, B,Sc, S.Sos merasa lega, karena ujian pertamanya sebagai pengendali pemerintahan di Mukomuko hampir selesai. Adapun ujian pertama dan cukup berat yang sudah dilalui pemerintahannya adalah terselenggaranya Pilkada dengan sukses. Tarmizi masih memiliki beberapa bulan untuk menata Mukomuko, sebelum dilantiknya bupati devenitif terpilih pada pemilihan 9 Desember lalu. Banyak hal yang harus dilakukannya dalam waktu tersisa, teruma menyangkut dengan penataan birokrasi pemerintahan lebih baik lagi.
Dikatakan Tarmizi, tugas pertama saat ia dimandatkan sebagai Pj bupati adalah menyukseskan Pilkada. Ia bersyukur semuanya berlangsung dengan baik dan tertib, semua ini tak lepas dari kerja keras penyelenggara, pihak keamanan dan seluruh masyarakat.
‘’Tugas pertama untuk menyukseskan Pilkada serentak, Alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar. Hal ini tak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua lini. Mulai dari penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, masyarakat dan jajaran Pemda Mukomuko. Dalam hal ini, kita tak luput mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang diberikan, hingga Pilkada berjalan sukses, aman dan lancar,’’ kata Tarmizi.
Terkait dengan adanya riak kecil di tengah masyarakat, Tarmizin menilai sangat wajar saat pesta demokrasi berlangsung. Namun ia berharap, apapun bentuk persoalan yang muncul dalam situasi Pilkada lalu, tidak menimbulkan perpecahan atau membuat masyarakat terkotak-kotak.
‘’Karena situasi Pilkada sudah berakhir, kita imbau masyarakat untuk tidak terkotak-kotak. Kita berharap gesekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat Pilkada tidak berlanjut. Mari kita dukung pembangunan secara bersama kedepan, itu lebih tepat,’’ pintanya.
Setelah sukses melaksanakan tugas pertama, tentu seorang kepala daerah akan menghadapi tugas yang lebih berat lagi. Dipandang perlu memperkuat pondasi birokrasi di jajaran pemerintahannya. Menanggapi hal ini, ia memiliki rencana untuk melakukan pembenahan birokrasi salah satu upaya untuk menyukseskan program kerja yang telah direncanakan.
‘’Sambil berjalan, kita akan perkuat pondasi birokrasi. Apakah ada mutasi, kita memiliki rencana itu, namun hanya untuk mengisi jabatan eselon yang masih terdapat kekosongan. Namun ini tetap mendapat izin dari Komisi ASN (Aparatur Sipil Negera, red). Dan kita perkirakan jelang akhir bulan ini, permohonan izin telah disampaikan ke pusat. Untuk sementara ini, telah dibentuk tim seleksi untuk pelaksanaan lelang jabatan,’’ ujarnya.
Anggota Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) Kabupaten Mukomuko, Isbowo Afandy ketika dimintai tanggapannya kemarin. Ia menilai, pelaksanaan Pilkada di daerah ini terbilang sukses. Namun disayangkan, angka partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya masih rendah.
‘’Soal pelaksanaan, kami menilai cukup sukses. Namun yang menjadi pertanyaan, soal rendahnya partisipasi pemilih. Sebab untuk Kabupaten Mukomuko masih terbilang rendah warga yang menggunakan hak suaranya,’’ demikian Isbowo.(nek)

Pleno KPU Dibuka, Hujan Deras Turun
//Dibawah Pengawalan Ketat Kepolisian
METRO – Pagi kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko mulai menggelar pleno hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Pleno yang masih berlangsung saat berita ini diturunkan, berjalan dengan aman dan tertib, dibawah pengawalan ketat pihak kepolisian yang di back up Brimob dan TNI. Hujan deras yang turun tiba-tiba saat pleno dibuka, juga membuat warga atau pihak tertentu enggan datang untuk menyaksikan jalannya pembukaan pleno.
Hasil pantauan Radar Mukomuko di lokasi, walau tidak satupun dari calon bupati atau gubernur yang hadir, namun saksi masing-masing lengkap. Begitupun seluruh anggota PPK dari 15 kecamatan semuanya dalam keadaan siap. Juga tampak hadir Kapolres Mukomuko, AKBP. Andhika Vishnu,S.Ik, Kajari Mukomuko, Sugeng Riyanta, SH, MH, Bupati diwakil asisten 1, Drs, Arinal Basri, kepala Kesbangpol, kepala Satpol-PP dan dari kemenag juga undangan lainnya. Termasuk anggota Panwaslu Mukomuko semuanya lengkap mengawasi jalannya pleno. Setiap pembukaan kota dan perekapan disaksikan bersama-sama oleh pihak calon, panwaslu maupun dari kepolisian.
Untuk pengamanan sendiri berlapis, mulai dari jalan masuk, luar gedung hingga ke dalam ruangan rapat pleno dilangsungkan. Puluhan anggota Brimob juga tampak siaga dengan berseragam lengkap untuk melakukan pengamanan jika terjadi suatu hal. Setiap undangan yang masuk, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, alhasil ditemukan beberapa anggota PPK membawa gunting, pisau, silet, karter dan besi paku kanup kecil, yang diprediksi lupa ditinggalkan. Alat ini merupakan keperluan mereka saat pleno di kecamatan, hanya saja saat menghadiri pleno kabupaten, lupa ditinggal. Walau demikian tetap disita oleh pihak kepolisian yang menjaga pintu masuk ruangan pleno.
‘’Dari pantauan kita semuanya aman-aman saja, pleno masih berlangsung, mudah-mudahan sampai selesai tidak ada masalah. Soal adanya yang bawa gunting dan sebagainya saya belum cek. Maklum anggota PPK itu alatnya saat rapat dikecamatan untuk motong kertas dan nempel kertas di dinding,’’ kata Kapolres melalui Kabag Ops AKP. Rohbin Pardosi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag menyampaikan terlaksananya Pilkada ini berkat kerja keras seluruh jajaran KPU, PPK, KPPS, pihak kemananan, Panwaslu dan lainnya serta dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah terkhusus para kontestan Pilkada. Ia yakin seluruh penyelenggara menjalankan tugasnya dengan baik dan netral. Pleno ini bagian dari tahapan Pilkada, dimana sebelumnya sudah dilakukan pleno tingkat 15 kecamatan.
‘’Semua proses Pilkada dilakukan secara baik dan terbuka, seluruh komponen penyelenggara melakukan tugasnya dengan profesional dan netral. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia dan semua berjalan dengan jujur dan adil,’’ tutup Dawud.(jar)

Panwaslu Temukan Kelalaian, Laporan Nomor 3 ke DKPP
METRO – Pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten, baru saja menyidangkan laporan yang disampaikan tim calon nomor urut 3, terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alhasil, Panwaslu mendapati ada dugaan kesalahan dalam bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU Mukomuko. Dalam hal ini terkait dengan penggunakan C-KWK dan C1-KWK. Dimana semestinya yang digunakan sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2015, faktanya yang dipakai adalah form yang ada pada PKPU tahun 2010. Lantaran menyangkut etik, maka kemungkian bakal lanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Disampaikan oleh ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos masing-masing pihak, pelapor maupun terlapor sudah mereka panggil untuk diminta keterangannya. Namun dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pelanggaran yang menyangkut dengan hasil Pilkada, melainkan berupa dugaan kelalaian dari pihak penyelenggara. Untuk tindaklanjutnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kemungkinan ke DKPP.
‘’Arahnya lebih pada kelalaian pihak penyelenggara, ini terkait dengan penggunaan form C-KWK. Untuk dugaan pelanggaran dalam hal penghitungan atau rekapan suara tidak ada. Sesuai aturan kemungkin arah penyelesaian akhir ke DKPP,’’ kata Sujar.
Menyangkut dengan tuntutan pelapor, agar Panwaslu menyita hasil pleno di kecamatan dan menunda pleno kabupaten, Sujar memastikan itu tidak mungkin dilakukan. Sebab kewenangan panwaslu tidak sejauh itu, selain itu untuk tindakan demikian dasar kesalahannya harus sesuai, terutama menyangkut dengan penghitungan suara calon, seperti dugaan pengelembungan atau menghilangkan.
‘’Untuk menunda pleno kami tidak punya kewenangan sejauh itu, karena dasar hukum, kapan pleno boleh ditunda atau dibatalkan sangat jelas. Dalam laporan yang disampaikan, setelah diproses kita tidak menemukan dasar itu,’’ kata Sujar.
Terkiat dengan tuntutan untuk meminta pemungutan suara ulang, Sujar menerangkan, untuk Mukomuko tidak ditemukan kesalahan yang bisa mengarah ke hal demikian. Sebab dalam PKPU diterangkan, pemungutan suara ulang bisa dilakukan, apabila terjadi ketidaknetralan KPPS, kemudian logistik saat akan dilakukan pencoblosan dalam kondisi rusak seluruhnya serta beberapa faktor lain. Untuk Pilkada ulang, tidak mudah, karena menyangkut dengan anggaran dan kesiapan.
‘’Tidak akan ada hal yang sejauh itu, kalau pilkada ulang dasarnya diatur dengan jelas ada poin-poinnya. Bencana alampun terjadi, tidak ada Pilkad ulang, hanya berbentuk penundaan,’’ tutupnya.(jar)

Huda-Haidir Unggul 141 Suara


Golput Kalahkan Calon Nomor 1 dan Nomor 3
METRO – Final, berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP adalah sebagai calon bupati terpilih untuk periode 2016-2021. Pasangan nomor urut 2, ini memperoleh dukungan 39.243 suara, jauh mengungguli pasangan Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos yang memperoleh 26.043 suara dan Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt yang dipilih 20.786 jiwa. Namun pasangan Huda – Haidir hanya menang tipis, yaitu 141 suara dari pemilih golput yang jumlahnya mencapai 39.102 orang. Total pemilih, baik yang masuk DPT. DPTb1, DPTb2 dan pengguna KTP sebanyak 128.690 jiwa, sedangkan yang memilih 89.588 jiwa.
Berdasarkan hasil rapat pleno, Huda – Haidir yang merupakan jagoan dari Gerindra dan Hanura ini menang di 8 Kecamatan. Masing-masing di Penarik memperoleh 7.140 suara, Air Manjuto 4.490 suara, Air Rami 3.128 suara, XIV Koto 3.763 suara, Teras Terunjam, 1.721 suara, Sungai Rumbai, 3.312 suara, Kota Mukomuko 3.028 suara dan Air Dikit 1.135 suara. Di Ipuh Huda – Haidir meraih 2.896 suara, hanya beda tipis dengan Sapuan – Dedy yang menang dengan 2.899 suara. Sapuan unggul di 6 kecamatan, masing-masing Teramang Jaya, Ipuh, V Koto, Selagan Raya, Pondok Suguh dan Lubuk Pinang. Wismen – Bambang hanya unggul di Kecamatan Malin Deman.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag membenarkan hasil pleno KPU, yang baru saja dilangsungkan, pasangan Huda – Haidir adalah sebagai peraih suara terbanyak. Untuk peraih suara terbanyak ke dua pasangan, Sapuan – Dedy dan selanjutnya Wismen – Bambang. Hasil ini sudah sah, namun untuk penetapan sesuai jadwal pada 21-22 Desember 2015 kelak.
‘’Pasangan nomor urut 2 sudah sah sebagai peraih suara terbanyak, jika tidak ada sengketa atau tuntutan pada tanggal 21 atau 22 Desember dilangsungkan penetapan. Perolehan suara hasil pleno merupakan rekapan dari hasil pemilihan di 15 kecamatan, ini tidak akan berubah lagi,’’ papar Dawud.
Juga disampaikan komisioner KPU lainnya, Ramadhan Gusti,S.IP, pleno perekapan suara, baik untuk bupati maupun gubernur telah selesai sekitar Pukul 04.05 dini hari malam kemarin. Dimana hasil dari 15 kecamatan, pasangan nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh saksi calon, walau salah satu saksi tidak tanda-tangan, karena walk out. Namun demikian, hasil rapat pleno tetap sah. Sikap dari saksi nomor urut tiga ini, mereka hormati, karena itu bagian dari demokrasi.
‘’Pleno sudah selesai, memang saksi dari nomor urut 3 belum tanda-tangan, karena walk out sebelum pleno selesai. Namun bagaimanapun hasil pleno ini sudah sah. Sikap dari saksi nomor 3, kami nilai bagian dari demokrasi, mereka mempunyai hak untuk mengambil sikap,’’ tutur Gusti.
Huda saat diminta tanggapannya, mengaku sudah mengetahui hasil rapat pleno KPU ini. Ia mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko, pada pelaksana Pilkada, pihak kemanan dan seluruh timnya. Kemenangan ini adalah kemenangan bersama seluruh masyarakat, tidak ada warga Kabupaten Mukomuko yang kalah. Ia akan mengajak semua masyarakat dan unsur untuk bersama-sama membangun daerah dengan lebih baik.
‘’Saya atas nama pribadi, keluarga dan tim mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko, kemenangan ini adalah kemenangan bersama untuk kita membangun Mukomuko jauh lebih baik lagi. Kita lupakan persaingan, mari bersama-sama untuk kemajuan,’’ tutupnya.(jar)



Wakl Out, Saksi No 3 Tolak Hasil Pleno KPU
METRO – Saksi calon bupati Mukomuko, nomor urut 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt tolak hasil pleno KPU. Alasannya hasil Pilkada tidak sah, lantaran terjadi kesalahan penggunaan C1-KWK dan C-KWK. Dimana seharusnya digunakan C-KWK dan C1-KWK yang ada di KPU nomor 10 tahun 2015, namun faktanya yang dipakai adalah form di KPU tahun 2010. Sebagai bentuk penolakan mereka, saksi pasangan ini, Japridin,ST, M.Pd dan Hendra Cipta melakukan aksi wakl out atau meninggalkan ruangan rapat pleno sebelum selesai.
Katakan Japridin, pihaknya meminta pleno KPU ditunda, lantaran keabsahan form C1-KWK diragukan. Namun sayang permintaan mereka tidak disetujui oleh KPU, padahal jelas-jelas tidak sesuai. Maka atas rasa kekecewaan ini, mereka memilih meninggalkan lokasi pleno dan menganggap hasil Pilkada tidak sah.
‘’Benar kami walk out, sebab KPU tidak mengindahkan permintaan kami untuk menunda rapat pleno, sebab form C1-KWK yang digunakan tidak sah, secara otomatis semua hasil Pilkada kami ragui. Jika tetap dalam ruangan rapat, sama halnya kami setuju, padahal jelas-jelas ini tidak benar,’’ kata Japridin.
Lanjutnya, se Indonesia Pilkada sepakat menggunakan dasar hukum dan aturan main yang ada pada PKPU nomor 10 tahun 2015. Sementara KPU malah melakukan hal uang berlainan, yitu menggunakan form C1-KWK yang berlaku pada Pilkada 2010 atau PKPU tahun 2010. Jelas dibalik ini semua, banyak dugaan yang timbul.
‘’Kenapa tidak sekalian gunakan seluruh aturan lama, artinya KPU menolak PKPU yang baru. Maka kami menilai pemungutan suara di seluruh TPS harus di ulang, sebab C-KWK salah ada di seluruh TPS,’’ paparnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag sebelumnya mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu. Walau diakui lebih baik gunakan PKPU nomor 10 tahun 2015, namun C1-KWK yang dipakai tetap sah, sebab aturannya masih berlaku. Selain itu masalah ini sedang ditangani pihak Panwaslu, KPU sendiri sudah dipanggil.
‘’Kami sudah koordinasi dengan provinsi, form ini tetap sah, yang penting tidak ada pengurangan atau penambahan suara calon manapun. Selain itu kasus ini sedang ditangani Panwaslu. Kalau memang ke DKPP, KPU tentu tidak bisa menghindar,’’ tutupnya.(jar)

Kalah Tipis, RM Juga Berjaya di Mukomuko

METRO – Walau kalah 2.947 suara dari Pasangan Sultan B. Najamudin – Mujiono, yang memperoleh 43.887 suara. Berdasarkan pleno KPU, pasangan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1, Ridwan Mukti – Rohidin Mersyah yang mengantongi 40.940 suara, tetap dianggap berjaya di Kabupaten Mukomuko. Logikanya pasangan Sultan – Mujiono bisa menang telak di ‘’kapuang sakti ratau batuah’’ ini, karena Mujiono adalah putra asli Mukomuko. Tapi berkat kerja tim dan pemikiran masyarakat yang luas, duo RM sukses mendapat dukungan maksimal.
Ketua DPC Gerindra Mukomuko, Bassendri,SE mengaku bangga, karena calon gubernur yang diusung oleh partainya memperoleh dukungan luar biasa di Mukomuko. Padahal awalnya, mereka sempat ragu, karena gerakan lawan cukup gencar, ditambah lagi calon wakil lawan adalah putra Mukomuko. Bagi mereka kalah tipis dari nomor 2, duo RM tetap dianggap berjaya di Mukomuko.
‘’Kami berterimakasih kepada masyarakat sudah dukung menangan Ridwan Mukti, tentu suara 40 ribu di Mukomuko sangat berpengaruh bagi kemenangan pasangan ini secara umum,’’ kata Bas.
Jhon Simamora dari Hanura,juga mengaku bangga atas besarnya dukungan masyarakat terhadap pasangan ini. Alhasil duo RM keluar sebagai pemenang Pilkada dan akan memimpin Bengkulu. Ia yakin Mukomuko akan mendapat perhatian besar dari Gubernur mendatang. Diakuinya untuk menang secara telak di Mukomuko cukup sulit, sebab calon lain juga menjadikan Mukomuko sebagai basisnya, apalagi wakil dari calon nomor 2 adalah dari Mukomuko.
‘’Kita merasa puas walau tidak menang dengan angka fantastis, sebab disadari lawan cukup besar, Mukomuko termasuk basisnya,’’ tegas Jhon.
Salah seorang komisioner KPU Mukomuko, Ramadhan Gusti,S.IP membenarkan hasil suara calon gubernur sudah sah, karena telah diplenokan. Dimana dari 15 kecamatan, pasangan Sultan – Mujiono memperoleh dukungan terbanyak. Hasil rapat pleno langsung mereka kirim ke KPU Provinsi untuk diplenokan di provinsi.
‘’Hasil pleno ini sudah sah, karena berdasarkan suara dari seluruh kecamatan, untuk hasil pemilihan gubernur telah kita kirim ke Bengkulu untuk di Plenokan KPU Provinsi,’’ tutupnya.(jar)

Wednesday, 16 December 2015

Kejari Tetapkan 2 Tsk Baru dan 11 Calon Tsk


//Dalam Kasus Tortilla dan Bantuan Miskin
METRO – Sebelumnya Kejari Mukomuko sukses mengurung mantan Bupati, IY, mantan ketua DPRD Mukomuko AP dan eks Sekwan BM dalam kasus dugaan korupsi penggelapan aset daerah. Kemudian 2 bulan lalu menetapkan 3 orang Tsk dalam kasus dugaan korupsi dana PKK. Kemarin Kejari Mukomuko dibawah komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Sugeng Riyanta, SH, MH dalam jumpa persnya kembali mengumumkan 2 pejabat Mukomuko sebagai tsk baru pada kasus berbeda. Kajari juga memastikan akan ada belasan tersangka lain yang bakal dijerat dalam waktu dekat.
Untuk diketahui 2 Tsk baru ini, masing-masing, 1 orang terkait dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pemberdayaan masyarakat miskin. Adapun pos anggarannya terpusat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko tahun 2012-2013. Inipun belum final, masih ada 5 orang calon Tsk baru pada kasus yang sama. Selanjutnya 1 orang tsk lagi yang dipublikasikan kemarin, terkait dengan dugaan korupsi dana khusus untuk unit finishing tortilla. Pos anggaran berada di sekretriat daerah dalam bentuk dana khusus tahun 2014. Kasus ini menurut Kajari berpotensi menjerat 7 orang tersangka, artinya 6 lagi nunggu antrian.
Dijelaskan Kajari, sejumlah kasus tindak pidana khusus (Pidsus) yang tengah ditanganinya, tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) telah memasuki tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan 3 kasus lagi, masih dalam proses penyidikan, bahkan telah ditemui adanya Tsk. Untuk dugaan penyalahgunaan anggaran pemberdayaan masyarakat miskin, alat bukti cukup mendukung untuk menyeret 6 orang tsk lagi. 1 Tsk yang ditetapkan diduga sebagai penerima dana. Untuk kasus unit finishing tortila bakal menyeret 7 orang, 1 sudah Tsk.
‘’Dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pemberdayaan masyarakat miskin pada Bappeda ini, telah dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) dan ditemui adanya dugaan kerugian negera. Dari hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka. Sementara potensial suspec yang bakal bertanggungjawab dalam kasus ini sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk anggaran bantuan khusus pada Sekretariat Daerah untuk unit finishing tortila juga telah ditetapkan satu orang tersangka, namun potensial suspec sebanyak 7 orang,’’ kata Sugeng.
Terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran untuk program PKK tahun 2013-2014 melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB-PP) Kabupaten Mukomuko. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 3 orang Tsk yang bakal diminta pertanggungjawabannya.
‘’Untuk dugaan korupsi dana PKK dan Dharma Wanita, yang naik ke tahap penyidikan hanya anggaran untuk PKK. Dari hasil penyidikan, telah ditetapkan 3 orang tersangka,’’ paparnya.
Selain itu, selama 2015 ini, kasus yang ditangani pihak kejaksaan yang telah naik ke tahap persidangan, terkait dugaan korupsi penggelapan aset milik daerah, sebuah mobil fortuner BD 2 N. Kasus ini menyeret 3 orang terdakwa, Arnadi Pelam mantan Ketua DPRD Mukomuko, Bustari Maler mantan Sekwan, dan Ichwan Yunus mantan Bupati Mukomuko.
‘’Kasus ini masih dalam tahap penuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Arnadi Pelam dan Bustari Maler tinggal lagi menunggu sidang putusan. Sementara terdakwa Ichwan Yunus, masih tahap pemeriksaan dan keterangan saksi,’’ demikian Sugeng.(nek)

Sapuan Ajak Tim, Rekan dan Simpatisannya, DukungPemerintahan Huda-Haidir


METRO – Agaknya, pasangan nomor urut 1, Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos legowo menerima kekalahan mereka pada Pilkada kali ini. Walau KPU baru menggelar pleno hari ini, via pesan singkat telephon seluler, Sapuan mengajak seluruh pendukung dan simpatisannya, untuk mendukung pemerintahan Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP demi terwujudknya Mukomuko yang lebih baik. Seperti diketahui Huda – Haidir disinyalir memperoleh suara terbanyak sesuai hasil hitungan cepat sementara.
Dalam SMS yang dikirim via nomor hanphone pribadinya, Sapuan mengucapkan terimakaih kepada seluruh tim, keluarga, rekan dan simpatisannya yang sudah bergandengan tangan pada Pilkada lalu untuk memenangkan nomor 1. Selain itu ia juga mengucapkan banyak maaf atas kekurangan, kesalahan saat kerjasama tim. Terakhir ia menyampaikan salam untuk seluruh keluarga tim dan simpatisan maupun pendukungnya, dan mengajak mendukung pemerintahan Mukomuko kedepan untuk lebih baik dan maju.
‘’Assmlkm, kepada yth, seluruh simpatisan, sanak saudar, kawan-kawan yang telah berjuang bergandengan tangan bersama untuk pemenangan nomor 1, Sapuan – Dedy. Terimakasih banyak atas perjuangannya selama ini, mohon maaf jika ada kekurangan/kesalahan dalam kerjasama tim. Salam buat keluarga, mari kita dukung & kawal pemerintahan kab mukomuko kedepan untuk lebih baik & maju lagi, tks. Wassmlkm H.Sapuan,SE,MM,Ak,CA,’’ begituluh SMS yang disebarkan Sapuan.
Selain itu, saat dihubungi Sapuan juga mengajak seluruh pendukungnya terus menjalin silaturahmi untuk menjaga kebersamaan sampai kapanpun. Dan meminta melupakan persaingan yang terjadi selama ini, mari fokus beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masa depan. Ia juga berharap pada pemerintahan mendatang bisa mewujudkan cita-cita bersama masyarakat, yaitu terjaganya kestabilan dalam berusaha, serta terjadinya pemerataan dalam pembangunan yang lebih baik.
‘’Sekarang persaingan politik sudah selesai, saatnya masyarakat kembali berkonsentrasi dengan aktivitasnya. Dukung pemerintahan dan awasi, demi terciptanya keamanan dan kemajuan. Warga yang selama ini berbeda pandangan atau arah politik, mari bersatu kembali dan jaga silaturahmi,’’ tegas Sapuan.
Wakil Sapuan, Dedy juga menyampaikan hal yang sama untuk keluarga, tim dan simpatisannya. Ia mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Terkait hasil Pilkada, ia meyakini seluruhnya sudah berjuang dan berusaha keras. Ia sama sekali tidak menyesali, bahkan bangga karena telah ikut pada Pilkada ini. Masyarakat yang selama ini mungkin terkotak-kotak, harus kembali menyatu dan memberi suport pada pemerintahan kedepan.
‘’Jika ada kesalahan juga kekurangan selama perjuangan ini kami minta maaf, mari kita terus bangun kebersamaan untuk menatap hari depan lebih baik,’’ tutupnya.(jar)

Pleno KPU, Polres Turunkan Kekuatan Penuh
//Diback Up Brimob dan TNI, Lokasi Pleno Steril
METRO – Hari ini, dilangsungkan rapat pleno hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko. Pleno yang berlangsung selama 2 hari ini, bertempat di aula salah satu hotel ternama di Kota Mukomuko. Untuk terjaminnya keamanan pleno, Kapolres Mukomuko, AKBP Andhika Vishnu,S.Ik akan menurunkan kekuatan penuh. Selain itu juga di back up oleh pasukan Brimob dan TNI. Ada dua lokasi yang menjadi fokus utama pengamanan, yaitu tepat dilaksanakan pleno serta Kantor KPU Mukomuko.
Dikatakan Polres Mukomuko, saat meninjau kondisi dokumen Pilkada di KPU Mukomuko, kemarin pihaknya sudah melaksanakan persiapan sistim pengamanan. Ia akan membentuk lokasi pleno steril dari berbagai kegiatan atau kebisingan. Sehingga KPU dapat melaksanakan tugasnya dengan aman. Seluruh kekuatan Polres Mukomuko diterjunkan dengan berseragam lengkap alias terbuka. Selain itu juga pengamanan penuh dari Brimob serta di back up oleh TNI. Seluruh kendaraan tidak ada yang parkir di lokasi pleno, maka diatur di posisi yang sedikit berjarak.
‘’Kita ingin lokasi pleno betul-betul steril, jangan sampai ada hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta pleno. Untuk kendaraan lokasi parkir lebih jauh. Kita akan turunkan kekuatan penuh, juga dari bromob dan TNI, fokusnya lokasi pleno dan kantor KPU,’’ kata Kapolres.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag mengatakan semua persiapan untuk rapat pleno telah dilakukan. Dokumen hasil pilkada yang akan diplenokan saat ini seluruhnya ada di KPU dan akan diangkut ke lokasi beberapa saat sebelum dimulai. Semuanya dalam kondisi utuh, sebagaimana saat diterima dari PPK. Kotak suara akan dibuka secara resmi dan terbuka saat pleno berlangsung.
‘’Pleno dilakukan di aula hotel, semua persiapan sudah kita lakukan dengan matang. Seluruh anggota KPU akan hadir juga dari PPK,’’ kata Dawud.
Sekretaris KPU, Aran,S.Pd menambahkan undangan pleno pada masing-masing kandidat atau saksinya sudah disampaikan. Untuk setiap kandidat saksi sebanyak 2 orang dan akan masuk secara bergantian. Selain itu juga diundang dari pemda, dewan dan beberapa unsur lainnya. Sesuai jadwal pleno dilangsungkan 2 hari, bisa jadi 1 hari jika cepat selesai.
‘’Kalau kita sudah siap, undangan untuk pemda, saksi maupun calon sudah disampaikan, mudah-mudahan saja pleno berjalan tepat waktu, jadwalnya 16 dan 17 Desember,’’ tutup Aran.(jar)

KPU Ngaku Gunakan PKPU 2010
//Terkait Laporan Tim Nomor 3
METRO – Menanggapi laporan pihak tim sukses nomor urut 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – H. Bambang Apriadi,S.Pt, begini jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko. Diakui C-KWK dan C1-KWK yang digunakan pada Pilkada lalu bukan yang terdapat di PKPU nomor 10 tahun 2015, melainkan form yang ada pada PKPU tahun 2010. Mengenai DPT tidak ada pengaturan, data awal dari Kemendagri dalam bentuk DP4 dan kemudian dilakukan pencocokan kembali.
Disampaikan oleh salah seorang komisioner KPU Mukomuko, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd, untuk form C-KWK dan C1-KWK yang digunakan memang bukan 2015, melainkan 2010. Walau ada perbedaan, namun sifatnya sah dan sesuai dengan standar KPU. Terkait dengan hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan KPU Provinsi Bengkulu. Ditanya apakah sengaja atau tidak, menggunakan PKPU yang lama? Regar mengatakan tidak ada unsur sengaja ataupun tidak sengaja.
‘’Kami sudah konsultasi dengan provinsi, ini sah sesuai PKPU tahun 2010, memang ada perbedaan form dari yang terbaru. Walau berbeda tapi tetap sesuai dengan standar KPU, maka kami yakin tidak ada persoalan dengan ini,’’ kata Regar.
Lanjutnya, yang jelas tidak ada pengurangan atau penambahan suara hasil pemilihan. Saat pencoblosan hingga penghitungan pleno dilakukan ada saksi dari masing-masing calon dan sifatnya terbuka. Menganai yang lain, seperti DTP maupun pelaksanaan pleno di seluruh kecamatan tidak ada persoalan sama sekali.
‘’Kalau ada pengurangan atau penambahan suara, ya jadi masalah. Dalam ini tidak terjadi seperti itu. Karena proses yang dilalui terbuka dan diketahui semua pihak calon,’’ tegasnya.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos memastikan laporan dari tim nomor 3 diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka akan memanggil terlapor, yaitu pihak KPU lebih dahulu, selanjutnya meminta keterangan lengkap dari pelapor. Soal peluang Pilkada ke MK, Sujar belum bisa jelaskan, namun berpijak dengan aturan ambang batas suara terlewati, maka sulit bisa ke MK. Jikapun ada kelanjutan dari dugaan sengketa Pilkada, maka arah pertamanya adalah ke PTUN.
‘’Kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku, kita akan minta keterangan dari KPU dan juga pihak pelapor,’’ tutupnya.(jar)

Tuesday, 15 December 2015

Tibra Tanjung.. Mukomuko oke



















Tibra Tanjung










Kemenangan Huda – Haidir Tak Bisa Diganggugugat



METRO – Kemenangan mutlak pasangan calon Bupati Mukomuko nomor urut 2, Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP mutlak. Selisih perolehan suara dengan kandidat lainnya sangat signifikan, yaitu mencapai 15 persen. Maka tidak ada celah bagi pihak manapun untuk menggugatnya. Selain itu sejak awal, dalam persaingan politik pasangan ini sangat santun dan mentaati setiap aturan yang berlaku.
Disampaikan oleh Aprizal, Ak seluruh masyarakat sudah menerima dengan legowo hasil pemilihan bupati 9 Desember lalu. Maka berbagai pihak harus menghormati itu semua. Tidak ada celah untuk mempersoalkan kemenangan bagi pasangan ini, semua sudah menjadi keputusan mutlak mayoritas pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dalam pemilihan, merupakan keharusan ada yang mendapat dukungan lebih besar dari yang lainnya.
‘’Kami berharap kita legowo menerima hasil pemilihan ini, hasil pilkada adalah keputusan masyarakat yang harus dihormati secara utuh. Pasangan Huda – Haidir dalam bersaing selalu mengedepankan kebersamaan dan mentaati setiap aturan berlaku. Maka tidak ada celah bagi pihak manapun untuk mempersoalkan hasilnya,’’ kata Aprizal.
Selanjutnya, masyarakat yang sempat berbeda pandangan selama ini harus kembali menyatu, mendukung pemerintahan berikutnya dan sekaligus mengawasi, agar berjalan sebagaimana mestinya. Pada berbagai pihak, biarkan masyarakat kembali khusuk menjalankan aktivitasnya untuk penyambung hidup. Khusus warga Ipuh dan sekitarnya, siap mengawal hasil Pilkada ini dengan baik, hingga bupati baru dilantik.
‘’Masyarakat harus bersatu padu seperti sedia kala, menatap kehidupan kedepan. Pada pemerintah berikutnya, kita harap bisa berjalan dengan baik dan mewujudkan programnya dengan baik. Jangan lagi ada persaingan dan usaha untuk merubah fakta. Kalau itu terjadi kami dari Ipuh sudah komitmen mengawal hasil ini sampai akhir,’’ tegas Aprizal.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pinang, Feri Irawan, SH.I mengatakan, perolehan suara terbanyak, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Huda-Haidir bukan suatu kebetulan. Selain atas usaha dan doa juga karena takdir yang maha kuasa. Feri mengatakan dalam Pilkada calon bupati dan wakil yang lalu tidak ada yang kalah, semua menang. Hanya saja Tuhan Yang Maha Esa (YME) menakdirkan pasangan Huda-Haidir untuk mengemban amanah masyarakat. Ia juga menyampaikan, percaya pada takdir baik dan buruk merupakan bagian dari rukum iman.
‘’Bicara soal usaha dan doa, semua pasangan calon telah melakukan hal yang sama. Yang membedakan adalah takdir. Mungkin saja usaha dan doa sekarang akan dikabulkan oleh Allah 5 atau 10 tahun mendatang,’’ jelas Feri.(dul)


Wakapolda Apresiasi Pilkada Mukomuko
METRO – Dalam rangka monitoring pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kemarin Wakapolda Bengkulu, Kombes Pol Adnas M bersama timnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko. Ia disambut langsung Ketua KPU, Dawud,S.Ag bersama anggota dan sekretaris KPU Mukomuko Aran,S.Pd. Juga didamping Kapolres Mukomuko, AKBP. Andhika Vishnu,S.Ik bersama para kasat dan anggota, serta Bupati Mukomuko, Tarmizi,B.Sc, S.Sos. Adnas mengapresiasi proses Pilkada di Mukomuko yang dinilainya berjalan dengan lancar dan tertib. Ia juga sempat mengecek kotak-kotak suara hasil pemilihan yang berada di ruang KPU dan meminta dijamin keamanannya.
Pada wartawan, Adnas mengatakan Pilkada adalah hajat negara, maka Polisi dan TNI bertanggungjawab untuk menjamin keamanannya. Begitupun dengan pemerintah daerah dan KPU itu sendiri bertanggungjawab untuk menyukseskannya. Hasil pantauannya selama di Mukomuko, semuanya berjalan dengan baik dan lancar, semua ini tak lepas dari dukungan maksimal dari Bupati, Kapolres dan juga jajaran lainnya. Ia berharap sampai semua tahapan selesai tidak ada masalah yang berarti, KPU harus diberi keleluasaan untuk melaksanakan tugasnya. Mengganggu tugas KPU dalam Pilkada ini sama halnya mengganggu pemerintah, Polri maupun TNI, sebab semua bertanggungjawab dengan tujuan yang sama, Pilkada serentak harus sukses.
‘’Berkat kerja keras KPU didukung oleh pemerintah derah, Polri dan TNI semuanya berjalan dengan baik. Kita melihat secara keseluruhan di Mukomuko tidak ada kendala, buktinya semuanya sudah siap sesuai tahapan,’’ kata Wakapolda.
Kapolres Mukomuko, Andhika Vishnu menimpali instruksi Wakapolda ini, memastikan selama 24 jam anggota secukupnya disiagakan di KPU. Sejak awal, anggota mengawal proses Pilkada dengan baik, hingga selesai pencoblosan dilakukan. Dipastikan hingga pleno KPU dilangsungkan dan semuanya dinyatakan selesai, tingkat pengamanan tidak berubah.
‘’Kita selalu koordinasi dengan KPU terkait dengan tahapan maupun proses yang dilalui. Seluruhnya dikawal dengan maksimal, hingga seterusnya sampai dinyatakan selesai,’’ kata Kapolres.
Bupati Mukomuko, Tarmizi juga berterimakasih kepada penyelenggara dan jajaran keamanan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kepada masyarakat, yang sebelumnya berbeda pilihan atau pendapat, saatnya kembeli bersatu dan konsentrasi dengan tugas atau aktivitas masing-masing. Terkait ada yang kalah dan ada yang belum, itu sudah seharusnya, sebab pemilihan terdiri dari beberapa calon.
‘’Semuanya sudah berjalan dengan baik, kita berharap sampai selesai tidak ada gangguan berarti. Masyarakat kembali menyatu, perbedaan pendapat sudah lewat terkait dengan calon bupati, hasil Pilkada sesaat lagi akan diumumkan KPU,’’ tuturnya.
Sekretaris KPU, Aran,S.Pd menerangkan untuk semua logistik saat ini dalam kondisi aman di kantor KPU. Mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, TNI dan juga dibawah pantauan dari Panwaslu. Seluruh ruangan lokasi logistik steril dari kegiatan pihak sekretariat.
‘’Semua logistik yang berada dalam kotak suara, kita tepatkan di posisi steril, sejak awal mendapat pengamanan dari pihak kepolisian dan juga TNI. Selain itu ada Panwaslu yang setiap saat ada untuk melakukan pengawasan,’’ tutupnya.(jar)


Kasus Fb ‘’Singgih Pramono’’ Dipercayakan Pada Kepolisian

Bupati : Di PNS ada Aturan Tersendiri
METRO – Kasus isu kesukuan yang disebarkan lewat pesan dinding account facebook (fb) yang diklaim dan diduga palsu atas nama ‘’Singgih Pramono’’ terus menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya di Kabupaten Mukomuko, tapi juga menjadi bahasan dimana-mana bahkan hingga ke Kota Bengkulu dan daerah lainnya.  Masyarakat diharap agar tidak terpancing dan melakukan hal yang merugikan dalam menyikapi isu ini. Serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani sampai terungkap siapa dalang sebenarnya dan apa motifnya.
Bupati Mukomuko diminta taggapannya terkait dengan hal ini, mengatakan, untuk sementara lihat dulu perkembangannya. Selanjutnya diserahkan pada instansi terkait untuk menindaklanjuti. Sebab pihak yang melaporkan, Singgih Promono adalah seorang PNS. Di kalangan PNS ada aturan tersendiri menyangkut dengan persoalan yang terjadi. Mengenai kemungkinan dibuat pihak lain atau sendiri oleh Singgih Pramono, bupati mengaku belum bisa mengetahui, karena yang paham dengan itu ada ahlinya.
‘’Kita lihat dulu perkembangannya, biar instansi terkait menangani. Dalam hal PNS ada PP yang mengatur tersendiri. Mengenai asli atau tidak atau dibuat oleh siapa, saya bukan ahlinya, itu yang paham Aiti,’’ kata Bupati.
Tokoh pemuda Ipuh, Aprizal terkait dengan isu ini, berharap tidak ada yang dipojokkan. Ia minta masyarakat mempercayakan pihak yang berwajib untuk menanganinya sampai tuntas. Selama ini warga Mukomuko yang terdiri dari berbagai suku bahkan agama hidup dengan damai dan rukun. Suasana ini harus dijaga sampai kapanpun.
‘’Sangat tidak bijak dalam masalah yang tahu kejelasannya ada perkataan memvonis seseorang. Biarkan masalah ini diselesaikan oleh pihak penegak hukum, kita harus menjaga keharmonisan yang sudah terjaga sejak lama,’’ tegas Aprizal.
Untuk diketahui Adapun tulisan di account Fb ‘’Singgih Pramono’’ diduga palsi ini adalah, ‘’Kita masyarakat suku jawa harus bersatu, bersama kita kuat, kita akan buat pribumi meratap di tanah kelahirannya’’.  Beberapa saat setelah beredar, langsung dikonfirmasi oleh Singgih Pramono asli melalui account milik pribadinya. Berikut penjelasan Singgih, ‘’Ass. Selamat malam sahabat FB, baik yang dikelola secara personal maupun yang masuk dalam group Bupati Mukomuko. Secara resmi saya sampaikan bahwa ada orang yang membuat akun atas nama singgih pramono dengan menampilkan fhoto saya dan membuat status dalam group Bupati Mukomuko yang justru dapat membakar semangat nasionalisme, berpotensi mendorong perpecahan lintas etnis didaerah kita ini. Sangat jelas ini dampak dari Pemilu-Kada didaerah kita. Ini adalah akun FB saya yang saya kelola sendiri dan saya tidak perrnah menggunakkan akun lainnya. Silahkan bersaing dan berkompetisi secara sehat tanpa memukul dengan menggunakan tangan orang lain. Silahkan saja orang menggunakan akun palsu dengan menggunakan nama resmi atau nama lengkap saya, tapi yak,inlah bahwa kebenaran akan berpihak pada setiap ikhtiar yang dilakukan dengan cara-cara yang benar, beretika dan penuh dengan kejujuran,’’ tulisan konfirmasi Singgih melalui account Fb nya yang juga bernama Singgih Pramono tertanggal 7 Desember 2015.(jar)


Thursday, 10 December 2015

Huda Ungguli 8 Kecamatan, SPN 5, Wismen 1



//Hasil Final Pemilihan Bupati Mukomuko
METRO – Diperkirakan hasil rekapan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko sudah hampir final. Pasangan nomor urut 2, Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP tak terbantahkan lagi, keluar sebagai pemenang sementara. Walau hanya diusung oleh 2 partai saja dengan jumlah kursi dewan pas-pasan, yaitu 3 kursi Gerindra dan 2 Hanura, namun mereka berhasil unggul di 9 kecamatan. Sedangkan pasangan Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos nomor urut 1, yang diusung PKS, PDIP dan PKB total 6 kursi, hanya bisa unggul di 5 kecamatan. Sementara pasangan nomor 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt dengan diusung mayoritas partai yaitu, PAN, NasDem, PKPI, Demokrat ditambah partai pendukung Golkar, PPP dan PBB hanya bisa kuasai Kecamatan Malin Deman.
Adapun kecamatan yang dimenangkan Huda – Haidir, yaitu Kecamatan Penarik, Air Manjuto, Sungai Rumbai, Air Rami, Air Dikit, XIV Koto, Ipuh dan Kota Mukomuko. Sementara pasangan Sapuan – Dedy unggul di Teramang Jaya, Pondok Suguh, Lubuk Pinang, V Koto dan Selagan Raya. Wismen – Bambang untuk kali ini baru mampu mengungguli lawan politiknya di Kecamatan Malin Deman.
Ketua Tim Huda – Haidir, Muslim Caniago,SH, M.H mengakui untuk data sementara hasil rekapan internal berdasarkan C1 yang masuk sudah 100 persen, keunggulan nomor 2 terlihat jelas di semua kecamatan.  Namun mereka tetap menghormati proses rekap di KPU sebagai acuan utama masyarakat nantinya.
‘’Memang kami punya seluruh bukti C1 di 290 TPS, hasil rekapakan sementara kita unggul di sebagian besar kecamatan. Tapi tetap kita tunggu hasil akhir dari KPU,’’ paparnya.
Lanjutnya, hasil Pilkada ini sesuai dengan keinginan masyarakat, juga buah dari kerja keras seluruh tim dan pendukung Huda – Haidir yang sudah mengorbankan waktunya. Yang jelas dalam Pilkada ini kemenangan adalah milik masyarakat, tidak ada pihak yang kalah. Pasangan Sapuan ataupun Wismen juga bagian dari masyarakat Mukomuko yang potensial dan akan bersama-sama membangun daerah ini.
‘’Kami tidak berpikir ini kemenangan yang harus diumbarkan, kemenangan milik masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan bersama. Pak Sapuan maupun Wismen bagian penting dari Mukomuko yang akan bersama membangun daerah. Kami atas nama tim mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan seluruh tim yang sudah bekerja keras,’’ paparnya.
Salah seorang komisioner KPU, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd menegaskan, KPU baru memulai melakukan perekapan cepat C1, data yang masuk masih sekitar 35 persen. Walau saat ini ada perbedaan suara dari masing-masing calon, namun bukan berarti telah dipastikan sebagai pemenang versi KPU. Sebab pemenang yang sebenarnya Pilkada akan diputuskan melalui sidang pleno, untuk merekap seluruh hasil pemilihan di 290 TPS.
‘’Kita belum bisa sampaikan siapa yang unggul, karena proses rekapan belum selesai. Walau ada yang unggul sementara, tetap belum bisa dipastikan, sebab data belum masuk 100 persen,’’ tutup Regar.(jar)


Tidak Ada Laporan Masuk ke Panwaslu
METRO – Usai pencoblosan 9 Desember kemarin lusa, sampai kemarin belum ada laporan masuk ke Panwaslu Mukomuko menyangkut dengan dugaan pelanggaran. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda, jika Pilkada di Mukomuko berlangsung dengan sukses, dalam arti tanpa ada kendala di lapangan saat pencoblosan berlangsung. Berdasarkan aturan, batas laporan pelanggaran adalah 3 hari sejak kejadian perkara.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang mereka terima, baik dari pihak calon, warga maupun dari pihak lainnya. Artinya pilkada berlangsung dengan tertib dan aman dari pelanggaran. Ia mengakui untuk kategori pelanggaran, laporan harus masuk 3 hari setelah kejadian, apabila lewat dari itu maka dianggap sudah kadaluarsa.
‘’Sampai sekarang belum ada pelanggaran yang kami terima dari warga maupun dari pihak calon, pasca pencoblosan dilakukan. Mudah-mudahan ini menandakan semua berjalan dengan baik, tapi kita belum tahu besoknya, sebab masih ada waktu,’’ papar Sujar.
Lanjut Sujar, sebetulnya terkait dengan persoalan Pilkada laporan masih bisa disampaikan hingga KPU selesai pleno penetapan calon. Terkait dengan hasil Pilkada nantinya, jika calon mempersoalkan maka dapat disampaikan ke MK. Namun ia berharap tidak ada masalah, karena berdasarkan pantauan seluruhnya berlangsung dengan tertib dan aman.
‘’Kalau laporan lanjutan mengenai hasil akhir, itu akan berlangsung di MK, mudah-mudahan saja tidak terjadi, sebab semuanya dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa lihat langsung proses penghitungan yang dilakukan, masing-masing calon ada saksi,’’ tutupnya.(jar)


KPU Juga Bingung Kok Golput Tinggi
METRO – Terkait dengan besarnya angka golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko juga bingung. Diketahui untuk sementara Golput mencapai 35 persen lebih kurang. Padahal pihak penyelenggara, pemerintah daerah juga pasangan calon, sudah berusaha melakukan sosialisasi agar masyarakat memilih pada Pilkada.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag mengaku sudah berusaha maksimal untuk sosialisasikan pemilihan pada 9 Desember, maka ditanya mengapa masyarakat masih banyak yang golput mereka ikut bingung. Sosialisasi sudah maksimal, baik KPU langsung ataupun melalui PPK dan KPPS. Bahkan pemerintah daerah dan pasangan calon juga sudah melakukan sosialisasi maksimal.
‘’Kalau usaha kita sudah maksimal, pemerintah ataupun calon ikut mensosialisasikan, tapi masih juga banyak yang tidak menggunakan haknya. Maka kalau ditanya soal itu kami masih bingung dan akan lakukan evaluasi,’’ katanya.
Terkait dengan isu banyak warga tak terima C6 atau surat pemberitahuan memilih ke TPS. Dawud mengaku sudah berikan C6 pada petugas untuk dibagikan sesuai dengan DPT ditambah DPTb. Di beberapa kecamatan partisipasi pemilih sangat tinggi, artinya mereka menerima C6.  Selain itu sejak awal, mereka sudah ingatkan C6 bukan undangan, maka bagi yang tidak dapat tetap bisa memilih.
‘’Kita berikan C6 sesuai dengan DPT dan DPTb, maka rasanya tidak mungkin banyak yang tidak dapat. Selain itu C6 bukan patokan sebab itu bukan undangan, yang tidak dapat juga bisa memilih menggunakan KTP atau periksa nama di TPS,’’ tegas Dawud.
Anggota KPU lainnya, Syofia Diana,SE juga mengaku heran dengan banyaknya masyarakat yang golput. Informasi berkembang memang ada yang kecewa karena C6 tidak dapat. Padahal mereka sudah sampaikan, C6 bukan undangan, sehingga bagi yang tidak dapat juga bisa memilih. Hasil ini akan menjadi pedoman untuk dilakukan evaluasi kedepannya. Yang jelas ia bersyukur proses pemilihan berlangsung dengan baik.
‘’Kami juga tidak paham, kalau soal C6 dari awal sudah kita sampaikan, bahwa itu bukan undangan. Maka masyarakat yang tidak terima tetap memilih,’’ tutupnya.(jar)

Dipepet Sapuan, Suara Huda-Haidir Konsisten


Wismen – Bambang Masih Berusaha Ngejar
METRO – Hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Mukomuko mulai terbaca. Pasangan nomor urut 2, Choirul Huda,SH, - Haidir,S.IP memimpin perolehan suara. Meski terus dipepet oleh pasangan nomor 1, Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos, namun suara Huda – Haidir tetap konsisten. Hampir di seluruh TPS muncul dengan perolehan mengimbangi suara lawan. Sementara suara pasangan Nomor urut 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt masih tetap bermunculan, namun belum mampu mendekati titik aman hingga berita ini diturunkan. Persentase sementara suara Huda – Haidir mencapai 43 persen, Sapuan – Dedy 31 Persen dan Wismen – Bambang sekitar 24 persen.
Informasi sementara, pasangan Huda – Haidir unggul total di beberapa kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Sungai Rumbai dengan persentase mencapai 69 persen, di Air Rami 47 persen, di Air Manjuto 65 persen, juga kabarnya menang di Penarik dan berimbang di Ipuh, juga di kecamatan lainnya, suara nomor 2 bersaing. Sementara Sapuan – Dedy saat proses penghitungan cepat berlangsung, masih terus memepet suara Huda dengan perbedaan tidak terlalu besar. Pasangan nomor 1 ini isunya unggul di Kecamatan Teramang Jaya, Selagan Raya, V Koto dan menang tipis di Lubuk Pinang. Sedangan Wismen – Bambang masih terus mengumpulkan dukungan, mereka sukses memperoleh dukungan signifikan di Kota Mukomuko dan Air Dikit juga Malin Deman, dibayang-bayangi Sapuan dan Huda.
Dihubungi, Huda, tidak bicara banyak, namun ia sangat yakin memenangi Pilkada kali ini. Huda mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko yang memberikan kepercayaan untuk dirinya. Huda juga menyatakan, kemenangan ini merupakan kemenangan bersama seluruh masyarakat dan tidak ada yang kalah. Baginya pasangan nomor 1 dan nomor 3 adalah rekan dan tokoh penting Mukomuko yang dapat bersama-sama membangun daerah secara lebih baik lagi.
‘’Saya tidak merasa menang, ini adalah kemenangan rakyat dan tidak ada yang kalah. Pak Sapuan dan Wismen merupakan sosok penting yang akan bersama-sama berusaha memajukan daerah ini lebih baik kedepannya. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Mukomuko,’’ papar Huda.
Tim Sapuan – Dedy, Nasir Ahmad,S.Pi,M.Si mengaku masih menunggu hasil penghitungan terakhir, karena saat ini masih banyak data yang belum masuk. Terkait suara Huda yang terus bermunculan, diakuinya, jika nomor 2 sebagaimana prediksi awal akan menjadi pesaing dalam perolehan suara.
‘’Belum semua data yang masuk, kita masih menunggu, memang sesuai prediksi awal kita bersaing dengan nomor 2,’’ paparnya.
Tim Wismen – Bambang, Billy Usman juga masih menunggu hasil akhir penghitungan suara, saat ini belum semua data yang masuk. Peluang mereka masih terbuka. Terkait dengan hal terburuk jika kalah, Billy belum mau bicara banyak.
‘’Saya belum tahu informasi pastinya, yang jelas kita menunggu seluruh data masuk,’’ paparnya.
Bupati Mukomuko, Tarmizi,B.Sc,S.Sos terkait dengan Pilkada, ia mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat dan penyelenggara Pilkada yang sudah bekerja dengan baik. Terkait hasil akhir, itu semua sudah keputusan dari pemilih untuk mencoblos siapa. Yang jelas untuk yang unggul sementara diharapkan tidak terlalu menggebu-gebu, hasil pasti akan ditentukan setelah pleno KPU.
‘’Kita berharap semuanya berjalan dengan baik, seluruh masyarakat harus tenang, terkait hasil penghitungan sementara itu belum pasti, kita tunggu rekapan dari KPU untuk memastikan siapa pemenang Pilkada ini,’’ tutupnya.(jar)


Petugas TPS Dihujani Protes
METRO – Secara umum pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Mukomuko berjalan dengan baik. Namun tidak berjalan semulus yang diinginkan, para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menerima hujan protes dari pemilih, bahkan hingga bersitegang urat leher. Persoalannya pemilih kecewa, karena tidak diberi kartu C6 atau pemberitahuan memilih yang dikenal masyarakat sebagai undangan. Kemudian pemilih pengguna KTP juga merasa dipersulit oleh petugas, lantaran diminta menunggu hingga Pukul 12.00 WIB. Bahkan ada beberapa pemilih yang protes, lantaran tidak bisa memilih karena terlambat beberapa menit.
Salah seorang warga, Ismardi mengatakan semuanya kacau, masa banyak yang tidak dapat pemberitahuan memilih dari KPU. Anehnya lagi, ada orang yang sudah meninggal sekian lama malah mendapat pemberitahuan memilih, yang hidup tidak dapat. Selain itu, pemilih yang menggunakan KTP kurang dilayani. Dampaknya sebagian TPS sepi dari warga yang menggunakan hak suaranya.
‘’Kami sangat kecewa, katanya KPU sudah survey dan semuanya beres, kanyataannya apa, orang sudah mati dapat undangan, malah yang hidup tidak ada. Ini dampaknya banyak yang tidak memilih, masyarakat mikirnya berbeda-beda, yang dapat pemberitahuan saja belum tentu datang memilih, apalagi yang tidak,’’ kata Ismardi.
Tokoh pemuda, M. Toha juga mengaku kecewa, pemilih yang menggunakan KTP diabaikan, saat datang belum diizinkan mendaftar. Sepengetahuannya mendaftar boleh kapan saja, memilih baru mulai Pukul 12.00 WIB. Selain itu, ia menilai tingginya angka warga yang tidak memilih menjadi tanggungjawab KPU.
‘’Semestinya petugas tidak mengecewakan pemilih, saya sempat bersitegang dengan petugas di TPS 1 Ujung Padang, masa yang menggunakan KTP belum bisa mendaftar, seharunya terima dulu, memilih jam 12. Dampaknya warga memilih pulang, tidak lagi datang,’’ kata Toha.
Firmansyah Zakaria juga protes, ia kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya, alasan petugas dirinya terlambat 5 menit. Semestinya untuk menunggu warga yang tidak punya undangan dan dengan alasan lain, petugas memberi kemudahan. Dampak dari ini semua warga yang tidak memilih menjadi membengkak.
‘’Saya tidak bisa memilih karena tidak diizikan lagi, banyak yang sama dengan saya juga tidak diberi hak memilih lagi,’’ tutupnya.(jar)


Golput Diprediksi Menang Telak
METRO – Golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya diprediksi menjadi pemenang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Contoh pertama di TPS 2 Kelurahan Bandaratu tempat Bupati Mukomuko, Tarmzi,B.Sc,S.Sos menggunakan hak suaranya. Angka golput di TPS ini sangat fantastis, yaitu lebih 50 persen. Jumlah DPT 635 yang menggunakan hak pilih hanya 311, sementara 340 surat suara tidak terpakai. Suara Wismen – Bambang, 145, suara Huda – Haidir, 85 suara dan Sapuan – Dedy 80 suara, jauh dibawah angka golput.
Di beberapa TPS lain, kondisinya juga hampir serupa, berbagai alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Secara umum isu sementara dari 126.752 pemilih masuk DPT KPU, yang memilih Huda – Haidir hanya sekitar 28 persen, yang mencoblos Sapuan – Dedy 20 persen dan pemilih Wismen – Bambang 18 persen dan angka golput di atas 35 persen. Artinya Golput pada pilkada kali ini berpeluang menang telak.
Bodi Rahmat Sentosa mengaku kecewa dengan tingginya angka Golput di Pilkada kali ini. Itu semua harus menjadi catatan bagi pihak pelaksana Pilkada di Kabupaten Mukomuko. Ia yakin ada faktor penyebabnya, diantaranya oleh surat pemberitahuan memilih banyak yang tidak dibagikan kepada pemilih. 
‘’Masa angka golput yang lebih tinggi, kita sayangkan banyak surat pemberitahuan memilih tak sampai ke warga. Sementara memilih menggunakan KTP malah ditunda,’’ katanya.
Firmansyah Zakaria, juga mengaku kecewa dan harus ada tindaklanjutnya, jika partisipasi pemilih kurang atau jauh dari target KPU. Banyak hal yang dipertanyakan pada Pilkada kali ini. Masyarakat jelas berpedoman dengan pemberitahuan KPU, jika tidak ada surat pemberitahuan warga enggan memilih, sebab tidak tahu harus di TPS mana yang ada namanya.
‘’Kita sangat kecewa, seharunya semua warga terdaftar dan mendapat surat pemberitahuan dari KPU, sebab di kertas C6 ada alamat TPS, warga tidak mau pusing cari TPS, apalagi disuruh nunggu sekian jam. Saya berpendapat Pikada harus diulang,’’ tutupnya.
Ketua tim Sapuan, Nasir Ahmad,S.Pi,M.Si juga mengaku kecewa atas banyaknya golput. Menurutnya ini dampak dari KPU kurang teliti dan menghemat biaya dengan tidak memikirkan dampaknya. Sekarang mereka masih menunggu hasil akhir dan rekapan KPU, berapa sebenarnya Golput.
‘’Bayangkan jarak TPS dengan rumah warga ada yang 3 km, selain itu banyak yang tidak mendapat pemberitahuan dan sebagainya. Angka Golput bakal menjadi bahan untuk evaluasi kami terkait pelaksanaan Pilkada,’’ tegasnya.
Ketua Tim Huda – Haidir, belum mau bicara banyak soal itu, yang jelas menurutnya Golput juga hak dari setiap pemilih sama halnya dengan hak memilih. Maka berapapun angka golput tidak akan mengganggu hasil pemilihan. Yang jelas ia berterimakasih kepada masyarakat dan kepada tim, karena sudah bekerja secara maksimal dengan penuh pengorbanan.
‘’Kami belum mau bahas masalah itu, masyarakat tidak salah, Golput juga bagian dari hak warga dalam pemilihan,’’ tuturnya.
Komisioner KPU, Syofia Diana,SE saat dikonfirmasi belum mau memberikan komentar, sebab mereka masih sibuk.
‘’Kami belum bisa komentari,’’ tutup Diana.(jar)

Tuesday, 24 November 2015

Anggaran Besar, Debat Kandidat Dalam ‘’Kelambu’’


Pihak EO Salahkan KPU dan Kandidat

METRO – Debat kandidat 3 pasangan calon bupati Mukomuko mengecewakan banyak pihak. Pasalnya ada banyak kekurangan disegi persiapan pelaksanaan maupun teknis lainnya. Parahnya lagi debat kandidat yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 150 juta ini terlihat sangat sederhana, layaknya acara kawinan adat biasa. Maka tidak salah kiranya jika ada yang menduga, pihak penyelenggara ingin cari untung besar.
Diantara pelayanan maupun teknis yang mendapat sorotan, pertama acara dilaksanakan secara terbuka, tapi kesannya tertutup. Dimana yang bisa menyaksikan hanya pemilik undangan, umumnya pejabat dan tim sukses. Warga yang tidak punya undangan gigit jari, karena layar TV juga tidak disediakan oleh panitia. Artinya apa yang disampaikan calon mubazir, sebab warga tidak mengetahui, jika sekedar kampanye ke tim sendiri, terlalu heboh harus ikut debat. Nilai tinggi dari EO atau fanelis tidak akan membantu kemenangan calon, sebab yang menentukan suara pemilih bukan tim penilai. Parahnya lagi seharusnya media yang bisa meneruskan ke masyarakat hasil debat, namun kenyataannya media juga tidak difasilitasi oleh EO dengan baik, diizinkan masuk tapi tidak diberi keleluasaan meliput jalannya acara. Sehingga awak media yang kecewa memilih keluar dan tidak meliput jalannya debat.
Anehnya lagi, pihak EO yang menjadi penyambut tamu hanya menggunakan celana pendek, terkesan menyepelekan. Padahal undangan yang datang, sekelas Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, 3 pasangan kandidat dan pejabat lainnya. Kemudian pengeras suara yang digunakan sempat macet, ditambah lagi kondisi ruangan yang panas, karena tidak disediakan kipas angin yang memadai. Moderator yang mengatur jalannya acara juga diduga kurang ahli mengendalikan atau mencairkan suasana debat alias menoton. Acara dilakukan sampai zuhur, tapi nasi tidak disediakan untuk undangan yang hadir, hanya beberapa saja yang diberi makan, para staf KPU sendiri tidak kebagian. Intinya profesionalitas dari EO perlu dipertanyakan dan harus menjadi catatan kedepannya, agar menggunakan jasa EO yang lebih baik, usahakan asal daerah sendiri, sehingga kesannya tidak sekedar mencari keuntungan dari anggaran daerah yang dikucurkan.
‘’Kita sangat kecewa dengan kondisi debat ini, semuanya sangat sederhana, sementara kami masyarakat tidak bisa menyaksikannya. Seharusnya debat terbuka bagi umum, bukan untuk tim dan pejabat saja. Percuma calon kampanye depan tim, karena tidak dikampanyekanpun tim sudah pasti memilihnya. Kami tahunya ini KPU yang lakukan, mungkin mereka kurang pandai mencari EO. Disiarkan di kecamatanpun yang nyaksikan PPK dan pegawai camat,’’ papar Firmansyah Zakaria yang kecewa lantaran tidak bisa menyaksikan acara, padahal sudah datang.
Mantan wartawan senior Mukomuko, Iskameri,S.Pd,M.Si mengaku terkejut dengan dibatasinya media meliput kegiatan debat. Semestinya penyelenggara atau KPU bangga kegiatan mereka diliput dan bisa diketahui masyarakat umum. Kalau acara ini tidak diterbitkan media, artinya mubazir, calon kampanye depan timnya sendiri.
‘’Lo, wajib mereka memfasilitasi media, kalau tidak untuk apa, sebab yang hadiri acara hanya tim dan undangan, warga akan tahu dan menanggapinya melalui media, apalagi acaranya tidak terbuka untuk umum alias dibatasi,’’ papar Iskameri.
Dikonfirmasi pada pihak penyelenggara, Golden Compass Tour Management, Empi dan rekan-rekannya malah menyalahkan KPU. Dijelaskannya awalnya mereka akan memasang layar monitor di luar ruangan agar bisa dilihat warga, tapi dilarang oleh KPU, alasannya untuk menjaga ketertiban acara, selain itu videonya akan diputar di 5 kecamatan. Terkait dengan penyambutan tamu menggunakan celana pendek, mereka menyebut itu diluar rencana, sebab kebetulan diminta pihak keamanan jaga di pintu masuk. Mengenai pembatasan kebebasan pers meliput acara, mereka membantah, buktinya disediakan kartu pengenal untuk pers. Namun memang dilarang menghambat penyuting video dari EO, sebab mereka butuh hasil yang bagus untuk disiarkan ke 5 kecamatan. Kemudian menyangkut pengeras suara yang kurang bersih dan sempat gangguan juga dibantahnya, malah berdalih, mix bagus tapi suara calonnya yang bermasalah dengan mix. Empi juga sempat menyampaikan, stelan lainnya diatur oleh orang Mukomuko sendiri, yaitu salah seorang PNS.
‘’Kami sudah sediakan dua unit layar TV untuk dipasang di luar ruangan, tapi dilarang oleh KPU, alasannya takut mengganggu, selain itu akan diputar ulang. Soal ada yang gunakan celana pendek, itu sesaat saja karena dibutuhkan saat itu. Untuk media kami terbuka, memang saya sempat sedikit kasar, karena panik, selain itu saya tidak tahu yang mana media dan tidak. Atas kesalahan pada media saya akui dan minta maaf,’’ tutupnya.(jar)

27 Susu Dinyatakan Rusak
POLITIK RM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko sudah menyelesaikan pelipatan dan penyeleksian surat suara (Susu). Diketahui sebanyak 27 lembar Susu dinyatakan rusak sehingga tidak bisa digunakan dalam Pilkada kelak. Rencananya surat suara yang rusak akan dimusnahkan setelah dibuat berita acara yang diketahui pihak Panwaslu dan juga kepolisian dan unsur lainnya.
Salah seorang komisioner KPU, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd membenarkan adanya Susu yang ditemukan rusak saat penyortiran. Kerusakan kebanyakan lantaran isi Susu tidak lengkap, seperti tanpa logo KPU ataupun gambar calon, juga ada kerusakan dari kertasnya. Ia juga memastikan ini terjadi sejak dari pabrik atau percetakan. Susu yang rusak, sekarang masih disimpan, akan diplenokan. Kemungkinan dimusnahkan setelah dibuat berita acara.
‘’Itu jelas tidak bisa digunakan lagi, jumlahnya sekitar 27 lembar, nanti akan kita buat berita acaranya, baru langkah pemusnahan atau lainnya dilakukan,’’ kata Regar.
Lanjutnya, walau ada yang ditemukan rusak, namun dipastikan tidak mengganggu jalannya pemilihan. Surat suara untuk setiap TPS tersedia, karena saat dicetak dilebihkan 2,5 persen dari total pemilih tetap. Jumlah kerusakan surat suara pada Pilbup kali ini tergolong kecil dibanding pada momen Pilpres atau Pileg.
‘’Semuanya aman, walau ada yang rusak itu tidak akan mengganggu, sebab jumlah Susu  yang kami cetak lebih 2,5 persen dari DPT, ini sesuai dengan aturan KPU pusat,’’ tuturnya.
Sekretaris KPU, Aran,S.Pd juga mengakui Susu yang rusak akan didata dan dibuat berita acara. Sekarang mereka juga sedang mempersiapkan logistik lainnya, sebab beberapa saat sebelum pemilihan semuanya didistribusikan ke daerah pemilihan satu paket dengan Susu.
‘’Kita optimis semuanya aman dan lengkap, nanti akan didistribusikan bersamaan ke PPK, hingga ke desa,’’ tutupnya.(jar)

Sunday, 18 October 2015

Komit Sukseskan Pilkada, Tarmizi Pastikan Netral


METRO – Caretaker Bupati Mukomuko, Tarmizi, B.Sc,S.Sos akan komit menyukseskan pemilihan bupati dan gubernur di Kabupaten Mukomuko. Sebagai caretaker ia tidak akan memihak kepada salah satu calon alias netral. Terlepas dari itu, ia tidak mungkin memihak, karena berstatus sebagai PNS. Larangan itu tertera dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dikatakan Tarmizi, ditemui saat acara ramah tamah bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Mukomuko di rumah dinas (Rumdin) bupati siang kemarin. Menyukseskan Pilkada merupakan salah satu tugasnya bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten lainnya. Dia berharap tercipta suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Ia juga mengajak semua elemen turut serta menyukseskan Pilkada.
‘’Kita harus melaksanakan Pilkada ini secara kondusif. Ini semua harus didukung oleh semua elemen, tokoh masyarakat dan teman-teman media. Sebab andil mereka sangat diharapkan untuk menyukseskan Pilkada. Peran aparatur sudah jelas. Sekarang bagaimana bisa melaksanakan Pilkada ini sukses, damai, senang dan aparatur berada pada posisi netral,’’ pintanya.
Lanjutnya, jika terdapat adanya aparatur pemerintah yang terlibat aktif dalam politik praktis, bisa dijerat dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Masalah pasal-pasal pelanggaran itu sudah jelas diatur. Adapun Penindakan bagi aparatur pemerintah yang terlibat politik, semuanya telah tersistem. Karena telah ada Bawaslu, Panwaslu.
‘’Kita melihat batasan pelanggaran, apakah berat atau sedang. Yang kita bicarakan ini adalah aparatur. Pelanggaran berat seperti langsung terjun dan memanfaatkan fasilitas pemerintah. Nanti masalah penindakan, semuanya punya koridor dan prosesnya berjenjang,’’ ujarnya.
Hamdani Makir,SH.M.Hum menanggapi masalah ini mengatakan, caretaker semestinya netral, sebab tugasnya menyukseskan Pilkada, bukan menyukseskan salah satu kandidat, apalagi ia PNS. Kesuksesannya memimpin daerah akan menjadi nilai plus dari gubernur, mendagri dan masyarakat. Terkait peluang caretaker menguntungkan salah satu calon kepala daerah, Hamdani mengakui sangat besar. Caranya dengan menggerakkan seluruh pejabat dan pegawai kepada salah satu calon. Biasanya pegawai hingga pejabat patuh dengan atasannya, karena menyangkut dengan kepentingan karir. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk memenangkan calon yaitu mutasi. Bisa saja seluruh pejabat yang tidak memihak pada calon yang dibelanya ditarik, diganti dengan yang lain, terutama camat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
‘’Harusnya netral, fokus dengan tugas sesuai yang dimandatkan. Sebetulnya caretaker bisa membawa pengaruh besar terhadap calon bila memihak. Banyak cara atau kebijakan bisa dilakukannya, seperti mutasi dan sebagainya. Tapi saya yakin, Tarmizi netral,’’ tutupnya.(nek/jar)

Tidak ada Sanksi Ringan Bagi PNS Berpolitik
//Nota Kesepahaman Banwaslu dengan Kementrian
METRO – Perlu diperhatikan oleh pejabat atau PNS di Kabupaten Mukomuko pada saat Pilkada ini. Bagi mereka yang diketahui mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, termasuk terlibat dalam kampanye memenangkan salah satu calon bupati atau gubernur maka tidak ada istilah sanksi ringan, yang diberlakukan hanya sanksi sedang dan berat. Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat, sedangkan sanksi berat berupa pemecatan secara tidak hormat. Pengawasan dan ancaman sanksi bagi aparatur sipil negara itu dituangkan dalam nota kesepahaman Banwaslu dengan kementrian yang ditandatangani pada Jumat, 2 Oktober 2015. Penandatanganan dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Adapun nomor nota kesepahaman ini masing-masing Nomor 14/NK/BAWASLU/X/2015, nomor 193/5589/SJ, Nomor MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor 02/MOU.KASN/10/2015 dan nomor 23/K/KS/X/2015. Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun, salah satu dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengatakan MoU sudah mereka yerima dari Banwaslu untuk ditindaklanjuti di daerah. Kesepahaman ini bukti keseriusan pemerintah, termasuk Bawaslu, mewujudkan revolusi mental aparatur sipil negara dalam berpolitik. Banyak pihak mencemaskan netralitas aparatur sipil negara. Ia juga mengakui, nota kesepahaman semakin memberikan dasar bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap aparatur sipil negara yang diketahui bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada.
‘’Nota kesepahaman ini jelas, dari kementrian telah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah dan instansi terkait. Kedepan kita dapat melakukan pengawasan dan penindakan kepada PNS yang berpolitik,’’ kata Sujar.
Lanjutnya, MoU ini tidak bermaksud memata-matai atau menjerat ASN dalam kegiatan pilkada, tetapi untuk membangun komitmen menghadirkan pelaksanaan pilkada yang baik. Selama ini, kasus keterlibatan ASN dalam pilkada kerap hadir dalam persidangan sengketa Pilkada. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat mencegah keterlibatan ASN dalam pilkada.
‘’Jangan dianggap miring, ini tujuannya agar PNS bisa netral, kami tidak akan memata-matai, jika terbukti baru ditindak,’’ tegasnya.
Anggota Panwaslu lainnya, Deny Setiabudi,SH mengatakan sampai saat ini belum ada PNS yang dilaporkan terlibat politik, maupun tertangkap tangan oleh petugas. Kedepannya dengan keluarganya MoU ini, Panwaslu akan meningkatkan pengawasan terhadap PNS maupun pelanggaran lain yang terjadi.
‘’Kalau sekarang belum ada, kedepan tentu kita tingkatkan pengawasannya,’’ papar Deny.
Dikutip dari berita online, Menteri PAN-RB ,Yuddy Chrisnandi yang mengatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terlibat dalam kampanye pasangan calon dalam Pilkada sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Sanksi yang dijatuhkan tidak lagi ringan, tetapi sedang atau berat. Mulai dari penundaan promosi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan MoU ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Nantinya, Bawaslu yang sudah punya mekanisme pengawasan baik terhadap Pemilu/Pilkada akan menyampaikan informasi tentang PNS yang diduga tidak netral kepada Kemenpan RB, BKN, dan KASN yang akan mempersiapkan mekanisme sanksinya. Dengan itu, maka diharapkan MoU ini bisa menjadi momok bagi PNS dalam menegakkan aturan tentang disiplin PNS.
“PNS harus mampu menjaga harkat dan harga dirinya semata-mata untuk memperkuat otonomi daerah dengan terpilihnya pemimpin di daerah yang amanah dan mampu menjalankan program-progamnya untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya,” pungkasnya.(jar/net)