Yusmardi : Itu Pendapat Keliru
METRO - Pendapat yang menyatakan calon bupati harus kaya atau banyak dana, dinilai sebagai pemikiran yang keliru. Bantahan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh Mukomuko yang juga eks Wakil Ketua 1 DPRD Mukomuko, H. Yusmardi, SH. Alasannya masyarakat Mukomuko bukan masyarakat materialistis yang mengukur segala sesuatunya dengan uang. Tetapi merupakan masyarakat berbudaya yang senantiasa saling membantu, saling harga-menghargai dan punya hubungan keakraban antara satu dengan yang lainnya.
Menurutnya orang yang berpendapat calon pemimpin daerah harus punya dana banyak, sama halnya menganggap tidak ada lagi kebersamaan di tengah masyarakat, sehingga semuanya diukur dengan uang. Kedepan pemikiran demikian tidak perlu disampaikan ke publik, sebab dapat merusak gaya pikir masyarakat dari generasi ke generasi. Masyarakat harus diberi pendidikan politik yang baik, pemimpin bukan untuk memeras keuangan daerah.
‘’Saya sangat tidak sepakat dengan gaya pikir mereka, calon miskin tidak bisa maju, terkesan semuanya diukur dengan uang, sehingga nilai-nilai budaya dan kebersamaan terkikis. Masyarakat harus diberi informasi politik yang baik. Kita butuh pemimpin berkualitas dan peduli pada masyarakat dan daerah,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, jika uang menentukan siapa yang akan memimpin daerah ini, bisa saja orang yang belum pernah muncul, datang mencalonkan diri dan menang, karena mereka punya banyak dana. Setelah duduk pemimpin akan bertindak semana-mena dengan kekuasaan yang dimiliki, nasib sial akan diterima oleh masyarakat. Karena ukuran orang kaya di Mukomuko dibanding dengan masyarakat diluar sana masih jauh. Tapi yang jelas, orang yang berani mengatakan ingin maju, menandakan ia punya anggaran dan keyakinan bisa mendapat dukungan dari masyarakat.
‘’Bisa orang dari Sulawesi dan dari mana-mana datang mencalonkan diri di Mukomuko, karena mereka tahu jika suara masyarakat bisa dibeli dengan uang. Kadang kita malu mendengar pendapat demikian, seakan Mukomuko sangat butuh dalam demokrasi dan kebersamaan,’’ tegasnya.
Kedepannya bukan saja untuk mencalon bupati, mencalon Kades dan Pilleg semuanya diukur dengan dana besar. Akhirnya urusan masyarakat pada pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga, ujung-ujungnya harus bayar. Karena sebelumnya pemimpin yang duduk sudah bayar lebih dahulu. Pemimpin tidak perlu lagi mendengar aspirasi rakyatnya.
‘’Walau punya pemikiran yang cerdas, sebaiknya kenali budaya masyarakat Mukomuko dengan baik. Kami terkhusus di pedesaan sangat menghargai kebersamaan, jiwa gontong royong masih dibina dengan baik, tidak ada yang dapat membeli harga diri masyarakat di desa. Mereka punya pemimpin adat atau suku yang dituakan dengan tulus tanpa embel-embel,’’ tutupnya.(jar)
Bakal Cabup Galau, Carter Perahu Mahal
METRO – Bakal calon Bupati Mukomuko, belum berani terlalu umbar diri di tengah masyarakat, tentang rencana pencalonan. Pasalnya mereka masih diselimuti oleh kegalauan, terkait dengan perahu atau partai politik yang akan mengusungnya. Persaingan untuk mendapat dukungan dari partai cukup berat, belum lagi isunya pihak partai meminta dana cukup besar kepada calon, mulai dari pendaftaran hingga dana untuk operasional para kader partai saat Pilkada dilangsungkan.
Menanggapi isu ini, tokoh Mukomuko sekaligus dosen fakultas hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH.M.Hum mengharapkan partai politik selalu objektif dan selektif dalam menentukan dukungan kepada bakal calon bupati. Membebani seorang calon dengan anggaran besar dinilainya tidak pantas, karena ada pembiayaan yang sangat penting bagi calon nantinya, yaitu dana untuk kepanye. Meminta biaya besar pada calon, sama halnya partai tersebut memberi dukungan kepada pemimpin kedepan untuk memeras keuangan daerah.
‘’Partai harus mengutamakan kepentingan daerah, dengan mengusung kandidat yang layak dan pantas. Mendukung kandidat yang siap bayar mahal, sama halnya partai tersebut mendukung pemimpin kedepan bertindak semena-mena,’’ katanya.
Namun demikian, ia juga menilai partai perlu dana untuk bergerak memenangkan calon yang diusungnya kelak. Tentu biaya ini dibebankan kepada calon bersangkutan, harus wajar dan sesuai kebutuhan. Maju sebagai calon bupati tanpa dana besar tentu sebatas meramaikan saja. Calon butuh tim pemenangan dan akan menghadapi berbagai permintaan di lapangan. Partai bisa didapat dengan mudah, andai pemilihan bupati dan wakilnya satu paket. Syaratnya wakil dari kader partai itu sendiri.
‘’Kalau tanpa dana sebaiknya pikir-pikirlah lagi, apapun bentuknya calon akan mengeluarkan biaya cukup banyak pada pilkada kelak. Dana untuk operasional tim dan juga pembiayaan lain selama kegiatan kampanye. Kita lihat saja, kalau wakil satu paket, maka kemungkinan partai bisa menawarkan kadernya,’’ paparnya.
Salah seorang kandidat, Ir. Sudirman Saleh,MM mengakui jika sekarang mereka masih galau mengenai kepastian pencalonan. Karena perahu yang akan membawanya untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum jelas. Ia menyatakan serius ingin mencalonkan diri dan siap bersaing dengan kendidat lainnya. Setelah partai dipastikan, maka ia akan tancap gas, sosialisasi dilakukan setiap saat dengan segala kemungkinan.
‘’Kalau rencana serius, tapi kita belum bisa katakan pasti, karena perahu belum ada. Setelah perahu di dapat baru kita akan bersikap yang sebenarnya. Berbagai cara akan kita lakukan untuk memenangi Pilkada kelak,’’ paparnya.(jar)
Cabup dan Cawabup Berpeluang 1 Paket
METRO – Saat ini tengah berlangsung pembahasan revisi Perppu tentang Pilkada di DPR RI pusat, sebelum ditetapkan sebagai undang-undang. Dimana salah satu poin penting yang berpeluang dirubah adalah terkait pemilihan kepala daerah (Kada) dan wakilnya satu paket atau tidak. Sebab pada perppu pilkada tersebut, wakil bupati, wakil wali kota dan wakil gubernur dipilih oleh bupati, walikota atau gubernur seteleh pemilihan dilakukan. Jika menyimak isu berkembang di tengah pembahasan di DPR RI, ada peluang kembali seperti pilkada sebelumnya, dimana bupati dan wakilnya dipilih satu paket dalam pemilihan oleh rakyat.
Tokoh Mukomuko sekaligus dosen fakultas hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH.M.Hum mengatakan sekarang belum ada kejelasan. Karena masih dilakukan pembahasan oleh DPR. Jika berdasarkan arah isu di pusat, kemungkinan besar pemilihan bupati dan wakil bupati masih satu paket seperti sebelumnya. Memang sebaiknya adalah demikian, sehingga antara wakil dan bupati sama-sama berjuang untuk kemenangan pilkada kelak.
‘’Mudah-mudahan saja memang satu paket seperti sedia kala, sekarang masih dibahas di DPR RI, arahnya memang lebih berat pada pencalonan satu paket. Kalau itu terjadi, persaingan tentu lebih menarik,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, meski satu paket antara wakil dan calon bupati, kisaran jumlah calon akan maju sama seperti sebelumnya, yaitu 3 pasang kandidat. Persaingan jelas akan lebih panas, sebab wakil masing-masing akan memecah suara lawan politik. Disegi pendanaan juga akan lebih santai, sebab dana ditanggung bersama oleh wakil dan calon bupati tersebut.
‘’Persaingan lebih sengit itu sudah pasti, sebab masing-masing kandidat akan bergerak secara merata. Juga disegi pendanaan ada keringanan bagi calon bupati, sebab dibantu wakilnya,’’ tegas Hamdani.
Untuk diketahui, Pemilihan kepala daerah secara langsung 2015, terbuka kemungkinan tetap digelar secara paket. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pemerintah sebelumnya mengatur pilkada hanya untuk memilih kepala daerah. Untuk wakil, diusulkan oleh kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan Presiden. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, sehingga terdapat kemungkinan sebuah daerah memiliki lebih dari satu wakil kepala daerah.
Namun wacana pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem pemilihan hanya kepala daerah saja seolah terbantahkan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kemungkinan terbuka mengingat banyaknya masukan dari anggota DPR pada sidang paripurna beberapa waktu lalu, yang menerima Perppu disahkan menjadi undang-undang.
"Kami merespons, mengapresiasi DPR menyetujui dua Perppu, kalau ada perbaikan-perbaikan, ya kami terbuka. Makanya Senin (2/2) kita akan rapat bersama dengan KPU dan Komisi II untuk inventarisasi masalah. Kami akan sampaikan ini lho pandangan fraksi, mana yang mau serius diubah, gimana mengubahnya," katanya, Jumat (30/1).
Selain masukan dari DPR, kemungkinan juga terbuka karena pada Konstitusi, kata Tjahjo, hanya disebutkan pemilihan kepala daerah.
"Ini kan masih debatabel. Namanya kepala daerah kan bisa berpasangan. Soal jumlahnya (wakil kepala daerah,red) itu kesepakatan awal, (tergantung,red) jumlah penduduk yang sekian itu. Saya kira itu sudah clear," katanya.
Tjahjo optimistis perbaikan sudah akan rampung 17 Februari mendatang. Sehingga dengan demikian tahapan pilkada langsung 2015 dapat segera dimulai.(jar/jp)
No comments:
Post a Comment