Tuesday, 24 November 2015

Anggaran Besar, Debat Kandidat Dalam ‘’Kelambu’’


Pihak EO Salahkan KPU dan Kandidat

METRO – Debat kandidat 3 pasangan calon bupati Mukomuko mengecewakan banyak pihak. Pasalnya ada banyak kekurangan disegi persiapan pelaksanaan maupun teknis lainnya. Parahnya lagi debat kandidat yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 150 juta ini terlihat sangat sederhana, layaknya acara kawinan adat biasa. Maka tidak salah kiranya jika ada yang menduga, pihak penyelenggara ingin cari untung besar.
Diantara pelayanan maupun teknis yang mendapat sorotan, pertama acara dilaksanakan secara terbuka, tapi kesannya tertutup. Dimana yang bisa menyaksikan hanya pemilik undangan, umumnya pejabat dan tim sukses. Warga yang tidak punya undangan gigit jari, karena layar TV juga tidak disediakan oleh panitia. Artinya apa yang disampaikan calon mubazir, sebab warga tidak mengetahui, jika sekedar kampanye ke tim sendiri, terlalu heboh harus ikut debat. Nilai tinggi dari EO atau fanelis tidak akan membantu kemenangan calon, sebab yang menentukan suara pemilih bukan tim penilai. Parahnya lagi seharusnya media yang bisa meneruskan ke masyarakat hasil debat, namun kenyataannya media juga tidak difasilitasi oleh EO dengan baik, diizinkan masuk tapi tidak diberi keleluasaan meliput jalannya acara. Sehingga awak media yang kecewa memilih keluar dan tidak meliput jalannya debat.
Anehnya lagi, pihak EO yang menjadi penyambut tamu hanya menggunakan celana pendek, terkesan menyepelekan. Padahal undangan yang datang, sekelas Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, 3 pasangan kandidat dan pejabat lainnya. Kemudian pengeras suara yang digunakan sempat macet, ditambah lagi kondisi ruangan yang panas, karena tidak disediakan kipas angin yang memadai. Moderator yang mengatur jalannya acara juga diduga kurang ahli mengendalikan atau mencairkan suasana debat alias menoton. Acara dilakukan sampai zuhur, tapi nasi tidak disediakan untuk undangan yang hadir, hanya beberapa saja yang diberi makan, para staf KPU sendiri tidak kebagian. Intinya profesionalitas dari EO perlu dipertanyakan dan harus menjadi catatan kedepannya, agar menggunakan jasa EO yang lebih baik, usahakan asal daerah sendiri, sehingga kesannya tidak sekedar mencari keuntungan dari anggaran daerah yang dikucurkan.
‘’Kita sangat kecewa dengan kondisi debat ini, semuanya sangat sederhana, sementara kami masyarakat tidak bisa menyaksikannya. Seharusnya debat terbuka bagi umum, bukan untuk tim dan pejabat saja. Percuma calon kampanye depan tim, karena tidak dikampanyekanpun tim sudah pasti memilihnya. Kami tahunya ini KPU yang lakukan, mungkin mereka kurang pandai mencari EO. Disiarkan di kecamatanpun yang nyaksikan PPK dan pegawai camat,’’ papar Firmansyah Zakaria yang kecewa lantaran tidak bisa menyaksikan acara, padahal sudah datang.
Mantan wartawan senior Mukomuko, Iskameri,S.Pd,M.Si mengaku terkejut dengan dibatasinya media meliput kegiatan debat. Semestinya penyelenggara atau KPU bangga kegiatan mereka diliput dan bisa diketahui masyarakat umum. Kalau acara ini tidak diterbitkan media, artinya mubazir, calon kampanye depan timnya sendiri.
‘’Lo, wajib mereka memfasilitasi media, kalau tidak untuk apa, sebab yang hadiri acara hanya tim dan undangan, warga akan tahu dan menanggapinya melalui media, apalagi acaranya tidak terbuka untuk umum alias dibatasi,’’ papar Iskameri.
Dikonfirmasi pada pihak penyelenggara, Golden Compass Tour Management, Empi dan rekan-rekannya malah menyalahkan KPU. Dijelaskannya awalnya mereka akan memasang layar monitor di luar ruangan agar bisa dilihat warga, tapi dilarang oleh KPU, alasannya untuk menjaga ketertiban acara, selain itu videonya akan diputar di 5 kecamatan. Terkait dengan penyambutan tamu menggunakan celana pendek, mereka menyebut itu diluar rencana, sebab kebetulan diminta pihak keamanan jaga di pintu masuk. Mengenai pembatasan kebebasan pers meliput acara, mereka membantah, buktinya disediakan kartu pengenal untuk pers. Namun memang dilarang menghambat penyuting video dari EO, sebab mereka butuh hasil yang bagus untuk disiarkan ke 5 kecamatan. Kemudian menyangkut pengeras suara yang kurang bersih dan sempat gangguan juga dibantahnya, malah berdalih, mix bagus tapi suara calonnya yang bermasalah dengan mix. Empi juga sempat menyampaikan, stelan lainnya diatur oleh orang Mukomuko sendiri, yaitu salah seorang PNS.
‘’Kami sudah sediakan dua unit layar TV untuk dipasang di luar ruangan, tapi dilarang oleh KPU, alasannya takut mengganggu, selain itu akan diputar ulang. Soal ada yang gunakan celana pendek, itu sesaat saja karena dibutuhkan saat itu. Untuk media kami terbuka, memang saya sempat sedikit kasar, karena panik, selain itu saya tidak tahu yang mana media dan tidak. Atas kesalahan pada media saya akui dan minta maaf,’’ tutupnya.(jar)

27 Susu Dinyatakan Rusak
POLITIK RM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko sudah menyelesaikan pelipatan dan penyeleksian surat suara (Susu). Diketahui sebanyak 27 lembar Susu dinyatakan rusak sehingga tidak bisa digunakan dalam Pilkada kelak. Rencananya surat suara yang rusak akan dimusnahkan setelah dibuat berita acara yang diketahui pihak Panwaslu dan juga kepolisian dan unsur lainnya.
Salah seorang komisioner KPU, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd membenarkan adanya Susu yang ditemukan rusak saat penyortiran. Kerusakan kebanyakan lantaran isi Susu tidak lengkap, seperti tanpa logo KPU ataupun gambar calon, juga ada kerusakan dari kertasnya. Ia juga memastikan ini terjadi sejak dari pabrik atau percetakan. Susu yang rusak, sekarang masih disimpan, akan diplenokan. Kemungkinan dimusnahkan setelah dibuat berita acara.
‘’Itu jelas tidak bisa digunakan lagi, jumlahnya sekitar 27 lembar, nanti akan kita buat berita acaranya, baru langkah pemusnahan atau lainnya dilakukan,’’ kata Regar.
Lanjutnya, walau ada yang ditemukan rusak, namun dipastikan tidak mengganggu jalannya pemilihan. Surat suara untuk setiap TPS tersedia, karena saat dicetak dilebihkan 2,5 persen dari total pemilih tetap. Jumlah kerusakan surat suara pada Pilbup kali ini tergolong kecil dibanding pada momen Pilpres atau Pileg.
‘’Semuanya aman, walau ada yang rusak itu tidak akan mengganggu, sebab jumlah Susu  yang kami cetak lebih 2,5 persen dari DPT, ini sesuai dengan aturan KPU pusat,’’ tuturnya.
Sekretaris KPU, Aran,S.Pd juga mengakui Susu yang rusak akan didata dan dibuat berita acara. Sekarang mereka juga sedang mempersiapkan logistik lainnya, sebab beberapa saat sebelum pemilihan semuanya didistribusikan ke daerah pemilihan satu paket dengan Susu.
‘’Kita optimis semuanya aman dan lengkap, nanti akan didistribusikan bersamaan ke PPK, hingga ke desa,’’ tutupnya.(jar)