Tuesday, 16 February 2016

Huda Dilantik, Tarmizi Pamit


METRO – Seiring dengan telah dilantiknya Choirul Huda,SH sebagai bupati depenitif hasil Pilkada 9 Desember, maka bersamaan dengan itu berakhir pula pengabdian Penjabat Bupati Mukomuko, Tarmizi, B.Sc, S.Sos. Kemarin ia melakukan tugas terakhir sebagai caretater bupati dan langsung berkemas untuk kembali lagi ke Bengkulu, tempat ia mengabdi semula sebagai PNS.
Walau hanya 4 bulan memimpin Mukomuko, Tarmizi yang memiliki istri asal Ipuh ini sudah melakukan banyak hal. Salah satu tugas pokok yang sukses dilakukannya adalah menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada serentak pada 9 Desember lalu. Juga banyak urusan pemerintahan lainnya yang mampu ia lakukan dengan sempurna.
Dikatakan tarmizi. Ia sudah berkemas meninggalkan kantor dan rumah dinas (Rumdin). Sehubungan masa tugas dirinya sebagai penjabat bupati telah berakhir pada hari ini. Kemarin, ia menjalani tugas terakhir sebagai kepala daerah, sekaligus berpamitan.
‘’Hari ini (kemarin, red) kita ngantor terakhir, dan kegiatan terakhir. Semua barang-barang sudah dipersiapkan untuk dibawa pulang,’’ kata Tarmizi.
Ia mengaku selama memimpin Mukomuko banyak kesan yang luar biasa. Ia bangga sudah diberi kepercayaan dan didukung selama memerintah. Tugas utamanya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan hasilnya maksimal.
‘’Alhamdulillah tugas utama saya dulu menyukseskan Pilkada, semuanya berjalan dengan baik,’’ lanjutnya.
Namun sayang, sebagai orang yang berpotensi dan senior birokrat, tarmizi tak berminat lagi ditempatkan memegang amanah jabatan strategis di daerah ini. Ia memilih kembali mengabdi ke tempat semula di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu.  
‘’Tak etis rasanya balik ke Mukomuko jadi bawahan. Yang jelas saya siap memberikan kontribusi pemikiran untuk Kabupaten Mukomuko. Karena masih PR untuk kita bersama. Sebab semua yang selama ini yang kita anggap kurang, itu menjadi PR kita,’’ imbuhnya.
Selama 4 bulan pengabdiannya, ia memuji keberhasilan pembangunan yang telah terealisasi di daerah ini. Namun yang masih mengganjal, menurutnya Kabupaten Mukomuko belum memiliki gedung daerah yang bisa dibanggakan. Begitu juga dengan rencana pembangunan masjid agung, juga belum terwujud.
‘’Bagi saya, pembangunan cukup lumayan bagus. Tetapi masih mengganjal bagi kita, belum memiliki gedung daerah dan masjid agung yang membanggakan. Apalagi tahun 2019 nanti, kita dipersiapkan sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an,red). Setidaknya, kita akan bangga kalau memiliki gedung daerah yang megah dan masjid agung,’’ ujarnya.
Ia menyebutkan, DED untuk pembangunan gedung daerah dan masjid agung telah ada, tinggal lagi pelaksanaannya.
‘’Itu yang kita harapkan, bagaimana DED dan lokasi lahan pembangunan yang telah ada itu dapat terealisasi. Berkaitan dengan bupati yang baru, secara struktur organisasi kita serahkan kepada beliau, termasuk menjalani program kerja sesuai dengan janji-janji politiknya. Dan kita tetap memberi suport,’’ demikian Tarmizi.(nek)

Ini Ujian Pertama Huda – Haidir
//Sukseskan Pilkades, Masalah Honorer dan Raskin
METRO – Usai dilantik hari ini, besok Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH dan wakil bupati (Wabup) Haidir,S.Ip langsung star bertugas. Walau baru, keduanya sudah ditunggu beberapa pekerjaan besar peninggalan dari pemerintah sebelumnya. Diantara ujian berat pertamanya yaitu, menyukseskan pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak, menyukseskan pembagian beras miskin (Raskin) atau Rastra. Kemudian yang juga cukup berat, yaitu menyelesaikan persoalan Honor daerah (Honda) dan honorer lainnya yang di-PHK karena bertentangan dengan aturan pusat.
Selain tiga hal ini masih ada pekerjaan lain yang kemungkinan juga bakal membutuhkan petuah keduanya. Diantaranya penyelesaian perbedaan tentang Perda Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persoalan PLN yang sering hidup mati dan menyukseskan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 Kabupaten Mukomuko. Juga ada beberapa pekerjaan rumah (PR) lain yang juga menunggu kebijakan bupati terpilih.
Dihubungi via telepon genggam, Huda mengaku sudah mengetahui dari media tentang beberapa program dan persoalan ini. Bahkan ‘’sang kapten’’ telah punya rencana, apa saja yang akan dilakukan pertama kali. Diantara yang mendesak dan perlu disegerakan menurutnya adalah, mengenai listrik yang kerap mati. Ia berencana memanggil pihak PLN untuk mengetahui kendalanya secara jelas dan apa solusi terbaiknya bisa dilakukan daerah. Selanjutnya mematangkan persiapan pemilihan kades. Sebab ini hajat daerah yang sifatnya sangat penting, sudah cukup lama, desa tidak memiliki kades depenitif.
‘’Untuk PLN kita memang sudah banyak mendapat keluhan dari masyarakat, maka perlu segera ada solusinya. Selanjutnya Pilkades, pihak desa telah lama bersiap dan menunggu, ini kita upayakan bisa dilakukan secepatnya,’’ kata Huda.
Lanjutnya, masalah Honorer juga sangat penting, ia akan berkoordinasi dengan dewan dan pejabat terkait lainnya serta memahami secara jelas aturan berlaku tentang pengangkatan honorer. Untuk Perda RTRW, Huda belum mau berkomentar banyak, karena Pansus dewan sedang bekerja. Mengenai pembangian Raskin, ia yakin selama ini telah disiapkan dengan matang, sehingga pada jadwalnya kelak bisa dibagikan. Harapan Huda masyarakat bisa memahami bantuan pusat ini, mereka yang diberi beban mendistribusikan bisa bekerja dengan baik.
‘’Kita yakin, berbagai agenda ini sudah disiapkan, tinggal kita sempurnakan dan lakukan sesuai mekanismenya. Yang jelas sekarang kita tengah merayakan HUT kabupaten, semua masyarakat harus merasakan dan ikut berpartisipasi,’’ tutur Huda.
Haidir juga menyampaikan hal yang serupa, semua program daerah yang dilakukan dalam waktu dekat diyakininya bisa sukses dan segera terlaksana. Pasalnya pemerintah sebelum mereka sudah bekerja keras menyiapkannya. Untuk persoalan yang belakangan ini sering diberitakan, seperti Honorer, listrik dan sebagainya semua harus diselesaikan dengan bijak.
‘’Kita yakin sebelumnya telah disiapkan, sehingga untuk suksesnya tinggal kita laksanakan sebagaimana mestinya. Mengenai masalah honorer, listrik dan lainnya ini memang perlu dikaji bersama-sama antara dewan, eksekutif dan pihak terkait,’’ tutupnya.(jar)