METRO – Kemarin, pemerintah 4 Desa penyangga pabrik CPO PT. Mukomuko Panen Raya Abadi (MPRA) mendatangi pemerintah daerah dan dewan. Mereka menyampaikan permasalahan dengan perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan ini, juga menyerahkan hasil kesepakatan bersama desa penyangga. Masing-masing Desa Batu Ejung, Bunga Tanjung dan Teramang Jaya Kecamatan Teramang Jaya dan Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh.
Di DPRD Mukomuko, utusan masyarakat yang langsung dipimpin kades ini disambut oleh Komisi I. Mereka sempat berkonsultasi dan menjelaskan secara lisan, kronologis timbulnya persoalan antara warga dengan pihak pabrik. Seperti diketahui, beberapa hari lalu warga mendatangi perusahaan ini dan nyaris terjadi kericuhan, karena ada kesalahpahaman.
Alfian,SE mewakili dewan Komisi I dihadapan utusan 4 desa ini menyampaikan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Nanti laporan ini akan dibahas dalam forum dewan untuk dicari solusi terbaiknya. Jika memang diperlukan, kelak dewan akan turun langsung ke lokasi dan memanggil pihak terkait.
‘’Apa yang bapak-bapak sampai sudah kami terima, nanti kita akan bahas ini dalam forum dewan untuk dicari solusi terbaiknya. Yang jelas dewan ingin semua kelar, masyarakat bisa mendapatkan haknya dan perusahaan juga bisa buka usaha di daerah kita,’’ papar Alfian.
Pewakilan dari desa penyangga, Nurdin mengatakan 4 desa yang jadi penyangga perusahaan ini sudah melakukan rapat bersama. Ada beberapa poin rekomendasi dan kesepakatan yang ditujukan terharap pabrik tersebut. Pertama aktivitas pekerjaan perusahaan harus dihentikan dulu, sebelum ada kesepakatan dengan desa penyangganya. Kemudian manager perusahaan harus meminta maaf kepada warga dan pemerintah desa penyangganya atas tragedi pada 23 Juli 2016 lalu. Dimana saat itu, manager perusahaan ini diduga memukul meja depan kades, BPD dan karang taruna dalam bertemuan memecahkan masalah. Permintaan maaf dianjurkan melalui media Radar Mukomuko selama 3 hari berturut-turut, atau bisa minta maaf secara adat. Sebelum ini dilakukan, maka warga kompak menolak pabrik ini didirikan. ‘’Kami minta aktivitas dihentikan dulu sebelum ada kesepakatan, jangan sampai nanti masyarakat marah besar. Kemudian pihak perusahaan wajib minta maaf atas kejadian pada 23 Juli lalu, dimana dengan tidak hormat managernya menggebrak meja depan pemerintah 4 desa,’’ paparnya.
Selain itu ada beberapa poin lain, seperti Desa Air Bikuk dan Teramang Jaya, meminta perjanjian sesuai UPL-UKL atau yang dibuat pada masa manager yang lama tetap diberlakukan olah manager sekarang dan seterusnya. Kemudian dari Batu Ejung juga demikian, meminta perjanjian lama diberlakukan dan ada masukan poin baru. Untuk Desa Bunga Tanjung karena pada waktu sebelumnya ternyata belum masuk, maka mereka punya usulan yang sudah disiapkan. Semua ini akan dibicarakan dengan perusahaan dan diminta agar dikabulkan.
‘’Permintaan desa-desa penyangga ini masuk akal dan wajar, sebab pabrik ini berada di tengah kita. Jangan nanti kita dapat masalah dan pencemarannya saja. Maka kami minta pada pemerintah maupun dewan membantu menyelesaikannya,’’ tutup Nurdin diamini, Kabri, Buyung Bujag dan lainnya.(jar)
Pihak Pabrik CPO MPRA Dinilai Tak Konsekwen
PONDOK SUGUH – Managemen pabrik baru CPO PT. Mukomuko Panen Raya Abadi (MPRA) yang berada di perbatasan di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya dengan Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Dinilai tidak Konsekwen. Pada saat perencanaan pembangunan, sudah disepakati mereka menyanggupi beberapa permintaah dari masyarakat desa penyangganya. Namun belakangan saat pabrik ini mulai dibangun, mereka berbelit dan melupakan kesepakatan. Atas dasar ini, warga 4 desa, melakukan demo ke pabrik dan nyaris ricuh pada Jumat lalu.
Dikatakan oleh Kades Batu Ejung, B. Bujang sejak awal masyarakat sangat mendukung pendirian pabrik ini, bahkan karena menginginkan pabrik tersebut, sempat terjadi selisih paham dengan desa lainnya. Alasan warga mendukung saat itu, pihak pabrik berjanji akan memperhatikan desa penyangganya dan menyetujui beberapa permintaan desa. Faktanya sekarang mereka malah membelot dari kesepakatan, maka atas dasar itu warga mendatangi perusahaan.
‘’Dulu kita semua mendukung dan sepakat dengan pabrik ini, bahkan kita memperjuangkannya sama-sama. Tapi sekarang semuanya dilupakan, managernya sudah diganti. Manager yang baru saat ditanya soal kesepakatan sebelumnya, mengatakan tidak ada urusan, itu dengan manager yang lama, silahkan tanya pada manager yang dulu,’’ kata kades.
Lanjutnya, adapun beberapa permintaan warga dan sudah disetujui oleh manager yang lama, diantaranya, bahwa pabrik bersedia menetapkan 30 persen pekerjanya dari desa penyangga. Kemudian menyumbangkan 1 rupiah dari setiap pembelian sawit untuk kepentingan desa penyangganya, bersedia membantu biaya berobat warga yang sakit akibat dari aktivitas pabrik dan beberapa tuntutan lain. Semua ini, oleh manager yang sekarang dilupakan dan dianggap tidak bisa, karena itu kesepakatan dengan manager yang lama.
‘’Janjinya setelah kesepakatan ini dipastikan, baru pembangunan pabrik dimulai, tapi malah tidak digubrisnya. Seharunya walau bos nya diganti, kesepakatan tetap dijalankan,’’ kata Kades.
Kades Bunga Tanjung, Kabri juga menyapaikan kekecewaannya terhadap pabrik ini. Yang ia sayangkan lagi sikap pimpinan pabrik yang arogan dan kekanak-kanakan dengan memukul meja saat pertemuan. Juga ada upaya memecah belahkan masyarakat dengan mempercayakan beberapa orang untuk membelanya dari desa. Ia ingatkan, untuk menyelesaikan masalah dan agar pabrik ini tetap nyaman berada di desa penyangganya, bukan dengan cara demikian.
‘’Seharunya pabrik ini berbuat sesuai kesepakatan dan tidak memecahkan warga. Jangan mereka beranggapan dengan memanfaatkan beberapa orang, bisa semena-mena, kalau masyarakat marah, tidak terbendung oleh segelintir orang,’’ tutupnya.(jar)
