Rencananya dalam waktu dekat, dewan akan memanggil pihak managemen BMK untuk mempertanyakannya. Selain itu dewan juga mempertimbangkan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemda dan pihak terkait, agar membekukan sementara izin pabrik, hingga mereka membenahi sistim pembuangan limbahnya. Juga wajib ada sanksi tegas bagi perusahaan yang diduga sudah melanggar aturan ini.
Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Suwarno menjelaskan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu sudah mengetahui informasoi ini, dan memang pada kenyataannya, BMK masuk dalam data LH Provinsi sebagai salah satu pabrik yang bandel. Menindaklanjuti laporan warga dan temuan langsung di lapangan, dewan akan menempuh berbagai cara. Tahap awal akan memanggil LH Mukomuko dan managemen pabrik itu sendiri. Setelah itu dewan akan menyurati pemda agar mengambil langkah yang jelas. Bersamaan dengan itu, dewan akan koordinasi lagi ke kementrian lingkungan hidup.
‘’Prosesnya terus belanjut, dewan ingin kedepan BMK dan pabrik lain mematuhi aturan. Siapapun mereka tidak boleh semena-mena, walau dibutuhkan. Dalam waktu dekat kita akan panggil pimpinannya,’’ papar Suwarno.
Lebih lanjut, politisi NasDem ini juga mengakui, mereka baru saja menerima laporan dari kades, bahwa ditemukan lokasi pembuangan limbah baru BMK ke Sungai Air Hitam dan ini merupakan jalur pembuangan siluman. Dokumennya lengkap, baik berupa poto maupun video. Terus mengenai langkah penyelidikan oleh kepolisian, ia juga mendukung penuh dan berharap tuntas. Walau demikian, dewan tetap bertindak disisi lain sesuai tugas dan wewenang.
‘’Ada laporan terbaru dari kades, mereka menemukan pembuangan siluman limbah ke sungai oleh BMK. Kita kecewa, ternyata perusahaan ini sama sekali tidak menggubris permintaan kita. Harapan kami pengusutan oleh pihak Polres juga sampai kepengadilan,’’ tutuprnya.
Kades Padang Gading, Tejo juga membenarkan bahwa BMK diduga terus melakukan pembuangan limbah ke sungai melalui berbagai cara, termasuk menggunakan pipa rahasia atau siluman. Ia minta pihak terkait serius mengusut persoalan ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Perlu diketahui, aliran Air Hitam yang tercemar ini, dimanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan lainnya, termasuk tempat mencari ikan. Pencemaran sungai juga berdampak pada tercemarnya laut, karena air sungai ini jatuh ke laut.
‘’Dugaan pembuangan limbah ke sungai selalu dilakukan oleh BMK, saya sudah cek langsung ke lokasi, ada dokumennya. Maka kita sangat berharap pengusutannya tuntas,’’ tutupnya.(jar)
Laporan Bagus Semua, LH Prov Akui PT BMK Bandel
//Dewan Lanjutkan Pengusutan Limbah BMK ke Pusat
SUNGAI RUMBAI – Hasil penelusuran dewan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu, terkait masalah limbah pabrik CPO mengejutkan. Laporan pengolahan limbah perusahaan yang diterima LH Provinsi setiap bulan dari LH Mukomuko semuanya bagus dan steril. Informasi ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, hasil krosscek langsung oleh dewan. Namun demikian Kepala BLH Provinsi mengakui banyak perusahaan yang bandel, salah satunya pabrik PT. Bumi Mentari Karya (MBK) dan pabrik lain yang tidak memiliki kebun sendiri. Wakil ketua Komisi III yang juga ketua fraksi Gerindra, Busra menjelaskan hasil peninjauan mereka di BLH Provinsi kemarin.
Dikatakannya, data laporan limbah pabrik di Mukomuko lengkap di BLH provinsi dan setiap bulan ada pembaruan laporan dari LH Mukomuko. Yang jadi pertanyaan, laporan yang diberikan semuanya bagus, bahkan diduga ada pembohongan terkait kelengkapan pengelolaan limbah oleh beberapa perusahaan. Seperti pabrik BMK, laporan di provinsi, punya sistim pengelolahan limbah yang baik dan dibuang ke kebun. Padahal BMK tidak memiliki kebun sendiri dan limbahnya dibiarkan begitu saja hingga mencemari sungai. Busra mengakui, masalah limbah ini bukan saja BMK, menurut LH provinsi, pabrik tanpa kebun inti, umumnya pengelolaan limbahnya kurang baik.
‘’Kalau laporan yang diterima BLH Provinsi dari Mukomuko, masalah limbah perusahaan bagus semua. Bahkan dilaporkan ada sistim pengelolaan limbah yang modern, ini menjadi pertanyaan besar kita semua. Data di lapangan amburadul, kita sudah cek langsung ke lokasi, terutama BMK. Sebetulnya LH provinsi juga meragui laporan ini, mereka mengakui BMK salah satu pabrik yang bandel, juga pabrik lain yang tidak punya kebun sendiri, umumnya kurang steril pengelolaan limbahnya,’’ kata Busra.
Lanjut Busra, LH provinsi sesuai permintaan dewan, kedepan akan turun langsung melakukan pemantauan di lapangan. Juga diminta meningkatkan status LH Mukomuko menjadi lebih baik, sehingga perannya maksimal. Selain itu, Busra juga menegaskan, minggu depan mereka akan menghadap kementrian lingkungan hidup untuk membahas mesalah limbah pabruk CPO di Mukomuko, yang diutamakan BMK dan perusahaan tanpa kebun lainnya. Tujuannya agar kedepan, pengelolaan limbah di Mukomuko betul-betul baik dan tidak membahayakan bagi masyarakat.
‘’LH provinsi cukup serius dalam hal ini, nanti untuk lebih tegas dan jelasnya, dewan akan berang ke Jakarta. Harapan kita ini sebagai contoh, kedepan bisa lebih baik,’’ paparnya.
Dewan lainnya, Hermansyah,S.Kom.M.Kom manyampaikan hal senada, laporan ke Bengkulu rutin dilakukan, tapi semuanya dilaporkan baik, sehingga dewan menilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Dewan juga sudah meminta LH Mukomuko ditingkatkan statusnya supaya wewenangnya lebih tinggi. Soal labor, LH Mukomuko paling lengkap, tapi tidak bisa difungsikan. Kedepan LH provinsi akan rutin turun ke lapangan, untuk cek langsung sistim pengelolaan limbah oleh perusahaan. Perlu diketahui pabrik yang sudah punya AMDAL di Mukomuko hanya PT. DDP dan Agromuko, yang lain baru berupa UPL-UKL.
‘’Kami sudah minta, kalau nanti mereka turun ikutkan dewan, supaya bisa nyambung dan tidak salah menilai,’’ tutupnya.(jar)
