Friday, 29 January 2016

Hampir Pasti, Huda Dilantik Februari


METRO – Berdasarkan informasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pelantikan calon kepala daerah terpilih akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dilangsungkan bulan depan atau Februari, tahap kedua pada Maret dan tahap ke tiga Juni. Sesuai dengan akhir masa jabatan bupati Mukomuko sebelumnya, yaitu sudah berakhir pada Agustus tahun lalu, maka pelantikan layak masuk tahap pertama. Apalagi seperti diketahui, gugatan terhadap hasil Pilkada sudah digugurkan oleh Makamah Konstitusi (MK).
Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan mereka telah sampaikan surat usulan penerbitan SK dan pelantikan bupati pada pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimana surat penetapan sesuai hasil paripurna istimewa dewan, langsung diterima oleh bagian pemerinhan pemprov. Terkait dengan jadwal pelantikan, Armansyah belum mengetahuinya, sebab itu wewenang pemerintah pusat. Kabar yang ia terima memang pelantikan akan serentak, ada beberapa tahap, mudah-mudahan Mukomuko masuk tahap pertama.
‘’Surat dari DPRD Mukomuko terkait hasil Pilkada sudah kita sampaikan pada pemerintah provinsi, berupa permohonan untuk penerbitan SK dan pelantikan. Soal jadwal kami tidak paham, itu wewenangnya pusat,’’ kata Armansyah.
Kabag Humas DPRD Mukomuko, Iskameri,S.Pd,M.Si juga mengakui bahwa dewan telah melakukan proses sebagaimana mestinya. Diawali dengan penerimaan berita acara hasil pilkada oleh KPU, dewan langsung gelar sidang paripurna istimewa penetapan dan penerbitan surat usulan pelantikan pada Mendagri melalui Gubernur.
‘’Semuanya sudah diproses oleh dewan dan sekretariat, surat telah disampaikan ke provinsi, tinggal tunggu jadwal lebih lanjut dari Mendagri,’’ paparnya.
Dikutib dari JPNN, Mendagri, Tjahjo Kumolo menjelaskan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pelaksanaan pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan tiga gelombang. Dengan rincian dilaksanakan di Februari, Maret dan Juni. Berdasarkan pertimbangan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada,  jadwal persidangan MK, serta prosedur administrasi penetapan, pengusulan, dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih. Karena itu ?Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tanpa Gugatan ke MK, dapat dilantik pada bulan Februari 2016.
‘’Pelantikan Februari, minimal terdapat 61 pasangan bupati, 4 pasangan Wali kota dan 2 gubernur yang dapat dilantik. Untuk gubernur masing-masing Gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan. Kepala derah dan wakil kepala daerah terpilih tanpa persidangan lanjutan gugatan di MK dan akkhir masa jabatan sampai Maret, dapat dilantik pada minggu keempat Maret," ujarnya.
Pada pelantikan di bulan Maret, minimal kata Tjahjo terdapat 18 pasangan bupati/wali kota yang dapat dilantik dan maksimal 163 ?pasangan bupati/wali kota. Sementara untuk pasangan gubernur, maksimal 6 pasangan yang dapat dilantik. ?Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pascaputusan MK dan akhir masa jabatan pada bulan April sampai Juni, dapat dilantik pada akhir Juni. Minimal 36 pasangan bupati/wali kota dan satu pasangan gubernur.(jar/jp)

Pemerintahan Huda – Haidir Harus Mampu Gali PAD
METRO – Pemerintahan pasangan Choirul Huda,SH – Haidir,S.Ip mesti bekerja keras untuk memajukan daerah. Yang paling ditekan adalah bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan, sehingga bisa mendanai berbagai pembiayaan untuk pembangunan. Pasalnya  secara politis, pasangan ini bakal menemui kendala untuk menarik berbagai program yang didanai pemerintah pusat.
Disampaikan oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko H. Suharto, Huda – Haidir pada Pilkada lalu didukung oleh dua partai politik, yaitu Gerindra dan Hanura. Diketahui Gerindra merupakan parpol yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan Jokowi – Yusuf Kalla, karena Prabowo bersama beberapa tokoh lainnya memilih oposisi. Sedangkan Hanura hanya 1 orang kadernya yang dipakai oleh pemerintah untuk duduk dikementrian. Sebab, bukan rahasia lagi untuk masuk ke lingkaran pemerintah pusat harus ada link dan penguat, salah satunya adalah separtai dengan menterinya.
‘’Saya menilai dari segi hubungan politik partai pengusung bupati dengan pemerintah pusat. Mungkin bukan sebatas isu, untuk bisa masukkan lobi ke kementrian, kita harus punya jalur kuat. Mungkin tetap bisa masuk ke kementian yang dipegang kader partai lain, namun tidak akan terlalu leluasa,’’ kata Suharto.
Lanjutnya, solusinya Huda – Haidir harus memaksimalkan penarikan PAD kedepan. Itu jauh lebih baik, karena Kabupaten Mukomuko memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup banyak. Seperti disektor pertanian, kelautan, pariwisata maupun dalam bidang pertambangan dan sebagainya. Langkah awal untuk menggali potensi ini dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), terutama memberikan pekerjaan atau jabatan pada orang yang memang ahlinya.
‘’Pemerintahan Huda – Haidir harus manfaatkan dukungan besar dari masyarakat saat ini, gali sumber daya kita untuk PAD, jika itu berhasil kedepannya keduanya makin harum. Kalau masih mengandalkan sistim lama, maka saya pikir sulit,’’ tutupnya.(jar)