Banyak Pendaftar CPNS Gagal, Karena Ukuran File Salah

Ukuran Dokumen Yang Benar
KTP                           200KB/jpeg,Jpg
Pass Photo                200KB/jpeg,Jpg
Ijazah                        700KB/PDF
Transkrip Nilai        500KB/PDF
Surat Lamaran        300KB/PDF
Dokumen Lainnya  700KB/PDF

METRO – Kabar penting bagi para pelamar tes CPNS di Kabupaten Mukomuko, informasinya dari beberapa pelamar yang sudah berhasil mendaftar, mayoritas terancam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) alias gagal. Gawatanya lagi, pelamar tidak bisa melakukan perbaikan berkas, hingga bagi yang salah nyaris dipastikan gugur pada fase awal. Kesalahan terbesar pelamar adalah ukuran file dokumen yang dikirim tidak cocok.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan, kemarin dari enam account pelamar yang mereka periksa, hanya satu pelamar yang lengkap. Empat pelamar dokumen syaratnya tidak komplit hingga sementara waktu di TMS-kan. Dimana syarat pelamar yang muncul hanya sebagian, kebanyakan yang tidak ada KTP, pas poto dan surat lamaran.
‘’Ini kesalahan sangat fatal, kasihan mereka sudah mendaftar tapi tidak lengkap dan gugur lantaran kesalahan waktu mengupload dokumen syaratnya. Kalau sudah begini kita jadi tidak bisa berbuat, sebab pendafar tidak dapat mengedit lamarannya,’’ kata Jawoto.
Lanjutnya, kemungkinan saat melakukan pendaftaran syarat yang mereka ajukan lengkap, semuanya dimasukkan. Tapi setelah dikirim hilang, lantaran ukurannya tidak cocok. Sebab di sistem semuanya otomatis, kalau tidak cocok langsung ditolak dan hilang. Maka diingatkan pada calon pelamar hati-hati baca dengan jelas petunjuknya.
‘’Kita menggunakan sistem online yang selalu otomatis, kalau salah maka langsung tidak terbaca saat diverifikasi oleh adminnya,’’ ungkapnya.
Kasubid pengadaan dan dokumentasi, Pria Perdana,S.Kom menjelaskan, pelamar harus memperhatikan dengan jelas durasi setiap dokumennya. Untuk pas poto dan KTP tidak boleh lebih dari 200 Kilo Byte (KB), surat lamaran 300 KB, Ijazah dan dokumen akreditasi 700 KB serta untuk transkrip nilai maksimal 500 KB. Kalau ukurannya berlebih maka otomatis hilang di sistem, dampaknya berkas pelamar dinyatakan tidak lengkap.
‘’Kalau lebih kecil tidak apa-apa, yang tidak boleh berlebih, misalnya pas poto maksimal 200 KB yang mereka upload 300 KB, maka gagal. Lihat dengan jelas ukuran setiap dokumen, sebab jika terlalu berat, secara otomatis ditolak sistem,’’ paparnya.
Lanjutnya, semestinya pelamar hati-hati, setelah melakukan upload berkas, tekan tombol pengecekan sebelum dikirim. Kemarin ada 6 pelamar sudah mendaftar, dari 6 ini empat orang tidak lengkap. Berkas mereka tidak muncul di sistem, maka gagal, sementara mendaftar kembali tidak bisa. Selain ukuran juga jenisnya, lihat petunjuk, jika minta jpeg jangan diupload PDF atau word.
‘’Melakukan pengecekan penting untuk memastikan semuanya masuk, biasanya sebelum kirim ada tombol pengecekan, tinggal ditekan, maka muncul semua berkas. Kalau tidak terlihat upload ulang. Juga jenisnya meski diperhatikan jpeg atau PDF,’’ tutupnya.(jar)

IPK Tes CPNS 2,75, Passing Grade 298

//Ada Jalur Khusus Bagi IPK Cumlaude
METRO – Pemerintah daerah menetapkan salah satu syarat khusus untuk tes CPNS adalah menetapkan nilai ijazah IPK pelamar minimal 2,75. Maka bagi sarjana IPK kurang dari 2,75 tidak bisa ikut. Kabar baiknya lagi ada 10 jatah khusus bagi calon pelamar dengan nilai IPK cumlaude. Sementara ambang batas nilai tes peserta atau passing grade ditetapkan minimal 298, bagi peserta saat tes nilai dibawah 298 otomatis gugur, tidak dapat lagi ikut tes tahap berikutnya yaitu tes kompetensi bidang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan untuk nilai IPK panitia sepakat 2,75 dan ini sudah disampaikan ke bupati. Ketetapan IPK ini berlaku untuk semua jurusan, maka bagi IPK dibawah 2,75 tidak bisa mendaftar. Petimbangannya karena kebutuhan tenaga pegawai yang punya kemampuan maksimal dalam berbagai hal, salah satunya dari sisi kemampuan keilmuan.
‘’IPK daerah yang menentukan, maka setelah dibahas bersama-sama disepakati minimal nilai IPK pelamar 2,75, sama dengan tahun-tahun sebelumnya,’’ kata Jawoto.
Terus ia juga mengakui ada jalur khusus untuk nilai IPK cumlaude diatas 3,50 sebanyak 10 orang. Selain itu ada dua jalur khusus penyandang disabilitas sebanyak dua orang. Jalur khusus disini tetap menyesuaikan dengan jurusan yang ada. Bedanya saat mendaftar peserta mengisi kolom jalur khusus yang tersedia. Tesnya tetap sama termasuk passing grade sama 298.
‘’Jalur khusus cumlaude nanti sama dengan umum tahapan tesnya, bedanya lawannya juga sama-sama cumlaude. Peserta bisa buka websate SCCN untuk mengetahuinya, nanti kala mengisi kolom pendaftaran secara online, ada kolom pilihan jalur diikuti,’’ tegasnya.
Selanjutnya mengenai passing grade, sudah ditetapkan 298 untuk semua jurusan tes. Walau sudah dibuat ambang batas nilai, namun panitia tetap punya kebijakan dengan pertimbangan menyesuaikan. Bila pada satu jurusan dari sekian banyak peserta tidak ada yang mencapai nilai 298, maka akan dipertimbangan tetap mengambil tiga nilai tertinggi untuk tes tahap berikutnya. Begitupun bila jumlah peserta yang mencapai passing grade lebih banyak, maka yang diambil kemungkinan tetap dirangking.
‘’Passing grade ini batas nilai terendah hasil tes, walau sudah ditetapkan, bisa saja ada kebijakan andai nanti terjadi ketidak cocokan,’’ pungkasnya.(jar)

CPNS Guru 13 Jurusan, Guru SD 44 dan PAI 13

Bup : Tes CPNS Bersih
METRO – Titik terang mengenai rincian formasi CPNS sudah keluar, dimana untuk pendidikan atau guru terdapat 13 jurusan. Terbanyak adalah untuk guru SD atau guru kelas yaitu 44 orang, sementara guru PAI 13 orang, Penjas dan Olahraga 12 orang Bahasa Indonesia 12, Matematika 12, jurusan lainnya dibawah 10. Sedangkan untuk tenaga kesehatan terdapat 19 jurusan, terbanyak dokter umum 8 orang, D3 farmasi 6, D3 perawat 6 orang, D3 ilmu  perawat S1 5, Analisis kesehatan 5, S1 perawat 4 dan selebihnya dibawah 4 untuk setiap jurusan. Untuk CPNS tekhnik sebanyak 13 jurusan, terbanyak untuk S1 Informatika 6 orang, S1 tekhnik lingkungan 4 orang dan S1 ekonomi manajemen 4 orang. Jurusan lainnya penerimaan dibawah 4 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan rincian jurusan sudah keluar untuk diumumkan ke publik. Sekarang masih menunggu pengesahan dari KemenPAN RB, sebelum diumumkan pada 19 September kelak. Jurusan yang akan diperebut oleh pelamar sesuai dengan kebutuhan daerah yang diusulkan.
‘’Nanti akan kita umumkan, masing-masing bisa melihat dengan jelas, berapa kuota untuk masing-masing jurusan. Memang guru SD jumlahnya paling banyak 44 orang,’’ kata Jawoto.
Disisi lain, Bupati H. Choirul Huda,SH menjamin tes penerimaan CPNS yang akan dibuka dalam waktu dekat, dijamin bersih. Kelulusan ditentukan oleh usaha dan kemampuan peserta sendiri saat menjalani tes menggunakan sistem CAT. Maka bupati mengingatkan pada masyarakat khususnya calon peserta tes untuk menghilangkan niat menyogok demi lulus. Ia juga minta jangan dilayani bila ada oknum tak bertanggungjawab meminta sejumlah uang dengan janji meluluskan peserta tes. Dikatakan bupati tes CPNS sifatnya terbuka, semua tahapan bisa diakses oleh peserta dan masyarakat dengan mudah. Tidak ada istilah sogok-menyogok, maka harus lupakan niat untuk menggunakan cara tidak benar demi kelulusan. Jikapun ada pihak-pihak yang menghubungi dan minta sejumlah uang dengan iming-iming lulus, itu semua dipastian penipuan, maka jangan dilayani, cepat konfirmasikan pada petugas terkait.
‘’Kita jamin seleksi CPNS bersih, maka jangan percaya kalau ada yang mengiming-ngimingi lulus CPNS, apalagi meminta sejumlah uang,’’ tegasnya.
Bupati juga meminta calon pelamar CPNS segera menyiapkan diri, belajar lebih banyak dan lihat kisi-kisi soal tes sebelumnya. karena yang bisa membantu peserta untuk lulus adalah kemampuan mereka sendiri saat mengerjakan soal.
‘’Siapkan diri dengan baik, banyak belajar dan membaca buku-buku berkaitan dengan kebangsaan, undang-undang dan kejuruan masing-masing,’’ tutupnya.(jar)

Perkiraan Formasi CPNS Guru
Jurusan                 Kuota  
Guru SD               44 Orang
PAI                       13 Orang
Penjas                   12 Orang
Matematika          12 Orang
B. Indonesia         12 Orang
B. Inggris             9 Orang
Fisika                   8 Orang
Guru Seni            5 Orang
Guru BK              7 Orang
IPS                      5 Orang
PPKN                  4 Orang
Teknelogi Pddkan    8 Orang

CPNS Mukomuko, Guru 145 dan Kesehatan 69

Tenaga Teknis 30 dan K2 6 Kursi
METRO – Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dari 250 kuota CPNS untuk Kabupaten Mukomuko, mayoritas adalah guru yaitu 149 kursi, sementara kesehatan 69 orang, teknis 30, juga terdapat 6 orang untuk pengangkatan khusus honorer K2. Kabar baik lainnya, seluruh kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu menerima kuota CPNS, dimana terbanyak untuk Provinsi 317 orang, kedua Kabupaten Kepahiang 292 orang dan ketiga Kabupaten Rejang Lebong 270 orang. Jatah CPNS Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma termasuk Kota Bengkulu sama dengan Mukomuko, yaitu 250 orang. Di semua daerah, jatah kursi guru paling banyak, diikuti kesehatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM (BKPSDM), Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan kuota guru terbanyak, bukan saja di Mukomuko tapi juga daerah lain. Kondisi ini karena memang kekosongan guru merata di mana-mana, apalagi dengan terjadinya penambahan sekolah. Kedua untuk tenaga kesehatan juga sama di setiap daerah. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
‘’Di semua daerah sama, penerimaan guru terbanyak dan kedua kesehatan, sedangkan tenaga teknis tidak signifikan, ini sesuai usulan masing-masing daerah,’’ paparnya.
Lanjutnya, pembagian kuota masih bersifat umum, nanti saat pengumuman akan dibagi sesuai jurusan. Berapa guru olah raga, bahasa ingris, matematika BK dan lainnya, begitu juga untuk tenaga kesehatan dan teknis. Untuk pengangkatan khusus K2, hanya 6 orang, seluruhnya K2 guru. Ia juga kembali mengingatkan agar masing-masing peserta menyiapkan diri untuk tes, baik kesiapan syarat maupun pengetahuan dan mental.
‘’Intinya tes sudah tiba waktunya, persiapkan diri dengan baik, perbanyak membaca soal-soal dan buku, agar saat menjawab soal bisa lancar. Tes menggunakan sistem CAT, kelulusan murni hasil kerja peserta tes,’’ tegasnya.
Bupati H. Choirul Huda,SH juga mengatakan tes CPNS adalah kesempatan bagi pencari kerja khususnya putra-putri Mukomuko untuk mengabdi pada daerah. Maka persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi soal tes, pemerintah daerah dalam hal ini, sebatas mengusulkan kuota dan memfasilitasi. Kelulusan ditentukan oleh peserta sendiri.
‘’Saya sudah berpesan pada panitia agar lakukan yang terbaik, beri pelayanan maksimal bagi peserta untuk ikut tes nanti. Pada pelamar silahkan jaga diri dan terus belajar agar lulus,’’ tutupnya.(jar)


FORMASI CPNS SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018
INSTANSI     KUOTA     GURU         KESEHATAN     TEKNIS     K2    
Provinsi          317         201         55         61         –
Mukomuko    250         145         69         30         6
Kota               245         114         89         42         –
Seluma          250         145         75         30        
Benteng         168         50         67         50         1
Kepahiang     292         160         100         30         2
R. Lebong     270         170         76         24         –
B. Selatan     250         160         32         50         8
Kaur              250         150         70         30         –
Lebong         209         100         78         30         1
B. Utara       149         98         35         15         1
TOTAL        2.650     1.493        746         392         19

Tes CPNS Mukomuko Dibuka, Siapkan Syarat Mendaftar

MUKOMUKO – Lama ditunggu-tunggu, akhirnya tes CPNS 2018 dibuka. Untuk itu para pencari kerja yang berminat berkaris sebagai abdi negera, segera siapkan diri dan syarat mendaftar. Adapun pendaftaran melalui online lewat situs resmi Sistem seleksi CPNS Nasiona (SSCN). Untuk jadwal pengumuman dan pendaftaran dalam waktu dekat, saat ini pemerintah daerah tengah membentuk panitia penerimaan. Begitupun jumlah kuota untuk Kabupaten Mukomuko akan diumumkan setelah lebaran haji nanti.
Diantara syarat yang harus disiapkan oleh peminat, yaitu hasil scen ijazah asli dan sudah dilegalisir, scen KTP eletronik dan Kartu Keluarga dan pastpoto serta syarat lain. Peserta mendaftar sendiri melalui online situs SSCN BKN dengan mengusi data lengkap dan mengupload syarat yang diminta. Ingat umur minimal 18 tahun saat mendaftar dan paling tinggi 35 tahun. Paling penting diperhatikan pendaftar, syarat meski jelas dan benar, begitu juga saat mengisi data. Apabila salah, maka dipastikan peserta gagal mendaftar dan tidak dapat diulang kembali. Nanti bagi peserta yang syaratnya lengkap dan dinyatakan lulus administrai akan menerima nomor tes.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan, hasil pertemuan terakhir di BKN, didapat bawah tes CPNS akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun untuk kuota dan formasi belum dijelaskan, ia memperkirakan dalam beberapa hari kedepan sudah keluar.
‘’Kalau untuk kuota dan jadwal dalam beberapa hari kedepan baru disampaikan oleh pemerintah pusat. Adanya penundaan ini karena terjadi pergantian MenPAN dan RB. Intinya tes akan dilakukan dalam waktu dekat, bisa bulan ini, juga bisa awal bulan depan,’’ katanya.
Lanjutnya, sesuai instaruksi dari MenPAN RB, semua daerah yang menyelenggarakan CPNS diminta membentuk panitia, maka sekarang pihaknya tengah merang kepanitiaan. Bersamaan dengan itu, calon pendaftar juga diminta menyiapkan diri dan berkas yang diperlukan. Pendaftaran melalui online, bagi peserta lulus administrasi akan menerima nomor tes. Nanti pengumuman selama 7 hari, juga jadwal mendaftar selama 7 hari.

‘’Kita sedang membentuk kepanitiaan, semua warga yang berminat silahkan siap-siap, ingat kalau syarat tidak lengkap atau salah, bisa tidak lulus administrasi, akhirnya tidak bisa ikut. Dalam beberapa hari ini sudah diumumkan,’’ tutupnya.(atj)

Rebutan Nomor Urut Satu, Kemesraan Caleg Ternoda

Hari Ini Terakhir Perbaikan Berkas
METRO – Hingga sore kemarin belum satupun partai politik (Parpol) serahkan hasil perbaikan berkas bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko. Padahal Sesuai jadwal Pukul 00.00 WIB malam nanti terakhir. Bila ada yang tidak menyampaikan, maka KPU memastikan mencoret caleg Belum Memenuhi Syarat (BMS). Menariknya berdasarkan isu berkembang dan pantauan di beberapa partai, masih ada calon yang menyoalkan nomor urut. Lobi-lobi politik untuk menjadi caleg nomor urut 1 gencar dilakukan caleg, bahkan ada calon yang mengancam mundur bila tidak diposisikan pada nomor urut strategis. Kondisi ini membuat kemesraan caleg yang senantiasa bersama-sama mulai tergerus, suhu politik diinternal partai mulai panas.
Meskipun pemenang pemilu ditentukan suara terbanyak, namun banyak caleg beranggapan nomor urut satu adalah nomor strategis dan berpengaruh besar terhadap perolehan suara nanti. Alasannya pemilih lebih mudah mencari namanya di bilik suara kelak dan umumnya warga menganggap nomor urut satu adalah caleg kuat. Padahal jika melihat hasil pemilu 2014 lalu, kebanyakan peraih suara terbanyak bukan nomor urut 1.
Salah seorang caleg yang tidak disebutkan namanya, mengatakan nomor urut sudah disusun oleh partai saat mendaftar ke KPU. Namun sekarang malah diributkan, ada yang ngotot ingin nomor urut 1, berupaya melobi ketua partai dan KPU supaya ada pengacakan kembali.
‘’Kita sudah susun nomor urut calon dari awal, sekarang kok diributkan kembali, tidak mungkin dirobah kembali. Aturan KPU juga tidak boleh ganti, kecuali ada pergantian dan disetujui partai,’’ katanya.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan mereka tetap berpedoman pada Surat Edaran KPU pusat. Bahwa tidak ada petunjuk mengenai dibolehkan pergantian nomor urut bakal caleg, kecuali bila terjadi pergantian calon oleh partai tersebut. Mereka hanya akan melayani usulan pergantian bila ada petunjuk dari KPU pusat.
‘’Dalam SE itu tekananya pada pergantian caleg, tidak ada disebut masalah pergantian nomor urut. Bagi partai yang mengganti calon dibolehkan menukar nomor urut, misalnya yang diganti nomor urut 3, sementara calon pengganti ingin nomor urut 1, maka boleh nomor urut satu pindah ke 3, dan pengganti di nomor satu. Bagi yang tidak ganti calon, maka nomor urut tak bisa ditukar, bahkan dalam UU pemilu, KPU diminta mengembalikan ke nomor urut semula, bila partai melakukan pergantian,’’ katanya.
Irsyad akui ada beberapa caleg yang datang ke KPU ingin merobah nomor urut caleg. Bahkan ada yang sempat ribut-ribut di KPU berebut nomor urut. Terkait hal ini jawaban mereka cukup tegas, soal nomor urut wewenang partai politik, KPU berpedoman pada berkas saat mendaftarkan calon. Kalau menuntut pergantian silahkan ke partai politik. Andaipun bisa dilakukan pergantian atas dasar keputusan KPU pusat, juga tidak bisa hanya oleh pihak caleg, harus melalui mekanisme, berupa keputusan yang ditandatangani ketua dan sekretaris pattai politik.
‘’Banyak yang datang menanyakan soal ingin ganti nomor urut, anehnya yang datang hanya caleg atau staf partai. Kita jelaskan saja tidak ada aturan pergantian nomor urut dan juga kalau dibolehkan oleh aturan, mengganti juga ada mekanismenya. Wajib ditandatangani ketua dan sekretaris partai,’’ tutupnya.(jar)

Paripurna Saja Sepi, Dewan Sudah Malas

METRO – Dalam satu bulan minimal dewan memiliki 2 kali jadwal Dinas Luar (DL). Untuk satu kali DL menghabiskan waktu sekitar 8 hingga 12 hari atau dua minggu lebih kurang. Artinya ada dua minggu dewan dijadwalkan ngantor setiap bulannya. Namun uniknya kesempatan bisa ngantor ini juga kadang tidak dimanfaatkan. Terbukti kehadiran dewan dari hari ke hari makin minim. Seperti kemarin saat parpurna, kursi kosong tampak menghiasi, bahkan saat dibuka hanya ada 12 dewan dari 25 orang.
Aktivis KRM, Isbowo Afandi,S.Pd mengatakan kondisi seperti ini agaknya layak menjadi catatan masyarakat menjelang pergantian dewan pada pemilu 2019 kelak. Pilih wakil yang betul-betul peduli dan bertanggungjawab dengan amanat yang diberikan. Kalau masih saja memilih dewan yang jarang ngantor dan bahkan saat paripurna, berarti nasib kedepan tidak banyak berubah.
‘’Paripurna saja tidak hadir, apalagi saat pembahasan biasa, padahal itu penting, karena disinilah keputusan terkait pembangunan dan aspirasi rakyat diperjuangkan. Maka pemilu sekarang, kesempatan mencari wakil yang kompeten dan bertanggungjawab, bukan sekedar mengantar dewan untuk dapat gelar terhormat, gaji dan tunjangan besar. Jangan lagi pilih dewan yang kurang serius dengan tugasnya,’’kata Isbowo diamini Junaidi,S.AP.
Juga anggota KRM lainnya, Saprin Efendi,S.Pd didampingi Yuliasman minta pihak sekretariat dewan memaparkan rekapan tingkat kehadiran dewan dalam berbagai pembahasan dan saat paripurna. Umumkan data kehadiran dewan ini ke publik melalui media, sehingga masyarakat tahu, dewan mana saja yang malas dan layak didukung kembali. Ia juga menyarankan bagi anggota dewan yang merasa selama ini tidak bisa maksimal mengemban amanat sebagai wakil rakyat, sebaiknya tidak mencalon kembali. Partai politik juga harus hati-hati mencalonkan seseorang, karena bila dewan tidak bertanggungjawab, partai juga harus bertanggungjawab.
‘’Sekretariat dewan kami minta buka rekapan kehadiran dewan saat pembahasan dan paripurna. Sampaikan ke media, supaya nanti masyarakat tidak salah memilih. Seorang dewan adalah wakil rakyat, wajib menjalankan amanah, bukan malah sibuk urusan pribadi,’’ tegasnya diamini Yuliasman.
Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST tidak menampik ada beberapa oknum dewan yang kehadirannya minim, bahkan ada yang tidak hadir paripurna 3 kali berturut-turut. Semestinya dewan yang tiga kali tidak datang ini dipanggil BK dan diberikan SP 1. Selain itu juga merupakan hak partai politik memberi peringatan bagi dewannya yang malas. Sebagai pimpinan dewan, ia sudah berusaha mengingatkan bagi dewan yang sering tidak datang tersebut.
‘’Masalah kehadiran dewan, patokannya paripurna dan saat pembahasan sesuai tugas, kalau absen harian, dewan tidak ada kewajiban ngantor seperti PNS. Dewan walau tidak ngantor tetap bekerja, di tengah masyarakat. Namun kita akui ada dewan yang mungkin kehadirannya perlu ditingkatkan,’’ tutupnya.(jar)

Mayoritas Caleg Perempuan Belum Siap Tarung

Wasri : Harus Bisa, atau Tak Usah
METRO – Negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberi ruang bagi kaum hawa untuk maju dalam dunia politik, khususnya percalegkan. Dimana pada PKPU nomor 20 tahun 2018 diisyarakat, setiap partai wajib mengusung minimal 30 persen caleg perempuan. Artinya dari tiga calon harus ada satu perempuan. Termasuk nomor urut bagi wanita juga diatur, dimana diantara tiga caleg harus satu wanita, bisa nomor satu, dua atau tiga.
Namun sayangnya, khusus untuk Kabupaten Mukomuko, kesempatan ini belum mampu menggenjot posisi wanita dalam persaingan menuju parlemen. Buktinya, berdasarkan data, isu politik maupun prediksi-prediksi, mayoritas caleg perempuan di sebagian partai belum diperhitungkan untuk jadi pemenang, hanya diduga dicalonkan untuk memenuhi syarat 30 persen. Fakta ini juga terlihat dari keterwakilan perempuan di DPRD Mukomuko, dimana setiap periode, tidak lebih dari 1 caleg wanita yang duduk berdasarkan perolehan suara terbanyak. Ada beberapa faktor penyebab, diantaranya caleg perempuan terkendala biaya politik, kedua ketokohan calon perempuan yang diusung partai belum mempuni dan juga pengkaderan politisi wanita oleh partai masih lemah. Tak dipungkiri pula, dukungan bagi wanita berkarier dipolitik masih kurang.
Salah seorang tokoh perempuan yang juga adalah anggota DPRD Mukomuko, Wasri mengakui jika caleg perempuan kebanyakan belum maju sebagai petarung, tapi dianggap sebatas syarat keterwakilan 30 persen saja. Kondisi  tersebut sangat disayangkan, padahal kesempatan perempuan dan laki-laki sama, bahkan ada keistimewaan yang diatur undang-undang.
‘’Itu faktanya, kebanyakan wanita masih dianggap dan dijadikan pelengkap saja, karena syarat wajib. Padahal kesempatan wanita untuk menang besar, tambah lagi ada keistimewaan yang diatur undang-undang pemilu atau PKPU. Memang kendalanya, caleg perempuan kadang anggaran politik minim dan juga dukungan belum seimbang,’’ tuturnya.
Karena masih tahap awal pemilu, Wasri mengingatkan semua caleg perempuan, agar betul-betul menyiapkan diri bersaing di pileg 2019 ini. Walau banyak yang menganggap sekedar pelengkap, buktikan jika wanita itu bisa. Peran wanita di DPRD sangat besar, masyarakat juga tidak akan sia-sia memiliki anggota dewan seorang wanita, sebab logikanya, wanita lebih hati-hati dalam membuat keputusan.
‘’Buktikan sekarang kita bisa, kebetulan masih awal, ini kesempatan wanita melakukan yang terbaik. Saya berpendapat begini, maju untuk bersaing dalam pemilu atau tidak usah sama sekali. Kalau sekedar melengkapi percuma saja, energi habis, waktu terbuang tidak berguna,’’ tegasnya.
Ketua PKPI, Alfian,SE mengatakan caleg perempuan yang diusungnya, tidak semuanya lemah, ada yang siap bersaing meraih kursi. Jumlah wanita di PKPI lebih dari 30 persen yang diisyaratkan oleh PKPU.
‘’Kalau di PKPI, caleg perempuan banyak, ada yang punya peluang besar menang. Intinya tidak semua caleg perempuan bisa dianggap pelengkap,’’ tutupnya.(jar)

Dua Caleg Mendaftar di Dua Partai

METRO – Ada-ada saja, berdasarkan hasil verfikasi berkas bakal caleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko, terdapat caleg ganda, yaitu terdaftar di dua partai berbeda. Pertama atas nama Novri Ardiantasari yang terdaftar sebagai caleg Partai Hanura dan PAN Dapil I. Kemudian di Dapil III atas nama Fauzi Ansori yang terdaftar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya. Kondisi ini membuat salah satu partai terancam kekurangan calon dan bahkan mengancam pencalonan yang bersangkutan.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan persoalan ini sedang mereka kaji. Masing-masing partai sudah dihubungi dan diminta berkoordinasi. Calon harus memilih salah satu partai dan mengajukan pengunduran diri dari partai lainnya dibuktikan dengan persetujuan dari parpol terkait. Jika proses tersebut tidak berjalan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (MTS).
‘’Sesuai hasil verfikasi ada dua partai yang ganda, pertama di Dapil I, dimana satu nama ada di PAN dan Hanura. Kedua di Dapil III, juga sama satu calon terdaftar sebagai bakal caleg di PKB dan Partai Berkarya, kita minta kedua partai koordinasikan,’’ katanya.
Masih ia sampaikan, rencananya KPU juga akan memanggil calon bersangkutan, untuk dimintai kepastian terkait pencalonannya maju di PIleg. Ia harus mundur dari salah satu partai dan disetujui. Terkait apakah bisa diganti atau tidak, Irsyad belum bisa pastikan, karena menunggu Surat edaran terbaru dan juga akan koordinasi lagi ke provinsi.
‘’Kita juga akan panggil yang bersangkutan untuk meminta kepastian. Pilih Parpol yang mana. Tidak ada dalam aturan Caleg diusung dua Parpol. Menurutnya harus diputuskan dan maju disatu Parpol,’’ tegasnya.
Ketua DPD PAN Mukomuko, Ir. Gafrie Zainuddin mengaku sudah mengetahui calegnya ternyata juga terdaftar di partai lain. Kejadian ini sangat ia sesalkan, karena berdampak besar terhadap salah satu partai. Ia akan kaji bersama-sama dengan pengurus partai lainnya untuk jalan keluarnya, secara pribadi ia siap melepas bersangkutan andai memilih Hanura. Namun satu hal yang jadi catatannya, kejadian tersebut membuktikan bahwa caleg tersebut diragukan komitmen dan ideologinya dalam berpartai. Ia benar-benar petualang politik dan pencari kekuasaan. PAN tentu kedepan keberatan memberi tempat kepada orang-orang seperti itu.
‘’Kami siap saja mengalah, lagian PAN tidak senang dengan calon tak punya komitmen, seakan hanya berpetualang mencari kekuasaan, partai lain bisa silahkan saja. Etika berpolitik sudah tidak benar, pindah saat sudah mendaftar sebagai caleg PAN, bahkan dia kita angkat ketua di kecamatan. Saya tidak menyalahkan partai lain dalam persoalan ini,’’ tegas Gafrie.
Ketua Hanura Mukomuko, Jon Simamora dihubungi juga mengaku sudah mengetahui kejadian ini, ia bahkan melalui telphon sudah berkoordinasi dengan ketua PAN. Untuk solusinya akan mereka kaji bersama nantinya, apa yang terbaik. Satu hal yang perlu dipahami, belakangan ini fenomena pindah partai hal yang biasa. Bukan di PAN saja, di Hanura dan partai lain juga banyak yang tiba-tiba pindah.
‘’Hubungan kami dengan ketua PAN tidak ada masalah, persoalan ini tentu akan kita bahas secara bersama, mana yang terbaik dan juga tergantung keputusan caleg itu sendiri. Kalau bakal calon pindah partai, sudah jadi persoalan semua partai, termasuk Hanura sendiri, caleg di Dapil II dan III kurang, karena tiba-tiba ada yang pindah ke parpol lain. Termasuk yang ganda di Dapil III, sebelumnya juga pernah ke Hanura,’’ pungkasnya.(jar)

Kata Wismen, Parpol Boleh Ganti Caleg

METRO – Kebingungan para pengurus partai politik (Parpol) terkait aturan pergantian caleg, direspon oleh tokoh Mukomuko yang juga Bakal calon anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Provinsi Bengkulu, Ir. Wismen A. Razak,M.Si. Menurut mantan calon bupati Mukomuko ini, pada masa perbaikan saat ini boleh melakukan pergantian caleg mana saja, tidak hanya mengganti caleg yang meninggal, caleg perempuan atau caleg yang dilaporkan bermasalah. Ia menilai penafsiran KPU terhadap pasal 23 PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut keliru.
Dikatakan Wismen, KPU harus hati-hati memahami aturan, yang diatur dalam pasal 23 tersebut adalah Daftar Calon Sementara (DCS), sedangkan saat ini belum masuk tahapan DCS. Kalau sudah 8 Agustus, baru masuk DCS dan memang sudah tidak bisa melakukan pergantian, kecuali dengan tiga alasan tersebut. Saat ini adalah masa perbaikan, maka ada tiga yang dapat dilakukan partai, yaitu perbaikan daftar calon, termasuk kocok ulang nomer urut, kedua perbaikan syarat calon, baik melengkapi maupun memperbaiki syarat yang TMS atau BMS dan ketiga mengajukan penggantian bakal calon.
‘’Dipasal 23 PKPU itu yang diatur adalah DCS, sekarang belum masuk DCS masih perbaikan menuju DCS. Maka menurut hemat saya, boleh parpol melakukan pergantian, sebab itu termasuk bagian dari perbaikan. Saya menilai ada kekeliruan memahami aturan, saya yakin KPU pusat juga akan menerangkan demikian. Kenapa saya sampaikan, karena belakangan ini persoalan pergantian ini menjadi perdebatan alot,’’ kata Wismen.
Dalam hal ini, Wismen berharap KPU daerah dalami lagi dan koordinasi ke KPU pusat. Sementara pengurus parpol ada baiknya mempersiapkan calon pengganti untuk diajukan ke KPU hingga 31 Juli kelak, sebab itu bagian dari perbaikan. Jangan sampai, karena kesalahan memahami aturan partai politik dirugikan. Ia yakin dalam waktu yang tersisa, partai bisa memperkuat strategi pencalonan.
‘’Saya sarannya KPU koordinasi lagi, sembari itu, partai silahkan siapkan calon pengganti dengan maksimal, jangan nanti saat waktu habis kelabakan lagi. Saya yakin yang saya sampaikan ini sama dengan apa yang akan disampaikan KPU pusat. Hemat saya masa perbaikan ini sepenuhnya menjadi domain parpol untuk memperbaiki,’’ tegasnya.
Masih ia sampaikan, yang tidak boleh lagi adalah partai menambah calon baru, misalnya pada tahap awal didaftarkan lima, kemudian ditambah lagi menjadi enam atau delapan, itu memang tidak bisa. Pendapatnya, penggantian bisa dilakukan terhadap bacaleg laki-laki atau Perempuan yang statusnya masih BMS. Kemudian bagi Bacaleg yang sudah MS jika ingin diganti, maka bacaleg tersebut harus mengundurkan diri sebagai Bacaleg, penggantian hanya bisa dilakukan dalam 1 dapil. Selain itu partai bisa menyusun ulang nomor urut bacalon, namun tidak boleh pindah dapil atau pindah tingkatan pencalonan, misalnya bacalon DPRD Kabupetan/Kota pindah Ke DPRD Provinsi, itu tidak dibolehkan.
‘’Kalau nambah memang sudah tidak bisa, mengganti caleg yang tidak siap, saya yakin boleh. Kalau sudah masuk tahapan Penetapan DCS maka berlaku pasal 23 PKPU 20/2018,’’ tutupnya.(jar)

Nyaleg, Baru Dua Kades Ajukan Pengunduran Diri

METRO – Dari 16 partai politik (Parpol), hanya 14 partai yang mendaftarkan calegnya ke KPU Mukomuko untuk ikut pileg 2019. Diketahui dari 14 partai ini, belum satupun yang clear 100 persen, semuanya masih wajib melakukan perbaikan berkas hingga 31 Juli nanti, sesuai jadwal yang diberikan KPU. Menariknya lagi, jumlah kades aktif yang maju pada pileg ini belasan orang, tapi baru dua orang menyerahkan surat pengunduran diri ke pemerintah daerah.
Salah seorang komisioner KPU, Dedi Desponsori,S.HI mengatakan sekarang masih proses verfikasi seluruh berkas partai yang masuk. Berdasarkan data awal, diakuinya belum ada partai yang menyerahkan berkas caleg lengkap 100 persen keseluruhan. Minimal dalam satu partai masih ada bebera caleg dengan syarat yang kurang. Maka bagi caleg belum lengkap sudah diminta melengkapi hingga 31 juli kelak.
‘’Belum ada yang lengkap, di semua partai ada perbaikan yang meski dilakukan. Sekarang tim kami melakukan verifikasi hingga 22 juli,setelah itu kita sampaikan ke partai untuk perbaikan, ditunggu sampai 31 juli,’’ paparnya.
Lanjutnya, kekurangan berkas caleg di semua partai beragam, paling banyak surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan dari rumah sakit jiwa dan termasuk surat keterangan sudah mengajukan pengunduran diri bagi kades, PNS dan Karyawan BUMD/BUMN yang mencaleg. Bahkan ada caleg belum menyerahkan SKCK maupun keterangan kesehatan dari rumah sakit.
‘’Ada juga caleg yang sudah lengkap, tapi di setiap partai ada yang masih kurang. Kekurangannya beragam, terutama untuk surat keterangan dari pengadilan dan rumah sakit jiwa. Semua ini wajib dilengkapi hingga 31 juli,’’ tegasnya.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan untuk surat pengunduran diri bagi kades maupun PNS, TNI dan Polri, SK pemberhentian dari pekerjaannya ditunggu jelang penetapan Daftar Calon tetap (DPT). Yang wajib diserahkan saat ini baru surat bukti sudah mengajukan mundur, diikuti tanda terima dari instansi terkait. Jika sampai 31 juli belum diserahkan, maka dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg sementara.
‘’Sementera ini cukup melampirkan bukti sudah mengajukan surat pengunduran diri, SK pemberhentian harus ada jelang DCT. Kalau tidak dilengkapi, maka kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Ini berlaku untuk semua syarat calon,’’ tutupnya.(jar)

PBB dan Garuda Tak Ikut, Dua Parpol Setengah Hati

METRO – Semua partai politik kompak mendaftarkan calegnya ke KPU Mukomuko pada hari terakhir (17/7) kemarin. Petugas KPU Mukomuko harus lembur sampai pagi guna memproses berkas bakal caleg yang masuk pada menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran. Dari 16 partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu 2019, hanya 14 parpol serahkan daftar caleg. Adapun partai yang dipastikan tidak ikut pileg di Mukomuko yaitu PBB dan Partai Garuda. Selain itu Partai Berkarya dan Partai Serikat Indonesia (PSI) juga terkesan setengah hati, karena hanya mengusung 9 orang caleg. Dimana Garuda mendaftarakan 3 caleg untuk Dapil I, satu caleg Dapil II dan 5 caleg Dapil III. Sedangkan PSI, hanya mendaftarkan 9 nama untuk bakal caleg di Dapil I, dapil II dan III kosong. Selain Berkarya dan PSI, juga ada dua partai besar tidak mengusung caleg 100 persen, yaitu Golkar hanya 23 caleg dan Hanura 21 caleg.
Adapun yang semestinya diusungkan parpol sesuai jumlah kursi dewan yaitu 25 calon, terdiri dari 9 Caleg Dapil I, 8 Caleg Dapil II dan 8 Caleg Dapil III. Logikanya, semakin banyak caleg, peluang partai memperoleh kursi makin besar. Maka Partai dengan jumlah caleg yang kurang, meski berjuang lebih keras untuk bisa mengamakan satu kursi di setiap dapilnya.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengakui ada dua partai yang tidak masukkan berkas calon ke KPU dan dinyatakan tidak ikut nyaleg di Mukomuko. PBB tidak ada konfirmas sama sekali, sementara Garuda sempat mengajukan permintaan penundaan, namun karena aturannya Pukul 00.00 WIB waktu habis, maka KPU tidak dapat melayani lagi. Sedangkan selebihnya mendaftar, walau ada yang tidak mengusung caleg penuh sesuai kuota kursi dewan setiap dapilnya.
‘’Dari 16 partai ada dua yang tidak mendaftar, karena waktu sudah habis, kita nyatakan dua partai ini tidak mengusung calon di Mukomuko. Resminya yang mendaftar 14 partai,’’ kata Irsyad.
Lanjutnya, bagi partai yang kekurangan calon, juga tidak bisa menambah kembali. Dipastikan sampai penetapan DCT jumlahnya tetap, bisa berkurang bila ada yang mundur atau bermasalah, tapi tidak memenuhi syarat diganti. Partai hanya dapat melengkapi persyaratan calon yang masih kurang.
‘’Kalau kurang, ya tidak bisa ditambah, hanya bisa melengkapi berkas yang kurang,’’ tegasnya.
Katua Berkarya, Eyoto mengakui jika calon yang mereka usung tidak penuh sesuai kuota kursi dewan. Selama ini pihaknya sudah berupaya menjaring calon, namun ada kendala, mereka yang sudah mendaftar kurang siap. Meskin calegnya tidak kuota penuh, Eyota Yakin akan meraih kursi, sebab meski sedikit, calon yang diusung benar-benar siap tempur.
‘’Kita lihat saja nanti, masyarakat yang akan memilih, mudah-mudahan Berkarya bisa menang dengan caleg yang ada,’’ tuturnya.
Ketua PAN, Ir. Gafrie Zainuddin, caleg yang diusung lengkap 100 persen. Diakuinya beberapa saat jelang ke KPU sempat ketar-ketir karena ada Balon yang mundur dan pindah ke partai lain. Mereka meski mencari caleg baru hanya beberapa jam sebelum ke KPU.
‘’Bayangkan kita mau ke KPU, ada 4 calon mundur dan pindak ke partai lain, kita sempat kesal juga kok bisa saling serobot caleg. Tapi saya rasa ini bukan salah parpol, tapi individunya yang tidak komit berpolitik,’’ tutupnya.(jar)

Daftar Injury Time, Caleg Tetap Kurang

Pendaftaran Caleg ke KPU Hari Terakhir
METRO – Seluruh partai politik, kompak mendaftarkan calegnya ke KPU Mukomuko di hari terakhir (Injury Time,red). Perindo menjadi partai pertama yang serahkan berkas pagi kemarin, diikuti Partai Berkarya dan PKS dan seterusnya. Uniknya, meski sudah detik-detik terakhir, caleg yang diusung oleh sebagian partai tetap tidak cukup 25 orang. Namun sebagian partai jumlah calegnya lengkap 100 persen. Hingga berita ini diturunkan Pukul 18.00 WIB baru 3 partai mendaftar, waktu berakhir Pukul 00.00 WIB malam tadi.
Ketua Perindo Mukomuko, Wagiran, mengatakan sebetulnya sehari sebelumnya mereka sudah siap mendaftar, tapi karena datang terlambat, sehingga KPU belum bisa memproses. Caleg yang diusung sebanyak 25 orang atau memenuhi kuota 100 persen setiap dapilnya. Meski sebagai partai baru, ia yakin Perindo akan memenangi pemilu di Mukomuko, karena barisan caleg yang diusung seluruhnya siap tempur. Diantaranya ada tokoh pemekaran Djalaludin, mantan kades, tokoh perempuan, aktivis, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.
‘’Kita yang pertama, mudah-mudahan Perindo juga akan menjadi pemenang nomor satu, kita optimis minimal setiap dapil ada perwakilan dari Perindo nantinya,’’ tutur Wagiran.
Ketua Partai Berkaya, Eyota Madius, diminta keterangannya juga mengaku yakin akan memperoleh kursi sebanyak-banyaknya di DPRD Mukomuko. Juga diakuinya caleg yang diusung setiap dapil tidak mencapai 100 persen, dimana Dapil I sebanyak 3 orang, dapil dua hanya 1dan dapil 3 sebanyak lima caleg.
‘’Kita yakin bisa menang, caleg yang maju di Berkarya semuanya siap bersaing meraih suara sebanyak-banyaknya,’’ tutur Eyota.
Ketua PPP Masri Maas dan Ketua Gerindra Armansyah juga mengungkapkan, caleg yang diusung untuk pemilu kali ini memenuhi kuota 100 persen atau sebanyak 25 orang. Dua partai ini sama-sama optimis bisa meraih suara maksimal pada pemilu kelak, karena mereka punya modal, calon yang cukup dan siap tempur.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan pendaftaran ditunggu hingga Pukul 00.00 WIB malam tadi. Bagi partai yang tidak menyerahkan berkas pencalonan hingga waktu tersebut, otomartis tidak bisa lagi mendaftar. Terkait caleg yang tidak cukup 25 orang yang diusung partai, menurutnya tidak bisa ditambah lagi, hanya bisa dilakukan pergantian caleg atau melengkapi berkas.
‘’Kalau calegnya tidak cukup, maka tidak bisa ada penambahan lagi, boleh diganti atau melengkapi berkas saja, sesuai jadwal ditetapkan. Kita yakin semua parpol memahaminya,’’ tutup Irsyad.(jar)

Peluang Parpol Raih Dua Kursi Terbuka di Satu Dapil

Penghitungan Kursi Dewan Sistem Sainte Lague
METRO – Pada pemilu legislatif kali ini, KPU tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilihan (BPP) dalam menentukan kursi bagi partai politik di DPRD. Yang akan diterapkan adalah metode konversi suara "sainte lague" yaitu pembagian 1, 3, 5 dan 7. Kelebihan metode "sainte lague", adalah potensi konfliknya rendah dan peluang satu partai memperoleh dua kursi di setiap dapil makin terbuka. Tentu partai besar lebih potensial, walau untuk kelas Mukomuko tetap berat.
Pemilu sebelumnya, partai pemenang harus memenuhi BPP atau harga 1 kursi lebih dahulu, sisa suara dirangking dengan partai nomor 2, 3 dan seterusnya. Jika kelebihan suara dari satu kursi lebih tinggi dari partai pemenang dibawahnya, baru bisa memperoleh dua kursi. Beda dengan metode "sainte lague" yang akan diterapkan pada pemilu 2019 ini. Pembaginya bukan kuota kursi tetapi perolehan suara dibagi 1,3,5,7 untuk urutan masing-masing kursi. Misalnya, di Dapil III Mukomuko jatah 4 kursi dewan, (Partai A memperoleh 6.300 suara), (Partai B 3.100 Suara), Partai C mendapat 1.200 suara), Partai D 800 suara), (Partai E memperoleh 400 suara), (Partai F 300 suara) dan seterusnya.
Pola pembagian kursinya, partai A yang memperoleh suara terbanyak 6.300, sudah pasti mendapat 1 kursi pertama. Untuk menentukan kursi kedua, suara partai A 6.300 tadi dibagi 3 = 2.100, kemudian hasil pembagian ini dibandingkan dengan suara partai B pemenang nomor 2 dengan 3.500 suara. Maka kursi kedua diraih partai B. Penentuan kursi ketiga, suara partai A 6.300 dan suara partai B 3.500 sama-sama dibagi tiga. Hasilnya partai A 2.100 suara, partai B 1.166, terus dibandingkan dengan suara partai C pemenang nomor yang memperoleh 1.200.  Maka kursi ke tiga kembali diraih oleh partai A yang punya suara hasil dibagi tiga 2.100 suara. Artinya sekarang partai A sudah mendapat dua kursi di dapil III. Untuk menentukan kursi ke empat, suara partai A 6.300 dibagi lima, sementara suara partai B 3.100 tetap dibagi tiga. Artinya suara partai A dibagi lima hasilnya 1.260 sedangkan suara partai B dibagi tiga hasilnya 1.033 suara. Maka hasil pembagian partai A dan B ini dirangking lagi dengan partai C yang meraih 1.200 suara. Maka kursi nomor 4 kembali diraih oleh partai A, karena hasil pembagiannya masih lebih tinggi dari suara partai C.  Kesimpulannya partai A 3 kursi, partai B 1 kursi dan partai C seterusnya tidak mendapat kursi.
‘’Partai yang memperoleh suara signifikan, peluang memperoleh dua kursi cukup besar. Perbedaannya dengan tahun lalu, untuk menentukan kursi tidak harus memenuhi BPP lagi, tapi sesuai pembagian suara. Namun tahap awal tetap dilakukan perangkingan partai lebih dahulu,’’ kata Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin.
Salah seorang anggota Panwaslu, Deny Setiabui,SH juga mengatakan hal senada, ada sedikit perbedaan penghitungan kursi bagi partai pada pemilu nanti. Artinya semua partai punya peluang besar memperoleh lebih dari satu kursi setiap dapil. Rumusnya suara partai peroleh suara terbanyak pertama langsung mendapat satu kursi, kemudian total suara yang diperolehnya dibagi dengan rumus bagi 3, bagi 5 dan bagi 7.
‘’Yang dibagi semua suaranya, bukan sisa dari kursi pertama, maka disinilah peluang besar partai pemenang meraih lebih dari satu kursi. Tentu kuncinya suara meski signifikan dari partai lain. Ketentuan ini berlaku, sudah diputuskan,’’ tutupnya.(jar)

Pilih Nyaleg, Puluhan Kades Siap Lepas Tahta

METRO – Dengan gaji besar, tunjangan selangit, dipanggil terhomat dan memiliki power, jabatan sebagai seorang anggota dewan cukup menggiurkan. Terbukti pada setiap pemilihan legislatif, banyak orang yang rela habis-habisan bahkan mengorbankan pekerjaan dan jabatannya. Seperti saat ini, informasinya ada belasan bahkan puluhan kades sudah siap ambil resiko demi mengincar kursi empuk dewan. Adapun resiko, setiap kades yang nyaleg, wajib melepas tahtanya secara permanen. Selain itu, bukan rahasia lagi, untuk membiayai pencalegkan butuh dana ratusan juta bahkan mencapai satu miliar.
Kades Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya, Nur Salim ditemui saat sedang mengurus SKCK sebagai syarat pencalonan di Mapolres Mukomuko, menegaskan dirinya sudah memutuskan maju dari Partai Demokrat. Mengenai resiko yang harus diambil, ia sudah siap bahkan dalam waktu dekat segera mengajukan pengunduran diri ke Pemkab Mukomuko. Bersamanya juga ada Kades Pondok Batu dan Kades lainnya, juga akan maju.

‘’Memang belum mengajukan surat pengunduran diri, tapi dalam waktu deka

Resmi, KPU Mukomuko Buka Pendaftaran Caleg

METRO – Mulai besok, 4 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko membuka pendaftaran untuk bakal calon legislatif (Bacaleg). Pendaftaran dibuka selama 13 hari, yaitu berakhir pada 17 Juli mendatang. Pendaftaran bacaleg dilakukan oleh partai politik, paling banyak 25 orang calon untuk tiga dapil. Kemudian partai politik wajib memasukan data bakal calon ke aplikasi sistem aplikasi pencalonan (SILON).
Salah seorang komisioner KPU, Dedy Desponsory,S.HI mengatakan setelah dibuka secara resmi, partai sudah dapat mengajukan daftar bakal calon ke KPU disertai persyaratan sebagaimana diminta. Pengajuan harus per dapil, sesuai kuota, boleh kurang dan tidak boleh lebih. Untuk pengurus parpol yang masih ragu, bisa lihat pengumuman di media atau datang langsung ke KPU Mukomuko.
‘’Silahkan ajukan nama-nama calonnya disertai persyaratan diminta, kita mulai buka besok, selama 13 hari, tidak boleh lewat dari jadwal,’’ kata Dedy.
Ia juga menegaskan, partai harus mengajukan jumlah calon se-maksimal mungkin, karena kalau sudah diajukan, tidak boleh lagi ada penambahan. Pada masa perbaikan kelak, partai hanya boleh mengganti calon, tidak boleh menambah. Selain itu juga wajib tiga orang calon perwakilan perempuan. Untuk nomor urut juga diatur, calon perempuan mesti diantara 3 calon lelaki, sebagai calon calon nomor 1, 2 dan 3, salah satunya harus perempuan.
‘’Partai harus ajukan nama caleg sesuai kuota, sebab setelah diajukan tidak boleh lagi ada penambahan kemudian hari. Pada massa perbaikan boleh ganti nama dan melengkapi syarat. Satu lagi calon perempuan harus tiga orang setiap dapilnya,’’ tegas Dedy.
Ketua KPU, Irsyad menambahkan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Maka menyusul sudah akan dibukanya tahapan pendaftaran caleg tanggal 4 sampai dengan 17 Juli. Parpol peserta pemilu sudah diberika akses untuk mengisi calon-calon yang akan didaftarkan di setiap dapil melalui sistem informasi disebut Silon. Dia pun berharap, para caleg yang mendaftar dapat mengikuti seluruh ketentuan yang ada. PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat dijadikan rujukan. Ada beberapa tahapan pencalonan yang akan dilalui, mulai pengajuan daftar calon: 4-17 Juli, Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5-18 Juli. Setelah itu penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi: 19-21 Juli. selanjutnya ada masa perbaikan, daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti pada 22-31 Juli 2018.
‘’Pada setiap tahapan, kami akan sampaikan ke partai politik, maka kita berharap bisa dipahami, sehingga mempermudah proses dari awal hingga akhir,’’ tutupnya.(jar)

Bupati dan Dewan Harus ‘’Ngoping’’ Bareng

Stop Pertontonkan Perdebatan di Publik
METRO – Tokoh Mukomuko yang juga dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir,SH,M.Hum menyarankan anggota legislatif dan eksekutif menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin. Stop mempertontonkan perdebatan melalui media, karena akan memperburuk keadaan. Selain itu pada pihak diluar lembaga juga disarankan jangan memanas-manaskan keadaan, karena kalau ketidakharmonisan dua lembaga ini terus meruncing yang akan rugi adalah daerah.
Dikatakan Hamdani, kalau kedua pihak terus mengedepankan ego, maka tidak akan pernah ada solusi didapat. Apalagi perbedaan eksekutif dan legislatif rawan dimanfaatkan oleh pihak lain yang punya kepentingan. Maka disarankan duduk bersama mencari solusi, pimpinan dewan dan pimpinan eksekutif harus bertemu dan membicarakan langkah-langkah menyelesaikan perbedaan pandangan ini. Masyarakat kemungkinan, sementara memantau ketegangan ini, kalau sudah penat dipertontonkan dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan warga bersuara dan ujung-ujungnya muncul pergerakan. Karena bupati ataupun dewan adalah utusan masyarakat, maka masyarakat berhak menegur bahkan menggusur mereka dari kursinya masing-masing.
‘’Kalau bertengkar lewat media, dikosumsi publik bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memperuncing perbedaan. Maka saya sarankan pihak bupati dan dewan duduk bersama, tidak perlu formal, berbicara santai sambil ngopi (ngoping,red). Perbedaan dua lembaga ini rawan dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh keadaan, akhirnya yang dirugikan daerah. Dewan dan eksekutif merupakan pemilik kebijakan yang menentukan arah pembangunan,’’ kata Hamdani.
Lanjutnya, masalah SBU perjalanan dinas hanya persoalan kecil, menurut pengamatannya ada persoalan-persoalan lain yang sudah menggunung sejak lama antara pihak dewan dengan pihak bupati. Maka solusinya hanya duduk bersama saling melepas ego. Jika hanya menyelesaikan perkara SBU, ia yakin ketegangan kedua pihak masih tetap terjadi dan suatu saat muncul kebijakan yang pro dan kontra, perdebatan kembali memanas.
‘’Saya melihatnya agak beda, masalah SBU ini hanya persoalan kecil, sebetulnya ada setumpuk persoalan antara kedua lembaga ini belum terselesaikan, saat ada perbedaan langsung menjadi besar. Maka harus duduk bersama meluruskan semua perkara. Kedua lembaga harus membuang ego masing-masing dan utamakan kepentingan rakyat,’’ paparnya.
Masih ia sampaikan, pada dasarnya perbedaan pandangan antara dewan dan eksekutif bukan hal yang buruk dan akan menguntungkan bagi rakyat dan daerah, selagi menyangkut arah pembangunan dan kesejahteraan. Sebab tujuan keduanya sama untuk pembangunan, tapi fungsinya berbeda. Dewan sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan budgeting, sedangkan eksekutif selaku pelaksana atau eksekutor.
‘’Fungsinya dua lembaga ini beda, tapi tujuannya sama untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Maka harus ada perbedaan, kalau lurus-lurus saja, rawan ada kesepakatan sifatnya pribadi. Yang tidak diinginkan bedebat dan yang didebatkan bukan menyangkut pembangunan dan persoalan masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Mukomuko ‘’Diserbu’’ Cewek-Cewek Cantik Siap Diboking

METRO – Beredar isu, sejak beberapa waktu lalu di Kabupaten Mukomuko diduga banyak berdatangan (Diserbu,red) cewek-cewek penghibur khususnya siap dipanggil/diboking menjadi pemandu lagu (PL) di room keraoke. Keberadaan mereka tersebar di beberapa kecamatan khususnya yang terdapat tempat hiburan keraoke, seperti di Kota Mukomuko, Lubuk Pinang hingga Ipuh. Wanit-wanita cantik ini berasal dari luar daerah, seperti Kota Bengkulu dan lainnya. Persoalan ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Mukomuko yang dikenal masih memegang teguh adat istiadat dan nilai – nilai agama.
Ketua Gerakan Barisan Santri (Gerbasan), Miftachul Huda Alchakimi mengatakan sebetulnya keberadaan wanita-wanita penghibur bagi laki-laki tersebut sudah sejak lama, hanya seja belakangan diduga makin banyak dan menyebar. Ada beberapa alasan mengapa Mukomuko menjadi target mereka, pertama diduga karena sengaja didatangkan oleh pemilik usaha untuk menarik pengunjung. Kedua mereka datang karena tahu prospek mendapat job, lantaran banyak peminat dari jasa yang ditawarkan. Ketiga disebabkan ketegasan dari pemerintah daerah dalam menertibkan masih kurang. Selain itu sikap masyarakat yang mulai cuek juga menjadi alasan.
‘’Inikan merupakan penyakit masyarakat yang mestinya bisa ditanggulangi, saya rasa petugas harus tegas dengan keadaan tersebut, jika dibiarkan makin jadi. Mungkin sekarang sebatas memandu di keraoke, kedepan mulai meningkat ke arah lebih buruk,’’ kata pria yang akrab disapa Gus Huda ini.
Lanjutnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pemerintah daerah menyusun payung hukum agar tempat hiburan malam tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi terselubung. Setelah ada payung hukum, maka aparat bisa mengambil tindakan. Ia juga menyampaikan, jika hal ini terus dibiarkan, maka semakin lama akan semakin banyak tempat maksiat di Mukomuko.
‘’Eksekutif dan legislatif jangan ribut soal isi kantong terus. Coba buat perda supaya tempat hiburan tidak dijadikan tempat prostitusi terselubung. Kalau tidak ada dasar hukumnya aparat juga ragu dalam mengambil tindakan. Mukomuko akan terus maju dan berkembang, maka perlu pondasi yang kuat untuk menghadapi kemajuan zaman,’’ paparnya
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ramdani,SE megaku sudah mendengar isu tentang keberadaan cewek-cewek purel keraoke ini. Tahap awal pihanya sudah mendatangi beberapa penginapan yang dikabarkan menjadi tempat mangkal mereka, namun sifatanya masih sebatas peringatan. Kedepan tentu mereka akan turun kembali dengan menggandeng beberapa instansi, seperti dinas sosial, pihak kecamatan dan desa.
‘’Kita sudah turun ke beberapa penginapan dan tempat yang diisukan menjadi tempat tinggal sementara mereka, sifatnya sebatas memperingatkan. Nanti kami akan turun lagi dengan menggandeng instansi terkait dan pihak kecamatan yang diperkirakan memiliki data warga,’’ tutupnya.(**)

Merajuk, Dewan Klaim untuk Kepentingan Daerah

Klarifikasi Tak Hadiri Paripurna HUT
METRO – Sebanyak 13 orang anggota DPRD naik pitam dan tantang eksekutif buka-bukaan terkait anggaran. Beberapa kesalahan pemerintah dianggap dewan bakal mengancam pembangunan. SILPA anggaran 2017 mencapai Rp 170 miliar hingga menyebabkan DAU berkurang dan APBD anjlok. Kebijakkan perubahan SBU dari nomor 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 Tahun 2018 juga bakal menyebabkan SILPA besar-besaran anggaran 2018, sehingga DAU bakal kembali dipangkas pusat. Dewan juga menduga ada perubahan program APBD yang dilakukan diluar pembahasan dan ini dianggap sebagai pelanggaran berat atas aturan. Pernyataan keras dewan ini disampaikan saat jumpa pers untuk mengklarifikasi ketidak hadiran mereka saat paripurna HUT Kabupaten Mukomuko ke-15 Sabtu (24/2) lalu.
Dewan Gerindra, Busra mengatakan, pertama ia minta maaf kepada masyarakat karena tidak hadir saat paripurna HUT. Pada dasarnya Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif sesuai UU. Selama ini terkesan, pihak eksekutif memisahkan dewan dari pemerintahan, buktinya kebijakan diambil semaunya tanpa ada koordinasi. Yang menyebabkan dewan marah adalah sikap eksekutif tersebut, bukan semata karena uang DL. Pengurangan uang DL, bukan untuk dewan semata, tapi juga berimbas untuk pejabat dan seluruh pegawai. Masyarakat harus tahu, APBD 2018 ini jauh turun dibanding tahun sebelumnya karena dipenalti oleh pusat. 2016 dan 2017 APBD hampir Rp 1 Triliun, pada 2018 turun menjadi Rp 865 miliar, eksekutif tidak bisa membelanjakan anggaran. APBD 2018 ini juga terancam SILPA besar-besaran karena perubahan SBU 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 tahun 2018. Alasannya penganggaran dasarnya SBU lama, sementara penerapannya SBU berbeda, otomatis kelebihan biaya ini akan menjadi SILPA.
‘’Kami minta maaf tidak hadir paripurna, masyarakat dan para tokoh pemerhati pemerintah pahami secara benar apa yang terjadi. Tindakan dewan ini untuk menyelamatkan daerah, bukan karena misi pribadi. Tidak hadir paripurna, untuk menunjukkan kita kecewa dan sebagai warning bagi pemerintah. Ingat kalau SILPA kita kembali tinggi tepra merah, DAU akan dikurangi lagi oleh pusat, akhirnya kabupaten tidak punya APBD lagi untuk membangun dan membayar gaji pegawai,’’ kata Busra diamini Ir. Zulfahni.
Alfian,SE dari PKPI juga menegaskan, kalau soal pengurangan uang DL, sama sekali tidak berpengaruh dengan pribadi dewan, karena semua anggota dewan punya usaha atau penghasilan cukup sejak sebelum menjadi dewan. Intinya dewan tidak mau daerah ini hancur karena kebijakan-kebijakan yang tidak memihak. Perlu diketahui perubahan SBU ini bakal menyebabkan kinerja semua pejabat turun, akhirnya anggaran tak terserap. Kemudian ia menduga ada program yang dibuat oleh pemerintah diluar pembahasan dan ini adalah pelanggaran berat. Untk mencari tahu, maka mereka bakal membentuk Pansus penelitian APBD 2018.
‘’Kami akan rancang Pansus untuk membongkar dugaan pemunculan program diluar pembahasan oleh eksekutif. Ingat dewan sama sekali tidak mengandalkan uang DL, tapi kita merasa sebagai wakil rakyat kurang dianggap,’’ tegasnya didampingi H. Andy Suhary dari PKS.
Politisi PPP, Frengky Janas menuding kinerja pemerintah selama ini sudah buruk dan terus memunculkan kebijakan yang semakin memperburuk keadaan. Sebagai anggota dewan mereka kecewa berat dan sikap yang diambil semata agar eksekutif bisa membenahi. Sebagai bukti buruknya kinerja daerah, penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga daerah dirugikan, banyak proyek tidak selesai tepat waktu bahkan berhenti sebelum selesai. Sekarang sebagai dewan mereka harus bersikap lebih tegas dan bakal menggunakan hak angket, jika sikap eksekutif semakin mengancam pembangunan.
‘’Bagi saya perubahan SBU adalah kebijakan bupati kerena itu adalah Perbup. Selama ini bupati selalu menghindar saat diajak duduk bersama oleh dewan. Ketimbang membiarkan daerah semakin terpuruk, maka kami dewan akan ambil sikap tegas, salah satunya bakal gunakan hak angket,’’ tegasnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan masalah perubahan SBU semua anggota dewan kecewan dan marah, bukan 13 anggota dewan saja. Soal hadir paripurna, persoalannya lain, itu sikap masing-masing dewan.
‘’Kami semuanya marah dan kecewa dengan perubahan SBU tanpa koordinasi dan diluar pembahasan tersebut, bukan 13 orang dewan saja. Hadir dan tidak hadir saat paripurna, itu persoalannya lain,’’ tutup Armansyah.(jar)

Radar Mukomuko Terima Sertifikat Dewan Pers

Koran Lokal Mukomuko Pertama Diakui Dewan Pers
METRO – Kemarin, General Manager (GM) Harian Radar Mukomuko, A. Kartubi menerima sertifikat standar perusahaan pers yang diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Penyerahan sertifikat bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berpusat di Kota Padang Sumbar. Selain membuktikan eksistensi Radar Mukomuko sebagai koran harian lokal terbesar di ‘’Kapuang sati ratau batuah’’, sertifikat tersebut juga mengukuhkan Radar Mukomuko sebagai koran lokal satu-satunya di Kaupaten Mukomuko sudah diakui oleh dewan pers.
Selain Radar Mukomuko, juga beberapa perusahaan media di Bengkulu sudah diakui dan menerima sertifikat standar perusahaan pers, diantaranya seluruh media yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Media Group (RBMG).
Untuk mendapat pengakuan dari dewan pers, sebuah perusahaan media harus berjuang keras, karena wajib memenuhi berbagai syarat profesionalisme media. Selain mampu membuktikan eksistensi di tengah masyarakat, juga wajib memiliki minimal dua orang wartawan dengan status sertifikasi utama dan beberapa jurnalis yang sudah sertifikasi muda dan madya.
GM Radar Mukomuko mengatakan. Sertifikat yang diterima Radar Mukomuko buah dari kerja keras yang dilakukan segenap keluarga besar Radar Mukomuko selama ini, mulai dari divisi redaksi, perusahaan, pemasaran, staff dan juga perwakilan di daerah. Selain itu, ini juga berkat dukungan pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh relasi terkhusus pembaca selama ini.
‘’Kita bersyukur menerima sertifikat dari dewan pers. Ini berkat kerja keras kita bersama dan dukungan banyak pihak selama ini,’’ kata Kartubi.
Ia juga mengatakan, dengan sudah diakui oleh dewan pers, ia meminta seluruh crew Radar Mukomuko meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja. Ia ingin Radar Mukomuko betul-betul bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Sajikan berita-berita yang mendidik, membangun yang seimbang dan menghibur.
‘’Pengakuan dewan pers bukan berarti kita bisa santai, bahkan harus bekerja lebih keras dan profesional. Tantangan akan semakin berat. Maka saya imbau seluruh karyawan meningkatkan kualitas kerjanya. Tingkatkan kemampuan individual dengan terus belajar. Jangan merasa puas dengan pencapaian hari ini, tetapi harus tetap berupaya,’’ tuturnya.
Dalam amanatnya, Ketua Dewan Pers menjelaskan program verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers, sebagai amanat Pasal 15 ayat (2)g UU No 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu mendata perusahaan pers, dengan melalui dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pendataan yang dilakukan Dewan Pers meliputi sejumlah indikator antara lain untuk memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap wartawan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Dengan verifikasi Perusahaan Pers, diharapkan Perusahaan Pers yang sudah meratifikasi atau mengikatkan diri kepada ketentuan yang ada di Piagam Palembang dapat memenuhi etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik dalam memproduksi karya jurnalistiknya, Juga perusahaan wajib memberi perlindungan terhadap wartawannya, khususnya apabila wartawannya mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput dan lainnya. Perusahaan Pers yang profesional dengan sendirinya menjalankan dan menghasilkan jurnalisme professional, menjadi penegak pilar demokrasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers.(jar)

Penerimaan CPNS Terbanyak untuk Guru

METRO – Kepala Badan Kepagawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd menegaskan, peluang Mukomuko mendapat kuota CPNS cukup besar. Namun berapa jumlah pastinya belum bisa dipastikan, bisa jadi 200 orang atau kurang dari itu. Khusus kuota diakuinya, terbanyak kemungkinan adalah guru, karena Mukomuko mengalami kekurangan guru PNS cukup banyak. Terbanyak kedua untuk tenaga kesehatan dan kemudian teknis lainnya.
Dihubungi, Jawoto mengatakan dalam rapat bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pelembang kemarin, rencana tes CPNS menjadi salah satu isu paling banyak dibahas. Peluang Mukomuko untuk mendapat jatah kuota besar, karena belanja pegawai dalam APBD masih dibahwah 50 persen. Daerah dengan belanja APBD sudah mencapai 50 persen, tidak dibolehkan lagi mengajukan kuota CPNS.
‘’Mudah-mudahan, karena belanja pegawai kita masih dibawah 50 persen, kemungkinan kita akan mendapat kuota tes CPNS tahun ini. Ini salah satu syarat utama, daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen tidak dapat,’’ kata Jawoto.
Mengenai kuota akan ditentukan langsung oleh MenPAN dan RB dengan melihat kemampuan daerah menggaji pegawai. Jika berdasarkan kondisi sekarang, kemungkinan Mukomuko bisa membayar gaji penambahan pegawai hingga 250 orang. Intinya berapapun yang diberikan nanti diterima. Sesuai pengajuan, kuota untuk guru terbanyak, rinciannya guru diajukan 455 orang. Selanjutnya untuk kesehatan 178 orang, tenaga teknis 101 orang, fungsional 97 orang. Terus tenaga admistrasi diusulkan 14 orang, tenaga pelayanan 41 orang dan untuk tenaga operasional 8 orang, total 2022 orang.
‘’Ini sesuai kebutuhan daerah, kita ajukan 2022 orang, tapi tidak mungkin semuanya dikabulkan. Sekarang ajuan disampaikan ke pusat, nanti MenPAN RB memutuskan jatah setiap daerah,’’ tegasnya.
Masih ia sampaikan, jika tes jadi dilaksanakan, prosesnya akan dimulai pada Mei nanti, sedangkan tes dilakukan sekitar bulan agustus kelak. Tes sendiri menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), untuk tempat bisa di Bengkulu atau di Mukomuko sendiri.
‘’Kalau tahapannya Mei sudah mulai, untuk tes sekitar agustus, karena sebelum itu akan ada beberapa persiapan, seperti pengumuman dan sebagainya,’’ tutup Jawoto.(jar)

Besaran TPP Masih Teka-Teki Dikalangan ASN

METRO – Penerapan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah berjalan satu bulan lebih, sesuai rencana awal, sekitar 10 februari kelak, TPP perdana diterima. Lucunya, hingga sekarang mayoritas PNS bahkan pejabat OPD masih bertanya-tanya atau belum tahu, berapa besaran TPP normal setiap bulannya. Perbup yang disampaikan ke OPD, belum disertai dengan lampiran rincian besaran TPP pegawai sesuai eselon atau golongannya.
Berdasarkan informasi awal, TPP PNS berdasarkan eselon dan golongan atau jabatan. TPP tertinggi untuk sekretaris daerah (Sekda) sebesar Rp 17 juta per bulan, seterusnya untuk eselon II, khusus asisten setdakab Rp 6 juta perbulan dan kepala dinas, badan dan staf ahli Rp 5 juta perbulan. Sementara TPP eselon III, Rp 2.200.000,- hingga Rp 3 juta berdasarkan golongan. TPP yang akan diterima eselon IV Rp 1.500.000,- hingga Rp 1.800.000,- perbulannya. TPP yang juga lumayan besar diterima oleh PNS dokter yaitu Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta, selanjutnya auditor Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta. Sedangkan TPP bagi staf lainnya beragam, disesuaikan dengan golongan, yaitu Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta perbulan. Terendah TPP bagi CPNS golongan I yaitu Rp 480 ribu per bulannya dan PNS golongan I hanya Rp 1 juta perbulan.
Salah seorang pejabat OPD mengaku kebingungan, karena mereka belum menerima rincian besaran TPP bagi pegawai, padahal sudah lewat satu bulan diberlakukan. Semestinya setiap OPD sudah memegang rincian salinan dari peraturan bupati. Untuk sementara kesannya dinas masih meraba-raba dalam menghitung TPP. Disisi lain, ia menilai penerapan TPP cukup berpengaruh dengan kedisiplinan PNS, buktinya hampir seluruh pegawai datang lebih awak ke kantor.
‘’Disiplin pegawai semakin nampak setelah TPP berlaku, saat pagi hari, pegawai lebih ramai dari sebelumnya. Tapi yang membingungkan, sampai sekarang kita di OPD belum mengetahui berapa besaran TPP tersebut untuk masing-masing, sesuai eselon atau golongan,’’ paparnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),  Edy Suntono,SH mengakui sampai sekarang rincin besaran TPP untuk PNS belum disampaikan ke OPD, bahkan badan kepegawaian sendiri belum mengetahui. BKPSDM menangani bidang teknis saja, untuk masalah keuangan langsung di BKD. Namun kabarnya masih ada revisi-revisi, karena ini masih baru.
‘’Sama, kami juga belum tahu, berapa TPP untuk PNS sesuai eselon dan golongannya, kita sebatas menangani bidang teknis saja. Informasi kita terima, masih ada penyesuaian-penyesuaian, mudahan dalam waktu dekat sudah jelas,’’ ungkapnya.
Kepala BKPSDM, Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd juga mengatakan untuk TPP kebetulan masih tahap awal, sehingga banyak revisi-revisi. Terkait pembayaran TPP rencananya setiap tanggal 10 tiap bulannya, diupayakan berjalan, namun untuk januari ada peluang molor, lantaran laporan yang disampaikan masing-masing banyak yang belum sesuai hingga perlu dirubah. Namun kuncinya, TPP pasti akan dibayar, karena itu hak PNS.
‘’Kitakan baru perdana, sehingga ada yang perlu pembenahan, seperti laporan masing-masing pegawai masih ada yang belum sesuai. Intinya jangan takut, TPP pasti dibayar sesuai ketentuan,’’ tutupnya.(jar)

Lowongan Kerja! KPU Buka Pendaftaran PPS

METRO – Kabar baik untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif pada pemilu dan pilpres 2019 kelak. Mulai sekarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko membuka pendaftaran untuk Adhock yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS). Adapun jumlah PPS yang dibutukan sebanyak 3 orang per desa atau kelurahan. Bagi yang berminat, silahkan menyampaikan lamaran ke KPU Mukomuko atau lihat ketentuan yang terdapat di pengumuman KPU di Radar Mukomuko atau website KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag menerangkan lamaran diserahkan langsung ke KPU mulai besok atau Selasa 2 Februari 2018. Penerimaan PPS tidak jauh beda dengan PPK, yaitu akan ada beberapa tahap tes, pertama adminstrasi, kedua tes tertulus dan wawancara. Nanti dalam setiap tahapan tes akan diambil beberapa orang. Untuk setiap desa akan diambil sebanyak 3 orang. Untuk persyaratan, bisa dilihat di pengumuman KPU, yang jelas harus berijazah minimal SMA sederajat.
‘’Bagi yang berminat silahkan, pendaftar diterima sebanyak-banyaknya mulai besok hingga tanggal 12 Februari. Untuk syarat silahkan lihat di pengumuman,’’ paparnya.
Masih disampaikan Dawud, ada beberapa hal perlu diperhatikan, pelamar wajib berasal dari desanya, tidak bisa melamar untuk PPS di desa lain. Kemudian belum pernah dua kali menjadi PPS sebelumnya. Juga PPS dilarang dari partai politik dan tim sukses salah seorang calon, baik caleg atau presiden dan kepala daerah. Intinya harus netral, karena tugas PPS menyukseskan pemilu, bukan menyukseskan calon atau partai tertentu.
‘’Nama-nama pelamar akan kita umumkan, masyarakat silahkan dicek, kalau ada pengurus partai atau tim sukses, laporkan ke KPU secara tertulis,’’ ungkapnya.
Komisioner KPU lainnya, Syofia Diana,SE juga mengatakan ada perbedaan sistem penerimaan PPS dengan tahun sebelumnya. Dimana dulu, PPS merupakan rekomendasi dari kepala desa setempat, sedangkan sekarang harus langsung menyerahkan lamaran ke KPU dan ikut tahapan tes. Kebijakan ini dari KPU pusat dengan berbagai pertimbangan untuk suksesnya pemilu. Bagi yang berminat, dipersilahkan menyerahkan lamaran mulai besok.
‘’Kalau dulu PPS harus ada rekomenasi dari kades, kalau sekarag tidak lagi, langsung menyerahkan lamaran ke KPU dan ikut seleksi,’’ tutupnya.(jar)

Tes CPNS Mukomuko Dilaksanakan Mei

METRO – Lama ditunggu-tunggu, akhirnya titik terang mengenai tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai terkuak. Informasi terbaru, tes akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Pelamar akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan kuota CPNS untuk Kabupaten Mukomuko belum bisa dipastikan, gambaran awal sekitar 200-an orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd diwakili sekretarisnya Edy Suntono,SH mengatakan sekarang Kaban sedang di Badan Kepegawain Nasional (BKN) dalam rangka menghadiri pembahasan penerimaan CPNS, sekaligus memaparkan kebutuhan daerah. Dimana jumlah pengajuan sebanyak 2.022 orang, kemungkinan yang akan diberikan 200 hingga 250 orang.
‘’Informasi awal, tesnya bulan lima, bisa saja berubah mundur dan dimajukan, tergantung dari pusat, sebab biasanya serentak se-Indonesia. Untuk kuota juga masih menunggu ketetapan final, kemungkinan dari sinyal awal kita akan diberi sekitar 200 orang,’’ kata Edy.
Lanjutnya, peluang Mukomuko mendapat kuota cukup besar ini lantaran belanja pegawai tahun ini dibawah 50 persen, yaitu 39 persen dari total APBD 2019. Berkurangnya belanja pegawai tersebut lantaran menggunakan sistem tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honor-honor kegiatan semuanya di hapus. Tahun-tahun sebelumnya belanja pegawai mencapai 50 persen lebih. BKN dan MenPAN dan RB dalam memberi jatah CPNS, rumusnya melihat beban APBD setiap daerah, kalau belanja masih dibawah 50 persen, maka ada peluang, kalau sudah 50 persen, berat karena dalam aturannya APBD hanya boleh 50 persen untuk belanja pegawai.
‘’Kalau 200 hingga 250 orang penambahan PNS, APBD kita masih sanggup, karena sejak berlaku TPP, belanja pegawai hanya 39 persen. Orang pusat melihatnya dari situ, maka saya katakan ada peluang kita akan mendapat jatah lebih banyak dari tes sebelumnya,’’ ungkapnya.
Kepala BKPSDM, Jawoto menambahkan hari ini dirinya akan menghadiri rapat koordinasi kepegawaian wilayah BKN regional VII Palembang. Kemungkinan besar, setelah pertemuan ini semuanya sudah bisa dijelaskan dengan rinci. Intinya daerah berupaya sekuat tenaga untuk bisa menggelar penerimaan CPNS tahun ini.
‘’Nanti rapat dulu dengan BKN, seluruh badan kepegawain Bengkulu, Jambi, Babel dan Palembang akan hadir. Mudah-mudahan setelah pertemuan semua sudah jelas,’’ tutupnya.(jjr)

Wismen Dukung Penuh Acara Motor Cross

Sirkuit Permanen TLB Karya Mulya Tunggang
METRO – Tertunda menjadi bupati Mukomuko karena belum terpilih pada Pilkada lalu, lantas tidak membuat nama Wismen A Razak tenggelam seperti kebanyakan politisi lainnya. Sosoknya tetap dikenal dan makin dikenali oleh semua kalangan. Bahkan sekarang Wismen sudah dikenal seantero Provinsi Bengkulu, karena ia cukup aktif sosialisasi di semua kabupaten kota, terkait rencananya maju sebagai calon anggota DPR RI dari NasDem. Satu hal yang membuat sosok pria berparas ganteng dan murah senyum ini makin disukai, karena ia sangat peduli dengan berbagai kegiatan masyarakat dan tak segan-segan mensponsorinya. Seperti sekarang, kabarnya Wismen menjadi sponsor utama motor cross atau Dirt Bike Competition 2018 Kejurda Mukomuko Serie Round I. Acara dilaksanakan di Sirkuit Permanen TLB Karya Mulya Tunggang Kecamatan Pondok Suguh pada 25 Februari nanti.
Kades Karya Mulya, Edy Zainal mengatakan acara ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penghobi motor cross di desanya yang dipimpin Sekdes. Ia juga membenarkan sponsor utamanya adalah Wismen A Razak, selain itu juga ada beberapa sponsor lain yang akan ikut menyukseskan acara. Ia juga menegaskan, tidak ada unsur politis pada kegiatan tersebut, majunya Wismen sebagai sponsor atas permohonan panitia acara resmi. Sebetulnya banyak yang diminta mensponsori tapi belum ada jawaban sesuai harapan penyelenggara.
‘’Kita berterimakasih kepada Wismen yang peduli dan mau mendukung kegiatan anak-anak muda dan masyarakat. Perlu diketahui, selain Wismen juga ada sponsor lain ikut menyukseskan, seperti Pemda, Polres dan lainnya,’’ kata Kades.
Lanjutnya, kegiatan motor cross hampir setiap tahun dilaksanakan di serikut Karya Mula Tunggang. Tujuannya tidak lain untuk mencari bakat-bakat anak muda, juga tempat resmi bagi yang hobi motor cross adu kemampuan, ketimbang kebut-kebutan di jalan raya dan membahayakan. Kejurda kali ini, kemungkinan bakal rutin diselenggarakan.
‘’Kita punya sirkuit yang legal dan memenuhi standar, maka sangat mendukung setiap tahun ada kegiatan, ini bagus untuk tempat menyalurkan bakat bagi yang hobi cross,’’ ungkapnya.
Wismen sendiri saat dihubungi, mengatakan dirinya sebatas mendukung kegiatan masyarakat dan anak-anak muda yang punya hobi. Saat melihat proposal dan penjelasan dari panitia, ia menilai itu positif dan layak diberi suport. Bukan kali ini saja, apapun kegiatan yang diselenggarakan, jika tujuannya bagus dan membangun, dirinya senantiasa ikut membantu selagi diberi kesempatan.
‘’Kalau bagus harus kita dukunglah, kebetulan untuk motor saya juga hobi dan bukan kali ini saja kita ikut menyukseskan,’’ tutupnya.(jar)

Temung Ghindung, Ughang Mukomuko Dukung Dedy

Temung Ghindung Warga Mukomuko di Bengkulu
METRO – Kemarin, sekitar 1.500 orang warga Kota Bengkulu asal Kabupaten Mukomuko tumpah di hotel Putri Gading, Anggut Bawah dalam rangka silaturahmi atau Temung Ghindung Ughang Mukomuko yang tinggal di Bengkulu dengan tema ‘’Besamo Awak Bisa’’. Pada kesempatan ini, putra Mukomuko Dedy Wahyudi pamit maju dalam pemilihan walikota (Pilwakot), sebagai calon wakil Helmi Hasan, diusung Gerindra dan PAN. Sontak ribuan warga asal Kabupaten dalam lingkup Sungai Gegas Air Rami hingga Sungai Serik Lubuk Pinang tersebut riuh, semuanya menggebu-gebu siap memenangkan Dedy pada pemilihan kelak.
Antusias warga Mukomuko ini wajar, karena majunya Dedy Wahyudi membuktikan jika masyarakat Mukomuko yang ada di Bengkulu punya taji dan andil besar membangun pusat provinsi tersebut. Selain itu mereka tahu betul kualitas dari mantan bos RBTV ini di tengah masyarakat, apalagi Helmi Hasan yang sudah terbukti membawa perubahan amat besar terhadap kemajuan Bengkulu.
Salah seorang tokoh Mukomuko yang berdomisi di Bengkulu, H. Hamdani Makir,SH,M.Hum menjelaskan, ada ribuan masyarakat Kota Bengkulu berasal dari Mukomuko, seluruhnya kompak mendukung Dedy berpasangan dengan Helmi Hasan memenangi Pilwakot. Pertemuan kemarin, merupakan yang terbesar dalam sejarah pertemuan warga asal Kabupaten Mukomuko di Bengkulu.
‘’Kami semuanya kompak, temung ghindung yang dilangsungkan ini membuktikan, warga Mukomuko yang berdomisili di Kota Bengkulu selalu bersatu pada. Yang hadir semua warga asal Mukomuko, mulai perbatasan Sungai gegas hingga Sungai Serik,’’ kata Hamdani.
Lanjutnya, dukungan penuh diberikan kepada Dedy Wahyudi dan Helmi Hasan bukan saja karena Dedy berasal dari Mukomuko, tetapi memang keduanya layak. Helmi Hasan adalah walikota aktif yang terbukti selama pemerintahannya, Bengkulu maju pesat, jalan-jalan di Bengkulu dibenahi dengan baik sehingga memudahkan masyarakat. Sedangkan Dedy, sebagai orang baru di dunia politik, ia masih sangat bersih dari dosa-dosa politik dalam pemerintahan. Juga harus diakui sebagai mantan jurnalis, baik saat di Koran Rakyat Bengkulu dan selama memimpin RBTV, Dedy sudah dikenal seluruh masyarakat Bengkulu dan ia banyak berbuat untuk kemajuan daerah ini.
‘’Kami warga asal Mukomuko ingin membuktikan, jika kami mampu dan bersatu. Disisi lain, mayoritas warga Bengkulu yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku dan agama juga siap dukung pasangan ini, karena memang dianggap kompeten dan layak serta sudah terbukti,’’ tuturnya.
Dedy Wahyudi dihubungi via telepon genggam, mengaku terharu dan mengucapkan terimakasih atas kekompakan dan kebersamaan warga Mukomuko yang ada di Bengkulu. Ia juga menegaskan, kegiatan temung ghindung warga Mukomuko tersebut bukan kegiatan kampenya, melainkan hanya kegiatan kumpul keluarga. Awalnya dirinya tidak mengetahui, ia baru tahu setelah menerima undangan
‘’Ini bukan kampanye, tapi sekedar TEMUNG GHINDUNG (Temu kangen,red) warga Mukomuko yang berdomisili di Kota Bengkulu. Saya tidak pernah dilibatkan dalam persiapannya, baru tahu saat ada undangan. Mungkin karena antusiasnya, warga banyak yang nyumbang dan ini bukti keihklasan dan kekompakan warga kita. Saya sangat terharu dan berterimakasih kepada semuanya,’’ tutupnya.(jar)

Bupati Ajak Meriahkan HUT Kabupaten ke 15

                                           Malam Puncak Persembahkan Band ST-12
METRO – Tinggal menghitung hari, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mukomuko dimulai. Bahkan sekarang di tingkat kecamatan, beberapa kegiatan mulai berjalan. Terkait hal ini, Bupati Choirul Huda,SH mengajak seluruh instansi pemerintah maupun swasta, terkhusus segenap lapisan masyarakat ikut memeriahkan hari jadi ‘’Kapuang sati ratau batuah’’ ini. Berbagai acara dan epen bakal dilangsungkan, melibatkan seluruh unsur dan dipersembahkan untuk masyarakat.
Dikatakan Huda, perayaan HUT ini merupakan momen bersejarah bagi daerah, dilaksanakan sekali setahun. Maka perlu kebersamaan untuk menyukseskannya. Selama perayaan HUT, tamu-tamu dari luar akan banyak yang datang, maka perlu persiapan bagus dan kekompakan, sehingga tidak memalukan. Kemeriahan HUT akan dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan daerah, seperti pariwisata, kuliner dan keunggulan lainnya.
‘’Ini ajang untuk mempromosikan kekayaan daerah, maka kita minta bersama-sama menyukseskan setiap rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Selama HUT, kemungkinan banyak tamu-tamu luar yang datang,’’ kata Bupati.
Khusus untuk instansi pemerintah dan swasta, Huda menginstruksikan agar menjaga kebersihan dan menciptakan keindahan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya memasang umbul-umbul dan lampu hias di halaman kantor maupun tempat pribadi, sehingga terlihat semarik dan indah di pandang mata.
‘’Ciptakan suasana sebagus mungkin, sehingga tampak semarak dan indah. Kalau perlu semua pasang umbul-umbul dan lampu hias, sehingga siang malam tampak menarik dan meriah,’’ ungkapnya.
Terus terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti JAM#2, jalan santai, pameran dan perlombaan lain, ia minta semua ikut berpartisipasi. Kepada camat upayakan warganya bisa diajak, begitupun sekolah-sekolah, ajak siswa dan siswi ikut, kalau tidak mengganggu jam belajar dan mengajar. Seperti jalan santai, ia minta dilaksanakan hari libur, sehingga siswa bisa hadir.
‘’Banyak rangkaian lomba dan hiburan, kita minta semua bisa berpartisipasi aktif. Camat, dewan guru dan karyawan perusahaan mari bersama-sama,’’ tegasnya.
Ketua Panitia HUT, Drs. Novizar Eka Putra, pihaknya terus mematangkan persiapan untuk menyukseskan setiap acara. Masing-masing sektor penanggungjawab acara sudah ditetapkan dan mulai bergerak. Ia juga minta dukungan dari semua lapisan agar rangkaian acara sukses dan bisa dinikmati masyarakat.
‘’Kalau dari panitia sudah matang, maka kita minta semua mulai bergerak dan mempersiapkan diri, nanti stan pameran dilangsungkan beberapa hari, peserta dari OPD, kecamatan dan swasta,’’ tutupnya.(jar)

Gagal Lolos Liga Dangdut, EKI Wakil Mukomuko Tetap Dipuji

IPUH - Putra Mukomuko asal Ipuh,Meki Hartono gagal masuk 34 besar liga dangdut (LIDA) indonesia yang disiarkan langsung di Indonsiar Pukul 19.00 WIB kemarin. Namun demikian, penampilannya tidak mengecewakan para pendukungnya, bahkan ia dipuji oleh dewan juri dan masyarakat atas kepiawaiannya membawa irama dangdut.  Adapun perwakilan Bengkulu yang lolos RANDA dengan SMS terbanyak.
EKI pada awalnya sempat berada di urutan pertama perolehan dukungan, namun kemudian digeser oleh Tomi asal Bengkulu Utara. Saat - saat terakhir, Randa yang awalnya di posisi paling bawah, tiba-tiba melambung tinggi. Isu beredar, bupati Bengkulu selatan langsung mengerahkan kekuatan penuh memberi dukungan dengan meminta seluruh pejabat dan masyarakatnya memacu dukungan via sms pada jam-jam terakhir acara.