METRO – Wacana perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Mukomuko tampaknya tidak akan terwujud. Pasalnya tidak ada alasan kuat yang dapat mendukung perubahan dari 3 dapil menjadi 4 atau 5 dapil. Ini sesuai hasil rapat KPU Mukomuko dengan KPU Provinsi membahas dapil.
Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko, Syofia Diana,SE mengatakan dalam rapat dengan KPU Provinsi, setiap kabupaten diminta memaparkan wacana perubahan dapil sesuai masukan dari berbagai pihak sebelumnya. Memang untuk Mukomuko, kemungkinan perubahan menjadi 4 atau lima dapil sulit, karena tidak ada hal-hal yang menjadi alasan kuat.
‘’Kami rapat dengan provinsi, di sana kita melempar wacana sesuai masukan dari bawah, mungkin sulit untuk Mukomuko berubah dapil pada 2019, artinya kita akan tetap 3 dapil seperti sebelumnya,’’ kata Diana.
Masih ia sampaikan, untuk perubahan dapil ada sekitar 7 kategori alasan. Adapun diantara alasannya, perubahan jumlah kursi, pemekaran daerah, bencana alam dan berbagai alasan lainnya. Sementara alasan Mukomuko untuk perubahan dapil, hanya untuk pemerataan keterwakilan dan itu bukan dasar yang kuat. Karena masalah pemerataan, merupakan hal biasa setiap periode ada dewan yang terpilih dan ada yang tidak terpilih.
‘’Alasan yang kita kemukakan untuk pemerataan keterwakilan, itu tidak masuk dalam salah satu dasar yang ditetapkan KPU dan pemerintah pusat. Kalau kursi dewan berubah atau ada pemekaran dan bila jumlah kursi satu dapil lebih dari 12, maka bisa,’’ tegasnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag juga mengatakan, nanti masalah dapil akan dibahas kembali bersama dengan berbagai pihak. Memang untuk berubah dapil bukan perkara mudah, bisa dilakukan begitu saja, harus ada alasan kuat. Untuk Mukomuko tetap disampaikan berbagai masukan dari masyarakat ke KPU pusat, soal apakah nanti berubah atau tidak, keputusannya ada di pusat.
‘’Soal apakah burubah atau tidak, itu putusan pusat, kita sebatas menyampaikan wacana berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Memang ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar perubahan,’’ tutupnya.(jar)
