Bupati dan Dewan Harus ‘’Ngoping’’ Bareng

Stop Pertontonkan Perdebatan di Publik
METRO – Tokoh Mukomuko yang juga dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir,SH,M.Hum menyarankan anggota legislatif dan eksekutif menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin. Stop mempertontonkan perdebatan melalui media, karena akan memperburuk keadaan. Selain itu pada pihak diluar lembaga juga disarankan jangan memanas-manaskan keadaan, karena kalau ketidakharmonisan dua lembaga ini terus meruncing yang akan rugi adalah daerah.
Dikatakan Hamdani, kalau kedua pihak terus mengedepankan ego, maka tidak akan pernah ada solusi didapat. Apalagi perbedaan eksekutif dan legislatif rawan dimanfaatkan oleh pihak lain yang punya kepentingan. Maka disarankan duduk bersama mencari solusi, pimpinan dewan dan pimpinan eksekutif harus bertemu dan membicarakan langkah-langkah menyelesaikan perbedaan pandangan ini. Masyarakat kemungkinan, sementara memantau ketegangan ini, kalau sudah penat dipertontonkan dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan warga bersuara dan ujung-ujungnya muncul pergerakan. Karena bupati ataupun dewan adalah utusan masyarakat, maka masyarakat berhak menegur bahkan menggusur mereka dari kursinya masing-masing.
‘’Kalau bertengkar lewat media, dikosumsi publik bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memperuncing perbedaan. Maka saya sarankan pihak bupati dan dewan duduk bersama, tidak perlu formal, berbicara santai sambil ngopi (ngoping,red). Perbedaan dua lembaga ini rawan dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh keadaan, akhirnya yang dirugikan daerah. Dewan dan eksekutif merupakan pemilik kebijakan yang menentukan arah pembangunan,’’ kata Hamdani.
Lanjutnya, masalah SBU perjalanan dinas hanya persoalan kecil, menurut pengamatannya ada persoalan-persoalan lain yang sudah menggunung sejak lama antara pihak dewan dengan pihak bupati. Maka solusinya hanya duduk bersama saling melepas ego. Jika hanya menyelesaikan perkara SBU, ia yakin ketegangan kedua pihak masih tetap terjadi dan suatu saat muncul kebijakan yang pro dan kontra, perdebatan kembali memanas.
‘’Saya melihatnya agak beda, masalah SBU ini hanya persoalan kecil, sebetulnya ada setumpuk persoalan antara kedua lembaga ini belum terselesaikan, saat ada perbedaan langsung menjadi besar. Maka harus duduk bersama meluruskan semua perkara. Kedua lembaga harus membuang ego masing-masing dan utamakan kepentingan rakyat,’’ paparnya.
Masih ia sampaikan, pada dasarnya perbedaan pandangan antara dewan dan eksekutif bukan hal yang buruk dan akan menguntungkan bagi rakyat dan daerah, selagi menyangkut arah pembangunan dan kesejahteraan. Sebab tujuan keduanya sama untuk pembangunan, tapi fungsinya berbeda. Dewan sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan budgeting, sedangkan eksekutif selaku pelaksana atau eksekutor.
‘’Fungsinya dua lembaga ini beda, tapi tujuannya sama untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Maka harus ada perbedaan, kalau lurus-lurus saja, rawan ada kesepakatan sifatnya pribadi. Yang tidak diinginkan bedebat dan yang didebatkan bukan menyangkut pembangunan dan persoalan masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Mukomuko ‘’Diserbu’’ Cewek-Cewek Cantik Siap Diboking

METRO – Beredar isu, sejak beberapa waktu lalu di Kabupaten Mukomuko diduga banyak berdatangan (Diserbu,red) cewek-cewek penghibur khususnya siap dipanggil/diboking menjadi pemandu lagu (PL) di room keraoke. Keberadaan mereka tersebar di beberapa kecamatan khususnya yang terdapat tempat hiburan keraoke, seperti di Kota Mukomuko, Lubuk Pinang hingga Ipuh. Wanit-wanita cantik ini berasal dari luar daerah, seperti Kota Bengkulu dan lainnya. Persoalan ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Mukomuko yang dikenal masih memegang teguh adat istiadat dan nilai – nilai agama.
Ketua Gerakan Barisan Santri (Gerbasan), Miftachul Huda Alchakimi mengatakan sebetulnya keberadaan wanita-wanita penghibur bagi laki-laki tersebut sudah sejak lama, hanya seja belakangan diduga makin banyak dan menyebar. Ada beberapa alasan mengapa Mukomuko menjadi target mereka, pertama diduga karena sengaja didatangkan oleh pemilik usaha untuk menarik pengunjung. Kedua mereka datang karena tahu prospek mendapat job, lantaran banyak peminat dari jasa yang ditawarkan. Ketiga disebabkan ketegasan dari pemerintah daerah dalam menertibkan masih kurang. Selain itu sikap masyarakat yang mulai cuek juga menjadi alasan.
‘’Inikan merupakan penyakit masyarakat yang mestinya bisa ditanggulangi, saya rasa petugas harus tegas dengan keadaan tersebut, jika dibiarkan makin jadi. Mungkin sekarang sebatas memandu di keraoke, kedepan mulai meningkat ke arah lebih buruk,’’ kata pria yang akrab disapa Gus Huda ini.
Lanjutnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pemerintah daerah menyusun payung hukum agar tempat hiburan malam tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi terselubung. Setelah ada payung hukum, maka aparat bisa mengambil tindakan. Ia juga menyampaikan, jika hal ini terus dibiarkan, maka semakin lama akan semakin banyak tempat maksiat di Mukomuko.
‘’Eksekutif dan legislatif jangan ribut soal isi kantong terus. Coba buat perda supaya tempat hiburan tidak dijadikan tempat prostitusi terselubung. Kalau tidak ada dasar hukumnya aparat juga ragu dalam mengambil tindakan. Mukomuko akan terus maju dan berkembang, maka perlu pondasi yang kuat untuk menghadapi kemajuan zaman,’’ paparnya
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ramdani,SE megaku sudah mendengar isu tentang keberadaan cewek-cewek purel keraoke ini. Tahap awal pihanya sudah mendatangi beberapa penginapan yang dikabarkan menjadi tempat mangkal mereka, namun sifatanya masih sebatas peringatan. Kedepan tentu mereka akan turun kembali dengan menggandeng beberapa instansi, seperti dinas sosial, pihak kecamatan dan desa.
‘’Kita sudah turun ke beberapa penginapan dan tempat yang diisukan menjadi tempat tinggal sementara mereka, sifatnya sebatas memperingatkan. Nanti kami akan turun lagi dengan menggandeng instansi terkait dan pihak kecamatan yang diperkirakan memiliki data warga,’’ tutupnya.(**)